batampos – Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik para jajaran menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (21/10). Terdiri dari 48 menteri dan lima kepala lembaga.

Seluruhnya resmi dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Lantas, berapa gaji menteri yang akan diperoleh mereka yang menjabat dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto?

Untuk diketahui, aturan terkait gaji menteri dan tunjangannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap menteri negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Selain itu, para menteri juga akan memperoleh tunjangan kinerja dari jabatannya.

Hanya saja untuk nominalnya akan berbeda untuk masing-masing kementerian. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperoleh tunjangan kinerja atau Tukin sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PUPR.

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tunjangan kinerja tertinggi di kementerian ini sebesar Rp 41.550.000, dengan begitu tunjangan yang akan diperoleh oleh Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp 62.325.000 per bulan.

Secara total, gaji dan tunjangan yang akan diperoleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait sebesar Rp 62.325.000+ Rp 5.040.000=Rp 67.365.000 per bulan.

Meski begitu, gaji tersebut belum termasuk dengan fasilitas kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan. Selain itu juga para menteri akan memiliki dana operasional yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama setahun.

Terkait anggaran dana operasional menteri dan pimpinan lembaga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

Untuk diketahui, dana operasional digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, menteri/pimpinan lembaga disediakan anggaran Dana Operasional. Anggaran ini diberikan sebesar 80 persen secara lumpsum kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Adapun besarannya berbeda-beda di setiap kementerian namun diperkirakan antara Rp 100-150 juta per bulan.

Nah, dengan asumsi gaji pokok Rp 5.040.000 per bulan ditambah tunjangan sebesar Rp 62.325.000 per bulan sebagaimana yang bakal diperoleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka APBN yang akan dikeluarkan untuk menggaji dan memberikan tunjangan menteri-menteri Prabowo dan kepala lembaga (tidak termasuk dana operasional) diperhitungkan mencapai Rp 3.570.345.000 per bulan atau sekitar Rp 42.844.140.000 per tahun. (*)

batampos – Mantan pebulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat resmi menjadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI, dalam kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dia sudah dilantik untuk mendampingi Menpora Dito Ariotedjo selama lima tahun ke depan.

Taufik Hidayat bukanlah sosok asing di dunia olahraga. Namanya bahkan sudah dikenal luas karena dia merupakan salah satu legenda hidup olahraga Indonesia dan dunia, terutama di bulu tangkis.

Sebelum pensiun pada Juni 2013, Taufik Hidayat dikenal sebagai pebulutangkis tunggal putra yang pernah meraih banyak prestasi. Koleksi medali emas dan juaranya lengkap dari tingkat nasional hingga dunia.

Prestasi paling mengagumkan dan tak bisa dilupakan oleh segenap bangsa Indonesia dari seorang Taufik Hidayat adalah dia berhasil meraih medali emas Olimpiade Athena 2004. Itu jadi emas terakhir yang diraih tunggal putra di ajangn olimpoade hingga saat ini.

Di luar itu, Taufik Hidayat pernah menajdi juara dunia sekali pada 2005, setahun setelah meraih emas Olimpiade di Athena. Menantu Agum Gumelar itu juga pernah merasakan tempat sebagai pebulutangkis tunggal nomor satu dalam peringkat BWF.

Nah sepanjang kariernya selama kurang lebih 15 tahun di level profesional tersebut, Taufik Hidayat masuk dalam deretan atau daftar pebulutangkis terkaya di dunia. Itu pernah diungkapkan oleh kanal YouTube Rich Verse pada 2022 lalu.

Harta kekayaan Taufik Hidayat selama berkarier sebagai pebulutangkis tunggal putra profesional diperkirakan mencapai USD11 juta. Jika dikonversi ke rupiah, maka kekayaannya sekitar Rp171 miliar.

Selain itu, Taufik Hidayat juga sempat memiliki bisnis yang dijalani bersama sang istri. Dia mendirikan beberapa usaha, salah satunya membangun Taufik Hidayat Arena (THA), sebuah pusat olahraga yang berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur.

Taufik Hidayat Arena itu dibangun di atas lahan seluas 6.600 meter persegi dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga. Dia juga sempat berkolaborasi dengan YONEX dalam proyek YONEX Legend Vision bersama tiga legenda bulu tangkis dunia lainnya seperti Lin Dan, Lee Chonh Wei, dan Peter Gade.

Selain itu, Taufik Hidayat juga sempat dilaporkan memiliki aset lain berupa rumah mewah dengan halaman yang luas. Rumah itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga.

Taufik Hidayat juga sempat merasakan jadi staf khusus Kemenpora RI pada periode 2017-2018. Saat itu Menpora RI dijabat oleh Imam Nahrawi. Namun setelah itu dia meninggalkan Kemenpora dan hanya mencoba Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPR RI lewat daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II dari Partai Gerindra. Namun, Taufik gagal lolos ke Senayan.

Hingga kini tak diketahui pasti harta dan kekayaan Taufik Hidayat. Sebab dia belum mencantumkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). (*)

batampos – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut BUMN harus bekerja lebih keras, profesional, dan transparan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal terpenting dari dilantiknya kembali sebagai Menteri BUMN, kata Erick, memastikan bahwa program-program yang sudah direncanakan oleh pemerintahan baru dapat berjalan untuk kebaikan rakyat Indonesia.

“Kita di BUMN harus bekerja keras lebih lagi, profesionalisme, transparan. Sebagai pembantu Presiden, kita harus menjaga visi beliau, di mana salah satunya mungkin kalau kami dari BUMN, kita lihat salah satunya bagaimana peran kerja sama kita dengan swasta,” kata Erick, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10).

Erick menyampaikan, BUMN semakin terbuka untuk bekerja sama dengan swasta. Sebab, ia akan melanjutkan transformasi BUMN untuk menjadi 30 perusahaan.

Pengurangan jumlah perusahaan pelat merah diharapkan Erick dapat membuat keseimbangan antara BUMN, swasta dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta investasi dari dalam dan luar negeri. Lebih lanjut, BUMN juga memastikan akan lebih berpihak kepada UMKM.

Menurutnya, UMKM memiliki peran yang sangat besar untuk penopang perekonomian nasional. “Nanti kita akan terus dorong, bagaimana nanti entrepreneur itu, perusahaan menengah, naik kelas, dan private sektor, juga akan kita buka kerja samanya,” katanya pula.

Erick mengatakan, segera melakukan pertemuan internal untuk membahas visi misi selama lima tahun ke depan. BUMN juga terus melakukan program bersih-bersih sebagai bentuk komitmen bertransformasi.

“Kita terus bertransformasi, transparansi, termasuk bersih-bersih BUMN lagi, tetapi juga tadi kita dorong yang namanya percepatan pengusaha baru, mendorong dengan swasta, UMKM,” ujarnya.

Erick Thohir kembali dilantik sebagai Menteri BUMN dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Probowo Subianto, di Istana Presiden, Jakarta, Senin. (*)

batampos – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menyoroti mengenai pembinaan terhadap warga binaan, baik di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Menurutnya, saat ini tengah dipertimbangkan pembinaan di luar Rutan maupun Lapas, seperti kerja sosial.

“Sesuai dengan arahan daripada Bapak Presiden dalam kegiatan salah satunya adalah di Kertanegara, beliau memberikan beberapa catatan salah satunya lebih fokus kepada hal kaitan dengan pemasyarakatan seperti misalnya dalam hal penggunaan narkoba ataupun juga rencana-rencana yang sifatnya untuk mengoptimalkan peran pembinaan terhadap warga binaan,” kata Silmy Karim seusai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Silmy menjelaskan, saat ini sedang dibahas kemungkinan membina warga binaan tidak di dalam Rutan maupun lapas. Menurutnya, warga binaan dapat menjalani pembinaan berupa kerja sosial, seperti yang sudah diterapkan di sejumlah negara.

“Ada hal-hal lain yang tentunya bisa mengoptimalkan juga pembinaan agar hasilnya itu seperti referensi di luar negeri itu kan ada beberapa yang bisa kita lakukan juga di Indonesia. Seperti dalam hal bekerja ataupun juga yang lain-lain, yang di dalam koordinasi pembinaan,” ucap Silmy.

Mentan Direktur Jenderal Imigrasi itu menekankan, pemidanaan kerja sosial bukan berarti warga binaan tidak berada di Rutan dan Lapas. Menurutnya, warga binaan bekerja di luar, tetapi pulang tetap ke Rutan atau Lapas.

“Tetap kembalinya ke Rutan atau di Lapas tetapi misalnya sehari-hari itu melakukan pekerjaan di luar,” tegas Silmy.

Lebih lanjut, Silmy menyebut pembinaan di luar Rutan dan Lapas dapat menjadi salah satu solusi persoalan utama yakni overcrowding. Namun, Silmy menegaskan pembinaan di luar Rutan dan Lapas masih sevatas wacana yang perlu dikaji lebih mendalam

“Ini masih wacana ya, masih kita lihat dulu kemungkinanya seperti apa, tetapi yang jelas Bapak Presiden semangatnya positif untuk hal ini,” paparnya. (*)

Sumber: JP Group