Letkol Ida Bagus Putu Mudita dalam konfrensi pers atas temuan nelayan narkoba jenis sabu-sabu seberat 9,3 kilogram. f,DANDIM
batampos– Komando Distrik Militer (Kodim) 0317 Tanjung Balai Karimun, Kamis (24/10) menyerahkan barang narkotika jenis sabu-sabu seberat 9,343 kilogram yang ditemukan oleh nelayan Kim Yu (59) ketika mencari kepiting (ketam) di sekitar perairan pulau TelunjukTeluk Setimbul, Rabu (23/10) sore sekitar pukul 17.30 WIB kepada pihak Polres Karimun untuk ditindaklanjuti.
” Sesuai arahan dari Danrem, bahwa barang tersebut agar diserahkan kepada pihak Polres Karimun,” terang Letkol Ida Bagus Putu Mudita dalam konfrensi pers.
Ia menjelaskan, bahwa barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut terbungkus dalam tas warna hitam yang ditemukan nelayan langsung melaporkan kepada RW setempat Jakar (50) dan diteruskan kepada Babinsa Kelurahan Pasir Panjang Serka Sarmo dan Babinsa Kelurahan Harjosari Kopda Alhafid Sadiqin yang kemudian membawa barang tersebut ke Makodim 0317/TBK.
” Ada 9 bungkus dalam satu tas warna hitam. Beratnya, setiap bungkusan berbeda-beda, ada yang 600 gram dan lebih dari 1 kilogram dengan bungkusan plastik bening,” ungkap Letkol Bagus.
Sementara itu Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap temuan tersebut. Untuk dugaan sementa ini, barang tersebut berjenis sabu-sabu yang berasal dari Malaysia.
” Kalau dari bentuknya yang sudah tangkap, barang ini berasal dari luar negeri yang kemungkinan dari Malaysia,” terangnya.
Terpisah, Kim Ju (60) nelayan yang menemukan barang tersebut menuturkan, bahwa dirinya sedang mencari kepiting (ketam) di sekitar perairan pulau Telunjuk. Disaat berjalan, dirinya melihat ada sebuah tas berwarna hitam yang mengapung ditepi bakau dan langsung dibawa ke rumahnya.
” Setelah saya buka tasnya, ada bungkusan yang berbentuk serbuk putih. Dikarenakan mencurigakan, isi tas tersebut maka saya langsung menghubungi Pak RW,” tuturnya.(*)
Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10). (Setpres)
batampos – Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah arahan tegas kepada jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 saat Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/10).
Dalam pidato pengantar yang baru diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, pada Kamis (24/10), Prabowo mengungkapkan arahan tegas untuk para menteri mulai dari meminta jangan banyak agenda seremonial, pentingnya program makan bergizi gratis hingga wewenang menteri untuk bisa mencopot pejabat yang tidak bekerja keras.
Berikut ini 7 arahan Presiden Prabowo Subianto untuk para menteri saat Rapat Sidang Kabinet perdana:
1. Cermati APBN, jangan banyak agenda seremonial
Seluruh menteri diminta untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.
“Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajar lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam,” kata Presiden.
2. Swasembada pangan dan swasembada energi mutlak
Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
“Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak!” ujar Presiden.
Untuk itu, Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program hilirisasi 26 komoditas utama yang harus segera dikerjakan.
“Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan. Bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegas Presiden.
3. Pentingnya program makan bergizi gratis
Selain bidang pangan dan energi, Presiden juga menyoroti pentingnya program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Menurut Presiden, program ini merupakan langkah strategis yang krusial bagi kebangkitan bangsa Indonesia.
“Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin,” tegas Prabowo.
4. Percepat akses pendidikan dan lanjutkan reformasi kesehatan
Pendidikan dan kesehatan juga menjadi bidang yang mendapat perhatian utama. Arahan Presiden menggunakan teknologi untuk mempercepat akses pendidikan serta melanjutkan reformasi kesehatan guna mengatasi kekurangan tenaga kesehatan.
“Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya,” ungkap Presiden.
5. Tindak tegas ancaman judol hingga korupsi
Lebih lanjut, Presiden meminta penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai ancaman, seperti judi online, narkoba, penyelundupan, korupsi, serta kebocoran. Presiden memberi arahan agar aparat hukum dan intelijen untuk fokus pada pengawasan serta penindakan tegas dalam upaya menjaga stabilitas nasional.
“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” ujar Presiden.
6. Wewenang menteri untuk copot pejabat yang tidak bekerja keras
Presiden Prabowo Subianto memberi wewenang kepada para menteri di jajaran Kabinet Merah Putih untuk bisa mencopot pejabat. Utamanya, mereka yang dinilai tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara.
Bahkan, Prabowo meminta para menteri yang tak puas dengan kinerja pejabat di bawahnya untuk tidak ragu melaporkan dan menggantinya. Pasalnya, masih ada banyak orang yang mau mengabdi kepadaa negara.
“Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada oran di sini yang kebal,” tegas Prabowo.
7. Reformasi birokrasi untuk beri pelayanan terbaik kepada rakyat
Prabowo meminta secara tegas kepada seluruh menterinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Pasalnya, birokrasi di Indonesia terkenal ribet dan juga lambat. Sehingga, birokrasi lebih dikenal mempersulit keperluan rakyat dibandingkan dengan mempermudah.
Bahkan, ia meminta kepada para menterinya untuk tidak ragu melaporkan jika ada pejabat yang tidak memberi pelayanan baik kepada rakyat.
“Ini saya minta menteri menteri sekarang mari kita lebih berani. Mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita,” pungkas Prabowo. (*)
batampos – Entah apa yang ada dalam pikiran Mashadi, pemuda berusia 25 tahunan di Batam. Ia tega melecehkan tiga anak laki-laki yang merupakan tetangga. Diantaranya ada yang disodomi bahkan digigit bagian vital karena melawan.
Kemarin, Mashadi duduk sebagai terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Batam. Agenda persidangan yakni putusan dari majelis hakim yang dipimpin Watimena didampingi hakim anggota Douglas dan Andi Bayu.
“Ini terdakwa yang mengigit kelamin korban kan? Kamu juga melakukan anal terhadap korban kan?” tanya hakim Douglas dan dibenarkan terdakwa.
Hakim Watimena kemudian menimpali, jika perbuataan terdakwa sudah tidak masuk akal. Karena korban disodomi hingga sempat digigit.
“Padahal itu anak-anak, kok tega sekali kamu? Sampai gigit titit anak itu. Ya udah saya bacakan hukuman untuk kamu,” jelas Watimena.
Dalam amar putusan, hakim Watimena menegaskan perbuataan Mashadi telah sah dan meyakinkan bersalah, melanggar UU perlindungan anak yakni pasal 82 ayat 2. Yang mana perbuataan terdakwa dilakukan berkelanjutan kepada para korban.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mashadi dengan 12 tahun penjara,” sebut Watimena.
Tak hanya itu, hakim juga memberi hukuman denda Rp 200 juta, yang apabila tak dibayar mak diganti pidana 6 bulan. Hukuman yang dijatuhi terhadap terdakwa dikurangi dengan selama terdakwa ditahan.
“Saya vonis kamu sama persis dengan tuntutan jaksa, 12 tahun. Tadinya saya mau tinggikan, tapi kamu berkelakuan baik, jadi sesuai tuntutan hakim,” tegas Watimena.
Atas putusan itu, Mashadi sempat terdiam sesaat. Yang kemudian menyatakan menerima vonis tersebut, begitu juga dengan jaksa. (*)
China tundukkan Timnas Indonesia 2-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (REUTERS/Florence Lo)
batampos – Tim nasional Indonesia turun ke peringkat 130 FIFA usai tidak meraih kemenangan dalam laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dikutip dari Antara, Tim Garuda yang sebelumnya berada di peringkat ke-129, turun satu peringkat usai kehilangan -5,30 poin dalam laga kualifikasi yang terhitung sebagai FIFA match day tersebut.
Penurunan poin tersebut tidak terlepas dari hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 dan mengakui keunggulan tuan rumah Tiongkok 1-2.
Di peringkat 130, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut kini mengoleksi total 1118,87 poin. Torehan poin tersebut juga menempatkan Indonesia di ranking ke-23 zona Asia.
Sementara di zona ASEAN, Indonesia menempati ranking ketiga atau di bawah Thailand yang kini berada di ranking ke-96 FIFA dan Vietnam yang berada di ranking ke-119.
Tim Merah Putih masih berpeluang lebar untuk menambah poin dan menaikkan peringkat pada tahun ini ketika melakoni laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November.
Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November, Jay Idzes dan kawan-kawan dijadwalkan akan melakoni laga kandang menghadapi Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November dan menjamu Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November.
Saat ini juara Piala Dunia 2022, Argentina masih bertahan di puncak ranking FIFA dengan meraih total 1883,5 poin. Sedangkan di peringkat kedua ditempati Prancis dengan 1859, 85 poin. Diikuti juara Piala Eropa 2024, Spanyol yang berada di peringkat ketiga dengan mengoleksi 1844,33 poin. (*)
Ketua Bawaslu, Jupri Budi bersama Ketua KPU, Padillah melihat proses cetak surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati Anambas di PT Gramedia Cikarang. f. Jupri Budi Untuk Batam Pos
batampos – Proses cetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Anambas yang dicetak di PT Gramedia Cikarang, Bekasi diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Anambas.
Ketua Bawaslu Anambas, Jupri Budi menegaskan pentingan pengawasan dilakukan untuk memastikan surat suara tercetak dengan baik dan sesuai aturan.
“Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah potensi masalah yang bisa merugikan pelaksanaan pilkada,” kata Jupri, Kamis, (24/10).
Dari hasil pemantaun Bawaslu, surat suara dicetak menggunakan peralatan khusus yang mana ada label resmi di kertas.
“Kalau dilihat dari kasat mata, tidak nampak. Tapi kalau pakai cahaya kelihatan labelnya,” terang Jupri.
Jupri memastikan selama proses cetak telah berjalan sesuai prosedur. Kemudian, untuk proses pengiriman akan dikawal ketat oleh petugas kepolisian.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anambas, Padillah mengungkapkan jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 36.024 ribu.
Jumlah tersebut sudah termasuk surat suara cadangan untuk persiapakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).
“Kita cetak segitu, sudah termasuk 2 ribu surat suara persiapan PSU,” kata Padillah.
Padillah menjadwalkan surat suara akan tiba di Tarempa pada Jum’at, (24/10) besok. Dengan menggunakan kapal ferry MV Seven Star Island dari Tanjungpinang.
“Posisi saat ini sudah di Tanjung Uban. Besok bergeser di Anambas menggunakan ferry MV Seven Star Island,” pungkas Padillah. (*)
Sejumlah warga melakukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam , Sabtu (5/8). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Biaya permohonan paspor di Indonesia akan naik hingga hampir dua kali lipat pada bulan Desember mendatang. Rencana kenaikan paspor itu tertuang dalam peraturan presiden yang telah sah ditandatangani pada Jumat (18/10) lalu.
Dimana harga paspor biasa dengan masa berlaku 10 tahun, naik dari Rp 350 ribu menjadi Rp 650 ribu. Sedangkan untuk e-Paspor naik dari 650 ribu menjadi Rp 950 ribu dengan masa berlaku 10 tahun juga.
Humas Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Kharisma Rukmana membenarkan adanya PP terkait kenaikan tarif permohonan paspor. “Benar, PP-nya sudah keluar,” ujar Rukmana, kemarin.
Meski begitu, Rukmana belum bisa menjabarkan lebih banyak terkait kenaikan paspor yang sudah ditandatangani presiden. Hal itu dikarenakan belum ada petunjuk teknis, hingga pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Untuk pertanyaan lain belum bisa saya sampaikan. Karena kami juga masih menunggu pernyataan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi semuanya nanti satu pintu,” tegas Rukmana.
Disinggung terkait permohonan paspor saat ini, menurut Rukmana berjalan lancar. Pihaknya memberi kuota pendafataran agar antrean pemohon paspor bisa tertib.
“Untuk permohonan masih seperti biasa, dengan jumlah berdasarkan kuota perhari,” ujar Rukmana.
Diketahui, merujuk pada PP Nomor 45 Tahun 2024, berikut ini rincian lengkap tarif paspor dan dokumen perjalanan lainnya:
-Biaya paspor biasa non-elektronik masa berlaku maksimal lima tahun Rp 350.000 per permohonan
-Biaya paspor biasa non-elektronik masa berlaku maksimal sepuluh tahun Rp 650.000 per permohonan
-Biaya paspor elektronik masa berlaku maksimal lima tahun Rp 650.000 per permohonan
-Paspor elektronik masa berlaku maksimal sepuluh tahun Rp 950.000 per permohonan
-Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama Rp 1.000.000 per permohonan
-Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk warga negara Indonesia (WNI) Rp 100.000 per permohonan
-Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk orang asing Rp 150.000 per permohonan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Reyn Gloria/Dok. JawaPos.com)
batampos – Belum genap seminggu dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran Rakabuming langsung disambut demo buruh. Ribuan buruh turun ke jalan pada Kamis (24/10) untuk menuntut kenaikan upah minimum (UM) tahun 2025 sebesar 8-10 persen.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, kenaikan UM ini harus dilakukan. Mengingat, buruh sudah puasa lama atas kenaikan UM yang layak.
Dia mengatakan, dalam 5 tahun terakhir upah buruh dan UM tidak mengalami kenaikan signifikan. Pada 3 tahun pertama, bahkan tak naik sama sekali alias 0 persen. Padahal, saat itu harga barang naik hingga 3 persen. Lalu, dua tahun berikutnya, ada kenaikan namun hanya 1,58 persen, lebih rendah dari angka inflasi Indonesia 2,8 persen.
“Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah,” ujarnya dalam aksi demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10).
Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk menaikkan UM 2025 sebesar 8-10 persen. Hal ini mengacu pada angka inflasi dalam dua tahun terakhir yang berada pada kisaran 2,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Sehingga, jika digabungkan, totalnya sekitar 7,7 persen.
“Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8 persen. Namun, KSPI mengusulkan penambahan 2 persen. Sehingga kenaikannya menjadi 10 persen, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan,” paparnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut.
Dengan standar upah ini, diyakininya, akan berdampak pada target Presiden Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Karenanya, pemerintah diminta tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mengingat selama dua tahun terakhir, kenaikan UM sangat rendah ketika menggunakan rumus perhitungan yang ada dalam PP tersebut.
Menurutnya, ketika kenaikan UM rendah maka daya beli pun akan linier dengan itu. Konsumsi masyarakat akan merosot tajam. Padahal, konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54 persen dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan,” paparnya.
Oleh sebab itu, dalam aksi tersebut, serikat buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya bidang ketenagakerjaan. Iqbal menegaskan, aturan yang digadang-gadang bakal menaikkan jumlah investasi justru berakhir dengan banyaknya PHK setahun terakhir.
Dia berharap, dua tuntutan tersebut dapat diakomodasi oleh presiden baru. Apabila tidak, maka buruh akan bersiap mogok nasional mulai akhir Oktober ini. Keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
“Aksi mogok nasional ini diperkirakan akan melibatkan lebih dari 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia, yang akan berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung,” ungkapnya. Mereka berasal dari sektor industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan.
Adapun lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri. Aksi juga akan digelar di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR RI.
Terkait penetapan UM ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, besaran UM saat ini masih dalam pembahasan. Pihaknya pun masih masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung berapa besaran UM yang akan ditetapkan untuk tahun depan. Diharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan UP 2025 tersebut.
Tapi yang jelas, kata dia, besaran UM 2025 akan diumumkan pada November 2024. Yassierli menerangkan, pihaknya. “Untuk berapanya nanti kita lihat dulu,” ungkapnya. (*)
batampos – Pemerintah Kota Batam sedang mempersiapkan anggaran besar untuk mendukung program makan bergizi yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam Anggaran 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, dengan menyediakan makanan bergizi guna memperkuat ketahanan pangan.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menyampaikan bahwa Batam telah mengalokasikan anggaran pendampingan sebagai bagian dari upaya untuk mensukseskan program tersebut.
“Dalam kebijakan umum anggaran yang telah disahkan, kami telah menganggarkan sekitar Rp 4,153 triliun. Dari jumlah tersebut, 10,25 persen di antaranya dialokasikan untuk program makanan bergizi,” ujar Jefridin, Kamis (24/10).
Dari perhitungan yang dilakukan, Kota Batam membutuhkan sekitar Rp 650 miliar untuk merealisasikan program ini.
“Kebutuhan kita cukup besar, yaitu sekitar Rp 650 miliar, sehingga 10,25 persen dari total anggaran adalah sekitar Rp 65 miliar yang kami siapkan,” katadia.
Terkait sumber dana, Jefridin menjelaskan bahwa anggaran utama untuk program ini akan disediakan oleh pemerintah pusat, sementara Batam akan memberikan pendampingan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Alokasi pokoknya berasal dari pusat, namun pendampingan akan kami siapkan dari APBD Kota Batam,” ujarnya.
Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini, Juknisnya belum turun. Kami masih menunggu. Begitu Juknisnya ada, kami akan segera publikasikan bagaimana pelaksanaan program ini,” tambah Jefridin.
Selain itu, pihak Pemerintah Kota Batam juga masih menunggu kepastian terkait pengelolaan program, apakah akan dijalankan melalui Dinas Pendidikan atau melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Perkiraan kebutuhan anggaran sudah siap, dan dana Rp 65 miliar ini akan diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata dia.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo, yang menjadikan utama program ini, menyatakan harapannya bahwa program makanan bergizi ini dapat membantu meningkatkan kualitas gizi disetiap daerah dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyapa wartawan sesaat sebelum melakukan Sertijab di Jakarta, Senin (21/10). (RianAlfianto/JawaPos.com).
batampos – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus meninggalkan jabatan yang diemban kurang dari sebulan. Pasalnya, ada sembilan nama yang dipercaya masuk Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, anggota DPR yang menjadi menteri memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Yakni, dengan mekanisme mengundurkan diri.
Sesuai ketentuan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), pemberhentian anggota DPR harus diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR.
’’Dengan tembusan kepada presiden,’’ ujar Idham kemarin (23/10).
Paling lama tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR wajib menyampaikan usulan tersebut kepada presiden untuk memperoleh keputusan pemberhentian. Presiden kemudian harus meresmikan pemberhentian paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan.
Untuk nama penggantinya, Idham menyebut kandidatnya adalah calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya. Itu harus berasal dari partai politik dan daerah pemilihan (dapil) yang sama. ’’Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU,’’ kata Idham.
Hingga kemarin, Idham mengaku masih menunggu surat dari partai politik. Pihaknya memiliki waktu lima hari untuk menyampaikan nama berdasar perolehan suara.
Terpisah, Partai Golkar akan memproses PAW dalam 1–2 hari. Partai Beringin sendiri termasuk dalam partai yang banyak mengambil menteri dari anggota terpilih DPR. Di antaranya, Meutya Hafid, Maman Abdurrahman, dan Nusron Wahid.
’’Golkar segera melakukan pergantian antarwaktu,’’ kata Adies Kadir, wakil ketua umum Golkar.
Adies menerangkan, proses PAW harus segera dilakukan terhadap kader yang masuk Kabinet Merah Putih. ’’Karena kami juga ingin tidak ada kekosongan anggota-anggota Fraksi Partai Golkar di komisi-komisi,’’ tandasnya. (*)
batampos– Juru Parkir (Jukir) yang ada di bahu jalan Pasar Bintan Center Kota Tanjungpinang, Kepri protes, terkait adanya sejumlah lori yang parkir sehari semalam di lokasi tersebut.
Adanya lori tersebut, diduga untuk menghalangi Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di tempat itu. Kendati demikian, empat unit lori itu sangat menggangu para juru parkir untuk mencari nafkah.
Lori yang parkir di kawasan Pasar Bincen untuk menghalau PKL diprotes oleh juru parkir, Kamis (24/10). F. Anton untuk BATAM POS
Ketua Jukir di kawasan Pasar Bintan Center, Anton mengatakan sejumlah lori itu sudah parkir di tempat tersebut sejak sore kemarin, hingga Kamis (24/10) pukul 10.30 WIB. Menurutnya, lori-lori itu sengaja parkir untuk mencegah adanya aktivitas PKL.
“Mereka (sopir) salah, jika mau menertibkan para pedagang, jangan mengganggu lahan parkir dong,” kata Anton, Kamis (24/10).
Anton menegaskan, ia bersama jukir lainnya memang sangat terganggu dengan keberadaan sejumlah lori tersebut. Sebab, adanya lori itu membuat jukir tidak menerima retribusi parkir dari pengendara.
Ditambah lagi, ia harus menyetorkan hasil pungutan parkir per hari kepada Dinas Perhubungan Tanjungpinang. Apalagi ia merupakan jukir yang resmi, serta memiliki surat tugas.
“Kita ini (jukir) legal. Ada lori itu kita tidak dapat uang. Untuk bayar retribusi saja tidak bisa, apalagi untuk makan,” tegasnya.
Anton mengaku sudah menanyakan perihal tersebut ke sopir lori. Alhasil, ia mendapati bahwa lori itu sengaja dikirim oleh pengusaha pemilik Pasar Bintan Center, untuk mencegah aktivitas PKL di bahu jalan kawasan pasar tersebut.
“Saya sudah bicara dengan sopir. Jadi kita minta jangan parkir disini lagi, kalau memang parkir lagi, mereka memang mau mengajak ribut,” sebutnya.
Ia menambahkan, di kawasan tersebut memang masih banyak PKL yang beraktivitas di pagi hari. Kendati demikian, pihak yang menyuruh sopir lori, memang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menertibkan para PKL.
“Kita kan punya Satpol PP dan Pemerintah. Jangan sistem premanisme seperti ini dong, karena menunggu orang lain, termasuk kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang, Yusri menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui, terkait adanya upaya penertiban PKL dengan cara seperti tersebut.
“Kita tidak ada menertibkan di sana. Kita juga tidak tahu ada penertiban seperti itu. Secara aturan penertiban itu di Satpol PP,” tegasnya. (*)
