batampos – Kenaikan harga minyak goreng di sejumlah pasar di Batam mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Harga bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET), dengan sejumlah merek dijual di kisaran Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per liter.
‎
‎Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam, Mardanis, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipicu tersendatnya distribusi, bukan karena penurunan produksi.
‎
‎“Distribusi memang berubah. Sebagian besar minyak goreng dialihkan untuk program bantuan pangan pemerintah,” ujarnya saat mengikuti High Level Meeting (HLM) OPD Pemko Batam di Harris Hotel Batam Center, Senin (27/4)
‎
‎Ia menjelaskan, Bulog saat ini memiliki kewajiban menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat, yang mencakup beras dan minyak goreng. Dalam satu paket, masyarakat menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng, bahkan dalam realisasi bisa mencapai 20 kilogram beras dan 4 liter minyak.
‎
‎Kondisi tersebut membuat pasokan minyak goreng ke pasar komersial berkurang drastis, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan.
‎
‎“Kalau barang di pasar sedikit sementara permintaan tinggi, harga pasti naik. Itu hukum ekonomi,” jelasnya.
‎
‎Meski demikian, ia memastikan dari sisi produksi tidak mengalami kendala. Di Batam, terdapat dua produsen utama, yakni PT SON dan PT Musim Mas, yang masih beroperasi normal.
‎
‎“Produsen sudah memenuhi kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). Jadi dari sisi produksi sebenarnya aman,” ujar Mardanis.
‎
‎Namun, distribusi yang diprioritaskan untuk program bantuan menyebabkan pasokan ke pasar umum menjadi tertahan. Hal ini yang kemudian memicu kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat konsumen.
‎
‎Pemerintah memperkirakan kondisi tersebut bersifat sementara dan akan berangsur normal setelah program bantuan pangan selesai disalurkan.
‎
‎“Kalau bantuan pangan sudah selesai, distribusi akan kembali normal. Pasokan ke pasar meningkat dan harga akan stabil,” ujarnya.
‎
‎Terkait dampak terhadap inflasi, pihaknya menyebut kondisi masih relatif terkendali. Selain minyak goreng, komoditas lain seperti beras juga mengalami kenaikan, namun belum signifikan.
‎
‎“Yang agak krusial memang minyak goreng. Beras ada kenaikan, tapi masih relatif stabil,” katanya.
‎
‎Meski demikian, ia mengingatkan bahwa jika distribusi belum kembali normal dalam waktu dekat, tekanan harga berpotensi meningkat.
‎
‎“Kalau situasi ini tidak berubah, bulan depan bisa lebih berat. Tapi sejauh ini masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan,” kata dia.(*)

Artikel Dinas Ketahanan Pangan Sebut Kenaikan Harga Minyak Goreng di Batam Karena Masalah Distribusi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Perkara dugaan pengangkutan kayu ilegal kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Dalam sidang beragenda pembacaan pembelaan (pledoi), Senin, (27/4) penasihat hukum dua terdakwa meminta majelis hakim yang diketuai Tiwik menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, menyusul tuntutan dua tahun penjara dari jaksa penuntut umum.

Dalam pembelaannya, kuasa hukum menyatakan kedua terdakwa mengakui ketidaksesuaian antara barang yang diangkut dan dokumen manifest. Mereka juga disebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, bersikap kooperatif selama proses persidangan, serta menerima dakwaan jaksa.

“Kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menjatuhkan pidana seringan-ringannya,” ujar penasihat hukum di ruang sidang.

Sementara itu, jaksa penuntut umum, Rumondang, menyatakan tetap pada tuntutan semula, yakni pidana penjara selama dua tahun bagi masing-masing terdakwa.

Perkara ini bermula dari permintaan Rony Andreas kepada Suratman untuk mencarikan kapal pengangkut kayu. Pengiriman dilakukan dua kali dari PHAT M. Yusuf II menuju PBPHH Norton Gultom. Namun, pengiriman kedua pada 3 September 2025 terhenti setelah aparat menemukan kejanggalan di lapangan.

Sekitar pukul 16.10 WIB, tim gabungan Badan Keamanan Laut bersama penegak hukum kehutanan mendapati kapal KLM AAL Delima GT 139 tengah membongkar muatan di kawasan Pelabuhan Sagulung. Saat pemeriksaan, dokumen pengangkutan tidak berada di lokasi, melainkan berada di agen pelabuhan.

Penelusuran lanjutan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara dokumen dan muatan di lapangan, mencakup jenis kayu, jumlah batang, hingga volume keseluruhan.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jaksa mendakwa keduanya dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 undang-undang tersebut, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim dijadwalkan akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan dalam waktu mendatang. Perkara ini menjadi sorotan di Batam, seiring upaya penegakan hukum terhadap praktik perusakan hutan dan perdagangan kayu ilegal.(*)

Artikel Terdakwa Kasus Kayu Ilegal Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap pada Tuntutan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Produksi udang vaname di Kota Batam pada awal 2026 tetap menunjukkan capaian positif. Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam mencatat, awal tahun 2026 produksi komoditas unggulan ekspor tersebut mencapai 204 ton.

Kepala Dinas Perikanan Batam, Yudi Admajianto, mengatakan udang vaname masih menjadi komoditas budidaya andalan Batam, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke Singapura yang permintaannya masih stabil.

“Permintaan pasar masih cukup baik, terutama dari Singapura. Udang vaname sampai saat ini masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Batam,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan, capaian produksi pada awal tahun ini dipengaruhi aktivitas pembudidaya yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari 31 pembudidaya udang skala besar yang terdata, sebanyak 21 di antaranya masih aktif beroperasi. Sementara sebagian pembudidaya di kawasan Galang masih dalam masa jeda produksi.

Kondisi tersebut membuat volume produksi pada Januari belum berada pada level rata-rata bulanan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, produksi udang vaname Batam tercatat mencapai 3.664 ton atau rata-rata sekitar 300 ton per bulan.

Meski begitu, Yudi memastikan kondisi ini masih dalam batas wajar dan tidak memengaruhi pasokan ekspor secara signifikan. Selain untuk ekspor, sebagian hasil panen juga diserap untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di Batam.

“Suplai masih aman, karena distribusinya juga terbagi untuk pasar lokal dan ekspor,” katanya.

Menurut Yudi, dominasi udang vaname dalam sektor budidaya Batam masih cukup kuat. Hal itu terlihat dari kontribusinya terhadap total ekspor perikanan Batam sepanjang 2025 yang mencapai 6.406 ton dengan nilai Rp263,5 miliar.

Selain udang vaname, Batam juga memiliki komoditas budidaya lain seperti kerapu, kakap, dan bawal. Namun produksinya masih lebih kecil karena sebagian besar dikelola oleh pembudidaya skala kecil.

Untuk kelompok pembudidaya kecil, pemerintah daerah terus memberikan dukungan melalui bantuan benih dan program penguatan budidaya agar produksi perikanan Batam tetap tumbuh sepanjang 2026.(*)

Artikel Awal 2026, Produksi Udang Vaname Batam Tembus 204 Ton pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Angka stunting di Kota Batam menunjukkan tren yang dinamis, dengan jumlah kasus yang menurun meski secara persentase mengalami kenaikan.
‎
‎Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, jumlah anak stunting pada 2024 tercatat sebanyak 840 anak, kemudian turun menjadi 785 anak pada 2025. Namun, secara prevalensi justru mengalami kenaikan dari 1,28 persen pada 2024 menjadi 1,38 persen pada 2025.
‎
‎Kondisi ini terjadi karena jumlah balita yang ditimbang sebagai pembagi mengalami penurunan pada 2025, sehingga memengaruhi persentase meskipun jumlah kasus berkurang.
‎
‎Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut capaian tersebut tetap menunjukkan arah positif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, penurunan jumlah kasus stunting tidak lepas dari intervensi yang dilakukan secara menyeluruh sejak awal kehidupan anak, dengan melibatkan berbagai pihak di lapangan.
‎
‎“Tim kita di lapangan sudah lengkap, bekerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk pengetatan stunting,” ujarnya, Senin (27/4).
‎
‎Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan sejak bayi lahir. Setiap kelahiran langsung dipantau melalui pemeriksaan awal, didukung peran kader posyandu dan puskesmas. Selain itu, pemberian vitamin dan pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara berkala.
‎
‎“Setiap anak yang lahir langsung dicek. Ada peran kader posyandu, puskesmas, dan pemberian vitamin. Itu kita lakukan secara konsisten,” katanya.
‎
‎Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) juga menunjukkan tren penurunan yang sejalan dengan upaya tersebut.
‎
‎Pemerintah menilai pendekatan dari hulu ke hilir menjadi kunci dalam menekan angka stunting. Penanganan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan.
‎
‎Amsakar menyebut, salah satu program yang berdampak adalah pemberian insentif kepada masyarakat yang menjangkau lebih dari 24 ribu orang, mulai dari RT, RW, hingga kelompok masyarakat lainnya.
‎
‎Selain itu, terdapat dukungan bagi sekitar 4 ribu lansia melalui skema bantuan tersendiri. “Ini bagian dari pemberdayaan. Kita juga siapkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan,” ujarnya.
‎
‎Program tersebut menyasar kelompok pekerja informal seperti pengemudi ojek online, penambang pancung, hingga tukang becak, agar memiliki jaminan sosial.
‎
‎Di sektor ketenagakerjaan, Pemko Batam juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar setiap tahun untuk pelatihan tenaga kerja. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja.
‎
‎Hasilnya, tingkat serapan tenaga kerja dari program pelatihan mencapai 64 persen, melampaui target awal sebesar 57 persen.
‎
‎“Untuk pelatihan tenaga kerja setiap tahun selalu ramai. Serapannya bahkan di atas target,” kata Amsakar.
‎
‎Namun demikian, ia mengakui tantangan terbesar Batam bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tingginya arus migrasi masuk.
‎
‎Berdasarkan data administrasi kependudukan, jumlah penduduk yang masuk ke Batam pada 2025 meningkat sekitar 17 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
‎Kondisi ini berdampak pada relatif kecilnya penurunan tingkat pengangguran terbuka, meskipun penyerapan tenaga kerja terus meningkat.
‎
‎“Arus migrasi ke Batam sangat tinggi. Ini yang membuat penurunan pengangguran tidak signifikan meski serapan kerja naik,” ujarnya.
‎
‎Ia menyebut Batam masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, bersama Bogor, Bekasi, Bandung, dan Tangerang.
‎
‎Di sisi lain, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan, termasuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
‎
‎Pendataan berbasis wilayah hingga tingkat kelurahan menjadi salah satu strategi untuk menjaga akurasi penerima manfaat.
‎
‎Keterlibatan masyarakat juga diperkuat melalui peran RT, RW, kader posyandu, serta komunitas lokal dalam mendukung berbagai program sosial dan kesehatan.
‎
‎Ke depan, Pemko Batam menegaskan akan menjaga keberlanjutan program melalui kolaborasi dengan sektor industri dan swasta, serta menyiapkan inovasi baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

Artikel ‎Kasus Stunting Turun, Amsakar Sebut Hasil Program Berkelanjutan pertama kali tampil pada Metropolis.