batampos –Perkara dugaan pengangkutan kayu ilegal kembali bergulir di Pengadilan Negeri Batam. Dalam sidang beragenda pembacaan pembelaan (pledoi), Senin, (27/4) penasihat hukum dua terdakwa meminta majelis hakim yang diketuai Tiwik menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, menyusul tuntutan dua tahun penjara dari jaksa penuntut umum.

Dalam pembelaannya, kuasa hukum menyatakan kedua terdakwa mengakui ketidaksesuaian antara barang yang diangkut dan dokumen manifest. Mereka juga disebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, bersikap kooperatif selama proses persidangan, serta menerima dakwaan jaksa.

“Kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menjatuhkan pidana seringan-ringannya,” ujar penasihat hukum di ruang sidang.

Sementara itu, jaksa penuntut umum, Rumondang, menyatakan tetap pada tuntutan semula, yakni pidana penjara selama dua tahun bagi masing-masing terdakwa.

Perkara ini bermula dari permintaan Rony Andreas kepada Suratman untuk mencarikan kapal pengangkut kayu. Pengiriman dilakukan dua kali dari PHAT M. Yusuf II menuju PBPHH Norton Gultom. Namun, pengiriman kedua pada 3 September 2025 terhenti setelah aparat menemukan kejanggalan di lapangan.

Sekitar pukul 16.10 WIB, tim gabungan Badan Keamanan Laut bersama penegak hukum kehutanan mendapati kapal KLM AAL Delima GT 139 tengah membongkar muatan di kawasan Pelabuhan Sagulung. Saat pemeriksaan, dokumen pengangkutan tidak berada di lokasi, melainkan berada di agen pelabuhan.

Penelusuran lanjutan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara dokumen dan muatan di lapangan, mencakup jenis kayu, jumlah batang, hingga volume keseluruhan.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jaksa mendakwa keduanya dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 16 undang-undang tersebut, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim dijadwalkan akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan putusan dalam waktu mendatang. Perkara ini menjadi sorotan di Batam, seiring upaya penegakan hukum terhadap praktik perusakan hutan dan perdagangan kayu ilegal.(*)

Artikel Terdakwa Kasus Kayu Ilegal Minta Keringanan Hukuman, JPU Tetap pada Tuntutan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Produksi udang vaname di Kota Batam pada awal 2026 tetap menunjukkan capaian positif. Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam mencatat, awal tahun 2026 produksi komoditas unggulan ekspor tersebut mencapai 204 ton.

Kepala Dinas Perikanan Batam, Yudi Admajianto, mengatakan udang vaname masih menjadi komoditas budidaya andalan Batam, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke Singapura yang permintaannya masih stabil.

“Permintaan pasar masih cukup baik, terutama dari Singapura. Udang vaname sampai saat ini masih menjadi komoditas utama ekspor perikanan Batam,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan, capaian produksi pada awal tahun ini dipengaruhi aktivitas pembudidaya yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Dari 31 pembudidaya udang skala besar yang terdata, sebanyak 21 di antaranya masih aktif beroperasi. Sementara sebagian pembudidaya di kawasan Galang masih dalam masa jeda produksi.

Kondisi tersebut membuat volume produksi pada Januari belum berada pada level rata-rata bulanan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, produksi udang vaname Batam tercatat mencapai 3.664 ton atau rata-rata sekitar 300 ton per bulan.

Meski begitu, Yudi memastikan kondisi ini masih dalam batas wajar dan tidak memengaruhi pasokan ekspor secara signifikan. Selain untuk ekspor, sebagian hasil panen juga diserap untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di Batam.

“Suplai masih aman, karena distribusinya juga terbagi untuk pasar lokal dan ekspor,” katanya.

Menurut Yudi, dominasi udang vaname dalam sektor budidaya Batam masih cukup kuat. Hal itu terlihat dari kontribusinya terhadap total ekspor perikanan Batam sepanjang 2025 yang mencapai 6.406 ton dengan nilai Rp263,5 miliar.

Selain udang vaname, Batam juga memiliki komoditas budidaya lain seperti kerapu, kakap, dan bawal. Namun produksinya masih lebih kecil karena sebagian besar dikelola oleh pembudidaya skala kecil.

Untuk kelompok pembudidaya kecil, pemerintah daerah terus memberikan dukungan melalui bantuan benih dan program penguatan budidaya agar produksi perikanan Batam tetap tumbuh sepanjang 2026.(*)

Artikel Awal 2026, Produksi Udang Vaname Batam Tembus 204 Ton pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Angka stunting di Kota Batam menunjukkan tren yang dinamis, dengan jumlah kasus yang menurun meski secara persentase mengalami kenaikan.
‎
‎Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, jumlah anak stunting pada 2024 tercatat sebanyak 840 anak, kemudian turun menjadi 785 anak pada 2025. Namun, secara prevalensi justru mengalami kenaikan dari 1,28 persen pada 2024 menjadi 1,38 persen pada 2025.
‎
‎Kondisi ini terjadi karena jumlah balita yang ditimbang sebagai pembagi mengalami penurunan pada 2025, sehingga memengaruhi persentase meskipun jumlah kasus berkurang.
‎
‎Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyebut capaian tersebut tetap menunjukkan arah positif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, penurunan jumlah kasus stunting tidak lepas dari intervensi yang dilakukan secara menyeluruh sejak awal kehidupan anak, dengan melibatkan berbagai pihak di lapangan.
‎
‎“Tim kita di lapangan sudah lengkap, bekerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk pengetatan stunting,” ujarnya, Senin (27/4).
‎
‎Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan sejak bayi lahir. Setiap kelahiran langsung dipantau melalui pemeriksaan awal, didukung peran kader posyandu dan puskesmas. Selain itu, pemberian vitamin dan pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara berkala.
‎
‎“Setiap anak yang lahir langsung dicek. Ada peran kader posyandu, puskesmas, dan pemberian vitamin. Itu kita lakukan secara konsisten,” katanya.
‎
‎Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) juga menunjukkan tren penurunan yang sejalan dengan upaya tersebut.
‎
‎Pemerintah menilai pendekatan dari hulu ke hilir menjadi kunci dalam menekan angka stunting. Penanganan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan.
‎
‎Amsakar menyebut, salah satu program yang berdampak adalah pemberian insentif kepada masyarakat yang menjangkau lebih dari 24 ribu orang, mulai dari RT, RW, hingga kelompok masyarakat lainnya.
‎
‎Selain itu, terdapat dukungan bagi sekitar 4 ribu lansia melalui skema bantuan tersendiri. “Ini bagian dari pemberdayaan. Kita juga siapkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan,” ujarnya.
‎
‎Program tersebut menyasar kelompok pekerja informal seperti pengemudi ojek online, penambang pancung, hingga tukang becak, agar memiliki jaminan sosial.
‎
‎Di sektor ketenagakerjaan, Pemko Batam juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar setiap tahun untuk pelatihan tenaga kerja. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja.
‎
‎Hasilnya, tingkat serapan tenaga kerja dari program pelatihan mencapai 64 persen, melampaui target awal sebesar 57 persen.
‎
‎“Untuk pelatihan tenaga kerja setiap tahun selalu ramai. Serapannya bahkan di atas target,” kata Amsakar.
‎
‎Namun demikian, ia mengakui tantangan terbesar Batam bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga tingginya arus migrasi masuk.
‎
‎Berdasarkan data administrasi kependudukan, jumlah penduduk yang masuk ke Batam pada 2025 meningkat sekitar 17 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
‎Kondisi ini berdampak pada relatif kecilnya penurunan tingkat pengangguran terbuka, meskipun penyerapan tenaga kerja terus meningkat.
‎
‎“Arus migrasi ke Batam sangat tinggi. Ini yang membuat penurunan pengangguran tidak signifikan meski serapan kerja naik,” ujarnya.
‎
‎Ia menyebut Batam masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, bersama Bogor, Bekasi, Bandung, dan Tangerang.
‎
‎Di sisi lain, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan, termasuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
‎
‎Pendataan berbasis wilayah hingga tingkat kelurahan menjadi salah satu strategi untuk menjaga akurasi penerima manfaat.
‎
‎Keterlibatan masyarakat juga diperkuat melalui peran RT, RW, kader posyandu, serta komunitas lokal dalam mendukung berbagai program sosial dan kesehatan.
‎
‎Ke depan, Pemko Batam menegaskan akan menjaga keberlanjutan program melalui kolaborasi dengan sektor industri dan swasta, serta menyiapkan inovasi baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

Artikel ‎Kasus Stunting Turun, Amsakar Sebut Hasil Program Berkelanjutan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Batam memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 dengan mengikuti rangkaian acara nasional yang digelar terpusat melalui siaran langsung bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dari Aula Rutan Batam, Senin (27/4). Peringatan tahun ini mengangkat tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima.”

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemasyarakatan untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga binaan maupun masyarakat. Seluruh pegawai Rutan Batam mengikuti tasyakuran nasional secara khidmat sebagai bagian dari peringatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo, menegaskan bahwa peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Menurut dia, setiap program yang dijalankan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas.
“Hari Bakti Pemasyarakatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagaimana pemasyarakatan hadir dengan kerja nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat, warga binaan, dan keluarga mereka,” ujar Fajar di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, Rutan Batam saat ini terus menjalankan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan arahan Presiden serta program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu yang masih berjalan yakni program ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan di area luar rutan sebagai sarana pembinaan produktif warga binaan.

Selain itu, Fajar menegaskan pentingnya integritas bagi seluruh petugas pemasyarakatan. Ia menyebutkan petugas yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan ditindak tegas melalui pembinaan khusus agar marwah institusi tetap terjaga.
“Kalau ada petugas yang menyalahgunakan wewenang tentu akan kami tindak tegas. Pembinaan dilakukan agar pemasyarakatan tetap berjalan bersih dan profesional,” tegasnya.

Pada puncak peringatan, Rutan Batam juga menyerahkan bantuan gerobak usaha kepada keluarga warga binaan yang memiliki usaha mikro. Menurut Fajar, bantuan tersebut diharapkan mampu membantu perekonomian keluarga di luar rutan sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian sosial pemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin kegiatan ini berdampak langsung. Bukan hanya di dalam rutan, tetapi juga membantu keluarga warga binaan agar memiliki peluang usaha dan kehidupan yang lebih baik,” tutup Fajar.(*)

Artikel Rutan Batam Rayakan Hari Bakti ke-62, Tegaskan Pelayanan Lebih Baik ke Warga Binaan pertama kali tampil pada Metropolis.