batampos – Gus Miftah yang sempat tidak merespons saat diminta mengklarifikasi terkait pernyataannya yang dinilai mengolok-olok pedagang es di sebuah acara pengajian di daerah Magelang, kini akhirnya buka suara.
Gus Miftah menyampaikan klarifikasi melalui sebuah video yang saat ini beredar di media sosial. Dia pun menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukannya.
“Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun.Atas candaan saya kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung, mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya,” kata Gus Miftah.
Selain itu, dia juga meminta maaf kepada masyarakat yang terganggu dengan candaannya yang dianggap sudah keterlaluan. Sehingga muncul kesan dirinya menghina atau mengolok-olok pedagang es di acara pengajian.
“Saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai masyarakat berlebihan,” tuturnya.
Gus Miftah menegaskan bahwa kejadian ini akan menjadi bahan instrospeksi diri supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
“Saya harus lebih berhati-hati ketika berbicara di depan publik dan masyarakat,” ucap Gus Miftah.(*)
batampos – Konter ponsel di Lucky Plaza, Lubuk Baja secara terang-terangan menawarkan produk iPhone 16. Bahkan, konter berinisial KK tersebut memposting penjualan ponsel di akun Instagramnya.
Diketahui, ponsel ini belum boleh diperjualbelikan di Indonesia sejak resmi dirilis pada 20 September lalu. Sebab, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum mengeluarkan izin penjualannya.
“Itu cuma unboxing ponselnya saja. Tidak untuk diperjualbelikan,” tulis akun KK tersebut.
Putra mengaku penjualan iPhone 16 saat ini terbilang susah. Sebab, peminatnya sedikit karena terkendala pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) di Bea Cukai.
“IMEI tidak bisa didaftar, jadi tidak ada sinyal. Cuma bisa dipakai menggunakan wifi saja, makanya jarang juga yang nyari,” ungkapnya.
Menurut Putra dengan adanya larang penjualan iPhone 16 saat ini berimbas kepada penjualan ponsel lainnya.
“Masukin barang (ponsel) dari Singapura sekarang susah, dan kirim barang ke luar Batam juga ketat,” tutupnya. (*)
Rafael Struick berseragam Brisbane Roar. (F.Bola.net)
batampos – Kepastian kapan Rafael Struick bergabung dengan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF 2024 telah menemui titik terang. Penyerang Brisbane Roar itu dipastikan bisa masuk skuad, tapi telat.
Nama Rafael Struick masuk dalam daftar awal 33 pemain pemanggilan Pelatih Shin Tae-yong dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 pada 25 November lalu. Dia termasuk satu dari tujuh pemain abroad atau mereka yang berkarier di luar negeri.
Para pemain itu diharapkan bisa bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali, mulai 28 November hingga Rabu (4/12). Namun hingga beberapa hari jelang TC berakhir, kepastian kemungkinan Rafael Struick masih jadi tanda tanya.
Setelah tak ada kejelasan, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji akhirnya memberikan perkembangan terbaru soal pemain abroad, terutama Rafael Struick. Dia menyebut sang penyerang sudah dapat izin dari klubnya.
“Rafael update terbaru dari klub akan dilepas tanggal 17 Desember. Tetapi Coach Shin minta lebih cepet lagi biar bergabung, kita usahakan,” kata Sumardji di Bali, Selasa (3/12).
Bagi Timnas Indonesia, keterlambatan Rafael Struick pada 17 Desember memang bisa jadi sebuah kerugian. Sebab itu berarti sang penyerang harus melewatkan tiga pertandingan awal Garuda di fase grup B. Yakni ketika melawan Myanmar (9/12), Laos (12/12), dan Vietnam (15/12).
Rafael Struick kemungkinan baru tersedia untuk dimainkan oleh pelatih Shin Tae-yong aat Timnas Indonesia menjamu Filipina (21/12) pada laga pamungkas grup B.
PSSI, kata Sumardji, pun berjanji akan coba mengupayakan agar Rafael Struick bisa datang lebih cepat. “Saya akan berbicara dengan ketua umum PSSI (Erick Thohor) biar Pak Ketum yang berbicara dengan klubnya,” katanya.
“Karena sebelumnya yang berbicara dengan klub yang Rafael semestinya baru dilepas pada semifinal dan final bisa bergabung tanggal 17, dan Coach Shin minta lebih cepat. Tentu kita upayakan,” jelas Sumardji.
Timnas Indonesia turun dengan banyak pemain muda untuk Piala AFF 2024. Skuad Garuda yang akan berlaga pada ajang yang dimulai pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025 mendatang tersebut mayoritas dihuni oleh para pemain yang usianya masih di bawah 22 tahun (U-22).
Hanya ada dua pemain saja yang usianya sudah atau di atas 22 tahun. Yakni kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar (25 tahun) dan Pratama Arhan Alif, yang akan berusia 23 tahun pada 21 Desember 2024 nanti. (*)
Krisnatal, teknisi di salah satu bengkel kawasan Tiban dituntut 18 bulan penjara dalam sidang di PN Batam, Selasa (3/12). F.Yashinta
batampos – Krisnatal, teknisi di salah satu bengkel kawasan Tiban dituntut 18 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Pemuda tanggung ini dinilai terbukti melakukan pelecehan terhadap wanita bersuami yang tengah terlelap tidur.
Tuntutan terhadap Krisnatal dibacakan JPU Martua dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Douglas Napitupulu. Namun karena perkara pelecehan, maka sidang tersebut tertutup untuk umum.
“Karena ini perkara pelecehan, maka pengunjung sidang yang tak ada pentingan diminta keluar,” ujar hakim Douglas.
Usai sidang, JPU Martua menjelaskan bahwa terdakwa Krisnatal dituntut dengan 1 tahun dan 6 bulan. Sebab terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual.
“Terdakwa sah terbukti bersalah, karena itu kami tuntut 1,5 tahun,” ujar Martua.
Dijelaskan Martua, perbuataan Krisnatal yakni melakukan pelecehan terhadap tetangga ruko di tempatnya bekerja. Aksi nekat pemuda ini terjadi malam hari sekitar bulan September lalu.
Saat itu korban tengah beristirahat di lantai dua ruko miliknya. Sementara sang suami pergi bekerja.
“Terdakwa ini mengetahui suami korban tak di rumah, lalu loncat ke sebelah ruko tempatnya bekerja dan masuk lewat jendela,” ujar Martua.
Di dalam kamar, ia melihat korban tertidur, dan langsung mengerayangi korban. Korban pun kaget dan histeris, yang membuat terdakwa kabur.
“Selain pidana pokok, kami juga menuntut denda Rp 10 juta, yang apabila tak dibayar ganti subsider 6 bulan,” tegas Martua.
Atas tuntutan itu, terdakwa meminta keringanan kepada majelis hakim dengan alasan menyesal. Majelis hakim pun menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda putusan. (*)
Sejumlah saksi hadir pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada serentak tingkat Kabupaten Anambas. f.ihsan
batampos – Saksi dari tiga pasang calon kepala daerah (Cakada) kompak menolak untuk menandatangani hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Selasa, (3/12).
Adapun saksi yang menolak yaitu dari pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Rudi-Aunur Rafiq.
Kemudian, paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Rusli Effendi-Johari dan paslon nomor urut 3 Wan Zuhendra-Amat Yani.
Bahkan saksi yang dimandatkan masing-masing paslon, hanya hadir sebentar lalu pergi meninggalkan tempat kegiatan.
Berdasarkan dari penuturan setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), para saksi itu menolak menandatangani disebabkan tidak puas dengan hasil yang diperoleh karena adanya indikasi politik uang.
“Ya benar dari arahan pak Rusli Effendi, untuk tidak tanda tangan hasil pleno,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Rusli-Johari, Lukman.
Sementara itu, Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anambas, Padillah menegaskan proses rapat pleno tetap berjalan meskipun tidak dihadiri oleh saksi maupun hasil perolehan suara tidak di tanda tangan.
“Tidak mengganggu jalannya proses rapat pleno,” tegas Padillah.
Menurutnya tidak ditandatangani hasil perolehan suara diperbolehkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 18 tahun 2024.
“Meski tak tanda tangan maupun tidak hadir boleh didalam aturan. Nanti wajib dicatat dalam kejadian khusus dan dicantumkan alasannya,” pungkas Padillah. (*)
Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pekanbaru, Riau, pada Senin (2/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 6.820.000.000 atau Rp 6,8 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Barang bukti itu diamankan setelah KPK mengamankan sembilan orang di wilayah Kota Pekanbaru, Riau dan Jakarta, pada Senin (2/12).
“Tim KPK mengamankan total sembilan orang, yakni delapan orang di wilayah Pekanbaru dan satu orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp 6.820.000.000,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/12) dini hari.
Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka yakni, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Plt. Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru Novin Karmila.
Ghufron menjelaskan, barang bukti uang senilai Rp 6,8 miliar itu diamankan setelah pihaknya mengamankan sembilan orang. Menurutnya, tim penindakan KPK pertama kali mengamankan Plt. Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru Novin Karmila bersama dengan sopirnya, DM di Kota Pekanbaru, pada Senin (2/12) sekitar pukul 18.00 WIB.
Menurutnya, dari tangan Novin diamankan uang senilai Rp 1 miliar yang terseimpan di dalam sebuah tas. Selanjutnya, tim penindakan KPK mengamankan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa bersama dua ajudannya berinisial NAT dan MRM. Saat itu, penyidik juga mengamankan barang bukti senilai Rp 1.390.000.000.
“Pada sekitar pukul 20.30, RM meminta istrinya yaitu AOA untuk menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2 miliar dalam tas kepada Tim KPK yang mendatangi rumah pribadinya di Jakarta,” ungkap Ghufron.
Kemudian sekitar pukul 20.32, Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution diamankan di rumah pribadinya di Kota Pekanbaru. Tim KPK juga mengamankan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp 830 juga di rumahnya, yang diduga diterima dari Novin Karmila.
Berdasarkan pengakuan Indra Pomi, lanjut Ghufron, secara keseluruhan uang yang diterimanya dari Novin Karmila
sejumlah Rp 1 miliar, namun sebesar Rp 150 juta sudah diberikan Indra Pomi kepada Kadishub Kota Pekanbaru berinisial YL dan Rp 20 juta kepada wartawan.
Tim penindakan KPK sekitar pukul 21.00 WIB mengamankan anak dari Novin Karmila berinisial NRP di Kos Casa Tebet Mas Indah. KPK menyebut, pada rekening NRP terdapat saldo di rekening miliknya sebesar Rp 375.467.141. Diduga senilai Rp 300 juta pada rekening tersebut berasal dari setoran tunai yang dilakukan oleh RS atas perintah NK pada 2 Desember 2024.
Sekitar pukul 23:30, Novin Karmila meminta kakaknya yang berinisial FC untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp 1 miliar kepada tim KPK. Tak hanya itu, pada Selasa (3/12), mengamankan uang sejumlah Rp 100 juta dari NA di rumah dinas Pj Wali Kota Pekanbaru. Uang tersebut berasal dari pencairan TU yang diberikan oleh NK pada 29 November 2024.
“Pada pukul 10.00 WIB 03 Desember 2024, tim menuju rumah AN / U di Ragunan untuk mengamankan sekuarng-kurangnya uang sejumlah Rp 200 juta yang masih tersimpan di rumah AN / U yang merupakan uang dari NK,” pungkas Ghufron.
Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)
Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata. Foto: Disbudpar untuk batampos
batampos – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, memperkenalkan lomba yang unik dan belum pernah ada sebelumnya: lomba melamun.
Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian acara pergantian tahun ini akan berlangsung di Dataran Engku Putri Batamcenter, pada 28 Desember mendatang. Peserta ditantang untuk berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun selama 90 menit penuh.
Lomba yang mengadopsi konsep yang populer di Korea Selatan ini menarik perhatian publik. Lalu, lomba ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan budaya lokal, tetapi juga memberi kesegaran bagi masyarakat yang ingin merasakan pengalaman yang berbeda.
“Lomba ini bukan hanya tentang berdiam diri, tetapi tentang menjaga ketenangan pikiran dan detak jantung yang stabil,” kata Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata, Selasa (3/12).
Panitia menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan peserta, termasuk tenda untuk melindungi dari cuaca dan matras sebagai alas duduk.
“Pendaftaran untuk lomba ini gratis dan terbuka untuk umum, kami berharap bisa menarik lebih dari 100 peserta,” kata dia.
Hingga saat ini, pendaftar telah mencapai puluhan orang. Hal ini menunjukkan antusiasme yang cukup besar terhadap lomba yang terbilang unik tersebut.
Selain tantangan utama untuk melamun selama 90 menit, lomba ini juga melibatkan tenaga medis profesional yang bertugas untuk memantau detak jantung peserta.
“Kami akan memilih tiga pemenang berdasarkan kestabilan detak jantung mereka selama lomba. Pemenang juga berhak mendapatkan hadiah jutaan rupiah,” kata Ardi.
Tak hanya itu, lomba melamun ini juga menilai peserta yang mengenakan kostum paling menarik. Disbudpar Batam ingin memberikan ruang bagi kreativitas peserta.
“Jadi bagi yang mengenakan kostum unik dan menarik, akan ada perlombaan khusus untuk itu,” ujarnya. (*)
Ilustrasi: Siswa mengikuti ujian nasional berbasis komputer. (Arifin/Radar Sampit/Jawa Pos Group)
batampos – Pemerintah tengah mengkaji penerapan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa sekolah. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengaku sepakat, namun dengan sejumlah catatan.
Misalnya, UN tidak boleh menjadi satu-satunya syarat kelulusan. “Tapi salah satu unsur. Tidak seperti sebelumnya (jadi satu-satunya standar kelulusan, red),” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12).
Selain itu, UN tidak boleh diterapkan untuk jenjang sekolah dasar (SD). Sebab, menurutnya, pada jenjang SD yang diutamakan adalah wajib belajar. Termasuk fokus pada penekanan pendidikan karakter.
“Jadi mulailah di SMP untuk ke SMA. SMA untuk ke perguruan tinggi,” katanya. Nilai UN ini turut direkomendasikannya untuk dijadikan salah satu syarat dalam penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Dengan begitu, siswa jadi punya motivasi dan semangat untuk belajar secara sungguh-sungguh.
“Misalnya nilai UN minimum sekian untuk diterima di sini (sekolah/perguruan tinggi, red). Itu kan jadi semangat belajar,” sambungnya.
Bukan hanya menghidupkan kembali siswa dalam belajar, UN bisa dijadikan pemetaan. Sehingga, kementerian bisa langsung melakukan penetrasi untuk perbaikan.
Terkait kekhawatiran mengenai dampak negatif UN seperti upaya kecurangan dan lainnya, Unifah menilai, hal itu bisa diperbaiki dalam tata kelola penyelenggaraan UN. Opsi penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga independen pun tak jadi soal. Yang jelas, pemerintah harus bisa mengatur dan mengantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi.
“Tapi yang paling penting itu kan dampaknya bagi anak-anak kita dan masa depan kita,” katanya. Mengingat, banyak perguruan tinggi di luar negeri, seperti di Eropa, enggan menerima siswa Indonesia dengan alasan tak ada standar kelulusan yang jelas.
Usulan menghidupkan kembali ini pun ternyata didukung oleh sebagian masyarakat. Dari survey yang dilakukan PGRI, sebanyak 37402 responden ingin UN diadakan kembali. Tak hanya itu, mereka juga sepakat agar UN dijadikan salah satu penentu untuk masuk perguruan tinggi. (*)
Massa melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu Kota Batam, Selasa (4/12). Mereka menyuarakan dugaan ketidaknetralan penyelenggaraan pilkada. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Puluhan masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Batam, menyuarakan dugaan ketidaknetralan penyelenggara Pilkada 2024, Selasa (3/12).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses Pilkada yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Koordinator aksi, Binsar, menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar Pilkada diulang.
“Kami sepakat bahwa Pilkada diulang dan memenuhi prinsip-prinsip Pemilu itu sendiri,” ujar Binsar di tengah orasi.
Pihaknya juga merencana aksi lanjutan pada hari berikutnya. Binsar turut menuding KPU Batam gagal menjalankan tahapan Pilkada dengan baik.
Ia menyebut banyak masyarakat tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, yang menyebabkan kebingungan dan hilangnya hak pilih.
“Di tiap TPS banyak tidak sesuai dengan DPT. Jadi terjadilah kebingungan di berbagai tempat hingga mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya dugaan kepentingan sepihak dari penyelenggara. Panitia penyelenggara ini dituding diutus untuk kepentingan sepihak. Pengawasan dari laporan dianggap tumpul, bahkan yang sudah memenuhi unsur dianulir oleh Bawaslu itu sendiri.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa simbol berupa pocong yang mereka sebut sebagai gambaran dari demokrasi yang “barang mati” karena banyak suara yang ditindas.
“Ini rasanya panitia diatur oleh peserta. Simbolis pocong itu kami mengandaikan demonstrasi jadi barang mati bukan barang hidup. Karena banyak suara yang ditindas,” ujar Binsar.
Massa juga mendesak agar pihak Bawaslu menindaklanjuti dugaan operasi tangkap tangan (OTT) dan menyeret paslon yang diduga terlibat pelanggaran. Mereka berharap semua pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini dapat diusut tuntas demi menjaga integritas demokrasi di Batam.
Menanggapi aksi tersebut, Anggota Bawaslu Batam, Syailendra Reza, menyatakan bahwa tuntutan para demonstran akan ditampung dan dibahas lebih lanjut. “Semua tuntutan dari teman-teman ini menjadi catatan kami,” kata dia. (*)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam setiap kali ditanya soal rencana kenaikan PPN 12 persen yang dijadwalkan berlaku mulai Januari 2025.
Seperti pada Selasa (3/12) sore, saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas terkait Kebijakan dan Insentif Fiskal dirinya memilih bungkam.
Bahkan, Sri Mulyani hanya berjalan lurus ke arah pintu keluar untuk menuju mobil dinas saat ditanya wartawan soal kepastian PPN 12 persen. Dengan pengawalan yang ketat, ia hanya menjawab singkat dan meminta awak media untuk menunggu pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja, Pak Menko saja yang menyampaikan (PPN 12 persen),” kata Sri Mulyani singkat.
Tak hanya di momen Rakortas ini, Sri Mulyani juga enggan berkomentar soal penerapan kebijakan dalam beberapa acara yang dihadirinya. Salah satunya saat hadir dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Gedung BI, Jakarta, pada Jumat (29/11).
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani tampak bungkam dan hanya melempar senyum kepada wartawan saat dikonfirmasi terkait kenaikan PPN 12 persen.
Sementara itu, kepastikan penerapan PPN 12 persen justru datang dari Staf Ahli Kementerian Keuangan Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar INDEF di Jakarta, Selasa (3/12).
Menurut Parjiono pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan PPN 12 persen sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan dijadwalkan berlaku mulai awal 2025.
Baca Juga: Punya Aura Penglaris Alami Sejak Lahir, 6 Weton Ini Mudah Menarik Rezeki, Akan Terus Beruntung dan Sukses Menurut Primbon Jawa
“Jadi (PPN 12 persen) kita masih dalam proses ke sana, artinya berlanjut,” kata Parjiono.
Lebih lanjut Parjiono mengatakan bahwa pemerintah sendiri telah memberikan pengecualian kenaikan PPN 12 persen untuk masyarakat miskin, layanan kesehatan dan pendidikan.
“Pengecualiannya sudah jelas untuk apa masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan dan seterusnya di sana. Jadi memang sejauh ini kan itu yang bergulir,” pungkasnya. (*)
