Dosen, mahasiswa Polibatam, dan petani foto bersama saat pengabdian masyarakat di Desa Sri Bintan, Minggu (1/12/2024). F Polibatam
POLITEKNIK Negeri Batam (Polibatam) sukses melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengembangkan Desa Sri Bintan Menjadi Desa Lumbung Pangan Cerdas dan Mandiri, Minggu (1/12/2024).
Program ini mengusung tema “Penerapan Teknologi”, serta mengenalkan sistem teknologi terbaru yang mencakup: Sistem Monitoring Budidaya Akuaponik Berbasis Internet of Things (IoT). Sistem Analisa Kondisi Tanah dan Cuaca Berbasis Artificial Intelligence (AI). Sistem Monitoring dan Kontrol pada Kualitas Air Kolam Berbasis IoT. Perancangan Green House Akuaponik Guna Mengurangi Risiko Gagal Panen pada Petani Desa Sri Bintan Berbasis IoT dalam Rangka Mewujudkan Desa Lumbung Pangan. Wireless Score Board Display untuk Pertandingan Olahraga Voli. Wireless Score Board untuk Sarana Rekreasi Olahraga di Desa Sri Bintan
Program ini memberikan solusi efektif bagi petani Desa Sri Bintan menghadapi tantangan pertanian modern, seperti perubahan iklim dan risiko gagal panen. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap kondisi tanaman, kualitas air, dan sistem akuaponik, sementara AI digunakan untuk menganalisis kondisi tanah dan cuaca guna mendukung keputusan pertanian yang lebih akurat.
Ketua Jurusan Teknik Elektro Polibatam, Dr. Budi Sugandi ST MEng IPM menyatakan, inovasi ini merupakan langkah konkret Polibatam dalam menciptakan solusi berkelanjutan bagi petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa, serta menjadikan Desa Sri Bintan yang cerdas, mandiri dan inovatif.
Dengan teknologi yang tepat, petani di Desa Sri Bintan dapat meningkatkan hasil panen dan mengelola sumber daya alam secara lebih efisien.
Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat desa yang bekerja bersama untuk merancang dan membangun, serta menerapkan teknologi. Keberhasilan program ini menunjukkan komitmen Polibatam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan desa lumbung pangan yang cerdas dan mandiri. (adv)
RATUSAN pekerja informal dan nonformal berjalan menuju terowongan Kendal usai turun dari stasiun kereta Sudirman Jakarta. F. MUHAMAD ALI/JAWA POS
batampos – Kenaikan upah minimum 2025 ditetapkan 6,5 persen. Kalangan buruh telah menyatakan menerima besaran kenaikan itu meski angkanya di bawah permintaan awal mereka, yakni 8–10 persen. Namun, kenaikan itu dinilai belum cukup untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi RI.
Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yu-dhistira. Dia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto masih cenderung mengambil langkah berhati-hati dalam menggunakan upah minimum sebagai cara mendorong pemulihan daya beli tahun depan.
”Dengan formula lama di PP 78/2015 saja kan harusnya pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi atau 4,95 persen pertumbuhan kuartal III 2024 ditambah inflasi akhir kuartal III sebesar 1,84 persen sehingga jadi 6,79 persen,” ujarnya, Minggu (1/12).
Dia juga menyoroti UU Cipta Kerja yang telah dibatalkan MK, namun formula upah minimum justru menjadi lebih kecil daripada aturan sebelumnya. Angka 6,5 persen dianggap jauh dari kata cukup sehingga pemerintah diharapkan bisa lebih transparan terkait formulasi upah minimum yang digunakan.
Bhima juga menyinggung berbagai beban yang harus ditanggung masyarakat. Misalnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tapera, asuransi wajib kendaraan, dan lainnya.
’’Jelas 6,5 persen kenaikan UMP terlalu rendah. Secara spesifik, efek naiknya tarif PPN 12 persen disertai inflasi barang jasa bisa menambah penge-luaran pekerja sebesar Rp357 ribu tiap bulan. Kenaikan upah minimum hanya 6,5 persen belum mampu mengompensasi naiknya berbagai harga kebutuhan pekerja,’’ jelas dia.
Berdasar kalkulasi Celios, idealnya kenaikan upah minimum bisa di atas 8,7–10 persen. Kenaikan di level tersebut bisa memberikan dorongan pada produk domestik bruto (PDB) hingga Rp106,3-122 triliun. Selagi keputusan kenaikan upah minimum belum dituangkan dalam peraturan pemerintah, Bhima menyebut masih ada ruang agar presiden mempertimbangkan kenaikan yang lebih tinggi.
”Jika ingin mendorong sisi permintaan domestik, upah minimum perlu dinaikkan lebih tinggi lagi. Logikanya, dengan kenaikan upah minimum yang lebih baik dari formulasi UU Cipta Kerja, buruh punya daya beli tambahan, uangnya akan langsung memutar ekonomi,” katanya.
Terpisah, anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengapresiasi kenaikan UM 2025 yang lebih tinggi dari rata-rata sebelumnya. Kendati begitu, Edy meminta agar besaran yang disampaikan tersebut dijadikan standar terendah bagi daerah untuk menentukan UM regionalnya (UMR).
”Atau minimal setiap daerah sama kenaikannya 6,5 persen, bukan sebaliknya,” katanya.
Angka ini pun sebetulnya dinilai masih akan penuh tantangan tahun depan. Artinya, tak lantas mengatasi masalah para buruh/pekerja. Sebab, bisa jadi inflasi tahun depan lebih tinggi dari 6,5 persen karena kondisi geopolitik dan ekonomi nasional. Belum lagi adanya kenaikan PPN menjadi 12 persen.
”Faktor-faktor ini akan menyebabkan daya beli buruh turun yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang turun,” ungkapnya.
Karena itu, dia mendesak agar payung hukum soal penetapan UM 2025 ini segera dikeluarkan. Dengan begitu, dapat diketahui secara jelas formula dan metode perhitungannya. Apakah sudah mengakomodasi putusan MK terkait UU Cipta Kerja dan turunannya atau belum.
Termasuk soal penyesuaian nilai inflasi. Dalam putusan MK, besaran inflasi yang dirujuk adalah inflasi provinsi. ”Kenaikan upah minimum ini harusnya menghitung dulu berapa inflasi provinsi dengan 64 item kebutuhan hidup layak. Lalu berapa nilai alfa yang ditetapkan dan nilai pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi,” beber politikus PDI Perjuangan tersebut. (*)
batampos – Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah tegas dengan meng-hentikan sementara penerbitan rekomendasi impor daging domba dewasa atau mutton guna melindungi peternak dari maraknya daging domba impor.
“Kebijakan ini diambil untuk melindungi peternak lokal dari persaingan harga yang tidak sehat akibat tingginya peredaran daging impor murah, khususnya dari Australia,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/12) dikutip dari Antara. Agung menyebutkan bahwa langkah tersebut telah disampaikan dalam pertemuan Kementan bersama para importir di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.
Dia menyatakan, kebijakan itu sesuai dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rak-yat.
“Kami akan memastikan harga daging impor tidak menekan peternak lokal. Langkah ini adalah wujud komitmen kami untuk mendukung peternakan nasional dan mendorong swasembada pangan,” ujarnya.
Kementan telah menempuh berbagai langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Langkah awal dimulai dengan audiensi bersama Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) pada 18 November 2024, yang kemudian dilanjutkan dengan Rembuk Nasional di Boyolali pada 21 November 2024 untuk menyerap aspirasi peternak.
Pada 24 November 2024, Kementan melakukan inspeksi mendadak ke 13 gudang importir daging guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Secara bersamaan, Ditjen PKH telah memutuskan menghentikan sementara penerbitan rekomendasi impor daging mutton sambil mengevaluasi dan menghitung stok daging yang ada di gudang para importir.
Selain itu, pertemuan lanjutan dengan HPDKI pada 25 November 2024 diadakan untuk merancang langkah konkret yang melibatkan peternak lokal.
Pada pertemuan tanggal 26 November 2024, para importir daging menandatangani surat pernyataan bermeterai berisi tiga poin penting. Pertama, importir diwajibkan melaporkan realisasi impor dan stok daging kambing serta domba secara berkala dan benar kepada pemerintah.
Kedua, importir berkomitmen tidak mendistribusikan daging impor kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti restoran, katering, atau pedagang daging kecil, untuk menjaga penyerapan daging lokal.
Ketiga, importir menyatakan kesediaan merealisasikan pemasukan daging sesuai rekomendasi yang telah diterbitkan pada tahun 2024 dengan tetap mempertimbangkan tidak mengganggu pasar lokal.
“Kami ingin memastikan industri peternakan nasional tetap berkelanjutan, tanpa mengorbankan para peternak kecil,” tegas Agung.
Selain kebijakan domestik, Kementan juga mempercepat harmonisasi regulasi ekspor ke Malaysia dan Brunei. Upaya ini bertujuan membuka kembali akses pasar internasional bagi domba dan kambing Indonesia sekaligus menyerap surplus produksi lokal yang tidak terserap di pasar domestik.
Dia berharap langkah itu mampu menyeimbangkan kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus mendukung keberlanjutan subsektor peternakan nasional.“Dengan kebijakan ini, Kementan berupaya mengurangi ketergantungan pada daging impor dan memperkuat kemandirian pangan,” kata Agung.(*)
batampos – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum secara nasional sebesar 6,5 persen menuai beragam tanggapan di Batam. Para pengusaha merasa kebijakan ini memberatkan dunia usaha, sementara serikat buruh menilai kenaikan tersebut masih jauh dari mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, kondisi pasar global yang sedang melambat membuat dunia usaha berada dalam tekanan besar.
“Angka 6,5 persen itu, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar global yang melambat sekarang, akan memberatkan dunia usaha. Kami tidak memahami dasar pemerintah menaikkan upah minimum sebesar ini. Kami khawatir kebijakan ini akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja besar-besaran di Batam,” kata Rafki, Minggu (1/12).
Selain itu, Rafki mempertanyakan langkah pemerintah pusat yang mengambil alih penentuan upah minimum. Menurutnya, kebijakan ini seharusnya tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui rekomendasi Dewan Pengupahan.
“Kami cukup kaget ketika upah minimum diputuskan langsung oleh Presiden. Daerah memiliki karakteristik berbeda, sehingga yang lebih memahami kebutuhan lokal tentu masyarakat di daerah masing-masing. Jika dipukul rata 6,5 persen, justru disparitas upah antardaerah akan semakin melebar,” ujarnya.
Selain angka kenaikan, disparitas upah antardaerah juga menjadi perhatian utama. Rafki menilai kenaikan rata-rata nasional justru dapat memperlebar kesenjangan antara daerah dengan upah tinggi dan daerah dengan upah rendah.
“Seharusnya upah di daerah yang masih ketinggalan didorong naik lebih tinggi, sementara daerah dengan upah tinggi cukup mempertimbangkan inflasi dan kenaikan KHL. Dengan begitu, disparitas dapat diperkecil,” tegasnya.
Pengusaha berharap agar pemerintah tidak terus-menerus mengubah kebijakan pengupahan karena dapat memengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Meskipun kebijakan ini sudah diumumkan secara lisan oleh Presiden, Apindo Batam masih menunggu terbitnya aturan resmi untuk melihat bagaimana implementasinya.
“Kami belum tahu bentuk penerapan kebijakan ini seperti apa. Kami berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi terkait upah minimum agar dunia usaha punya pegangan jelas,” kata Rafki.
Di sisi lain, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, Yafet Ramon, mengatakan, kenaikan ini belum mencukupi KHL yang diperlukan para pekerja.
“Kami dari serikat pekerja, serikat buruh, dan Partai Buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Namun, perlu digarisbawahi bahwa angka 6,5 persen ini masih jauh dari kebutuhan hidup layak, terutama di Batam,” ujar Yafet.
Berdasarkan survei yang dilakukan FSPMI di tiga pasar di Batam: Pasar Botania 2, Pasar SP Batuaji, dan Pasar Tiban Center—terdapat lonjakan harga bahan pokok yang signifikan. Survei terhadap 64 item kebutuhan pokok menunjukkan bahwa rata-rata KHL pekerja di Batam mencapai Rp6,1 juta per bulan, atau setara dengan kenaikan 30 persen dari UMK Batam 2024.
“Kenaikan ini memang positif sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, tetapi kami berharap penghitungan upah minimum lebih mendekati realitas kebutuhan pekerja di daerah seperti Batam yang merupakan kota industri,” tambah Yafet.
Yafet juga berharap pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan agar kenaikan upah minimum lebih adil dan mendukung kesejahteraan buruh. “Kami ingin kebijakan ini tidak hanya berlandaskan angka rata-rata nasional, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan di tiap daerah. Dengan begitu, kesejahteraan pekerja dapat meningkat secara merata,” tutupnya. (*)
F. neta untuk batam pos MOBIL Listrik Neta jenis ini akan digunakan sebagai armada taksi listrik.
batampos – Mobil listrik Neta kembali digunakan sebagai armada taksi. PT Neta Auto Indonesia distributor mobil listrik terkemuka, mengumumkan peresmian kerja sama dengan PT Luxury Trans Indonesia melalui Signing Ceremony yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang pada Gelaran Jakarta Auto Week (GJAW) 2024.
Dalam kesempatan ini, PT Luxury Trans Indonesia secara resmi memesan sebanyak 50 unit Neta V-II, yang akan digunakan sebagai sarana transportasi premium bagi pelanggan mereka.
Perjanjian kerja sama ini ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak yaitu, Harry Huang selaku Deputy Managing Director PT Neta Auto Indonesia, serta Supriyatna selaku Vice President PT Luxury Trans Indonesia.
Harry Huang selaku Deputy Managing Director PT Neta Auto Indonesia menyampaikan, pihaknya berterima kasih kepada PT Luxury Trans Indonesia atas kepercayaannya memilih Neta V-II sebagai armada transportasi taksi pilihan.
“Kami juga bangga, bahwa kerja sama ini juga membuktikan bahwa kami memiliki visi yang sejalan dengan menghadirkan transportasi yang ramah lingkungan serta memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Pemesanan 50 unit NETA V-II inipun adalah langkah nyata dari kami dalam mendukung mobilitas hijau di Indonesia,” kata Harry di arena GJAW 2024.
Sementara itu, Supriyatna selaku Vice President PT Luxury Trans Indonesia menyampaikan, Neta V-II dipilih sebagai armada karena tidak hanya dari segi teknologi kendaraan listrik yang inovatif dan ramah lingkungan saja, namun dari segi desain, Neta V-II terasa sangat compact dan cocok untuk dijadikan armada transportasi.
“Tentunya kenyamanan pada Neta V-II pun menjadi penilaian penting bagi kami, karena kami ingin memberikan yang terbaik untuk para penumpang kami. Kami percaya, kerja sama ini akan membuka peluang besar dalam memperkenalkan transportasi masa depan yang lebih bersih dan efisien,” ungkap Supriyatna.
Melalui kerja sama ini, PT Neta Auto Indonesia dan PT Luxury Trans Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air, seiring dengan kebutuhan akan solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengubah lanskap transportasi di Indonesia menuju era yang lebih berkelanjutan.
Sebelumnya, mobil listrik Neta juga dipakai jadi armada taksi listrik di kawasan bandara Pekanbaru. Bekerja sama dengan operator transportasi setempat, Evista, mobil listrik Neta digunakan sebagai armada taksi listrik di Bandara Sultan Syarif Kasim II. (*)
Musik Melayu modern yang mempunyai karakter khas tersendiri dan nuansa yang unik, memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan budaya Melayu. Genre ini menjadi kebanggaan masyarakat Melayu. Selama genre ini terus dihargai, maka musiknya akan terus hidup.
***
Dermaga Musica saat mentas di salah satu acara seremonial di Tanjungpinang. F. Dermaga Musica untuk Batam Pos
Musik Melayu modern merupakan salah satu genre musik yang mempunyai nuansa yang unik dan memiliki ciri khas serta karakteristik tersendiri.
Musik Melayu salah satu aliran musik tradisional yang mempunyai karakter khas dan kuat. Suku bangsa melayu yang memainkannya.
Biasanya, tarian khas seperti tari persembahan, mengiringi alunan musik Melayu dalam perhelatan adat, keagamaan dan lain sebagainya.
Negara rumpun Melayu seperti Indonesia khususnya Tanjungpinang Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam menerapkan musik Melayu dalam berbagai kegiatan.
Genre musik Melayu modern ini berakar dari musik Qasidah yang berasal dari Arab semasa penyebaran Agama Islam di sejumlah negara rumpun Melayu.
Budaya dan musik Arab serta Eropa tradisional juga turut mempengaruhi penggunaan alat-alat musik tradisional tersebut dalam musik Melayu.
Menariknya, genre musik Melayu mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri. Mempunyai susunan yang terdiri dari lirik lagu.
Susunan lirik lagu ini mengandung nilai kehidupan dan terkadang bertema tentang kehidupan masyarakat Melayu sehari-hari. Terkadang lirik lagu musik Melayu berisi pesan-pesan moral, menyesuaikan kehidupan masyarakat setempat terutama di Kepulauan Riau.
Para musisi pengusung genre Melayu biasanya mengisi alunan musiknya dengan suara vokal khas cengkok melayu. Para musisinya juga mengaransemen suara dan alunan musik melayu dengan nuansa unik dan khas sehingga tersusun rapi.
Genre musik Melayu Modern ini mempertahankan ciri khas melodi dan ritme tradisional Melayu. Namun dengan aransemen yang lebih modern sesuai perkembangan zaman.
Jadi, musik Melayu modern adalah genre musik yang berkembang dari musik tradisional Melayu, yang berpadu dengan elemen musik kontemporer seperti pop, jazz, rock, dan elektronik hingga dangdut.
Oleh sebab itu, musik Melayu modern tidak hanya sekadar hiburan, tetapi menjadi simbol identitas dan warisan budaya yang akan terus terjaga dari generasi ke generasi.
Genre Musik Melayu Semakin Modern Salah seorang musisi genre musik Melayu modern yakni Mahariyadi (42) mengungkapkan, secara tradisional, alat musik seperti kompang atau rebana, gong dan biola, kerap mengiringi alunan musik Melayu.
Selain itu, kata dia, alat musik akordion dan gambus hingga serunai, melengkapi suara vokal cengkok Melayu sehingga memiliki nuansa yang unik.
Genre ini, jelas Mahariyadi, memang unik dan punya ciri khas. Terkadang musisinya menggunakan banyak alat musik tradisional dalam menciptakan alunan musik.
Seperti harmonium, tabla, marakas, tamborin, bebano dan gendang. Permainan alat musik secara individu sangat menonjol dalam musik Melayu.
“Genre musik Melayu semakin maju dan modern. Berpadu juga dengan genre lainnya seperti pop, rock, dangdut dan sebagainya,” jelasnya.
Kini, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, musisinya menggunakan gitar elektrik, bass elektrik, kibor dan drum.
Meskipun demikian, para musisi musik Melayu modern tetap mempertahankan alat-alat musik tradisional guna menjaga warisan, tradisi dan kebudayaan.
Sehingga, sambung Mahariyadi, alat-alat musik modern tersebut, berpadu dengan suara vokal khas cengkok Melayu dan alat-alat musik tradisional.
Lebih lanjut, Mahariyadi menjelaskan bahwa eksistensi atau keberadaan musik Melayu yang hidup di tengah masyarakat modern, kini banyak terpengaruh berbagai genre musik.
Selain itu, kehadiran wadah digital media sosial, membantu musik Melayu modern menjangkau pendengar global dan memperluas pengaruhnya di luar komunitas lokal di Kepulauan Riau.
“Kekhasan musik ini juga tetap terjaga dan tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai musik tradisional,” jelas pemain bass grup Dermaga Musica ini.
Warisan yang Takkan Pernah Hilang Musik Melayu modern yang tetap eksis dan takkan hilang adalah musik yang mampu menjaga akar tradisi sambil terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Sebagai musisi, Mahariyadi dan rekan sesama musisi, terus berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian warisan musik Melayu yang memiliki nuansa unik dan berkarakter ini, agar tidak hilang di muka bumi.
Sepengetahuan Mahariyadi, genre ini pernah populer tahun 1980-an. Puncaknya tahun 1990-an. Saat itu, muncul musisi-musisi idealis yang mengusung musik Melayu dalam bermusik.
Pada era tersebut, kata mantan vokalis band rock Spector ini, muncul penyanyi dan grup band pengusung musik khas ini dengan lagu ciptaan sendiri yang menjadi andalan.
“Saat ini banyak juga musisi-musisi dan grup band pengusung genre Melayu modern ini, banyak bermunculan di Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Khusus di Kota Tanjungpinang, salah satu pengusung genre musik Melayu modern adalah grup band Dermaga Musica yang tetap idealis dan semakin eksis menjaga keberadaan musik Melayu modern.
Musisi dari berbagai genre musik di Tanjungpinang ini, bergabung mengisi formasi grup band Dermaga Musica guna melestarikan warisan budaya Melayu agar tidak hilang di muka bumi.
Formasinya yaitu Dini (vokal). Habib (gitar dan vokal). Mahariyadi (bass). Adi Lingkepin (biola). Shafur (perkusi). Bujang (bebano). Alam (akordion) dan Zoel (drum).
Dermaga Musica, kata Mahariyadi, tetap eksis memainkan musik bergenre Melayu modern. Grup band ini mengisi acara-acara seremonial besar di Kepulauan Riau hingga mengisi acara pernikahan.
“Dermaga Musica eksis memainkan dan menciptakan musiknya dengan nuansa yang unik sehingga memiliki ciri khas tersendiri,” sebut mantan bassis grup band rock Bintang 5 ini.
Personel Dermaga Musica yang idealis ini, juga sepakat untuk terus melestarikan musik Melayu sebagai warisan budaya di Kepulauan Riau.
“Dermaga Musica akan tetap mempertahankan genre musik Melayu asli dan tradisional dalam alunan musiknya,” tutup Mahariyadi.(*)
Anggota Oikumene DJP Batam memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada Panti Asuhan Bahtra Nuh Batam. f.djp Batam
batampos-Sebagai rangkaian perayaan Natal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2024 Persekutuan Oikumene Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kota Batam mengadakan Aksi Bakti Sosial di Panti Asuhan Bahtra Nuh Sei Panas, Kota Batam, Rabu (28/11).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Oikumene di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau (Kanwil DJP Kepri) yang berada di Kota Batam yaitu Kanwil DJP Kepri, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam, KPP Pratama Batam Utara, dan KPP Pratama Batam Selatan.
Dalam laporannya, Andri Wicaksono selaku ketua panitia Perayaan Natal DJP Kota Batam menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dari sinergitas pegawai Kristen antar unit kerja.
“Kegiatan ini juga aksi nyata kita melihat realita di tengah masyarakat bahwa masih ada sesama kita yang sangat membutuhkan bantuan,” ujar Andri.
“Perayaan Natal DJP Pusat akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 12 Januari 2025 dan Natal DJP Kepri akan diselenggarakan tanggal 16 Januari 2025. Sesuai arahan Oikumene DJP Pusat kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut perayaan Natal tersebut. Kami sangat bahagia bisa bersama dengan adik-adik semua. Kalian berasal dari berbagai ragam suku bangsa bahkan ada beberapa yang berasal Papua. Puji Tuhan. Semoga kehadiran kami bisa menambah semangat adik-adik semua,” tambah Andri.
Firman Tuhan disampaikan oleh Rommel Sihotang diambil dari Lukas 10 : 25-37.
”Adik-adik sekalian, nats ini bercerita tentang bagaimana kita harus berhubungan satu dengan yang lain, yaitu harus saling mengasihi sesama manusia. Termasuk adik-adik sekalian, harus saling membantu dan menolong sampai kapanpun. Dengan demikian kita akan rasakan persaudaraan yang kokoh. Kita akan rasakan ada berkat Tuhan di situ,” ujar Rommel.
Anak-anak tampak mengikuti ibadah dengan khidmat disertai dengan canda tawa mengikuti khotbah yang disertai dengan canda dan tawa.
Pengurus dari Panti Asuhan Bahtra Nuh, Liza, mengucapkan terima kasih atas kepedulian Oikumene DJP Kepri.
“Panti ini berdiri pada saat covid mulai merebak. Awalnya tantangan yang kita hadapi sangat berat di mana pada saat itu bantuan yang sangat susah didapat dikarenakan kondisi perekonomian seluruh masyarakat sangat menurun drastis. Tapi Puji Tuhan pada saat ini kami bisa bertahan,” ujar Liza.
“Sekarang anak asuh panti berjumlah sekitar 29 orang dengan usia dari umur 3 sampai 18 tahun. Bahkan ada 7 orang dari Indonesia Timur yaitu dari Papua. Kunjungan dan bantuan Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami. Semoga bapak, ibu, dan seluruh keluarga selalu diberkati Tuhan, Amin,” tutup Liza.
Di akhir kegiatan, Andri Wicaksono didampingi oleh Jendri Sunandar Saragih selaku ketua Persekutuan Oikumene Pegawai Kristen Kanwil DJP Kepri menyerahkan bantuan berupa bahan pokok dan uang tunai.
“Bantuan ini pasti tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Bapak dan Ibu pengasuh dan teman-teman di panti asuhan ini tapi mudah-mudahan meringankan beban Bapak dan Ibu. Teman-teman Oikumene DJP saya ucapkan selamat bekerja bekerja dengan hati sebagai bukti ibadah kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, Amin,” ujar Jendri mengakhiri. (*)
Sosialisasi TPPO di Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Patam Asri, Sekupang, Minggu (1/12). F. Imigrasi untuk Batam Pos
batampos – Sebagai wilayah perbatasan strategis Indonesia, Kota Batam menjadi perhatian utama dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Untuk memperkuat pencegahan, Direktorat Intelijen Keimigrasian RI bersama Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menggelar sosialisasi TPPO di Pondok Pesantren Abdul Dhohir, Patam Asri, Sekupang, Minggu (1/12).
Kegiatan ini bertujuan membekali generasi muda, khususnya santri, dengan pengetahuan dan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia. Direktur Intelijen Keimigrasian RI, Brig-jen Anom Wibowo, menegaskan pentingnya peran strategis santri dalam melindungi diri seka-ligus menjadi agen perubahan di masyarakat.
“Kami berharap para santri tidak hanya menjaga diri dari ancaman TPPO, tetapi juga menjadi generasi yang mampu memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar,” ujar Brigjen Anom.
Dalam sosialisasi tersebut, santri diajak memahami modus-modus yang sering digunakan pelaku TPPO, seperti penipuan dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri. Dengan penge-tahuan ini, santri diharapkan menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mencegah kasus perdagangan orang.
Ketua DPD LDII Batam, KH Rudi Budy Suhardi, menyatakan dukungannya terhadap upaya pencegahan TPPO. Ia menegaskan bahwa LDII siap menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan bahaya perdagangan manusia kepada masyarakat, terutama di daerah rawan.
“Kami selalu berkomitmen membangun masyarakat yang sadar hukum, termasuk mendukung program pemerintah seperti pencegahan TPPO,” kata KH Rudi.
Ia juga mengingatkan para santri untuk tetap waspada terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, terutama di Batam, yang sering menjadi pintu keluar ilegal menuju negara tetangga.
Pelayanan Eazy Paspor Tingkatkan Akses Legalitas
Selain sosialisasi, kegiatan ini juga diisi dengan program Eazy Paspor, yang mempermudah masyarakat mengurus dokumen perjalanan secara kolektif. Sebanyak 70 kuota pembuatan paspor disediakan, dan program ini disambut antusias oleh warga sekitar.
“Layanan ini adalah wujud nyata komitmen Imigrasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penggunaan jalur ilegal untuk bepergian,” ungkap Kepala Imigrasi Batam, Hajar Aswad.
Melalui kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi kemasyarakatan, pihak Imigrasi berharap dapat memperluas jangkauan edukasi dan layanan keimigrasian. Dengan begitu, masyarakat Batam semakin terlindungi dari ancaman TPPO dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan resmi.
“Kami sangat mengapresiasi program ini, terutama dengan kuota pembuatan paspor yang memudahkan masyarakat. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” ujar salah seorang warga. (*)
Muhammad Ikhsan saat mendapatkan perawatan medis usai ditusuk rekan kerjanya, Jumat (29/11) lalu. F. polsek sekupang untuk batam pos
batampos – Insiden penganiayaan berat terjadi di Grosir Budi Mart, Cipta Land, Kecamatan Sekupang, Jumat (29/11). Muhammad Ikhsan (22), seorang karyawan, ditikam tiga kali di bagian punggung oleh rekan kerjanya, Muhammad Iqbal (19), menggunakan pisau dapur.
Rekaman CCTV yang beredar menunjukkan kronologi kejadian. Awalnya, korban terlihat menghampiri pelaku di area kerja. Sempat terjadi adu mulut antara keduanya, hingga akhirnya korban memukul kepala pelaku. Tidak terima dipukul, pelaku membalas dengan pukulan dan langsung mengeluarkan sebilah pisau yang ternyata telah disiapkan di pinggangnya.
Dua orang pegawai toko yang melihat kejadian tersebut sempat mencoba melerai, namun gagal. Pelaku berhasil menikam punggung korban sebanyak tiga kali sebelum akhirnya melarikan diri.
Korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke Puskesmas Patam Lestari sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
Petugas kesehatan yang mengetahui insiden ini melaporkannya ke Bhabinkamtibmas, yang kemudian diteruskan ke Unit Reskrim Polsek Sekupang.
Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, menjelaskan bahwa identitas pelaku segera diketahui berdasarkan keterangan korban, saksi, dan rekaman CCTV. Tim kepolisian bergerak cepat dan berhasil menangkap Muhammad Iqbal di kos-kosannya di Tiban II sekitar pukul 11.00 WIB.
”Tak butuh waktu lama, pelaku kami tangkap tanpa perlawanan di kos-kosannya di Sekupang. Dia mengakui telah melakukan penusukan terhadap korban,” ujar Kompol Benhur.
Polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian dan penangkapan, termasuk pisau dapur yang digunakan untuk menyerang korban, pakaian yang terdapat bercak darah, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik insiden tersebut.
”Semua barang bukti sudah diamankan dan akan digunakan dalam penyidikan. Kami juga akan segera melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” tambah Kapolsek.
Saat ini, pelaku ditahan di Mapolsek Sekupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*)
Proses penghitungan suara Pilwako Batam di TPS 18, Perumahan KDA, Batamcenter. (Arjuna)
batampos – Satuan Samapta Polresta Barelang melaksanakan patroli cipta kondisi dengan menyambangi beberapa lokasi rawan dan kecamatan yang sedang melakukan rekapitulasi suara pasca-Pilkada 2024.
Kasat Samapta Polresta Barelang, AKP Satri Putra, menjelaskan bahwa tujuan patroli ini adalah untuk memastikan situasi tetap kondusif setelah pelaksanaan pemungutan sua-ra dan penghitungan hasil Pilkada 2024.
“Patroli ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan dengan baik, termasuk pengamanan di PPK, serta untuk menunjukkan komitmen Polresta Barelang dalam menjaga kelancaran proses rapat pleno di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),” ujarnya, kemarin.
Adapun, personel yang terlibat dalam patroli ini berjumlah 22 orang. Lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain PPK Kecamatan Lubukbaja, PPK Kecamatan Batuampar, PPK Kecamatan Bengkong, dan PPK Kecamatan Batam Kota.
“Selama patroli, tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Semua wilayah aman dan kondusif,” kata Satri.
Sementara itu, Kabagops Polresta Barelang, Kompol Z.A.C Tamba, menambahkan bahwa pihaknya menyiagakan satu kompi personel Brimob Polda Kepri selama pleno berlangsung. Personel ini akan dikerahkan jika situasi memburuk dan diperlukan penanganan lebih lanjut.
“Ini hanya langkah antisipasi. Sifatnya kontingensi,” katanya.
Selain pengamanan, Tamba juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondusivitas Kota Batam hingga proses peng-hitungan suara selesai.
“Mari kita jaga kedamaian di Kota Batam. Pemilihan sudah usai, siapa pun yang terpilih adalah pemimpin terbaik kita,” tutupnya. (*)
batampos – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum secara nasional sebesar 6,5 persen menuai beragam tanggapan di Batam. Para pengusaha merasa kebijakan ini memberatkan dunia usaha, sementara serikat buruh menilai kenaikan tersebut masih jauh dari mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL).
