batampos – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam menggencarkan sosialisasi bahaya judi online kepada pelajar tingkat SD hingga SMA. Program ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam memanfaatkan teknologi secara bijak di era digital.
Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan untuk mahasiswa di empat perguruan tinggi.
“Literasi digital kemarin baru sampai di tingkat mahasiswa. Tahun depan, kami akan masuk ke tingkat sekolah, mulai dari SD hingga SMA. Namun, pelaksanaannya mungkin tidak per sekolah, melainkan per kawasan yang dijadikan satu lokasi,” kata Rudi, Sabtu (30/11).
Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman tentang kecakapan digital, khususnya terkait penggunaan internet dan permainan online yang berpotensi mengarah pada aktivitas judi online.
Ia menegaskan, penting bagi generasi muda untuk memahami risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi yang tidak bijak.
“Kami upayakan sosialisasi ini memberikan wawasan tentang cara memanfaatkan internet dengan benar, termasuk mengenali potensi bahaya seperti judi online,” ujarnya.
Dalam era digital seperti saat ini, Rudi menekankan bahwa generasi muda perlu memahami dampak positif dan negatif dari teknologi informasi.
“Kegiatan literasi digital ini sangat strategis untuk membuka wawasan generasi muda yang berada di usia produktif, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak sekaligus mewaspadai dampak negatifnya,” ucap Rudi.
Melalui program ini, Diskominfo Kota Batam berharap dapat membentuk generasi muda yang cakap digital, mampu menggunakan teknologi secara produktif, dan menjauhi dampak buruk seperti kecanduan judi online yang dapat merusak masa depan mereka. (*)
batampos – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (30/11) mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap negara-negara BRICS. Itu jika mereka tidak membatalkan rencana untuk menggunakan mata uang alternatif selain dolar AS.
”Gagasan bahwa negara-negara BRICS berusaha untuk menjauh dari Dolar, sementara kita hanya berdiam diri dan mengawasi, sudah berlalu,” tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social seperti dilansir dari Antara.
”Kita memerlukan komitmen dari negara-negara ini bahwa mereka tidak akan menciptakan Mata Uang BRICS yang baru, atau mendukung Mata Uang lain untuk menggantikan Mata Uang Dolar AS yang perkasa,” kata Trump.
Trump melanjutkan, bila BRICS meneruskan rencana tersebut, negara-negara tersebut akan menghadapi tarif 100 persen, serta harus mengucapkan selamat tinggal pada penjualan berbagai produk mereka ke wilayah perekonomian AS yang luar biasa.
Dia menekankan bahwa negara mana pun yang berupaya menggantikan dolar AS dalam perdagangan internasional akan mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika.
BRICS adalah asosiasi antar pemerintah yang dibentuk pada 2006. Rusia menjadi ketua bergilir blok tersebut sejak 1 Januari 2024.
Tahun ini dimulai dengan masuknya anggota baru ke dalam asosiasi tersebut. Selain Rusia, Brasil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kelompok itu kini mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, menurut situs Kepemimpinan BRICS Rusia 2024.
Arab Saudi dilaporkan belum meresmikan partisipasinya, tetapi telah mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan BRICS. Negara-negara BRICS dalam beberapa tahun terakhir ini meningkatkan langkah-langkah untuk menurunkan ketergantungan mereka pada dolar AS dalam melakukan perdagangan internasional. Mereka bertujuan untuk menggunakan mata uang mereka sendiri untuk mematahkan hegemoni dolar dalam perdagangan internasional. (*)
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Pemerintah mengklaim terus memperkuat upaya mencegah praktik judi online yang makin mengancam masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran atas bahaya judi online melalui kampanye literasi digital.
Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan edukasi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput ditujukan agar tidak mudah terjerat ilusi keuntungan judi online. Menurutnya, literasi digital menjadi solusi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online.
“Upaya itu akan dilakukan secara masif melalui berbagai media, termasuk pertemuan langsung, sosialisasi, dan edukasi berbasis komunitas,” ujarnya dikutip dari laman resminya.
Meutya Hafid menekankan pentingnya edukasi sebagai langkah preventif dan antisipatif, dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang luas dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pesan-pesan literasi digital secara langsung kepada masyarakat.
“Memutus situs dan menutup rekening saja tidak cukup. Salah satu sumber utama masalahnya adalah adiksi yang tinggi terhadap judi online,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Komdigi dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program edukasi digital, khususnya di desa-desa.
“Kita harus membuat masyarakat sadar bahwa judi online bukan tentang keberuntungan, melainkan jebakan yang merusak. Dengan edukasi yang baik, kita berharap dapat mengurangi bahkan menghilangkan kecanduan terhadap praktik ini,” ungkap Meutya Hafid.
Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, judi online tidak hanya menciptakan korban, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi negara.
“Judi online adalah penipuan yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh. Seluruh perangkat yang kita miliki akan kita gerakkan, mulai dari pendamping desa, pendamping PKH, hingga kader penggerak pembangunan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan terhindar dari bencana sosial akibat kecanduan judi online.
“Literasi digital dipandang sebagai cara paling efektif untuk menanamkan pemahaman bahwa judi online hanya menimbulkan kerugian sosial dan finansial,” tutur Muhaimin Iskandar.
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pelibatan masyarakat, Muhaimin Iskandar berharap upaya dapat menjadi langkah preventif yang berdampak signifikan.
“Melalui literasi digital, kita tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk melawan penipuan digital. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera,” pungkas Muhaimin. (*)
Keceriaan terpancar pada wajah guru-guru SDN 010 Batamkota saat bertukar kado dengan sesama guru pada peringatan Hari Guru Nasional, Selasa, Selasa (26/11).Tukar kado sesama guru ini dalam rangka menmupuk kebersamaan dan kekompakan. diantara mereka.
batampos – Presiden RI, Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru dalam puncak Peringatan Hari Guru Nasional, Jakarta, Kamis (28/11). Peningkatan kesejahteraan ini diberikan untuk guru ASN, PPPK, dan non-ASN.
Rinciannya, guru ASN mendapatkan tambahan sebesar 1 kali gaji pokok. Sedangkan, guru non-ASN ditingkatkan melalui tunjangan profesi menjadi Rp2 juta per bulan, dengan syarat sertifikasi.
”Walaupun berkuasa baru 1 bulan kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan paling keras,” kata Prabowo dalam sambutannya dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional.
Langkah Presiden RI ke-8 itu untuk menaikkan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer mendapat apresiasi luas, termasuk dari Anggota Komisi IV DPRD Batam, Surya Makmur.
Dia menilai kebijakan ini sebagai bentuk perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. “Kenaikan gaji guru harus bersifat inklusif, yaitu berkeadilan dan setara untuk semua, baik guru ASN maupun honorer,” ujar Surya Makmur, Sabtu (30/11).
Kesejahteraan guru, kata Surya merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Tanah Air.
Menurutnya, kualitas pendidikan akan membaik jika guru mendapatkan dukungan yang layak untuk memenuhi standar profesionalisme mereka.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto. Ia menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo yang akan mulai meningkatkan kesejahteraan guru tahun 2025.
”Tentu kebijakan tersebut baik dan merupakan realisasi dari janji presiden yang ingin memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan pendidikan, khususnya untuk guru. Kami menyambut baik langkah ini,” kata Tri Wahyu.
Namun, ia menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut harus didukung oleh regulasi yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan adil. (*)
batampos – Meskipun baru menjabat sebagai presiden RI, Prabowo Subianto terus membuat gebrakan membumi. Setelah memerintahkan memberagus semua bentuk perjudian, menaikkan gaji guru, sang jenderal kini meminta upah minimum buruh 2025 naik di angka 6,5 persen.
Sang jenderal mengumumkan langsung kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tersebut, Jumat (29/11) lalu, usai berdialog langsung dengan perwakilan serikat buruh atau pekerja. Kebijakan ini disampaikan sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Sembari menunggu hitam di atas putih kebijakan sang jenderal untuk buruh tersebut, upah minimum provinsi (UMP) Kepri maupun upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Kepri sudah bisa dihitung. Batam Pos mencoba mengkalkulasi perkiraan UMP Kepri 2025 dan UMK se-Kepri 2025.
Merujuk besaran UMP tahun sebelumnya (2024) dengan besaran kenaikan 6,5 persen untuk 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo, maka besaran UMP Kepri 2025 mencapai Rp 3.623.653. Naik Rp 221.161 dari UMP 2024 yang besarannya Rp 3.402.492.
Dengan pola penghitungan yang sama dengan kenaikan 6,5 persen, maka besaran UMK se-Kepri 2025 sudah bisa diperkirakan besarannya mulai dari yang terkecil hingga terbesar angkanya.
UMK Lingga 2025 diperkirakan naik Rp 221.161 dari UMK 2024 (Rp 3.402.492) menjadi Rp 3.623.653.
UMK Tanjungpinang 2025 diperkirakan naik Rp 221.161 dari UMK 2024 (Rp 3.402.492) menjadi Rp 3.623.653.
UMK Natuna 2025 diperkirakan naik Rp 221.427 dari UMK 2024 (Rp 3.406.575) menjadi Rp 3.628.002.
UMK Karimun 2025 diperkirakan naik Rp 241.475 dari UMK 2024 (Rp 3.715.000) menjadi Rp 3.956.475 atau dibulatkan Rp 4 juta.
UMK Kepulauan Anambas 2025 diperkirakan naik Rp 249.314 dari UMK 2024 (Rp 3.835.605) menjadi Rp 4.084.919.
UMK Bintan 2025 diperkirakan naik Rp 256.753 dari UMK 2024 (Rp 3.950.050) menjadi Rp 4.206.803.
Sedangkan UMK Batam 2025 besarannya diperkirakan mencapai Rp 4.989.578 atau dibulatkan menjadi Rp 5 Juta. Naik sebesar Rp 304.528 dari UMK sebelumnya (2024) yang hanya Rp 4.685.050. (Lihat grafis pergerakan UMP Kepri dan UMK Batam dari tahun ke tahun).
Pekerja di Batam
Meski demikian, keputusan sang jenderal memunculkan beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan serikat pekerja di Kepri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan, ia belum dapat memberikan tanggapan resmi terkait kebijakan tersebut.
“Kami belum bisa memberikan tanggapan apa-apa karena kita belum baca aturan yang melandasinya,” ujarnya, Sabtu (30/11).
Akan tetapi, menurut dia, sejauh ini informasi yang diterima baru sebatas pernyataan lisan dari Presiden. Pelaku usaha di Batam masih menunggu kepastian aturan resmi mengenai kenaikan upah minimum tersebut.
“Kami belum tahu penerapannya nanti seperti apa. Apakah merata di seluruh Indonesia, atau ada pengecualian, kita belum tahu. Lalu ada rencana pemerintah membedakan antara upah minimum padat karya dan padat modal. Apakah ini berlaku untuk keduanya atau hanya salah satu? Semua masih menunggu,” kata dia.
Dunia usaha, lanjutnya, membutuhkan kepastian regulasi agar dapat melakukan perencanaan biaya produksi untuk tahun mendatang. Semakin lama aturan ini tertunda, semakin besar potensi kerugian yang akan dialami oleh dunia usaha.
“Intinya sebelum aturan mengenai upah minimum diterbitkan pemerintah, semua ini masih sebatas wacana saja. Kita berharap pemerintah secepatnya mengeluarkan regulasi terkait,” ujar Rafki.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, juga menyoroti pentingnya mekanisme yang adil dalam penentuan besaran upah.
Menurutnya, hakekat upah merupakan hak dan kewajiban yang secara absolut berada di tangan pengusaha. Sebagai pemberi upah, pengusaha harus mempertimbangkan dua hal utama, yakni harga jual produk yang kompetitif dan keberlanjutan bisnisnya.
“Jika harga jual produk terlalu tinggi, produk menjadi tidak laku di pasaran. Sebaliknya, jika harga jual terlalu rendah, pengusaha akan rugi karena biaya produksi tidak lagi masuk akal,” katanya, Sabtu (30/11).
Hal serupa berlaku dalam penentuan upah tenaga kerja. Apabila upah terlalu rendah, tidak ada pekerja yang bersedia bekerja. Namun, jika terlalu tinggi, keberlangsungan usaha akan terancam karena biaya produksi yang tidak feasible.
Jadi mengatakan, penentuan upah tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Faktor-faktor seperti subsidi pemerintah dan regulasi terkait dunia usaha jadi elemen penting yang memengaruhi besaran upah.
“Harus ada perhitungan yang jelas untuk memastikan keadilan. Tidak bisa asal menentukan upah naik atau turun sekian persen tanpa dasar yang konkret,” katanya.
Sesuai mekanisme, pemerintah bukanlah pihak yang berwenang secara langsung untuk menentukan upah minimum. Penentuan upah dilakukan melalui Dewan Pengupahan, yang melibatkan unsur tripartit, yakni pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan pekerja.
“Pemerintah di dalam Dewan Pengupahan hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator, bukan sebagai penentu. Maka, mestinya ada kesepakatan bersama antara ketiga pihak tersebut,” kata Jadi.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yapet Ramon, menyambut baik langkah Presiden Prabowo itu. Namun, ia menilai kenaikan 6,5 persen tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja, khususnya di Batam.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168. Tetapi angka 6,5 persen masih jauh dari kebutuhan hidup layak, terutama di kota seperti Batam,” katanya.
Ramon menyebut, survei KHL yang dilakukan FSPMI di tiga pasar utama di Batam, menunjukkan lonjakan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan survei tersebut, rata-rata kebutuhan hidup layak pekerja di Batam mencapai Rp6,1 juta per bulan.
“Dari survei itu, terlihat bahwa kebutuhan hidup layak di Batam memerlukan kenaikan sekitar 30 persen dari UMK Batam 2024,†katanya.
Meskipun kenaikan 6,5 persen merupakan langkah positif, angka tersebut masih jauh dari realitas kebutuhan pekerja. Ia harap, pemerintah dapat mempertimbangkan data kebutuhan hidup pekerja di setiap daerah, terutama di wilayah industri seperti Batam.
“Keputusan ini memang menunjukkan komitmen Presiden terhadap kesejahteraan pekerja. Namun, penting untuk memastikan kebijakan upah mencerminkan kebutuhan pekerja secara nyata,” ujar Ramon.
Serikat pekerja yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini. Mereka berharap pemerintah lebih serius dalam mempertimbangkan masukan dari pekerja terkait upah minimum.
“Kami berharap pemerintah terus melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil,” ujarnya. (*)
Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Batam. Foto: Putut Ariyo / Batam Pos
batampos – Hujan rintik-rintik membasahi sebagian wilayah Kota Batam, Rabu (27/11). Langit mendung dan udara sejuk seolah mengundang warga untuk tetap berdiam diri di rumah. Salah satunya adalah Rahmawati, warga Patam Lestari. Pagi itu, ia masih meringkuk di tempat tidurnya. Ketika ditanya mengapa belum pergi ke tempat pemungutan suara, Rahmawati hanya tersenyum tipis.
“Belum semangat bangun, rasanya malas sekali. Apalagi, pemilu tahun ini tidak seperti dulu yang meriah,” ujarnya saat berbincang dengan Batam Pos, Sabtu (30/11).
Bagi Rahmawati, pesta demokrasi kali ini terasa hambar. Ia mengaku tidak menemukan calon pemimpin yang sesuai dengan pemikirannya. “Tidak ada yang cocok. Jadi buat apa saya memilih?” katanya.
Cerita serupa datang dari Ari Akbar, seorang mahasiswa di Batam. Dengan nada santai, ia menyebut bahwa visi dan misi para calon kepala daerah tidak ada yang menyentuh hatinya.
“Semuanya terasa normatif, tidak ada yang benar-benar menggugah. Saya memilih untuk tidak memilih,” ucap Ari.
Kegelisahan juga dirasakan oleh Ardi. Ia mengaku sudah mengikuti perjalanan para pasangan calon sejak awal. Bahkan, ia sempat menjagokan salah satu paslon. Namun, ketika berada di bilik suara, keraguan menyergap.
“Saya takut salah pilih. Rasanya berat memikul tanggung jawab jika ternyata pilihan saya mengecewakan,” ungkap Ardi dengan nada pelan.
Lain lagi dengan Tia Cahya, warga Kabil. Ia biasanya menggunakan strategi “mending-mending” dalam menentukan pilihan. Namun, kali ini ia merasa tidak ada calon yang layak masuk kategori itu.
“Kalau biasanya, saya memilih yang mendingan. Tapi, di Pilkada ini, saya tidak menemukan yang bisa dibilang lebih baik. Akhirnya, saya golput saja,” tutur Tia.
Rintik hujan di Rabu (27/11) pagi itu menjadi saksi bisu dari kegalauan hati sebagian warga Batam, yang masih mencari harapan di balik bilik suara.
Fenomena golput di Batam tahun ini menjadi refleksi atas berkurangnya antusiasme warga dalam memilih pemimpin. Beberapa warga merasa tidak terwakili oleh calon yang ada, sementara yang lain memilih diam karena khawatir dengan konsekuensi pilihan mereka.
Batam Pos mencoba mengecek fenomena golput ini di laman https://pilkada2024.kpu.go.id/. Hasilnya, banyak masyarakat yang memilih golput.
Batam Pos melakukan pengamatan secara acak di beberapa TPS di Kecamatan Batam Kota terkait partisipasi publik dalam Pilkada 2024. Hasilnya, hampir seluruh TPS mencatatkan angka partisipasi di bawah 50 persen.
Di TPS 20 Baloi Permai, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 513 orang, hanya 45 persen yang menggunakan hak pilih.
TPS 011 Belian dengan DPT 398 orang mencatatkan partisipasi sebesar 46 persen.
Sementara itu, TPS 001 Sukajadi Batam Kota dengan DPT 596 orang, partisipasi pemilih hanya mencapai 36 persen.
Di TPS 007 Sei Panas dengan DPT 575 orang, partisipasi hanya 38 persen.
Begitu pula di TPS 015 Taman Baloi dengan DPT 407 orang, jumlah pemilihnya hanya 41 persen, dan di TPS 008 Teluk Tering dengan DPT 569 orang, hanya 38 persen yang datang ke TPS.
Fenomena serupa terjadi di luar Kecamatan Batam Kota. Di TPS 015 Buliang, Batuaji dengan DPT 582 orang, partisipasi hanya 41 persen. TPS 011 Tanjung Sengkuang, Batuampar dengan DPT 577 orang, partisipasi pemilih hanya 45 persen. Di TPS 015 Bengkong Laut dengan DPT 295 orang, partisipasi hanya 36 persen, sedangkan TPS 024 Kabil dengan DPT 515 orang mencatatkan angka 42 persen.
TPS 022 Sagulung Kota dengan DPT 494 orang, partisipasi pemilih mencapai 53 persen, sementara TPS 006 Mukakuning, Sei Beduk dengan DPT 429 orang hanya 46 persen. Di TPS 019 Patam Lestari, Sekupang dengan DPT 545 orang, partisipasi tercatat 51 persen. Terendah tercatat di TPS 001 Lubuk Baja Kota dengan DPT 419 orang, di mana partisipasi hanya mencapai 26 persen.
Sebaliknya, tingkat partisipasi yang tinggi justru terlihat di luar Pulau Batam. Di TPS 001 Pecong, Belakangpadang dengan DPT 262 orang, partisipasi mencapai 75 persen. TPS 001 Batu Legong, Bulang dengan DPT 396 orang mencatatkan angka 84 persen. Sementara itu, TPS 003 Rempang Cate, Galang dengan DPT 581 orang mencatatkan partisipasi sebesar 55 persen.
Atas fenomena ini, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Rahmayandi Mulda, menilai rendahnya partisipasi pemilih di Batam disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tingginya tingkat perpindahan domisili masyarakat.
”Mobilitas masyarakat Batam cukup tinggi, sehingga banyak pemilih yang tidak berada di tempat saat Pilkada berlangsung,” katanya.
Ia menyebut, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Pilkada sebagai alasan lain. Sosialisasi yang minim dari penyelenggara dianggap turut memengaruhi rendahnya antusiasme warga untuk memilih.
”Masyarakat juga cenderung apatis dan skeptis terhadap calon kepala daerah serta kondisi politik secara umum,” ujarnya.
Kemudian, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan partai politik membuat pemilih rasional mantap untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam pandangannya, kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun.
”Batam memiliki sejarah tingkat partisipasi pemilih yang rendah dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan masalah struktural yang belum terselesaikan,” ujar Rahmayandi.
Lebih jauh, ia mengingatkan dampak serius dari rendahnya partisipasi pemilih. Hal itu dapat melahirkan pemimpin yang kurang peduli pada masyarakat. Akibatnya, daerah sulit untuk maju karena masyarakat dan pemerintah tidak sejalan dalam visi dan misi.
Rahmayandi menegaskan pentingnya harmoni antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan masyarakat.
”Namun, saat ini banyak yang merasa hubungan itu manipulatif dan dipaksakan,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, juga memberikan tanggapan serupa. Ia memperkirakan, tingkat partisipasi hanya mencapai sekitar 50 persen, meskipun angka pastinya masih belum dihitung.
”Kami melihat antusiasme pemilih memang rendah, tetapi data pasti baru akan diketahui setelah seluruh proses selesai,” ujarnya.
Fenomena rendahnya partisipasi ini mengundang perhatian publik karena mencerminkan tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal. Penyelenggara mestinya dapat mengevaluasi penyebab utama dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif untuk melibatkan masyarakat dalam proses politik. Selain meningkatkan kepercayaan publik, upaya ini juga bertujuan memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih.
Tingkat partisipasi pemilih yang rendah di Pilkada Batam 2024 menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat. Perlu ada sinergi antara penyelenggara, calon pemimpin, dan masyarakat agar kepercayaan terhadap proses politik dapat dipulihkan.
Dengan hasil Pilkada yang masih dalam proses perhitungan, semua pihak menanti langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang akan menjadi indikator keberhasilan upaya perbaikan yang dilakukan.
Rendahnya tingkat partisipasi di Pilkada Batam tahun ini bukan hanya persoalan angka, tetapi juga refleksi kondisi demokrasi lokal yang memerlukan perhatian serius.
Sementara itu, Ketua KPU Batam, Mawardi, mengungkapkan, bahwa pihaknya belum dapat merilis data resmi mengenai tingkat partisipasi karena proses perhitungan masih berlangsung.
”Untuk menghitung tingkat partisipasi, ada rumus tertentu yang harus digunakan. Kami juga menunggu arahan dari KPU Provinsi Kepri terkait penetapan angka tersebut,” ujar dia, tempo lalu. (*)
batampos – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian. Triwulan III 2024, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 5,02 persen (year-on-year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,9 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Suryono, menyampaikan, Pertumbuhan ekonomi Kepri ditopang oleh sejumlah sektor utama seperti industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor, konsumsi rumah tangga, dan investasi,” kata dia, Jumat (29/11) malam .
Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, inflasi di Kepri juga terjaga dengan baik. Hingga Oktober 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri mencatat inflasi sebesar 0,06 persen (month-to-month/mtm) atau 1,17 persen (year-to-date/ytd). Secara tahunan, inflasi mencapai 2,31 persen (yoy), mendekati target inflasi nasional.
Provinsi Kepri meraih penghargaan TPID Award dari Presiden RI, mengakui sinergi yang kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Selain itu, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kepri turut tercermin dari lonjakan preferensi terhadap sistem pembayaran digital.
Bank Indonesia Kepri saat memaparkan perkembangan ekonomi Kepri Triwulan III tahun 2024, di Hotel Radisson Batam, Jumat (29/11) malam. F. Dok BI Kepri untuk Batam Pos
“Sepanjang 2024, jumlah pengguna, merchant, volume, dan nominal transaksi melalui QRIS di Kepri mengalami peningkatan signifikan,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga terus mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dengan delapan pemerintah daerah di Kepri berhasil mempertahankan status digital.
Meski mencatatkan capaian positif, ekonomi Kepri masih menghadapi tantangan global, seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan dinamika kebijakan ekonomi negara maju.
“Bank Indonesia menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk memperkuat daya tahan perekonomian dan transformasi ekonomi,” ujarnya .
Langkah strategis yang akan dilakukan meliputi mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam untuk memperkuat rantai pasok lokal. Memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui kolaborasi lintas sektor.
“Meningkatkan iklim investasi dan promosi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daya tarik bagi investor, serta diversifikasi pasar ekspor,” kata dia.
Dengan upaya tersebut, Kepri optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabilitas inflasi, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang. (*)
Pertemuan Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, bersama tokoh-tokoh kunci lainnya, termasuk Direktur TP PPA dan PPO Mabes Polri, Brigjen (Pol) Desy Andriani, serta Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. F. Romo Pascal untuk Batam Pos
batampos – Kota Batam dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi perhatian utama dalam kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) yang digelar Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO).
Fokus ini disampaikan dalam diskusi yang menghadirkan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, bersama tokoh-tokoh kunci lainnya, termasuk Direktur TP PPA dan PPO Mabes Polri, Brigjen (Pol) Desy Andriani, serta Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani.
Ketua Umum Jarnas Anti TPPO, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo, memaparkan, situasi darurat TPPO di Indonesia, dengan menyoroti Batam sebagai kota transit dan tujuan perdagangan orang.
“Modus yang digunakan sangat beragam, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga eksploitasi seksual. Batam adalah jalur transit utama bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke luar negeri,” ujar Rahayu.
Ia menyoroti, NTT sebagai wilayah dengan angka korban TPPO tertinggi, terutama pekerja migran yang kerap menjadi korban eksploitasi.
Jarnas Anti TPPO juga mencatat bahwa Surabaya, Sulawesi Utara, dan Bali termasuk wilayah yang menjadi sumber masalah TPPO. Surabaya, misalnya, disebut sebagai pusat pelatihan dan pengiriman korban, sementara Sulawesi Utara berfungsi sebagai daerah asal, transit, dan tujuan. Bali, selain dikenal sebagai destinasi wisata, juga menjadi magnet bagi pelaku paedofil internasional.
Dalam upaya melawan TPPO, Jarnas Anti TPPO berencana mengajukan revisi Undang-Undang TPPO. Salah satu fokus revisi adalah mengubah regulasi terkait korban anak di bawah usia 18 tahun agar diperlakukan sebagai korban, terlepas dari persetujuan anak.
“Kami juga mendorong penguatan Direktorat TP PPA-PPO agar tidak hanya dipandang sebagai direktorat buangan, tetapi sebagai garda terdepan melawan perdagangan manusia,” ucap Rahayu.
Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal, menambahkan, bahwa mafia TPPO di Batam bekerja secara masif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum aparat.
“Mafia menggunakan modus yang terorganisir, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga eksploitasi seksual,” ucapnya. Ia meminta Mabes Polri serius memberantas jaringan ini. (*)
Warga Palestina dan penyelamat mencari korban di balik puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di kawasan Shujaiyah, Kota Gaza, Sabtu 30 November 2024. F. Omar AL-QATTAA/AFP
batampos – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba, menyatakan penyesalannya atas penyerbuan Israel di Jalur Gaza, dan menyebut kejadian itu ”sangat menyayat hati,” menurut laporan media setempat.
“Adalah sangat menyedihkan bahwa bom yang dijatuhkan di Gaza jauh lebih banyak dibandingkan bom yang dijatuhkan di Tokyo selama serangan udara besar-besaran AS pada Perang Dunia II,” kata Ishiba seperti dikutip NHK News.
Pernyataan Ishiba disampaikan pada Kamis (28/11), setelah menerima informasi dari Seita Akihiro, direktur kesehatan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).
Menurut pejabat di Gaza, tentara Israel telah menjatuhkan 18.000 ton bom di Jalur Gaza sejak Oktober lalu, atau sekitar 1,5 kali kekuatan ledakan bom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, selama Perang Dunia II.
Selama Perang Dunia II, AS menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, yang menewaskan 140.000 orang.
Tiga hari kemudian, bom lain menghantam Nagasaki, menewaskan 70.000 orang. Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, sekaligus mengakhiri Perang Dunia II.
Namun, Ishiba menegaskan bahwa Tokyo ”harus terus memberikan bantuan” kepada UNRWA meskipun Israel melarang badan PBB tersebut beroperasi di wilayahnya.
Seraya menekankan pentingnya melanjutkan aktivitas UNRWA, Ishiba mengatakan bahwa ia ”akan terus menyampaikan posisi Jepang terkait isu ini.”
Seita, yang berasal dari Jepang, mengatakan kepada Ishiba bahwa bantuan kemanusiaan Jepang diterima dengan baik di seluruh dunia, menurut NHK News.
Israel melancarkan perang yang disebut genosida terhadap Gaza setelah serangan lintas batas oleh kelompok perjuangan Palestina, Hamas pada Oktober tahun lalu.
Serangan Israel di seluruh Gaza telah menewaskan lebih dari 44.300 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 104.900 orang.
Tahun kedua genosida di Gaza ini menimbulkan kecaman internasional yang semakin meluas, dengan sejumlah pejabat dan institusi menyebut serangan dan blokade bantuan Israel di wilayah kantong itu sebagai upaya sistematis untuk memusnahkan penduduk Palestina.
Bantuan untuk Lebanon
Sementara itu, Tokyo pada Jumat menyatakan akan mengirim bantuan kepada badan pengungsi PBB (UNHCR) untuk pengungsi di Lebanon.
Di bawah Undang-Undang Kerjasama Perdamaian Internasional, Jepang akan menyediakan 6.500 selimut, 6.500 tikar tidur, dan 2.500 lembar plastik sesuai permintaan UNHCR, kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan.
Kontribusi ini mendukung upaya kemanusiaan UNHCR yang sedang berlangsung di tengah tantangan yang semakin besar dalam membantu populasi pengungsi di Lebanon, demikian pernyataan tersebut.
Lebih dari 3.960 orang tewas dan lebih dari 16.500 orang terluka dalam serangan Israel di Lebanon, dengan lebih dari 1 juta orang mengungsi sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.
Berdasarkan ketentuan gencatan senjata yang mulai berlaku pada Rabu dini hari, Israel akan menarik pasukannya ke selatan Garis Biru sebagai perbatasan de facto secara bertahap, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan ke wilayah selatan Lebanon dalam waktu 60 hari. (*)
Murid SDN 011 Kabil, Nongsa, bermain di depan bangunan sekolah, beberapa waktu lalu. Tahun depan, Disdik berencana membangun sekolah baru di sejumlah wilayah. F. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam mengumumkan rencana pembangunan 27 ruang kelas baru (RKB) di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di kota industri ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menyatakan bahwa pembangunan tersebut akan mencakup 14 ruang kelas baru untuk SD dan 13 ruang kelas untuk SMP. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2025.
“Pembangunan ruang kelas baru ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sekolah, terutama di wilayah-wilayah dengan kebutuhan mendesak akan fasilitas pendidikan,” kata Tri Wahyu Rubianto, Sabtu (30/11).
Ia menjelaskan, bahwa Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,13 triliun dari APBD 2025. “Anggaran tersebut tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, tetapi juga untuk rehabilitasi ruang kelas yang ada, pembangunan sekolah baru, serta pengeluaran operasional dan belanja pegawai,” ujar Tri.
Selain pembangunan ruang kelas, Dinas Pendidikan juga berencana membangun tiga sekolah baru pada tahun 2025. Rencana ini mencakup satu SD di kawasan Sei Langkai dan dua SMP di wilayah Buliang serta Nongsa.
Saat ini, tahap pematangan lahan sedang berlangsung untuk lokasi di Buliang. “Kami berharap dengan pembangunan sekolah baru ini, kebutuhan infrastruktur pendidikan di Kota Batam dapat terpenuhi, sehingga kualitas layanan pendidikan semakin meningkat,” ungkap Tri. (*)
