batampos – Pedagang pasar basah Aviari komitmen untuk menjaga mutu dan kualitas pangan yang mereka jual. Komitmen ini berjalan dengan baik sebab, diawasi dengan ketat oleh petugas Pos Pantau Pasar Segar Aman (Pos Aman) yang dibentuk oleh Badan Pangan Nasional (BPN) beberapa waktu lalu.

Pangan mulai dari barang sembako, sayur, bumbu, buah hingga ikan dan daging dipastikan aman untuk dikonsumsi. “Karena petugas Pos Aman rutin cek. Kalau ada pangan yang mengandung atau tercemar bahan kimia berbahaya atau cemaran lainnya langsung ditindak. Barang itu tak boleh dijual, ” ujar Husni, pedagang daging pasar Aviari.

Baca Juga: Ada Pos Pantau Pangan Segar dan Aman di Pasar Aviari, Rutin Monitoring Bahan Pangan yang Dijual Pedagang

Senada disampaikan Jeriko, pedagang buah lainnya, pengecekan bahan pangan yang dijual pedagang rutin dilakukan setiap kali pedagang mendatangkan barang pangan yang akan dijual. Buah yang rusak rusak pun tidak boleh dijual lagi. Begitu juga dengan pangan yang ada masa kadaluarsa juga akan ditarik.

“Bagus memang, semenjak ada Pos Aman ini. Pedagang jadi tertib dan jujur. Tak ada lagi yang main curang pakai pengawet atau cemaran semacam lainnya. Intinya terawasi bahan pangan yang ada di pasar ini. Jangan ragu untuk berbelanja ke sini ya, ” ujar Jeriko.

Ketua Pos Aman pasar Aviari Jumadi menyampaikan, sesuai tugas dan fungsi, petugas Pos Aman ini akan rutin melakukan pengecekan dan pengawasan. Jika ada temuan bahan pangan yang tercemar atau berbahaya langsung dilaporkan ke Dinas Terkait lainnya.

“Alhamdulillah sudah kita jalankan pak program ini. Rapid testnya kalau ada temuan kadar bahan berbahaya kita langsung koordinasi ke pihak laboratorium. Sejauh ini aman pak dan akan kita maksimalkan terus kedepannya. Ini bagus untuk keamanan kita bersama, ” ujar Jumadi.

Sebelumnya, Deputi bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto saat monitoring Pos Aman dan barang pangan di pasar Aviari ini, menegaskan bahwa pangan yang dijual ke masyarakat harus benar-benar steril dan bebas dari cemaran bahan berbahaya.

Pos Aman dibuat untuk mengawasi itu. Tujuannya agar pangan seperti sayuran, daging, ikan ataupun bumbu dapur yang dijual tidak terkontaminasi cemaran bahan berbahaya.

“Melalui Pos Aman ini, Kita harus kembalikan status SNI sebagai pasar tradisional. Barang pangan yang dijual ke masyarakat harus steril dan higienis,” ujar Andriko.

Barang pangan yang diedarkan ke masyarakat harus memiliki standar keamanan dan kesehatan. Dalam arti aman untuk dikonsumsi dan terhindari dari cemaran bahan berbahaya. Jika ada temuan adanya tanda bahaya atau terkontaminasi zat berbahaya maka akan dilakukan pemeriksaan lab dan menelusuri sumber pangan bermasalah itu untuk ditindaklanjuti melalui Pos Aman tadi.

“Nah tindak lanjutnya ini nanti ada edukasi bersama instansi terkait lain. Kalau sayuran terlampau banyak pestisida, petaninya yang kita edukasi. Boleh menggunakan pestisida tapi ada ambang batasnya. Intinya bahwa dengan pos ini kita ingin pastikan bahwa pangan yang diedarkan masyarakat aman untuk dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya di dalamnya, ” ujar Andriko.

Pos Pantau Pasar Segar Aman (Pos Aman) ini sudah hadir di hampir seluruh kabupaten kota se Indonesia dengan harapan agar pasar tradisional Pos Pantau Pasar Segar Aman (Pos Aman) kembali dengan standar nasional Indonesia (SNI). Di Kepri Pos Aman ini baru ada di pasar Aviari dan rencananya akan diberlakukan ke semua lokasi pada tradisional yang ada.

“Di Kepri, pasar Aviari ini kita mulai. Nanti kita terapkan semua pasar basah bersama Pemerintah Daerah di sini. Ini tujuan mulia demi generasi yang sehat dan cemerlang ke depannya. Kalau bahan berbahaya dan beracun ini tidak kita cegah, ya memang tidak langsung kena sekarang ini, tapi kasihan generasi kita selanjutnya yang akan kena. Ini harus kita kembalikan keamanan dan kesehatan sebagai pasar tradisional, ” turut Andriko. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Harga beberapa jenis sayuran mulai beranjak naik. Penyebabnya adalah hasil panen petani berkurang karena curah hujan yang tinggi dalam sebulan terakhir ini.

Kenaikan ini umumnya pada sayuran lokal seperti bayam, kacang panjang dan sawi. Perkilogram naik Rp 3 ribu pada, Rabu (9/10).

“Bayam sudah naik lagi ke angka Rp 14 ribu perkilogram. Sebelumnya Rp 12 ribu. Sawi dan kacang panjang juga demikian. Petani gagal panen semua katanya, ” ujar Darwis, pedagang sayur di pasar Aviari, Batuaji.

Baca Juga: Intensitas Hujan Tinggi, Tanaman Cabai Rusak, Petani Gagal Panen

Begitu juga dengan pasar Fanindo, sejumlah jenis sayur diakui mulai naik harga. Alasannya sama sayuran lokal pasokan berkurang drastis dalam sepekan ini. Petani di Barelang dan sekitarnya gagal panen karena intensitas hujan yang begitu tinggi akhir-akhir ini.

“Kalau cabai, bawang dan bumbu lainnya masih stabil karena memang dari luar Batam. Yang naik ini sayur yang dari Barelang dan sekitarnya, ” kata Agus, pedagang sayur di pasar Fanindo.

Sebelumnya, petani sayur di Barelang dan Marina memang mengeluhkan kondisi cuaca yang kurang bersahabat ini. Tanaman sayur dan cabai membusuk karena terlalu banyak dan keseringan terendam air. Hasil panen menurun drastis.

“Tak bisa kalau hujan terus begini. Pada busuk semua tanaman. Cabai yang baru mulai berbuah malah kekuningan semua. Tak jadi buahnya, ” ujar Yanto, petani sayur di Marina.

Jika musim hujan terus berkepanjangan dan juga terjadi di daerah penghasil sayuran dan bahan pangan lainnya tentu kenaikan harga barang kebutuhan dapur ini akan berlaku menyeluruh. Pedagang dan petani lokal Bayam prediksi cabai dan jenis sayuran lainnya juga akan naik harga.

“Memang belum semua naik. Tapi kalau begini terus pasti akan naik semua, ” kata Yanto. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Keputusan Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut berkedok sedimentasi akan memberikan dampak mengerikan bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pasalnya, 143 ribu nelayan di wilayah ini akan terancam masa depannya apabila aktivitas tersebut dilaksanakan. Wajar saja jika akhirnya nelayan melawan dan menolak pengerukan laut yang menjadi sumber penghasilan mereka.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, jumlah nelayan di wilayah Kepri tercatat sebanyak 143.354 orang. Angka ini juga telah dilaporkan ke Badan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

“Jumlah nelayan di seluruh wilayah Provinsi Kepri sampai saat ini adalah sebanyak 143.354 orang yang tersebar di tujuh kabupaten/kota,” ujar Kepala DKP Provinsi Kepri, Said Sudrajat, belum lama ini.

Menurutnya, nelayan adalah kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan. Pemerintah juga telah menga-tur wilayah tangkap bagi nelayan, baik nelayan tradisional maupun yang sudah modern, sehingga tidak terganggu oleh aktivitas lain.

“Kepentingan nelayan harus menjadi perhatian besar. Atas dasar itu, perlindungan terhadap nelayan adalah sebuah keharusan,” tegasnya.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, Distrawandi, mengkritik keras kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait ekspor pasir laut. Menurutnya, kebijakan ini berdampak buruk terhadap kehidupan nelayan dan lingkungan pesisir di Kepri.

“Kami rasa kebijakan dari KKP itu brutal dan tidak memikirkan aspek nelayan serta lingkungan,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan bahwa aktivitas ekspor pasir laut telah mengurangi hasil tangkapan ikan secara signifikan. Kegiatan sedimentasi dan penambangan pasir tumpang tindih dengan zona perikanan tangkap, sehingga berdampak langsung pada pendapatan nelayan.

Perbandingan hasil tangkapan ikan sebelum dan sesudah aktivitas ekspor pasir laut sangat mencolok, dengan penurunan drastis yang dirasakan oleh nelayan.

“Pasti sangat berkurang karena kegiatan sedimentasi tersebut tumpang tindih dengan zona perikanan tangkap,” katanya.

Ia juga menyoroti kerusakan lingkungan laut akibat penambangan pasir, termasuk kerusakan terumbu karang dan habitat ikan. Eksploitasi pasir laut tidak memperhatikan kearifan lokal dan mengancam kelestarian ekosistem laut yang menjadi sandaran hidup nelayan tradisional.

“Kita tidak tahu seganas apa mereka mengeksploitasi sehingga tidak lagi memandang kearifan lokal bagi nelayan tradisional,” ujarnya.

HNSI Kepri telah menerima banyak keluhan dari anggotanya terkait dampak negatif ekspor pasir laut. Keluhan tersebut datang dari berbagai pengurus DPC HNSI di kabupaten-kabupaten yang terdampak oleh aktivitas sedimentasi.

“Kami sudah menerima surat dan bentuk keluhan dari pengurus DPC HNSI yang ada di kabupaten yang akan dilak-sanakan kegiatan sedimentasi atau penambangan pasir laut,” ujar Distrawandi.

Menurutnya, pendapatan nelayan menurun drastis akibat penurunan hasil tangkapan. Ia khawatir dampak jangka panjang dari eksploitasi pasir laut ini akan memperparah situasi nelayan dan masyarakat pesisir.

“Kami sangat yakin kalau hal ini terjadi, akan lebih gawat lagi daripada masalah kasus Rempang,” ujarnya.

Meskipun beberapa kali diundang dalam rapat koordinasi, Distrawandi menilai bahwa pemerintah kurang mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan dan kehidupan nelayan sebelum menetapkan kebijakan ekspor pasir laut. Sebagai solusi, HNSI Kepri mengusulkan agar sedimentasi dilakukan di tempat-tempat yang tidak bersinggungan dengan zona perikanan tangkap nelayan.

Pihaknya menyarankan pendalaman alur di wilayah yang dangkal sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. “Silakan lakukan kegiatan sedimentasi atau lainnya, mungkin bisa dilakukan pendalaman alur di tempat-tempat yang sudah dangkal dan tidak bersinggungan dengan zona perikanan tangkap nelayan,” katanya.

Dengan berbagai dampak negatif yang terjadi, HNSI Kepri menegaskan bahwa kebijakan ini sangat merugikan nelayan dan mengancam keberlanjutan mata pencarian mereka di masa depan. ”Sesuai yang kami sampaikan, kebijakan ini sangat merugikan nelayan,” ujar Distrawandi.

Terpisah, Guru Besar Universitas Pakuan Bogor, Andi Muhammad Asrun, yang juga mantan pengacara Pemprov Kepri, mengatakan bahwa nelayan di Provinsi Kepri harus melakukan perlawanan. Karena jika aktivitas ini dilak-sanakan, nelayan adalah pihak yang paling terdampak.

“Jika kita lihat ke belakang, aktivitas ekspor pasir laut di Provinsi Kepri justru tidak memberikan dampak besar bagi percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Provinsi Kepri adalah daerah yang memiliki luas laut 96 persen. Maka tidak heran jika kemudian daerah ini ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas atau sasaran untuk ekspor sedimentasi.

“Namun jika ini dipaksakan dengan dalih apa pun, maka keberlangsungan hidup atau masa depan nelayan yang akan menjadi korban,” tegasnya.

Maka dari itu, ia mendorong nelayan-nelayan di Provinsi Kepri untuk berani bersuara menolak rencana ini. Ia berharap, para nelayan tidak termakan bujuk rayu dalam bentuk apa pun, karena ini menyangkut hajat hidup mereka sebagai nelayan, terutama nelayan tradisional.
Menurutnya, dari laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebanyak 26 pulau tenggelam di Provinsi Kepri. Penyebabnya adalah aktivitas tambang. Baginya, ini adalah dampak nyata bahaya dari tambang pasir laut. Apabila ini diteruskan, maka akan mengancam keberlangsungan Provinsi Kepri.

“Jika kita biarkan tambang pasir laut berjalan, maka Provinsi Kepri berada dalam ancaman tenggelam. Maka pemerintah daerah di Provinsi Kepri harus bergerak menolak ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi bertentangan dengan komitmennya terhadap perlindungan ekosistem laut, wilayah pesisir, dan pulau kecil. Maka dari itu, pihaknya melihat kebijakan ini sarat dengan kepentingan bisnis kelompok tertentu.

“Nelayan juga harus bersatu, jika perlu melakukan gugatan, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup mereka sebagai nelayan,” tutupnya.

Seperti diketahui, setelah dua dekade aktivitas ekspor sedimentasi dan pasir laut disetop pada era Presiden Megawati, pada ujung masa jabatannya, Presiden Jokowi menganulir moratorium tersebut dengan membuka kembali izin tersebut dengan dalih untuk mengatasi kedangkalan jalur pelayaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Provinsi Kepri menjadi lokasi prioritas atau sasaran untuk pelaksanaan penam­bangan sedimentasi.

Merujuk pada Permen KKP Nomor 16 Tahun 2024 tersebut, luas perairan Provinsi Kepri yang akan menjadi sasaran pengerukan sedimentasi adalah 3.030.320.445,37 meter persegi, yang terbentang sampai ke Laut Natuna Utara. Daerah-daerah yang akan terkena dampak termasuk Laut Natuna, Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan.

Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa kedalaman sedimentasi laut yang akan dikeruk atau disedot untuk diekspor adalah 3 meter. Sedangkan potensi volume hasil sedimentasi di laut wilayah Provinsi Kepri adalah sebanyak 9.090.961.336,11 meter kubik.

Sementara itu, mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, Sahat Sianturi, mengatakan bahwa dalam perda tersebut tidak ada aturan mengenai pengerukan sedimentasi. “Jika kita lihat dari Permen Kementerian Kelautan dan Perikanan, kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Karena tidak ada diatur dalam Perda RZWP3K,” ujarnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pendapatan yang diterima dari ekspor sedimentasi tersebut dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang artinya milik pemerintah pusat.

Baginya, tidak adil, apabila daerah tidak mendapatkan benefit, jika kebijakan ini diterapkan.

“Pemerintah daerah harus mempertanyakan ini, karena ini menyangkut berbagai persoalan. Baik itu masalah penerimaan daerah, rehabilitasi lingkungan dan nelayan tentunya.”

Lebih lanjut, katanya, apa yang diatur dalam Perda RZWP3K adalah terkait wilayah tambang pasir laut. Namun ia memastikan, aktivitas itu nanti tidak dilakukan di wilayah tangkap nelayan, karena akan dilakukan di atas 4 mil.

“Wilayah tangkap nelayan kita atur di dalam area 4 mil, sedangkan aktivitas tambang pasir laut adalah di atasnya,” tutup Sahat. (*)

Reporter: Alfian Lumban Gaol – Jailani – Arjuna