batampos – Peristiwa yang menyanyat hati menimpa seorang anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Bripda M. Fajri Gimnastiar. Siapa sangka, malam Kamis (3/10) menjadi hari terakhirnya memiliki seorang ayah.

Seperti biasanya, Fajri bertugas sebagai polantas. Pada 3 Oktober kebetulan dia kebagian piket malam.

Awalnya dia menjalankan tugas seperti biasa. Memasuki Pukul 22.20 WIB, Fajri mendapat laporan telah terjadi kecelakaan lalu lintas Jalan Yos Sudarso, depan Simpang Jalan Junaidi, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I.

Sebagai aparat, dia dan rekannya kemudian datang ke lokasi dengan maksud mengevakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sesampainya di lokasi, tim Unit Lalu Lintas langsung mengevakuasi korban yang sudah meninggal dunia.

Fajri masih bertugas seperti biasa sampai dengan momen ini. Hanya dalam hitungan menit, dia langsung terduduk lemas ketika membuka dompet korban. Di dalamnya tertulis identitas dengan nama Talimin, warga Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas.

Tiar -sapaan akrab Fajri- langsung menitihkan air mata. Dia tak terbayangkan mengevakuasi jenazah yang ternyata ayahnya sendiri.

Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Bobby Kusumawardhana membenarkan, korban kecelakaan ini adalah ayah Bripda Fajri. Korban saat itu mengendarari sepeda motor Honda Beat.

“Talimin, yang juga merupakan orang tua dari Bripda M. Fajri Gimnastiar, personel Unit Lakalantas Satlantas Polres Lubuk Linggau, mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BG 6235 GL ketika kecelakaan terjadi,” kata Bobby kepada JawaPos.com, Senin (7/10).

Sepeda motor Talimin terlibat tabrakan dengan truk tangki Nopol BD 8176 KU yang dikemudikan oleh I, 45, sopir asal Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, dengan penumpang FA, 42.

Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Simpang RCA menuju Simpang Periuk. Sepeda motor yang dikendarai Talimin juga melaju dari arah yang sama. Saat berada di tempat kejadian, terdapat dua mobil di depan truk yang hendak berbelok ke kanan menuju arah Jalan Junaidi. Untuk mendahului kedua mobil tersebut, pengemudi truk mengambil jalur kiri.

“Saat mendahului, truk menyenggol sepeda motor yang dikendarai Talimin, yang kemudian terjatuh dan terlindas ban truk,” imbuh Bobby.

Akibat kecelakaan ini, Talimin mengalami luka parah di bagian kepala, kedua tangannya patah. Dia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.

“Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jenazah korban. Sopir truk, I, saat ini sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” pungkas Bobby. (*)

batampos – Raffi Ahmad sempat hebohkan publik luas beberapa waktu belakangan setelah mengumumkan ke publik bahwa dirinya mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dari Universal Institute of Profesional Management (UIPM) Thailand.

Terlepas dari kontroversi yang terjadi atas pemberian gelar tersebut, langkah Raffi Ahmad nyatanya terus menanjak lebih tinggi lagi. Kini, suami Nagita Slavina itu dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di institusi Kadin.(Kamar Dagang dan Industri Indonesia).

Rafi Ahmad masuk dalam struktur kepengurusan Kadin periode 2024-2029 versi Anindya Bakrie. Ayah dua anak tersebut senang mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Waketum Kadin.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Di sini saya Raffi Ahmad dipercayakan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujar Raffi Ahamd sebagaimana dalam unggahan Instagram Story raffinagita1717, Senin (7/10).

Raffi Ahmad mengaku siap bekerja dan bersinergi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dalam beberapa waktu ke depan akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Setelah unggul atas pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 lalu dan Prabowo-Gibran diumumkan KPU sebagai pemenang pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

“Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, sinergi kita pasti akan lebih baik. Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang dinginkan dan terbaik,” kata Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad termasuk salah satu selebriti yang ikut terlibat dalam proses pemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu. (*)

batampos– Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menuntut tunjangan jabatan sebesar 142 persen. Besaran itu dinilai realistis, mengingat setelah selama 12 tahun tidak mengalami kenaikan gaji.

Hal itu disampaikan juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid setelah melakukan audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10).

“Kami akan berikan nanti tuntutan kami adalah untuk menjamin jabatan 242 persen dari tunjangan hakim di tahun 2012 Yang Mulia,” kata Fauzan.

Fauzan menegaskan, tuntutan kenaikan tunjangan 242 persen itu dinilai wajar. Mengingat, tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

“Saya kira angka ini menjadi angka yang wajar, mengingat 12 tahun tidak ada perubahan,” tegas Fauzan.

Fauzan menyatakan, kenaikan tunjangan itu secara khusus untuk hakim pada golongan tingkat II, yang berada pada pengadilan tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, tunjangan yang tidak besar itu harus digunakan untuk berbagai kebutuhan.

“12 tahun tidak mengalami perubahan dan penyesuaian, tunjangan jabatan harus kami gunakan untuk biaya rumah, transport, untuk biaya kesehatan anak, istri, orang tua kami Yang Mulia,” papar Fauzan.

Fauzan merinci, kenaikan 242 persen diambil dari 100 persen tunjangan yang tertuang dalam PP 94/2012 dan ditambahkan 142 persen. Sehingga jika ditotalkan naik 242 persen.

“242 persen itu diambil dari 100 persen tunjangan tahun 2012 dan 142 persen kenaikan. Totalnya 242,” tegas Fauzan.

Dalam kesempatan itu, juru bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan, kesejahteraan hakim memang sangat potensial untuk masuknya perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar kode etik dan integritas hakim. Menurutnya, KY sejatinya mendorong kinerja hakim, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik hakim.

“Ini sangat terkait sangat potensi untuk masuknya perbuatan-perbuatan yang terkadang melanggar kode etik dan integritas. Selain memilih hakim agung, KY juga mengawasi hakim,” ujar Mukti saat menyampaikan pernyataan dalam audiensi bersama SHI.

Anggota KY itu menjelaskan, pihaknya selama ini telah melakukan pemantauan hakim ke berbagai daerah. Ia pun mengaku merasa miris, banyak hakim tidak mendapat fasilitas keamanan dan perumahan.

“Ini tentunya menjadi konsen sekali bagi KY dan MA mengawal proses peningkatan kesejahteraan hakim,” ucap Mukti.

Mukti menyatakan, Ketua KY Amzulian Rifai juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo menyambut baik usulan peningkatan kesejahteraan hakim.

“Beberapa waktu lalu KY bertemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, semoga eksekutif bisa mendukung apa yang menjadi keresahan dari bapak ibu sekalian,” ujar Mukti.

Mukti mengungkapkan, usulan SHI terkait peningkatan kesejahteraan hakim saat ini telah dalam pembahasan. Bahkan, dalam audiensi ini pihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas juga turut hadir.

“Soal gaji dan sebagainya ini sudah ada pihak-pihak lain, yang berwenang seperti Kemenkeu, juga dari Bappenas, ini tentunya cukup memberi harapan atas keinginan-keinginan dri bapak ibu sekalian dalam memperjuangkan kesejahteraannya,” paparnya. (*)

Sumber: JP Group

batampos – Saksi kasus dugaan pungutan liar (pungli) Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus terpidana kasus korupsi suap, Wahyudin mengaku membayar Rp20 juta kepada petugas Rutan Merah Putih KPK agar cepat keluar dari ruang isolasi.

“Saya bisa keluar dari ruang isolasi lebih cepat menjadi tujuh hari dari normatifnya 14 hari karena memenuhi permintaan petugas,” kata Wahyudin dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Adapun ruang isolasi tersebut merupakan tempat para tahanan dihukum apabila tidak membayarkan atau telat membayar pungli yang diminta para petugas rutan.

Saat itu, kata dia, para petugas rutan yang memberitahu terlebih dahulu apabila ingin keluar dari ruang isolasi lebih cepat harus membayar sejumlah uang.

Maka dari itu, ia pun memberikan uang yang diminta petugas rutan lantaran ruang isolasi yang dia tempati pun tidak nyaman karena pengap dan panas.

Wahyudin menjelaskan ruangan tersebut diisi satu orang setiap ruangannya dengan besaran 2×3 meter. Setiap penghuni yang ditahan di ruang isolasi tersebut pun tidak boleh keluar.

“Makanan dikirimkan ke dalam ruang isolasi, toilet dan shalat pun di dalam. Sangat menyakitkan,” tuturnya.

Selain permintaan uang untuk keluar dari ruang isolasi, dirinya menyebutkan terdapat pula permintaan iuran yang merupakan pungli setiap bulannya di Rutan KPK dengan kisaran Rp5 juta sampai Rp6 juta.

Dalam kasus dugaan pungli di Rutan Cabang KPK, terdapat 15 terdakwa yang diduga melakukan pungli atau pemerasan kepada para tahanan senilai total Rp6,38 miliar pada rentang waktu tahun 2019 hingga 2023.

Sebanyak 15 orang dimaksud, yakni Kepala Rutan KPK periode 2022–2024 Achmad Fauzi, Pelaksana Tugas Kepala Rutan KPK periode 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban KPK periode 2018–2022 Hengki.

Selain itu, ada pula para petugas Rutan KPK meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah, yang menjadi terdakwa.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulannya.

Perbuatan itu dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yakni memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

Dengan demikian, perbuatan para terdakwa tergolong sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Sumber: Antara

batampos – Pemerintah Arab Saudi menggelar karpet merah bagi Indonesia, untuk ikut berinvestasi pada sektor perhajian di sana. Komitmen itu disampaikan langsung oleh Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Bin Abdullah

H. Amodi. Bahkan skema investasi yang ditawarkan melalui government to government (G to G). Dubes Faisal menyampaikan komitmen kuat negaranya untuk membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi Indonesia.

Khususnya kegiatan investasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Arab Saudi. Dia menjelaskan terbukanya peluang investasi itu diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi dan keagamaan.

Dubes Faisal Bin Abdullah H. Amodi juga menyatakan dukungan terhadap rencana investasi BPKH sejalan dengan visi 2030 Arab Saudi. Komitmen itu dia sampaikan saat menerima kunjungan Kepala BPKH Fadlul Imansyah.

Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah rencana percepatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPKH dan Pemerintah Arab Saudi. Kerja sama melalui skema Government-to-Government (G to G) ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat bagi pengembangan berbagai proyek investasi di sektor haji dan umrah.

“Kerja sama investasi ini sangat strategis bagi kedua negara. Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Arab Saudi,” ujar Fadlul dalam keterangannya Senin (7/10).

Data menunjukkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 3 juta jamaah haji dan umrah asal Indonesia telah mengunjungi Tanah Suci. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar bagi kedua negara.

“Kami berharap kerja sama investasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian kedua negara,” pungkas Fadlul.

Turut hadir dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (3/10) itu juga dihadiri Anggota Badan Pelaksana BPKH Arief Mufraini, Sekretaris Badan BPKH Ahmad Zaky, dan Kepala bagian konsulat Arab Saudi Jalal Hasan Al Mograby.

Seperti diketahui BPKH mulai melakukan investasi langsung pada ekosistem perhajian di Arab Saudi. Investasi itu dilakukan lewat BPKH Limited.

Diantaranya adalah dengan menyewa sejumlah kamar di hotel bintang lima di Makkah dan Madinah. Kemudian pengadaan bus sampai dengan bumbu katering haji dan umrah. Lewat investasi tersebut, diharapkan bisa membawa nilai pengelolaan dana haji yang makin besar. (*)

Sumber: JP Group