batampos – Kota Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program kependudukan dan keluarga berencana serta menurunkan risiko stunting di wilayah tersebut dengan raihan penghargaan bergengsi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian Batam dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

Dua penghargaan yang berhasil diraih adalah kategori Capaian KBPP Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, pada Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pascapersalinan dalam rangka peringatan Hari Kependudukan Sedunia 2024.

Penghargaan ini diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Batam. Selain itu, penghargaan kedua diraih oleh Praktik Mandiri Bidan (PMB) Mariana atas capaian serupa.

Pjs Wali Kota Batam, Andi Agung, berterima kasih kepada semua pihak yang berperan aktif dalam upaya penurunan angka stunting di Batam. Ia menegaskan, bahwa masalah stunting harus terus menjadi perhatian bersama.

“Terima kasih atas komitmen semua pihak dalam penurunan angka stunting. Semua pihak harus terus serius dalam menekan angka stunting, khususnya di Batam. Dengan kerja keras kita bersama, angka stunting di Batam bisa terus ditekan,” ujarnya, Rabu (23/10).

Lebih lanjut, Andi berharap, dengan banyaknya acara yang diselenggarakan di Batam, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Rohina, juga menyampaikan harapannya agar penghargaan ini dapat semakin memotivasi pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat untuk terus berkomitmen dalam menurunkan angka stunting di Kepri.

“Semoga penghargaan ini semakin meningkatkan komitmen semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dalam menekan angka stunting,” kata Rohina. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Masyarakat di wilayah Batuaji, Sagulung dan sekitarnya kembali angkat suara terkait layanan pajak kendaraan bermotor lima tahunan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Batuaji.

Masyarakat berharap agar layanan pajak lima tahunan ini segera dibuka di sana. Selama ini mereka harus ke Batamcenter atau Polda Kepri dalam urusan pajak kendaraan lima tahunan ini.

“Sudah lama UPT Samsat (Batuaji) ini ada tapi masih belum maksimal layanannya. Pajak lima tahunan belum bisa, juga sampai saat ini. Harus ke Batamcenter,” ujar Andika warga Batuaji.

Andika yang berniat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk melunasi tunggakan pajak sepeda motornya belum bisa terlaksana. Dia belum memiliki waktu luang yang pas untuk pergi ke Samsat Batamcenter.

“Kemarin saya coba ke Samsat (UPT) yang di SP Plaza itu tapi tak bisa. Lima tahunan harus ke Batamcenter. Saya belum ada waktu lagi ke sana. Padahal niat mau memanfaatkan program pemutihan ini, ” katanya.

Layanan pajak yang masih terbatas pada tahun berjalan ini disayangkan warga di sana. Padahal secara cakupan wilayah kerja UPT Samsat Batuaji yang cukup luas meliputi empat kecamatan yang berpenduduk padat.

“Batuaji dan Sagulung sajalah dulu itu sudah terlampau banyak penduduknya. Kebutuhan layanan pajak kendaraan sudah seharusnya dilengkapi di UPT Samsat Batuaji ini, ” kata Junaidi, warga lainnya.

Warga yang dijumpai Batam Pos umumnya menyampaikan harapan yang sama agar UPT Samsat Batuaji segera memiliki layanan pajak yang lengkap agar mereka tidak jauh lagi ke Batamcenter.

“Di sini baru bisa bayar pajak (kendaraan) tahunan. Kemarin waktu mau bayar pajak lima tahunan harus ke Batamcenter katanya. Padahal ini sudah bagus kok, lokasinya pun luas (di kawasan SP Plaza). Harusnya sudah bisa biar mempermudah masyarakat,” ujar Anita, warga lainnya.

Kepala UPT Samsat Batuaji Patrick Nababan saat dikonfirmasi mengaku sudah mengajukan layanan pajak lima tahunan tersebut ke pimpinan mereka dan Polda Kepri. Pengajuan ini juga untuk akomodir permintaan masyarakat selama ini. Namun demikian belum ada keputusan atas pengajuan ini.

“Sudah kita ajukan dan mungkin masih dalam proses pembahasan, ” ujar Patrick.

Layanan pajak lima tahunan diakui Patrick memang perlu di UPT Samsat Batuaji sebab kendaraan yang terdaftar di UPT Samsat Batuaji saat ini berkisar diangka 300 ribu unit. Jumlah yang cukup besar ini tentu harus didukung dengan layanan yang lengkap sehingga program penarikan pajak kendaraan bisa berjalan dengan efektif. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Perkara dugaan pengrusakan bangunan di kawasan Kabil yang menjerat 16 masyarakat sekitar berujung damai setelah dimediasi Jaksa Penuntut Umum. Meski begitu, proses hukum terhadap ke -16 masyarakat tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Batam.

Ke -16 terdakwa yakni Budi Lestari, Muryanto, Maskad, Thauhid, Syamiono, zainal, Sularyanto, Kasmuji, Yuda Kusuma, Samsudin, Bambang Hariyanto, Sartono, Isak alias Iskak, Ahmad Royani, Ariyadi, Ahmadi.

Dalam agenda persidangan yang dipimpin hakim Wattimena, jaksa penuntut umum (JPU) Haryo Nugroho menyatakan ke -16 terdakwa bersalah melanggar pasal 170 ayat 1 Kuhp. Hal memberatkan perbuataan terdakwa, karena menyebabkan kerugiaan materil bagi korban.

Sedangkan hal meringankan terdakwa bersikap sopan, tulang pungung keluarga dan telah ada kesepakatan perdamaian dengan korban. “Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan masing-masing 3 bulan. Yang mana hukuman itu tak harus dijalani, dengan masa percobaan 6 bulan,” tegas Haryo.

Atas tuntutan itu, para terdakwa yang diwakili Budi Lestari merasa lega dan menilai tuntutan itu sudah memenuhi rasa keadilan. Menurut Budi, mereka sangat menyesal dan berjanji tak akan mengulanginya.

“Ini jadi pelajaran bagi kami kedepannya. Yang paling utama, kami ucapkan terimakasih kepada pihak Kejaksaan, terutama JPU Haryo dan Martin, karena telah menjadi mediator kami hingga perkara ini bisa berdamai,” tegas Budi.

Begitu juga dengan Sam Jack, korban yang merasa tuntutan hukuman sudah sesuai. Menurutnya, ia sudah berdamai, dan memaafkan para terdakwa. Ia pun berharap para terdakwa bisa dihukum ringan, berapa pun itu tak jadi masalah buatnya.

“Kami sudah memaafkan para terdakwa dan berharap mendapat hukuman ringan. Terimakasih juga untuk pak jaksa yang sudah memediasi kami,” pungkas korban yang didampingi LBH Mawar Saron Batam.

Untuk sidang putusan diagendakan pada Minggu depan. Majelis hakim Wattimena meminta para terdakwa untuk kembali ke persidangan Minggu depan.

Diketahui, ke-16 masyarakat Kabil harus duduk di kursi pesakitan PN Batam lantaran diduga melakukan tindak pidana Penghancuran atau Perusakan Barang di salah satu bangunan yang akan dijadikan tempat ibadah.

Kejadian berawal, dari informasi masyarakat yang mendapati belum adanya izin pembangunan di kawasan tersebut. Atas kejadian itu, pemilik bangunan menderita kerugian puluhan juta. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam kembali perkenalkan layanan kepada masyarakat. Layanan yang paling diminati adalah besuk tatap muka.

Karutan Batam Fajar Teguh Wibowo menuturkan, setiap hari jadwal layanan tatap muka ini dibuka selalu ramai dengan kunjungan masyarakat dari luar. Layanan ini tetap dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada dengan tetap mengedepankan protokol keamanan dan kenyamanan.

Keluarga warga binaan dapat melakukan kunjungan secara langsung, memberikan dukungan moral, dan menjaga ikatan emosional dengan warga binaan. “Ini salah satu layanan yang paling ramai di sini. Ini bagian dari hak warga binaan dan juga masyarakat di luar, ” ujar Fajar.

Selain itu, ada juga pelayanan penitipan barang dan makanan, proses ini dilakukan dengan cepat dan aman, memastikan barang dan makanan yang dititipkan kepada warga binaan sampai dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Layanan ini juga memberikan kenyamanan bagi keluarga untuk dapat mengirimkan kebutuhan bagi warga binaan dengan mudah. “Barang atau makanan yang dititipkan tentunya diperiksa untuk menghindari masuknya barang-barang yang dilarang terutama narkoba ke dalam lingkungan Rutan, ” ujar Fajar.

Selanjutnya, Rutan Batam juga memberikan layanan pengurusan pemberkasan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat.

Proses pengurusan dilakukan dengan transparan dan efisien, memberikan kemudahan bagi warga binaan untuk memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Pelayanan yang prima adalah prioritas kami, dan kami akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan di Rutan Batam,” ujarnya.

Dengan berbagai layanan yang tersedia, Rutan Batam berharap dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat serta mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan kondusif. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Lokasi pinggir jalan menuju Kaveling Baru, kecamatan Sagulung masih menumpuk dengan tumpukan sampah rumah tangga. Tumpukan sampah ini meluber hingga ke ruas jalan dan sangat mengganggu pemandangan jalan. Padahal lokasi pinggir jalan ini sudah dipagari seng pembatas dan terpajang tulisan larangan buang sampah.

Pantauan di lapangan, sampah yang menumpuk ini umumnya sampah baru dan yang dikemas dalam kantong plastik ataupun karung bekas. Sampah perabotan rumah tangga juga banyak seperti; kursi sofa rusak, barang elektronik dan pakaian bekas. Ruas jalan jadi sempit karena serakan sampah ini.

Hendrik, warga perumahan Graha Nusa Batam menuturkan, sampah yang berserak ini adalah sampah yang baru dibuang. Pemotor dan pengendara mobil dari berbagai arah selalu melempar kantong sampah ke lokasi pinggir jalan tersebut.

Baca Juga: Pemko Batam Usulkan Penganggaran Armada Sampah Baru Senilai Rp16 Miliar

“Padahal ini sudah dipagar dan sebelumnya juga sudah dibersihkan. Diberi plang peringatan agar jangan lagi buang ke lokasi ini, tapi masih ada saja yang buang sampahnya ke sini, ” kata Hendrik.

Camat Sagulung M Hafiz Rozie sebelumnya juga menyampaikan hal yang sama. Lokasi pinggir jalan tersebut bukan lokasi TPS dan tidak ada alasan bagi masyarakat atau siapa saja membuang sampah ke sana. TPS sudah pindah ke lokasi yang lebih luas di dekat galangan kapal Seilekop dan cukup untuk menampung sampah dari wilayah kecamatan Sagulung.

“Itu bukan TPS. Sudah dipagari serta diberi tulisan. Jangan lagi buang sampah kesana. Sampah taruh saja di tong sampah depan rumah karena armada pengangkut sudah cukup banyak dan akan rutin mengambil sampah dari depan rumah, ” ujar Hafiz.

Penumpukan sampah di pinggir jalan ini terjadi karena masih minimal kesadaran masyarakat untuk tertib dengan sampah rumah tangga masing-masing. Padahal armada pengangkutan sampah dari pemukiman ke TPS bekerja cukup maksimal di lapangan. Hafiz berharap masyarakat tak lagi membuang sampah di lokasi bekas TPS tersebut.

“Untuk penanganannya, kami akan koordinasi dengan kelurahan lain di sekitar untuk goro membersihkan sampah itu. Masyarakat juga akan kembali diinformasikan untuk tidak membuang sampah sembarangan, ” ujarnya.

Seperti diketahui lokasi penumpukan sampah ini sudah lama jadi TPS liar. Warga sekitar dan petugas kebersihan sudah berupaya maksimal membereskan tumpukan sampah ini, namun tetap saja terjadi penumpukan hingga kini. Warga sekitar berharap agar Satgas penanganan sampah rutin melakukan pengawas dan penindakan terhadap pelaku pembuang sampah sembarang.

“Dampak itu ke kami masyarakat sekitar sini. Penyakit jadi lingkungan kami karena serbuan lalat, nyamuk, ulat dari lokasi penumpukan sampah ini, ” ujar Suhardi, warga lainnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara