batampos – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berupaya memberikan kinerja terbaik dan terus memberikan kontribusi optimal bagi seluruh stakeholders, salah satunya untuk pengembangan olahraga nasional. Hal ini dibuktikan dengan kinerja yang tumbuh diatas rata-rata industri perbankan, menjadi Top 9 Sharia Global Bank dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp143 triliun pada 17 September 2024.

Kinerja yang solid menjadi spirit perseroan untuk memberikan kemanfaatan dalam berbagai aspek penyaluran zakat perseroan per Juni 2024 yang mencapai Rp130,6 miliar dengan lebih dari 1,4 juta penerima manfaat.

Di bidang olahraga, BSI juga mendukung kemajuan untuk atlet-atlet Indonesia, diantaranya melalui pendampingan untuk mensupport atlet-atlet panjat tebing Indonesia.

Sejak tahun 2022 hingga saat ini, BSI terus mendampingi dan mendukung atlet-atlet panjat tebing Indonesia agar bisa menang dalam kejuaraan nasional dan dunia. Diantaranya, pendampingan atlet saat kejuaraan panjat tebing dunia tahun 2022 di Indonesia, pendampingan kejuaraan dunia tahun 2023 di Seoul Korea Selatan hingga pada tahun 2024 ikut mendukung kejuaraan olahraga dunia Olimpiade Paris 2024 sehingga berhasil memenangkan satu medali emas dari cabang olahraga panjat tebing yang diraih oleh Veddriq Leonardo.

Apresiasi diberikan BSI kepada official atlet dan pelatih panjat tebing melalui FPTI. Diantaranya apresiasi pada pelatih dan asisten pelatih Veddriq senilai masing-masing Rp50 juta dan Rp25 juta, apresiasi sebesar Rp1 miliar bagi Veddriq Leonardo dalam bentuk rumah dan tabungan serta konsistensi pendampingan dan dukungan mengikuti kejuaraan setelah pelaksanaan Olimpiade Paris selesai.

Menurut Hery, kinerja BSI yang cemerlang ini juga atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia termasuk para atlet tanah air. Untuk itu, kami juga berharap para atlet-atlet ini dapat menjadi rolemodel dalam memberikan literasi keuangan syariah melalui olahraga dan prestasi yang membanggakan.

Kontribusi BSI dalam memajukan olahraga nasional

Tidak hanya dalam olahraga panjat tebing. Sejak berdiri tahun 2021, BSI terus memberikan kontribusi terbaik dalam berbagai aspek ekonomi, bisnis, sosial maupun olahraga.

Diantaranya menjadi Bank yang mensponsori pelaksanaan PON Aceh-Sumut XXI 2024 khususnya di Aceh sebesar Rp5 miliar dan sekaligus menjadi platinum sponsor yang mendukung terselenggaranya ajang kejuaraan olahraga bergengsi tersebut.

Selain itu, BSI juga menjadi sponsor klub Persiraja Aceh hingga dua musim sejak 2022 hingga 2025 mendatang dengan harapan klub bola di Aceh ini mampu memberikan prestasi gemilang di dunia sepak bola tanah air, serta berbagai dukungan sepak bola yakni pertandingan persahabatan Indonesia dan Palestina pada Juni 2023 lalu di Surabaya, memberikan dukungan untuk Perserang Banten sejak 2023, Persipa Pati dan Persebaya serta memberikan pendampingan untuk berbagai klub sepak bola lainnya.

Hery menambahkan sepak bola dicintai masyarakat Indonesia, seperti halnya keinginan BSI juga bisa dicintai dan menjadi pilihan bank syariah masyarakat Indonesia.

Berbagai dukungan olahraga ini akan terus dimaksimalkan seiring dengan prestasi dan kinerja bisnis BSI di tahun-tahun mendatang. Kami berharap customer based BSI semakin meningkat, bisnis semakin positif dan kuat sehingga bisa memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat Indonesia termasuk bidang olahraga. (*)

batampos – Presiden Joko Widodo akan segera mengakhiri masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia pada Oktober 2024. Ia sudah rampung menyelesaikan tugasnya sejak sepuluh tahun lalu. Dua periode menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia.

Lantas, apa jejak yang sudah ditingglakannya sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 2014 lalu dan dilanjutkan pada 2019 lalu? Salah satu yang paling sering digemborkan adalah pembangunan jalan tol.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga (Dirjen Bina Marga) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama 10 tahun, tol yang telah dibangun di masa jabatan Jokowi adalah sepanjang 2.432 km.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang satu dekade Jokowi memerintah, total panjang jalan negara bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km.

Lalu, total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014, dan penambahan jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 km atau bertambah 28.794 km.

Lantas, apa sebenarnya visi aksi yang diinginkan Jokowi dari pembangunan jalan tol dan jalan di berbagai daerah di Indonesia tersebut?

Menurut akun Instagram @benpro.tv, salah satunya adalah pembangunan jalan yang masif berdampak pada ekonomi negara, khususnya UMKM. Brand kecantikan, barang, hingga lain-lain bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dampak lain yang dirasakan dalam pembangunan infrastruktur adalah munculnya banyak hidden gems pariwisata yang menjadi dasar urat nadi perekonomian nasional. Hal ini juga kemudian banyak viral di media sosial yang tak lagi membuat tempat itu menjadi hidden gem lagi.

Tidak hanya memudahkan akses jalanan dan tol laut, Indonesia juga bangga bisa bersanding dengan negara maju dengan pembangunan beragam transportasi berbasis rel, seperti LRT, MRT, hingga Kereta Cepat yang membuat negara tetangga iri.

Selain membangun infrastruktur jalan, Jokowi juga menciptakan ekosistem baru lewat pembangunan internet hingga ke desa. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, programming, animasi, video editing, hingga jualan online bermunculan dari desa.

Dengan internet itu juga, visi aksi Jokowi tidak hanya membuat slogan ‘Cintai Produk Indonesia’ sekadar kalimat.Banyak anak muda yang bangga mencicipi produk Indonesia, mulai dari makanan, minuman seperti kopi, sepatu, hingga pakaian. (*)

batampos – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menggelar Rapat Paripurna Penutupan Anggota DPR RI periode 2019-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna akan digelar pada pukul 09.30 WIB.

Rapat Paripurna kali ini berisi 15 agenda, di antaranya Laporan Panitia Angket DPR RI terhadap penyelenggaraan Haji 2024 hingga Laporan Tim Pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan penanganan bencana.

Selain itu, Paripurna terakhir ini juga akan berisi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 Keanggotaan DPR RI 2019-2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menjelaskan, progres persiapan acara pelantikan Anggota DPR RI baru sudah hampir selesai. Pelantikan terhadap Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan digelar pada, Selasa, 1 Oktober 2024 mendatang.

“Persiapan pelantikan Insya Allah sudah 90 persen siap. Jadi hanya tinggal menunggu detail-detailnya, teknisnya Insya Allah siap,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).

Puan menjelaskan, sebelum pelantikan anggota baru, DPR akan menggelar Rapat Paripurna terakhir untuk periode 2019-2024. Menurut Puan, rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada 30 September itu akan membahas soal tugas-tugas akhir anggota DPR periode saat ini, hingga tugas-tugas berlanjut untuk DPR periode selanjutnya.

“Apa yang akan dibahas di tanggal 30 September paripurna terakhir, menyelesaikan hal-hal yang nantinya harus ditindaklanjuti oleh anggota atau pimpinan baru DPR di periode selanjutnya,” ucap Puan.

“Menyelesaikan juga hal-hal yang baru bisa diselesaikan pada waktu yang akan datang, seperti laporan-laporan dari pansus-pansus yang kemarin baru menyelesaikan rapat-rapatnya,” sambungnya.

Sementara, terkait wacana untuk penambahan komisi di DPR, lanjut Puan, masih dalam pembahasan. Ia menekankan, penambahan AKD seperti komisi merupakan antisipasi yang dilakukan DPR untuk mengakomodir rencana penambahan pos kementerian atau badan dalam pemerintahan baru, yang akan dipimpin oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

“Penambahan kementerian dan komisi sedang dikaji. Ini kan masih ada waktu sampai 20 Oktober (pelantikan presiden terpilih),” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyebut pengkajian mendalam diperlukan agar menghasilkan keputusan secara komprehensif. Menurutnya, jika nantinya akan ada penambahan AKD, ia menegaskan semua hal akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada.

“Jadi kita akan mengkaji dengan sebaik-baiknya bagaimana mekanismenya sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian terlewati sehingga nantinya tidak ada yang dilompati mekanismenya,” pungkas Puan. (*)

batampos – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) angkat bicara soal tuntutan buruh untuk menaikan upah minimum (UM) 2025 hingga 10 persen. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam penentuan UM, pihaknya tetap mengacu pada aturan yang ada.

“PP 51/2023 acuan kami,” ujarnya pada Jawa Pos, dikutip Senin (30/9).

Putri pun tak memberi jawaban pasti apakah ada kemungkinan naik ketika perhitungan upah minimum kembali menggunakan rumus dalam PP tentang Pengupahan tersebut. Pasalnya, kata dia, perhitungannya masih harus menunggu data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan UM sesuai PP 51/2023.

“Belum tau dan belum tentu. Karena menunggu data data masuk,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UM Kabupaten/Kota (UMK) maupun UM Provinsi (UMP) sebesar 8-10 pada tahun 2025. Pasalnya, menurut Presiden KSPI Said Iqbal, inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5 persen sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Sehingga, jika digabungkan, totalnya sekitar 7,7 persen.

“Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8 persen. Namun, KSPI mengusulkan penambahan 2 persen sehingga kenaikannya menjadi 10 persen untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan,” paparnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut.

Menurutnya, kenaikan ini layak diberikan pemrrintah mengingat selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun pertama, UM tidak mengalami kenaikan di seluruh Indonesia. Efeknya, terjadi penurunan daya beli buruh. Dalam dua tahun terakhir bahkan disebutnya, kenaikan UM berada di bawah angka inflasi.

Sebagai contoh, di wilayah Jabodetabek, inflasi mencapai 2,8 persen namun kenaikan upah hanya 1,58 persen. Artinya, buruh harus nombok setiap bulannya.

“Meskipun secara nominal upah mengalami kenaikan setiap tahun, kenyataannya upah riil buruh terus menurun,” keluhnya.

Dalam sepuluh tahun terakhir, lanjut dia, upah riil buruh turun sekitar 30 persen. Upah riil ini merupakan upah nominal yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen. Di mana, dalam 10 tahun ini, kenaikan harga barang justru jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah nominal.

“Sehingga lagi-lagi, buruh terus terbebani dan daya beli mereka merosot tajam,” tandasnya.

Pasalnya, kata dia, dasar hukum PP 51/2023 adalah omnibus law UU cipta kerja yang saat ini sedang digugat melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan belum ada putusan resmi. Sehingga harusnya pemerintah tak menggunakan aturan tersebut dalam penentuan UM 2025. (*)