batampos — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan pertumbuhan asset dalam tiga tahun terakhir mencapai 48% sejak 2020 hingga Desember 2023. Pada kuartal II tahun 2024, BSI berhasil menorehkan aset sebesar Rp360,85 triliun. Secara aset BSI saat ini berada di posisi ke 6 di Indonesia dan menjadikan BSI leader di medium size bank.

Keberhasilan BSI menjaga dan meningkatkan kinerja solid, sehat dan berkelanjutan ini adalah dengan menjaga performa rasio keuangan DPK, pembiayaan, efisiensi beban biaya serta optimalisasi dana murah. Didukung dengan peningkatan fee based income melalui berbagai e-channel BSI.

Selama kurun waktu tiga tahun sejak 2021-2023, kinerja asset juga didukung oleh kepercayaan nasabah terhadap BSI dalam bentuk pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) dengan pertumbuhan 11,86%. Kelolaan DPK BSI terus mengalami kenaikan hingga pada Juni 2024 mencapai Rp296,70 triliun, naik 17,50%. Ditambah lagi, kinerja Tabungan naik 16,09% ke level Rp128,78 triliun di mana sekitar 39% atau Rp49,96 triliun merupakan tabungan Wadiah di mana perusahaan tidak memberikan bagi hasil sehingga dapat menjaga level cost of fund. Likuiditas BSI bertumbuh juga seiring pertambahan nasabah telah mencapai 20,46 juta.

Sebagai informasi, posisi akhir 2020 lalu aset BSI sebesar Rp239 triliun. Lalu pada akhir 2023, aset BSI tumbuh menjadi sebesar Rp353 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa BSI mampu berkembang secara pesat guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan Di industri perbankan, size does matter karena modal dan aset besar bakal memperkuat kapasitas intermediasi. Perseroan berkomitmen untuk terus memberi manfaat berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, melalui kinerja bisnis dan keuangan yang tetap terjaga, sehat dan sustain.

“Pertumbuhan aset yang solid ini menjadi bukti bahwa BSI sebagai bank syariah mampu bersaing dan unggul di tengah dinamika industri yang semakin kompetitif. Selain aset, berbagai indikator utama seperti DPK, laba bersih, dan rasio CASA BSI juga tumbuh secara positif dan berkelanjutan,” kata Hery.

Keberhasilan BSI menjaga dan meningkatkan kinerja solid, sehat dan berkelanjutan ini adalah dengan menjaga performa rasio keuangan DPK, Pembiayaan, effisien beban biaya serta optimalisasi dana murah. Didukung dengan peningkatan fee based income melalui berbagai e-channel BSI.

BSI berhasil menjaga kinerja keuangan dan bisnis secara sehat dan berkualitas sepanjang kuartal II tahun 2024, di tengah makroekonomi cukup menantang yang ditandai dengan naiknya suku bunga acuan seperti BI Rate yang naik ke level 6,25% pada awal kuartal II 2024 untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Kinerja BSI Kuartal II 2024

Capaian kinerja tersebut antara lain hasil dari konsistensi manajemen menerapkan strategi bisnis perusahaan untuk fokus tumbuh sustain pada segmen ritel, konsumer dan UMKM baik dari sisi dana maupun pembiayaan. Saat ini komposisi dana murah mencapai 62,05%, sementara komposisi pembiayaan 71,73% berada di segmen ritel dan konsumer termasuk UMKM. Pada sisi lain baik dari sisi overhead cost maupun kualitas kredit terjaga dengan baik.

Lebih jauh, Hery mengatakan di tengah likuiditas yang ketat menyusul kenaikan suku bunga acuan, BSI masih dapat menumbuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp296,70 triliun, naik 17,50%. Ditambah lagi, kinerja Tabungan naik 16,09% ke level Rp128,78 triliun di mana sekitar 39% atau Rp49,96 triliun merupakan tabungan Wadiah di mana perusahaan tidak memberikan bagi hasil sehingga dapat menjaga level cost of fund.

Likuiditas BSI bertumbuh juga seiring pertambahan nasabah yang per posisi Juni 2024 telah mencapai 20,46 juta. Solidnya likuiditas menopang kinerja pembiayaan BSI yang juga tumbuh di atas rerata industri perbankan nasional dengan kualitas yang terjaga. Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp257,39 triliun, tumbuh 15,99% yoy dengan NPF yang turun ke level 1,99% (gross) jauh membaik dibanding Juni 2023 sebesar 2,31%.(*)

batampos – Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menarik utang baru senilai Rp775,86 triliun di tahun depan. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir mengatakan, mayoritas utang pada 2025 itu bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

”Penerbitan SBN itu sebesar Rp642,5 triliun dan penarikan pinjaman itu sebesar Rp133 triliun,” ujarnya dalam diskusi di Anyer, Serang, Banten, akhir pekan lalu (28/9).

Penarikan pinjaman bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Terkait sumber dari pinjaman dalam negeri mencapai Rp5,2 triliun dan sumber pinjaman luar negeri mencapai Rp128,1 triliun.

Riko menyoroti, fenomena yang menarik adalah pinjaman yang besar, baik dari dalam negeri dan luar negeri dibandingkan APBN 2024 secara neto. ”Dalam perencanaan pinjaman dari kementerian lembaga memang biasanya tahun-tahun awal mereka slow starter. Tapi kemudian naik penarikannya di tahun ini untuk pinjaman kegiatan, di tahun ketiga, keempat, kelima,” imbuh Riko.

Sejalan dengan itu, di era pemerintahan Prabowo nantinya juga akan membayar bunga utang Rp552,9 triliun pada 2025. Pembayaran tersebut tumbuh 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Adapun tahun ini, pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp499,0 triliun atau naik 13,4 persen dibandingkan 2023 yang tercatat Rp439,9 triliun.

Pengamat ekonomi Bank Permata Josua Pardede menggarisbawahi agar keberadaan utang dilihat dengan cara yang tepat dan obyektif.

”Utang itu bukan aksi, utang itu adalah reaksi. Akibat apa? Akibat defisitnya yang melebar sehingga utangnya bisa meningkat,” jelasnya.

Josua melanjutkan, pelebaran defisit itu dipengaruhi oleh pendapatan atau penerimaan negara yang tidak lebih besar dibanding belanja. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berkembang dari tahun ke tahun, keberadaan utang pun menjadi sesuatu yang lumrah.

”Jangan kebablasan kita hanya melihat posisi utang itu bebannya dibagi rata oleh semua 270 juta penduduk di seluruh Indonesia,” jelas Josua. (*)

batampos – Saat ini ada sekitar 11 juta keluarga yang menunggu ketersediaan rumah layak huni. Pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Subianto menjadikan urusan perumahan rakyat sebagai salah satu program kerja. Untuk mengatasi masalah ketersedia-an rumah itu, Kementerian Perumahan akan dihidupkan kembali.

Rencana pembentukan Kementerian Perumahan tersebut di­sampaikan Hashim Djo­jo-hadikusumo, adik Presiden Ter­pilih Prabowo Subianto.

“Ada kementerian baru, yaitu Kementerian Perumahan,” kata Hashim dalam HUT ke-26 dan Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Jakarta, Sabtu (28/9).

Ia mengatakan bahwa perumahan rakyat menjadi salah satu program Prabowo yang akan digarap dengan serius.

Hashim menuturkan bahwa saat ini ada sekitar 11 juta keluarga yang menunggu ketersediaan rumah layak huni. Kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan program perumahan rakyat yang digulirkan pemerintah saat ini. Pasalnya, pemerintah hanya mampu menyiapkan 200 ribu unit rumah rakyat de­ngan beragam skema setiap ta­hunnya.

“Prabowo memutus­kan program dua juta unit rumah di pedesaan setiap tahun,” katanya.

Selain itu, akan dibangun satu juta unit apartemen setiap tahunnya.

Unit apartemen tersebut digunakan untuk mengatasi ketersediaan hunian bagi masyarakat perkotaan. Hashim mengatakan bahwa sudah banyak investor yang siap bekerja sama untuk mewujud-kan program tersebut.

Sedangkan untuk wilayah perkotaan, seperti di Jakarta, pemerintah akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memanfaatkan keberadaan pasar milik PD Pasar Jaya. Hashim menjelaskan bahwa saat ini ada 153 unit pasar milik PD Pasar Jaya. Pasar-pasar tersebut bisa diubah menjadi hunian terintegrasi yang terjangkau bagi masyarakat perkotaan.

Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan bahwa pembentukan kementerian baru di pemerintahan baru juga mengandung unsur politik, yaitu untuk mengakomodasi koalisi. Namun, Lina menambahkan bahwa urusan perumahan sebenarnya sudah dikelola oleh Dirjen di Kementerian PUPR.

“Jadi, bukannya tidak dikerjakan selama ini,” kata Lina, Minggu (29/9).

Lina mengakui bahwa di Kementerian PUPR, yang lebih menonjol adalah pembangunan jalan dan infra-struktur sejenis. Urusan penye-diaan rumah kurang menjadi sorotan. Mungkin hal itu memang bukan prioritas utama di Kementerian PUPR.
Lina menegaskan bahwa meskipun Kementerian Perumahan dibentuk kembali, belum tentu urusan ketersediaan rumah akan terselesaikan.

“Mencari lahan untuk membangun rumah itu tidak mudah,” katanya. Ia menyebut bahwa salah satu strategi untuk menangani ketersediaan rumah adalah dengan membangun rumah susun atau hunian vertikal.

Namun, masalahnya adalah masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep kepemilikan rumah susun. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa memiliki rumah berarti rumah tapak, bukan rumah yang bertingkat-tingkat.

Lina juga mengatakan bahwa ketika rumah susun sudah dibangun, belum tentu akan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu. Di Jakarta, banyak rumah susun yang ditempati oleh orang-orang kaya.

Kementerian Perumahan sejatinya bukan sebuah kementerian baru. Pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudho-yono (SBY), kementerian ini bernama Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, di era Presiden Jokowi, kementerian ini dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian yang mengurusi perumahan ini juga pernah ada di era Presiden Soe-harto, dipimpin Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat. Kementerian tersebut kemudian berganti menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pada era reformasi, namanya menjadi Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman. (*)

PERISTIWA hilangnya Enrico Johannes Susanto sudah berlangsung hampir lima tahun lalu. Namun, kegetiran dan rasa kehilangan masih amat dirasakan sang ibu, Angelia Susanto.

Apalagi, sejak saat itu, ­Angel tak pernah tahu nasib anak laki-lakinya yang diduga dibawa kabur mantan suaminya, Teodoro Fernandez, warga negara Filipina, itu.

”Dia sudah seperti apa gitu, anak saya masih hidup atau nggak pun, saya nggak tahu sama sekali,” ujar Angel ketika ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (26/9).
Kala itu, Enrico yang berusia 6 tahun tengah menuju ke sekolah bersama sopir. Dalam perjalanan, mobil yang mereka naiki diadang orang yang mengaku polisi di sekitar Jem-batan Casablanca, Jakarta Selatan.

Pada awalnya orang tersebut mengaku mengecek dokumen. Tapi, kemudian justru membawa lari Enrico.

Sempat mencari tahu, Angel kemudian jatuh pada satu kesimpulan: sang anak diculik ayah kandungnya secara paksa. Sebab, pada saat bersamaan, sang suami yang kala itu tengah dalam sengketa pascaperceraian juga mendadak menghilang. Semua akses komunikasi sirna.

Dugaan penculikan itu kian kuat setelah kakak mantan suaminya yang ada di Kanada membenarkan dugaan tersebut. ”Tapi, dia juga nggak mau ngasih tahu (anak saya) ada di mana,” ungkapnya.

Sadar hilangnya sang anak punya nuansa kriminal, Angel pun langsung melaporkannya ke kepolisian. Hanya, pasal yang dikenakan kepolisian kepada mantan suaminya sebatas pelanggaran atas Pasal 76/77 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak. Ancaman hukumannya rendah.

Rendahnya tuntutan membuat upaya Angel mengakses Interpol guna melacak keberadaan mantan suami dan anaknya di luar negeri sulit. Untuk itu, dia berupaya menjerat suami dengan Pasal 330 Ayat (1) KUHP tentang penculikan paksa dengan ancaman pidana tujuh tahun.

Sayangnya, upaya mengenakan pasal itu selalu kandas. Penyebabnya, kepolisian menolak memasukkan perbuatan mantan suami sebagai penculikan karena dilakukan ayah kandung.

Karena itu, Angel mengajukan gugatan uji materi Pasal 330 Ayat (1) KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain dia, ada empat ibu lain yang bernasib serupa: Aelyn Hakim, Shelvia, Nur, dan Roshan Kaish Sadaranggani.

Aelyn kehilangan anaknya sejak 15 Agustus 2020. Shelvia sejak 7 September 2022.
Nur juga kehilangan buah hati pada 2022, tapi bulan Desember. Sedangkan Roshan tak pernah lagi melihat anaknya sejak 24 Januari 2021. Semua dilakukan para mantan suami. Ada yang diculik, ada yang dijemput paksa.

Pasal 330 mengatur, barang siapa dengan sengaja mengambil anak dari pihak yang diputus berhak atas hak asuhnya akan dipidana penjara paling lama tujuh tahun. Angel meminta agar frasa ”barang siapa” ditafsirkan tanpa terkecuali untuk ”ayah dan ibu”.

Sebab, selama ini pihak kepolisian kerap kali tidak menindaklanjuti aduan jika yang menculik adalah ayah kan-dungnya. Meski menolak petitumnya, MK dalam pertim-bangan hukum putusan 140/PUU-XXI/2023 secara substan-si memberikan jalan terang bagi ibu-ibu dengan nasib seperti Angel.

MK menolak karena menganggap bukan normanya yang salah, melainkan implementasi oleh aparat yang keliru. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan, ibu atau ayah yang melakukan pengambilan paksa anak dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Sebab, frasa ”barang siapa” dalam Pasal 330 KUHP sudah bersifat umum. Mencakup semua orang, termasuk ayah atau ibu kandung anak.

Dalam hal ini, kata hakim MK Arief Hidayat, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana, pengambilan paksa oleh ayah atau ibu termasuk dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHP. ”Harus terdapat bukti bahwa kehendak untuk mengambil anak tanpa seizin orangtua pemegang hak asuh benar-benar datang dari pelaku,” imbuhnya.

Karena itu, seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik Polri, menerima setiap laporan berkenaan dengan penerapan Pasal 330 Ayat (1) KUHP. Sebab, unsur barang siapa secara otomatis termasuk orang tua kandung.

Meski kecewa petitumnya tidak dikabulkan, Angel meng-apresiasi penekanan pertim-bangan putusan MK. Apa yang disampaikan hakim MK akan dia gunakan sebagai bahan menyadarkan jajaran kepolisian. Dengan begitu, mantan suami bisa dijerat dengan Pasal 330 KUHP.

”Saya mau berpegang bahwa MK mengeluarkan kalimat ini dan saya akan bawa itu ke APH (aparat penegak hukum),” kata Angel.

Dia berharap kepolisian patuh dengan apa yang diputuskan MK. ”Kalau ternyata tidak (patuh), saya tidak tahu, mungkin saya kemba-li lagi ke MK dan saya akan bilang, Pak, maaf, ternyata tidak diterima juga (oleh polisi),” ujar Angel.

Angel berharap kepolisian terketuk pintu hatinya untuk membantu menemukan lokasi anaknya. ”Saya ingin tahu saja anak saya ada di mana,” kata Angel. (*)

Reporter: FOLLY AKBAR