batampos– Rencana pemerintah pusat untuk kembali membuka pertambangan sedimen pasir laut dan sekaligus membuka kran ekspor masih menjadi kontroversi di masyarakat. Khususnya dari masyarakat nelayan tradisional yang ada di Kabupaten Karimun. Karena, aktivitas sedimen pasir laut beroperasi dapat memberikan dampak bagi nelayan, khususnya nelayan tradisional.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Nelayan Teluk Setimbul, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Jakar yang dikonfirmasi Batam Pos, Minggu (13/10) mengatakan, jika kapal pasir laut masuk dan beroperasi di perairan Karimun sudah tentu dapat menganggu masyarakat nelayan yang mencari kehidupan di laut.

BACA JUGA: Soal Tambang Pasir Laut, Plt Gubernur Kepri Ikut Aturan Pusat

”Saya selaku Pokmaswas dan juga nelayan memang tidak setuju jika ada kapal pasir laut yang beroperasi di laut Karimun ini. Masyarakat nelayan tradisional macam kami ini sudah turun temurun turun ke laut untuk mencari kehidupan guna memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya.

Kalau ada aktivitas tambang pasir laut, katanya, sudah tentu akan menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan. Bahkan, bukan tidka menutup kemungkinan tidak bisa lagi turun ke laut. Sebagai contoh, beberapa bulan lalu ada kapal yang masuk ke perairan Meral Barat untuk melakukan pengecaman titik-titik pasir laut sudah menganggu aktivitas nelayan. Apalagi, jika sampai kapal pasir laut masuk dan beroperasi. Anak cucu ke depan nanti sudah tentu tidak bisa menangkap ikan di laut lagi.

”Kami berharap kepada pemerintah untuk meninjau kembali. Kalau dapat jangan ada kegiatan penambangan pasir laut di laut Karimun ini. Memang, beberapa waktu lalu ada yang mengatasnamakan nelayan menyampaikan setuju pertambangan pasir laut. Itu nelayan yang mana. Kami jelas-jelas menolaknya,” tegas Jakar.

Kas, nelayan asal Kecamatan Buru menyebutkan, kalau pertambangan pasir laut kembali beroperasi, sudah tentu akan menyebabkan hasil tangkapan nelayan berkurang.

”Laut menjadi keruh, ikan dan udang sudah tentu tidak ada lagi. Saya sudah pengalaman betul dengan keadaan dulu ketika pertambangan pasir laut beroperasi. Hasil tangkapan jauh berkurang,” ungkapnya

Hal senada disampaikan Uma yang juga berprofesi sebagai nelayan menyebutkan, kalau air kotor atau keruh sudah pasti ikan tak ada. ”Saya nelayan jaring kurau, kalau air keruh sudah pasti tak ada ikannya. Macam kita juga manusia, kalau air kotor mana mau mandi. Begitu juga dengan ikan sudah pasti akan pergi dari lokasi yang airnya terganggu,” jelasnya. (*)

Reporter: Sandi

batampos– Seorang turis asal Amerika, Reymond Mathew Jeferson, 58, tewas di Bintan.

Warga negara asing itu ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi Hotel Four Point By Sheraton di Lagoi, Bintan pada Minggu (13/10/2024).

Kasi Humas Polres Bintan, Iptu Prasojo mengatakan, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Jeferson setelah dilakukan visum di RSJKO EHD Tanjunguban.

“Diduga serangan jantung,” katanya.

Dia mengatakan, Jeferson dan kekasihnya menginap di hotel mulai Jumat (11/10/2024) di kamar Pool Villa nomor 8007.

BACA JUGA: Tarik Pasar Turis India ke Pulau Bintan, Bintan Resorts Jalin Kerja Sama dengan VFS Global

Sebelum meninggal, turis Amerika itu sempat pergi ke Bintan Spa pada Minggu (Ql13/10/2024) sekitar pukul 15.50 WIB.

Setelah dari spa, Jeferson kembali ke kamar hotel untuk mengemas barang.

Sore itu, menurut rencana Jeferson dan kekasihnya mau check out dari hotel di kawasan Lagoi Bay itu.

Kemudian, kekasih Jeferson menghubungi pihak hotel dan meminta tolong untuk mendatangkan dokter dikarenakan korban mengalami sesak nafas.

Tidak lama kemudian, dia mengatakan, kekasihnya sempat berteriak meminta tolong dari dalam kamar hingga suara teriakan terdengar ke luar kamar.

“Pihak hotel lalu membuka kamar dengan kunci serep untuk masuk ke kamar,” kata dia.

Di dalam kamar, pihak hotel sudah menemukan Jeferson dalam kondisi terbaring dan tidak sadarkan diri di kamar mandi.

Setelah dilakukan pertolongan pertama namun Jeferson tidak juga sadarkan diri, akhirnya pihak hotel membawa Jeferson ke klinik di Lagoi.

Dari klinik di Lagoi, dia mengatakan, Jeferson dibawa ke RSJKO EHD di Tanjunguban.

Setelah dilakukan tindakan medis, pihak rumah sakit menyatakan Jeferson telah meninggal.

Pantauan di RSJKO EHD di Tanjunguban, Minggu (13/10/2024) malam, jenazah Jeferson dibawa ke RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) karena rumah sakit pelat merah di Tanjungpinang itu memiliki fasilitas freezer untuk menyimpan jenazah. (*)

Reporter: Slamet

batampos – Calon Gubernur (cagub) Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 1, Ansar Ahmad merupakan pemimpin potensial untuk pembangunan Kepri lebih maju. Ansar dianggap sebagai pemimpin yang sukses membangun infrastruktur untuk masyarakat Kepri.

Tokoh Masyarakat Kecamatan Bukit Bestari, Nasarudin mengatakan, Ansar merupakan pemimpin yang telah berhasil memajukan pembangunan infrastruktur di Kepri. Nasarudin mencontohkan infrastruktur jalan di Kepri telah banyak ia bangun.

“Sebab kita tengok contoh yang sudah Pak Ansar kerjakan seperti di daerah Bintan, Tanjungpinang, semua itu jalan jalan semua jadi dan selesai,” kata Nasarudin, Minggu (13/10/2024).

Rekam jejak Ansar membangun Kepri terbukti berjalan secara lancar dan konsisten. Di berbagai bidang termasuk infrastruktur, Ansar sukses memperbaiki jalan dan merevitalisasi beberapa jembatan.

Di bidang infrastruktur jalan, Ansar berhasil membangun jalan mulus sepanjang 76,13 kilometer melalui Inpres Jalan Daerah (IJD). Selain itu, di dalam Inpres itu juga Ansar berhasil membangun jembatan penghubung sebesar 270 meter yang menelan anggaran sebesar Rp609,1 miliar.

Kemudian, Ansar juga berhasil membangun beberapa infrastruktur publik lainnya. Mulai dari jalan, jembatan fly over, pelabuhan bongkar muat, dermaga, gedung lembaga adat, dan penataan kawasan Gurindam 12 hingga revitalisasi perpanjangan landasan pacu Bandara Haji Abdullah di Karimun.

Oleh sebab itu, Nasarudin menegaskan, Ansar merupakan satu-satunya pemimpin kompeten untuk membangun Kepri lebih baik. Karenanya, ia menegaskan, dukungan untuk Ansar menjadi gubernur semakin tak terbendung.

“Ya mudah-mudahan dengan terpilihnya Pak Ansar nanti mudah-mudahan kerja baik membangun Kepri ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (*/adv)

batampos– Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di trotoar kawasan komplek pertokoan Bintan Center (Bincen) Kota Tanjungpinang, Kepri dipindahkan. Hal ini disebabkan, lokasi tersebut telah diberikan sepanduk larangan untuk berjualan bagi PKL

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diketahui memasang spanduk larangan berjualan tersebut pada Sabtu (12/10). Sedikitnya ada 29 PKL yang dipindahkan ke lokasi yang baru.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang, Yusri mengatakan penertiban puluhan PKL tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum.

BACA JUGA: Satpol PP Tertibkan PKL di Sekitar Pasar Encik Puan Perak

“PKL sudah dipindahkan ke area Pujasera Pasar Bintan Center sebagai tempat untuk mereka berjualan,” kata Yusri, Minggu (13/10).

Walaupun para PKL tersebut telah pindah, kata Yusri pihaknya tetap akan melakukan pengawasan, agar para pedagang itu tidak lagi berjualan di atas trotoar. Jika masih ada PKL yang ngeyel, maka dapat diberikan sanksi berupa kurungan selama 3 bulan dan denda 50 juta rupiah.

“Tetap kita lakukan pengawasan. Agar jangan sampai muncul lagi PKL, PKL yang baru. Jika masih berjualan, maka (pedagang) dapat dikenakan sanksi,” tegasnya.

Sementara menurut satu diantara PKL yang dipindahkan, Fitri menyampaikan saat ini kondisi pasar tempat PKL dipindahkan masih sepi pengunjung. Menurutnya, hal ini disebabkan masih banyak pelanggan yang tidak mengetahui tentang adanya lokasi baru tersebut.

Ia menyampaikan, para PKL yang dipindahkan ke lokasi baru itu wajib membayar sewa lapak, senilai Rp900 hingga Rp1,2 juta per bulan. Kondisi ini, kata Fitri sangat berbeda saat ia berjualan di atas tempat pejalan kaki melintas.

“Ya kalau disini kita bayar, kalau di sana (trotoar) tidak bayar. Bayarnya juga cukup mahal, tergantung luas lapak yang kita sewa,” tambahnya.

Selain itu, para pedagang juga mengeluhkan dengan minimnya fasilitas di pasar pujasera tersebut. Pedagang menilai, pasar itu memang belum layak untuk ditempati oleh para pedagang. “Karena pasar ini masih belum selesai dibangun. Jadi belum layak lah,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

batampos – Kabupaten Anambas bisa dikatakan satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang kondisi lautnya masih asri.

Hal ini berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Anambas yang meminta Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menetapkan 1,2 hektare perairan Anambas sebagai kawasan konservasi pada tahun 2022.

Aktifitas di laut Anambas masih terjamin tidak ada oknum yang ingin merusak ekosistem yang ada. Walaupun ada, hanya aktifitas pengeboman ikan serta reklamasi secara ilegal.

Namun, untuk pengerukan pasir laut di daerah garda terdepan negara ini sama sekali tidak pernah terjadi.

“Alhamdulillah, sedari dulu tidak pernah ada aktifitas tambang pasir laut disini. Kita bersyukur sekali,” ujar nelayan Anambas, Triyono Susanto.

Triyono menjelaskan potensi pasir laut di Anambas sangat besar, namun tidak pernah tersentuh sama sekali oleh oknum.

“Laut kita ini banyak mengandung pasir. Tapi sejauh ini kan tidak ada yang mengambil. Kecuali pasir darat,” tutur Triyono.

Nelayan, sambungnya, saat ini khawatir kran ekspor pasir laut yang di buka oleh Presiden Joko Widodo dapat berimbas di Anambas.

BACA JUGA: Soal Tambang Pasir Laut, Plt Gubernur Kepri Ikut Aturan Pusat

Mengingat, hingga saat ini daerah tersebut tidak pernah ada aktifitas pengerukan pasir laut.

“Waktu Presien (Jokowi) setuju untuk buka ekspor pasir laut, kita khawatir. Apalagi tidak ada aturan yang jelas. Dan aktivitas ini dengan cara brutal ya habislah ekosistem laut bang,” kata Triyono.

Ketika ekosistem laut rusak, ribuan nelayan Anambas bakal terancam susah untuk mendapatkan ikan. Apalagi, saat ini Anambas merupakan lumbung perikanan Provinsi Kepri.

“Mayoritas kita disini nelayan tradisional. Tangkap ikan dengan cara pasang bubu dan pancing tarik ulur. Kalau ekosistem rusak karena tambang pasir laut, susah lah kita dapat hasil nanti,” ujar Triono.

Triyono mendesak Pemkab Anambas untuk lebih aktif ke KKP agar laut didaerah itu tidak terjamah oleh penambang pasir laut.

“Walaupun sudah ada penetapan kawasan konservasi oleh KKP. Tapi, Pemkab Anambas harus jemput bola ke pusat minta agar laut Anambas dilarang menjadi pusat tambang pasir,” pinta Triyono.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Anambas, Yohanes menegaskan Pemkab Anambas menolak adanya aktifitas tambang pasir laut yang beroparasi diwilayahnya.

“Tentu menolak. Karena kita ini banyak pulau kecil dan mengganggu biota laut,” tegas Yohanes.

Sejauh ini dari catatan Pemkab Anambas, kata dia, belum ada ditemukan aktifitas pengerukan pasir laut baik secara legal maupun ilegal.

“Memang barang ini (pasir laut) dibutuhkan. Cuma sampai saat ini tidak ada akfitas itu ditempat kita,” kata Yohanes. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin