batampos – Sehari pasca aksi demonstrasi oleh ribuan warga perumahan Putrajaya, Tanjung Uncang di depan kantor Badan Pengusaha (BP) Batam yang menuntut adanya distribusi air bersih berjalan normal di pemukiman mereka, DPRD Batam menyoroti tajam kinerja pengelola air bersih di Batam PT Air Batam Hilir (ABHi) dan SPAM dibawah naungan BP Batam.

“Lambannya penanganan air bersih di daerah itu sangat disayangkan hingga timbulnya desakan dan amarah warga ke kantor BP Batam kemarin, bahkan apalagi mereka sempat menutup aktivitas di kawasan industri galangan kapal juga kan bang,” kata Anggota DPRD Kota Batam, Tumbur Hutasoit, Kamis (19/9).

Ia menyampaikan peristwa tersebut telah mengganggu kondusifitas di tengah masyarakat dan bukan tidak mungkin masih ada daerah lain di Batam yang belum tertangani dengan optimal dalam persoalan air bersih ini.

“Pasti sudah jelas mengganggu aktivitas publik,”jelasnya.

Laporan yang diterima oleh DPRD Batam ini bukan kali pertama, bahkan sebelumya sudah beberapa kali diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga yang terdampak namun masih nihil solusinya.

“Persoalan ini sudah lama berulang kali terjadi dan kami RDP kan bersama pengelola air dan BP Batam. Tapi iya begitulah, masih aja terjadi persoalan air ini dan puncaknya kemarin amarah warga,” katadia.

Menurut politisi dari partai Hanura tersebut bahwa Air itu kebutuhan dasat manusia tak bisa tawar menawar. Ia menilai, BP Batam dan pengelola tidak memiliki rencana yang matang untuk saluran pipa air di wilayah tersebut.

“Jika ditelusuri dan dari informasi yang di dapat pipanya sekarang kecil disana, dan tidak bisa menutupi kebutuhan air warga,” tuturnya.

Di lain sisi pelayanan yang didapat oleh warga tidaklah sebanding dengan pembayaran tarif air yang dinilai tinggi. Hal ini lantaran pengelolaan air bersih tidak lagi dikelola oleh pihak swasta.

DPRD Batam mengingatkan agar pengelola air lebih optimal dan memberikan suatu kepastian kepada masyarakat.

“Karena sesuai UU bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran warga,” tutupnya. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Batam, menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara pertama dalam ajang Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2024 yang ditaja OJK, untuk kategori Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) tingkat pelajar.

Kemenangan ini diumumkan dalam acara puncak yang diadakan di Jakarta, Selasa (17/9) kemarin, dengan mengundang para grand finalis dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ia menekankan pentingnya literasi keuangan syariah bagi generasi muda untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Baca Juga: Mengulik Ragam Kegiatan MAN IC Batam

“Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan syariah, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam pengembangan ekonomi syariah, baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar dia.

ISFO 2024 yang diikuti oleh ribuan peserta dari seluruh Indonesia, dibagi menjadi dua kategori lomba utama: Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah (CCKS) dan Kompetisi Wirausaha Muda Syariah (WMS).

MAN Insan Cendekia Batam berhasil unggul dari sekolah-sekolah lainnya, menyisihkan Madrasah Aliyah Negeri 2 Malang yang meraih posisi kedua, dan MAN Insan Cendekia Lampung Timur yang berada di posisi ketiga.

Selain itu, MAN Insan Cendekia Batam juga sukses meraih juara pertama dalam kategori Best Supporter, menunjukkan antusiasme tinggi dari para peserta yang ikut mendukung tim mereka selama kompetisi berlangsung. Prestasi ini semakin memperkuat posisi MAN Insan Cendekia Batam sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia dalam mendorong literasi keuangan syariah.

Kegiatan ISFO 2024 telah diikuti oleh total 4.373 peserta dari seluruh Indonesia, dengan 858 tim yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Para peserta melalui berbagai tahap seleksi ketat mulai dari tingkat regional hingga nasional.

Pemenang dari setiap kategori mendapatkan hadiah berupa uang tunai serta produk inklusi keuangan syariah, seperti tabungan SimPel iB untuk pelajar dan tabungan emas untuk mahasiswa, dengan total hadiah mencapai Rp112 juta.

Dalam kategori mahasiswa, Universitas Airlangga meraih juara pertama dalam Kompetisi CCKS, disusul Universitas Indonesia di posisi kedua, dan Universitas Brawijaya di posisi ketiga. Sedangkan, dalam Kompetisi Wirausaha Muda Syariah, juara pertama diraih oleh Universitas Pertamina dengan bisnis MooApps, diikuti oleh Universitas Padjadjaran dan UPN Veteran Jawa Timur. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Aksi unjuk rasa masyarakat Tanjunguncang ke kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam menuntut kelancaran aliran air bersih diprotes oleh pelaku industri galangan kapal.

Protes ini ditujukan pada aksi massa yang melakukan pemblokiran jalan. Pelaku industri yang bergabung dalam Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri mengecam keras aksi pemblokiran jalan ini sebab melumpuhkan aktifitas produksi di galangan kapal.

“Pemblokiran jalan itu yang disesalkan. Silahkan berunjuk rasa tapi jangan menghalangi pekerja lain untuk bekerja. Banyak anggota yang protes. Beberapa perusahaan galangan di Tanjunguncang sudah mengubah jam masuk kerja dari pukul 07.00 WIB dan Pukul 08.00WIB, menjadi pukul 09.00WIB. Tetapi tetap tidak bisa masuk. Ini kan menghambat kegiatan produksi di galangan kapal,” ujar Ketua DPW Iperido Kepri Ali Ulai melalui sekretarisnya Tia.

Baca Juga: Krisis Air Berkepanjangan, Warga Unjuk Rasa Blokir Jalan Menuju Galangan Kapal

Imbas dari aksi unjuk rasa ini, hampir semua galangan di Tanjunguncang meliburkan karyawan karena terhalang oleh massa hingga pukul 10.00 WIB.

Dikatakan Tia, berdasarkan laporan pengusaha galangan kapal yang bernaung dibawa Iperindo, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan sweeping ke perusahaan.

Karyawan yang sudah masuk kerja dipaksa untuk ikut unjuk rasa. Ini lebih disesalkan lagi dan berharap agar ada upaya pencegahan sehingga tidak terjadi lagi kedepannya.

“Yang paling kita sesalkan adanya sweeping ke perusahaan yang meminta pekerja yang ada di dalam perusahaan untuk ikut berunjukrasa,” kata Tia.

“Ya kalau mau unjuk rasa silahkan unjuk rasa, silahkan datang ke tujuan yang tepat. Kita lihat tuntutan warga masalah air, ya silahkan datang ke BP Batam dan ABH, jangan pula galangan kapal yang di minta untuk ikut unjuk rasa,” kata Tia.

Aksi massa yang memblokir dan sweeping pekerja galangan kapal ini dinilai tidak tepat. Ini harusnya tidak terjadi sebab situasi industri galangan kapal yang sedang membaik juga perlu dijaga untuk kemajuan perekonomian di kota Batam.

“Kalau seperti ini bagaimana dengan proyek yang kami kerjakan di galangan, siapa yang bertanggung jawab jika tidak bisa selesai tepat waktu. Mohon pengertian kita semua. Bagaimana pun galangan kapal ini menopang kehidupan banyak orang juga, ” ujar Tia. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Mantan Kepala SMKN I Batam Lea Lindrawijaya Suroso masih berjuang dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi Dana Bantuan Operasional (BOS) menyeret nya ke meja hukum beberapa waktu lalu. Lea bersikeras bahwa tuduhan korupsi kepadanya tidak tepat.

Bersama tim Kuasa Hukum Firma Victoria yang beranggotakan Kamaruddin Simanjuntak, Jimmi Manalu, Nico Iryanto Sihombing dan Jusfer Panggabean, Lea berharap ada hasil yang baik dengan permohonan PK ini untuk memulihkan nama baiknya serta membatalkan putusan kasasi yang memperkuat putusan banding yang dijatuhkan kepadanya.

Pengacara kondang Kammarudin Simajuntak kepada Batam Pos, yakin bahwa kliennya yang mengajukan permohonan PK ini tidak bersalah dengan tuduhan serta putusan hakim di proses persidangan sebelumnya.

Baca Juga: Kejari Batam Tunggu Putusan Banding Kasus Korupsi SMKN 1 Batam

“Intinya tuduhan itu tidak beralasan. Awalnya soal korupsi Dana BOS yang katanya dari uang negara, tapi kenyataan yang digunakan pemohon ini untuk bayar Tunjangan Hari Raya para guru yang berstatus ASN, kegiatan outbound PTK dan pengadaan peralatan praktek itu dari SPP dan dana cash back pembelian buku. SPP dan Dana Cash Back ini bukan uang negara. Itu yang perlu digarisbawahi. Pokok persoalan yang diperkarakan soal penggunaan dana BOS, bukan SPP dan Dana Cash Back ini,” kata Kamaruddin.

Dalam sidang perdana PK sebelumnya di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tim kuasa hukum Lea juga sudah menyampaikan dasar bahwa penggunaan anggaran yang disebutkan korupsi ini telah dibantahkan dengan UU Nomor 28 tahun 2009 Pasal 123 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara tegas diatur dalam ayat 2, bahwa yang dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN atau BUMD dan pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dari aturan ini bisa disimpulkan sumber dana pendidikan dari masyarakat dalam bentuk SPP dan sumbangan bukan merupakan uang negara.

“Pemohon ini divonis bersalah tapi tidak jelas dasar hukum yang dilanggar. Uang yang disebutkan bermasalah ini bukan saja pemohon ini yang kembalikan ke negara, tapi para guru yang menggunakan juga kembalikan,” ujar Kamaruddin.

Jika memang ini tetap dipaksakan bersalah lanjut Kamaruddin, harusnya semua yang terlibat juga diproses, mulai dari guru-guru yang ikut mengembalikan uang telah diberikan dan semua pihak yang menerima uang yang disebut. Ini ada dalam acuan pasal 3 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsur nya melanggar wewenang, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan dan turut serta melakukan, semuanya harus sama di mata hukum.

Atas novum-novum yang dibawakan dalam ajuan PK ini, Kamaruddin berharap pihak Majelis Hakim cermat meninjau kembali pokok persoalan, bukti dan saksi atas kasus yang divonis kan kepada pemohon tersebut.

“Harus dicermati dengan jelas kasus ini. Prosesnya harus betul-betul diperhatikan. Untuk urutan PK ini seperti kasus-kasus PK yang saya tangani mulai dari PK, jawaban Jaksa, pembuktian, saksi-saksi yang belum pernah didengarkan dalam persidangan sebelumnya, keterangan ahli baru kemudian kesimpulan. Di persidangan sebelumnya tidak dikumpulkan pembuktian dan keterangan saksi. Ini yang harus dicermati lagi, ” ujar Kamaruddin.

Dalam permohonan PK yang sudah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang saat gelar sidang perdana peninjauan kembali (PK) kasus korupsi Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) SMKN 1 Batam 2017-2019, sebelumnya, ada 22 bukti baru atau Novum yang menjadi alasan kuat bagi Lea mengajukan PK. Beberapa diantaranya aadala ; Surat Komite SMKN 1 Batam terkait Berita Setuju Bayar tahun 2018 dan 2019, Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan SMKN 1 tahun 2019 dan 2020.

Dengan digelarnya sidang PK kasus korupsi Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) SMKN 1 Batam 2017-2019 ini, tim Kuasa Hukum berharap, Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dapat mengabulkan permohonan PK dari pemohon.

“Sehingga dapat memulihkan nama baik dari pemohon dan membatalkan putusan kasasi yang memperkuat putusan banding yang dijatuhkan kepada terpidana,” ujar Kamaruddin.

Dalam sidang perdana PK sebelumnya, Kuasa Hukum Jimmi Manalu menguraikan, permohonan Memori PK sesuai UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sesuai PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta Permendikbud Nomor 75 tahun 2005 tentang Komite Sekolah.

Selanjutnya, UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jelas dikatakan bahwa pungutan daerah berupa Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber APBD.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 64, dinyatakan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yg khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda, untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kemudian sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 Pasal 123 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara tegas diatur dalam ayat 2, bahwa yang dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 yaitu pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan pemerintah daerah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah, pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN atau BUMD dan pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

“Bisa disimpulkan sumber dana pendidikan dari masyarakat dalam bentuk SPP dan sumbangan bukan merupakan uang negara,” tegas Jimmi.

Jimmi berharap, Majelis Hakim sidang PK dapat meninjau kasus korupsi Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) SMKN 1 Batam 2017-2019 ini, karena yg menjadi temuan penyidik adalah bukan berasal dana BOS melainkan SPP yang digunakan untuk bantuan Hari Raya guru yang berstatus ASN, kegiatan outbound PTK, dana cash back pembelian buku yang diakui Hakim sebagai sumbangan yang digunakan untuk belanja keperluan sekolah dan belanja lainnya. Jadi, bukan berasal dari dana BOS.

“Harus dikaji lebih dalam apakah SPP masuk ke dalam APBD atau APBN,” jelas Jimmi. (*)

Reporter: Eusebius Sara