batampos – Pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat. Per Agustus 2024, analisis uang beredar Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran pembiayaan ke sektor usaha rakyat itu senilai Rp 1.379,4 triliun. Hanya tumbuh 4,3 persen secara year on year (yoy).

Realisasi tersebut menurun jika dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp1.375,5 triliun atau meningkat 5,1 persen yoy. Pertumbuhan kredit UMKM ditopang kredit mikro yang naik 5,6 persen yoy senilai Rp635,9 triliun.

“Secara keseluruhan kredit tumbuh di seluruh segmen, kecuali UMKM,” Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Solikin M. Juhro di Jakarta, Kamis (26/9).

Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan kredit investasi mencapai 12,6 persen yoy. Kemudian, kredit modal kerja tumbuh 1,5 persen yoy.

“Pembiayaan inklusif memang masih terbatas karena UMKM masih ada masalah. Tapi, kita melihat KUR (kredit usaha rakyat) memiliki porsi yang besar. Masih tumbuh bagus,” beber Solikin.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperluas akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM di Indonesia. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa hingga akhir Agustus 2024 perseroan berhasil menyalurkan KUR senilai Rp126,12 triliun kepada 2,6 juta debitur UMKM.

“Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 setara dengan 76,44 persen dari total target penyaluran di 2024 sebesar Rp165 triliun. Dan, BRI optimistis dapat memenuhi target penyaluran KUR dari pemerintah di tahun ini,” ujarnya, Kamis (26/9).

Mayoritas penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41 persen. Meliputi pertanian, perikanan, industri, dan jasa lainnya. Di sisi lain, bank pelat merah itu mampu menjaga kualitas dengan rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) berada di kisaran 2,31 persen.

“Kami akan terus menyalurkan KUR secara selektif, mendorong peningkatan recovery rate serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik secara offline maupun online,” jelas Supari.

Sedangkan, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) telah menyalurkan kredit kepada sektor UMKM sebesar Rp 121 triliun. Pertumbuhannya mencapai 10,3 persen yoy. Selama BCA UMKM Fest 2024 yang digelar secara offline pada 7–11 Agustus 2024 mencatat total nilai penjualan sebesar Rp3,95 miliar atau naik 24 persen secara tahunan. Jumlah transaksi sebanyak 18.841 atau tumbuh 39 persen dibanding tahun lalu.

Sedangkan, pada event yang digelar online pada 12 Agustus–12 September 2024, BCA meraup nilai transaksi Rp13,14 miliar dengan 68 ribu transaksi.

“Capaian ini bukti nyata kuatnya daya tarik produk lokal dan besarnya potensi pelaku UMKM untuk bersaing di pasar. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keragaman produk yang ditawarkan UMKM patut kita jaga dan menjadi pendorong untuk terus berkembang,” terang EVP Corporate Communication dan Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.

Terdapat tiga kategori produk yang paling diminati pengunjung UMKM Fest 2024. Yaitu makanan dan minuman, kesehatan dan kecantikan, serta fesyen. Dari event offline, QRIS menjadi pilihan utama metode pembayaran yang digunakan pengunjung. (*)

Semenanjung Korea telah lama menjadi pusat perhatian dunia, terutama dengan adanya ancaman nuklir yang datang dari Korea Utara. Konflik yang berkepanjangan di wilayah ini berpotensi memengaruhi perdamaian dunia dan kawasan Asia Timur, termasuk Indonesia, khususnya Kepulauan Natuna yang terletak di Laut China Selatan atau Laut Natuna setelah Pemerintah Indonesia mengubah namanya. Selain dari segi keamanan, ancaman nuklir ini memiliki implikasi yang luas, termasuk dampaknya terhadap pariwisata di Indonesia, yang merupakan sektor pen-ting bagi perekonomian negara.

Korea Utara telah menjadi sorotan internasional karena program nuklirnya yang terus berkembang, dengan uji coba senjata nuklir yang dilakukan sejak 2006. Menurut analisis dari Wright (2021), program nuklir Korea Utara diciptakan untuk memperkuat posisi geopolitiknya di kawasan dan mempertahankan rezimnya dari ancaman eksternal, khususnya dari Amerika Serikat. Namun, upaya ini justru memicu ketegangan di kawasan dan meningkatkan potensi konflik regional yang dapat menyebar menjadi konflik global (Wright, 2021).

Ancaman nuklir di Semenanjung Korea memiliki potensi untuk mengguncang stabilitas global. Selain risiko perang regional, penggunaan senjata nuklir dapat menyebabkan bencana kemanusiaan yang meluas. Dalam kajian oleh Roberts (2020), jika senjata nuklir benar-benar digunakan, efek radiasinya akan sangat merusak lingkungan dan kehidupan manusia di sekitarnya, menciptakan kekacauan ekonomi global serta mengganggu perdamaian dunia (Roberts, 2020). Dampak seperti ini tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang berdekatan dengan Korea Utara, tetapi juga oleh negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan global seperti Indonesia.

Meskipun Indonesia terletak jauh dari Semenanjung Korea, letaknya yang strate-gis di Asia Tenggara dan dekat dengan Laut China Selatan menempatkan negara ini dalam posisi yang rentan. Natuna, yang terletak di bagian utara Kepulauan Riau, berada di wilayah perairan yang sering dilalui oleh kapal-kapal militer dari nega-ra-negara besar. Potensi ancaman nuklir dari Korea Utara meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas keamanan di kawasan ini.

Menurut Ahmad (2022), eskalasi militer di Asia Timur bisa memengaruhi dinamika militer di Laut China Selatan. Konflik di Semenanjung Korea dapat memicu peningkatan aktivitas militer di kawasan ini, yang secara tidak langsung mengancam Indonesia dan Kepulauan Natuna. Rudal Korea Utara, jika diluncurkan dengan salah arah atau mengalami kesalahan teknis, bisa saja mengarah ke wilayah perairan internasional yang dekat dengan Indonesia (Ahmad, 2022).

Kepulauan Natuna juga terletak di salah satu jalur maritim paling penting di dunia, yang berfungsi sebagai jalur perdagangan internasional. Jika ketegangan di Semenanjung Korea memuncak menjadi perang, jalur-jalur ini bisa terganggu, memengaruhi sektor logistik global dan perdagangan Indonesia.

Dampak terhadap Pariwisata di Indonesia dan Natuna
Sektor pariwisata adalah salah satu pilar utama ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022), pariwisata menyumbang lebih dari 4% dari PDB Indonesia pada 2021. Namun, ketegangan geopolitik yang berkaitan dengan ancaman nuklir di Semenanjung Korea dapat memberikan dampak yang merugikan sektor ini.

Dalam kajian Ritchie (2019), ketidakpastian politik dan ancaman keamanan global seringkali memengaruhi pola perjalanan wisatawan internasional. Wisatawan cenderung menghindari negara-negara atau kawasan yang dianggap berisiko tinggi untuk dikunjungi, yang dapat mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia (Ritchie, 2019). Jika ancaman nuklir Korea Utara terus meningkat dan menyebabkan ketegangan yang meluas di Asia Timur, wisatawan dari berbagai negara mungkin mengurangi kunjungan mereka ke seluruh kawasan, termasuk Indonesia.

Natuna, meskipun tidak sebesar Bali atau Lombok dalam hal pariwisata, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata alam. Keindahan alamnya, terutama keanekaragaman hayati laut, menarik minat wisatawan yang mencari destinasi yang belum terlalu ramai. Namun, dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, pariwisata di Natuna menghadapi tantangan serius.

Menurut kajian Setiawan (2023), ketegangan geopolitik di Laut China Selatan dapat memengaruhi persepsi wisatawan terhadap keamanan wilayah tersebut. Wisatawan yang merencanakan perjalanan ke Natuna mungkin mengurungkan niat mereka jika kawasan ini dianggap tidak stabil secara politik atau berisiko terjebak dalam konflik militer. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Natuna sebagai tujuan wisata baru (Setiawan, 2023).

Selain itu, aktivitas militer yang mening-kat di sekitar Laut China Selatan dapat mengganggu akses ke pulau-pulau di Natuna. Dalam situasi dimana angkatan laut negara-negara besar meningkatkan pat-roli mereka di wilayah tersebut, kapal-kapal wisata mungkin terhalang atau bahkan dilarang beroperasi di beberapa wilayah, yang secara langsung merugikan industri pariwisata lokal.

Analisis Strategis
Untuk mengurangi dampak negatif dari ancaman nuklir di Semenanjung Korea terhadap pariwisata Indonesia dan Natuna, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan diplomatik merupakan salah satu strategi yang paling pen-ting dalam menjaga stabilitas kawasan. Indonesia, melalui peran aktifnya di ASEAN dan PBB, dapat terus mendorong dialog damai antara negara-negara yang terlibat dalam konflik di Semenanjung Korea.
Menurut Djalal (2023), peran Indonesia dalam mendukung dialog dan negosiasi internasional penting untuk menurunkan ketegangan di kawasan dan mempromosikan solusi damai. Dengan menunjukkan komitmen untuk menjaga perdamaian di Asia Timur dan Asia Tenggara, Indonesia dapat mengurangi kekhawatiran wisatawan internasional tentang keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut (Djalal, 2023).

Selain pendekatan diplomatik, penguatan keamanan di sekitar wilayah Natuna juga menjadi kunci. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kemampuan angkatan lautnya di kawasan tersebut, tidak hanya untuk melindungi kedaulatan negara, tetapi juga untuk menjaga keamanan jalur-jalur wisata dan perdagangan di wilayah Laut China Selatan. Hal ini juga bisa memberikan sinyal kepada komunitas internasional bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas di wilayah perairannya.

Menurut laporan dari Jones (2022), peningkatan latihan militer dan patroli di Laut China Selatan akan memberikan dampak positif terhadap persepsi keamanan bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi Natuna. Keamanan yang terjamin akan memberikan rasa aman kepada wisatawan dan pada akhirnya meningkatkan jumlah kunjungan ke destinasi tersebut (Jones, 2022).

Ancaman nuklir di Semenanjung Korea tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dan keamanan dunia, tetapi juga memiliki implikasi serius bagi pariwisata di Indonesia dan Natuna. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap ketidakpastian politik dan ancaman keamanan global, dan ancaman nuklir dari Korea Utara memperburuk ketegangan yang sudah ada di kawasan Asia Timur dan Laut China Selatan.

Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam menjaga perdamaian di kawasan, baik melalui diplomasi internasional maupun peningkatan keamanan di wilayah-wilayah strategis seperti Natuna. Dengan demikian, meskipun terdapat ancaman geopolitik yang signifikan, pariwisata di Indonesia dan Natuna dapat tetap berkembang, asalkan stabilitas kawasan terjaga. (*)

Oleh:

YULI SEPERI
Alumni S2 Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata di Batam Tourism Polytechnic dan Alumni Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Universitas Gadjah Mada, saat ini PNS di Provinsi Kepri.

batampos – Aset wakaf di Indonesia saat ini cukup besar. Angkanya diperkirakan mencapai Rp 2.050 triliunan. Hanya saja, mayoritas dari aset wakaf tersebut berupa aset fisik dan kurang produktif.

Direktur DEKS Bank Indonesia (BI) Rifki Ismal menuturkan, BI sebagai otoritas moneter memiliki kepentingan terhadap ekonomi syariah. “Termasuk keuangan syariah dan keuangan sosial,” kata Rifki dalam forum Simposium Keuangan dan Ekonomi Syariah di Jakarta pada Kamis (26/9).

Rifki menjelaskan khusus untuk wakaf, di Indonesia sejatinya sudah sangat besar. Dalam catatannya aset wakaf di Indonesia saat ini sekitar Rp 2.050 triliun. Namun, kebanyakan dari aset wakaf tersebut wujud aset tidak produktif secara ekonomi.

“Kalau kita bicara wakaf, masyarakat pahamnya masjid, makam, atau pesantren,” katanya. Pandangan tersebut kata Rifki tidak salah. Namun, sejatinya paradigma terhadap wakaf itu sangat luas. Dia mencontohkan kampus Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir, merupakan lembaga pendidikan yang berdiri di atas aset wakaf.

Rifki juga menyampaikan angka literasi atau melek ekonomi syariah masih 28 persen. Artinya dari 100 orang, ada 28 orang yang paham ekonomi syariah. Kemudian dari sisi profesi, pemahaman soal ekonomi dan keuangan syariah adalah dosen dan PNS. Dia berharap dengan keterlibatan masyarakat, khususnya dari kalangan jurnalis, literasi keuangan syariah di masyarakat bisa meningkat.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan semakin gencar kampanye atau sosialisasi wakaf saham. Khususnya kepada anak-anak muda. Pasalnya jumlah investor anak muda, jumlahnya cukup besar. Hal itu disampaikan Kepala Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdullah. Irwan mengatakan 95 persen investor pasar modal itu ritel dan anak muda.

Anak-anak muda yang jadi investor di pasar modal, punya cita-cita kelak akan menjadi sultan. “Market ini yang kita garap. Supaya sadar ada filantropi di pasar saham,” katanya. Termasuk mengenalkan adanya wakaf saham.

Irwan menjelaskan MUI sudah mengeluarkan fatwa atau regulasi. Bahwa saham bisa juga untuk wakaf. Tantangan yang dihadapi di lapangan, masyarakat masih menilai bahwa wakaf itu harus berupa aset fisik. Padahal sudah sejak lama, negara membuat regulasi tentang wakaf uang. Selain itu juga wakaf saham.

Menurut Irwan wakaf saham sejatinya cukup simpel. Di antara skemanya adalah hasil dari penjualan saham, didistribusikan untuk wakaf. Dengan skema yang mudah tersebut, dia berharap ke depan semakin banyak investor yang ikut berwakaf lewat saham. (*)

batampos – Jumlah anggota Polri yang diperiksa dalam kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi, Jawa Barat bertambah. Jika sebelumnya hanya 9, kini sudah mencapai 17 orang.

“Ada 17 anggota Polri yang dilakukan pengambilan keterangan oleh Bid propam Polda Metro Jaya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (27/9).

17 anggota itu terdiri dari 10 anggota Polres Metro Bekasi Kota, 3 anggota Polsek Jati Asih, dan 4 anggota Polsek Rawalumbu. Selain aparat, jumlah warga sipil yang diperiksa bertambah menjadi 10 orang.

“Ini merupakan bentuk komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk membuat terang, transparan agar nanti hasilnya bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Ade.

Sebelumnya, sebanyak 7 mayat ditemukan mengapung di Kali Bekasi, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Mayat itu ditemukan pertama kali oleh warga dengan jarak yang tak berjauhan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Priadi Santoso mengatakan, penemuan tujuh mayat itu pertama kali dilaporkan warga yang tengah mencari kucing yang hilang di sekitar Kali Bekasi.

Saat itu, ia kemudian menemukan sebanyak lima mayat yang mengapung di Kali Bekasi dan dilaporkan ke saksi lainnya.

Setelah itu, pihak kepolisian beserta tim dari BPBD melakukan penyusuran dan ditemukan dua korban lain. Sehingga, total ada tujuh mayat di kali tersebut.

“Selanjutnya Anggota Polsek Jatiasih dipimpin Kapolsek Jatiasih mendatangi TKP dan benar mendapati tujuh orang mayat di kali Bekasi yang selanjutnya dievakuasi,” ujar Priadi kepada wartawan, Minggu (22/9). (*)

batampos – Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menyatakan, keputusan untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia mengaku, belum mengetahui kapan pertemuan itu dapat terealisasi.

“Sampai saat ini, saya harus jujur. Sampai kemarin, tadi saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny dengan teman-teman, belum ada,” kata Eriko di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).

Eriko menyebut, pertemuan dengan Prabowo merupakan hak prerogatif Megawati. “Itu adalah hak prerogatif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja,” ucap Eriko.

Eriko enggan berandai-andai rencana pertemuan itu menandakan bahwa PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi,” jelas Eriko.

Lebih lanjut, Eriko mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Namun, ia memastikan hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah.

“Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga, kan, pada saat zaman Ibu Mega, pemerintahan. Artinya di sini, mari kita tunggu,” pungkasnya. (*)