batampos – Kasus kekerasan seksual terhadap anak bawah umur di Kota Batam terus menjadi perhatian khalayak. Dari catatan UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, (PPA) Batam ada 144 kasus kekerasan seksual dengan korban anak dibawah umur.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam Siti Nurlaila menaruh perhatian serius terhadap penanganan kasus ini, Ia mengatakan kasus kekerasan seksual kian marak di tengah upaya Pemerintah Daerah (Pemda) menjadikan Batam sebagai kota ramah anak.

“Pastinya ini menjadi sesuatu hal yang sangat kontradiktif, tetapi kami berharap ke depan kita lebih konsen terhadap perhatian keluarga,” ujar Siti Nurlailah, Rabu (25/9).

Menurut dia, DPRD Batam berkomitmen mendukung program pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai kota layak anak dengan mengadakan pemahaman bagi masyarakat untuk berani melaporkan (speak-up).

Baca Juga: Warga Batam Jadi Korban, Disnaker Imbau Cek Legalitas Penempatan Kerja Sebelum Berangkat ke Luar Negeri

“Kami menekankan pentingnya berani berbicara atau melaporkan bagi korban yang terjadi dalam keluarga. Sebab tak sedikit kasus ditutupi karena stigma di tengah sosial,” terangnya .

Siti menerangkan bahwa pada tahun lalu pelatihan dan penyuluhan yang membahas kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan anak juga diberikan.

“Kami berharap masyarakat, terutama orang tua diberikan pemahaman tentang langkah-langkah untuk melindungi diri dari pelecehan,” ungkapnya.

DPRD Batam juga mengajak pihak RT dan RW perumahan untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kita perlu memastikan semua pihak memahami pentingnya kolaborasi dalam mencegah pelecehan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dengan dukungan dari instansi terkait dan penegak hukum dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

“Mari kita bersama-sama membangun Batam yang lebih baik dan aman untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Kepala UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Batam, (PPA), Dedy Suryadi menyampaikan upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual meliputi melakukan dimulai dari penjangkauan seperti identifikasi dan assesment kepada korban.

Kemudian dilakukan pendampingan yang bertujuan memberikan penguatan dan penyelesaian kasus nya ke penegak hukum dan melakukan visum.

“Upaya dilakukan semua secara bertahap, kami juga memberikan ruang konseling untuk memotivasi dan meringankan beban psikis korban,” ujarnya.

UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak turut berperan melakukan rujukan kepada korban dengan mengetahui latar belakangnya seperti pendidikan, faktor ekonomi, dan sebagainya.

“Dan kami juga melakukan rujukannya apabila dari sisi pendidikan kami siap membantu dari sisi tersebut untuk sekolahnya agar bisa terus berlanjut. Lalu apabila tidak memiliki identitas maka kami juga membantu ke dinas terkait, dan apabila ada keluarga tidak mampu maka kami usulkan untuk mendapatkan bantuan,” terangnya.

Ia menyebut banyak faktor menyebabkan masih ada beberapa pihak yang tidak berani melaporkan persoalan ini ke UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPA).

Dedy menjelaskan bentuk kekerasan yang diterima anak mulai dari kekerasan verbal, dan fisik. Bentuk kekerasan ini akan menimbulkan dampak yang mengancam masa depan anak, sehingga perlu komitmen orangtua, dan pihak lainnya untuk mencegah agar ini tidak terjadi.

“Yang paling umum mereka dari pihak (korban) tidak berani melaporkan dalam arti kata tidak ingin menyampaikan ke kami,” ujarnya.

Ini artinya dukungan moral dari orang sekitar sangat penting. Korban membutuhkan orang lain agar bisa menjadi pelapor dan pelopor atas apa yang mereka alami.

“Kami mengajak kepada masyarakat, paling dekat itu adalah tetangga, hingga perangkat RT/RW serta pihak yang memiliki wewenang di satu wilayah untuk memperhatikan kondisi sekitar,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menyerahkan hunian baru kepada tiga warga pertama dari Rempang yang bersedia pindah. Acara berlangsung di Tanjung Banun, Sembulang, Galang, Rabu (25/9) pagi, dimulai dengan doa bersama dan prosesi tepung tawar saat memasuki rumah baru atas nama Rantau, Winarto, dan Angga. Ketiga warga ini adalah yang pertama secara sukarela pindah pada September 2023 lalu.

Prosesi tepung tawar dipimpin Lembaga Adat Melayu dan dihadiri oleh Plh Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain; serta perwakilan FKPD Kota Batam.
Penyerahan rumah ini merupakan bagian dari upaya penanganan dampak sosial pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Purwiyanto, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BP Batam dan Plh. Kepala BP Batam, menyampaikan apresiasinya kepada warga yang mendukung pe­ngembangan proyek ini.

”Hari ini kami menyerahkan rumah bagi warga Rempang. Terima kasih kepada bapak dan ibu yang mendukung penuh pembangunan PSN Rempang Eco-City,” kata Purwiyanto.

Ia berharap, di tempat tinggal baru ini, rezeki masyarakat bertambah dan lebih baik. ”Rumah baru, harapan baru. Semoga kebahagiaan selalu menyertai bapak dan ibu,” ucapnya.

Purwiyanto juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu wilayah tidak hanya bergantung pada pemerintah. Ada empat elemen penting yang harus bersinergi untuk kesuksesan PSN Rempang Eco-City, yaitu masyarakat, pemerintah (BP Batam dan forkopimda), sektor perusahaan (MEG), dan investor asing.

”Jika keempat elemen ini bekerja sama, proyek ini pasti sukses. Kami berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat melalui investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan UMKM, tanpa mengorbankan masyarakat,” tuturnya.

Purwiyanto juga mengingatkan pihak MEG bahwa kesuksesan PSN Rempang Eco-City harus membawa manfaat maksimal bagi kesejahteraan warga Rempang, terutama dalam memberikan peluang karier bagi generasi muda setempat.

Rantau, salah satu warga yang berpindah, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya.

”Saya sangat bersyukur atas bantuan bapak-bapak. Terima kasih kepada Pak Rudi dan seluruh jajaran atas segala bantuan yang diberikan kepada kami,” ucap Ibu Rantau saat menerima kunci rumah secara simbolis.

Senada dengan itu, Camat Galang, Ute Rambe, juga mengapresiasi BP Batam. ”Tak ada wajah kecewa, hanya kebahagiaan terpancar dari warga. Mendapatkan rumah baru adalah anugerah luar biasa. Terima kasih, Pak, akhirnya ini terwujud. Kami berharap warga lainnya segera menyusul,” ujarnya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan sembako kepada warga yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banun. Proses pemindahan ke permukiman baru ini akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan warga.

Saat ini, BP Batam masih te­rus memfasilitasi pemindahan warga yang terdampak pem­bangunan Rempang Eco-Ci­ty, dengan total 202 kepala ke­luarga yang telah bergeser. (*)

batampos – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengimbau warga Batam untuk berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang tidak melalui prosedur resmi. Pasalnya, saat ini ada laporan terkait penempatan pekerja dari Batam ke beberapa negara tanpa izin yang jelas.

“Sudah ada beberapa kasus warga Batam yang bekerja di luar negeri melalui perusahaan penempatan yang tidak terdaftar secara resmi,” ujar Kepala Disnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti, Rabu (25/9).

Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu keluarga korban meminta bantuan ke Disnaker Batam karena anaknya tidak bisa pulang ke Batam karena ditahan di luar negeri. Setelah laporan itu diverifikasi dan diteruskan ke Kementerian Tenaga Kerja, akhirnya enam orang pekerja asal Batam itu bisa dipulangkan.

Baca Juga: Penerapan E-Ticketing di Pelabuhan Domestik Diperluas, BP Batam Terus Gencarkan Sosialisasi

“Awalnya laporan hanya satu orang, setelah dijemput ternyata ada enam orang dan semuanya berhasil dipulangkan,” ujarnya

Rudi mengingatkan warga agar tidak langsung berangkat kerja ke luar negeri berdasarkan informasi yang hanya berasal dari media sosial atau sumber tidak terpercaya. Disnaker mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memiliki jalinan kerja sama dengan berbagai negara untuk penempatan tenaga kerja secara legal.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk terlebih dahulu mengecek lowongan kerja ke Disnaker daerah Batam. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan informasi sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.

“Warga Batam harus berhati-hati dalam menerima informasi mengenai penempatan kerja ke luar negeri. Pastikan informasi tersebut sudah dikonfirmasi ke Disnaker atau instansi terkait untuk menghindari risiko penipuan dan perlindungan hukum yang lemah,” katanya.

Baca Juga: Soroti Kasus Penyalahgunaan Barang Bukti Sabu Oleh Personil Polresta Barelang, Ombudsman: Ini Memilukan

Disnaker juga menyebut bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memastikan setiap penempatan tenaga kerja ke luar negeri berjalan sesuai prosedur dan aman. Pemerintah secara berkala akan melakukan pengecekan dan investigasi terhadap laporan-laporan penempatan tenaga kerja ilegal.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Disnaker Batam Isra Wira Sanjaya mengatakan sesuai undang-undang Nomor 18 tahun 2017, setiap tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri harus memenuhi syarat dan terdaftar di instansi pemerintah dalam hal ini Disnaker Batam yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan. Baik yang akan bekerja, sedang bekerja atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di dalam dan di luar wilayah Indonesia.

“Syarat bekerja di luar negeri minimal berusia 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial serta memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan,” ungkap Wira.

Baca Juga: Kejahatan Jalanan Meningkat di Batam, Kapolresta Barelang Perintahkan Tindakan Tegas dan Terukur

Ia menambahkan, ada empat skema bekerja diluar negeri. Pertama, P3MI Jenis penempatan yang difasilitaai Perusahaan Penemoatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan terdaftar di sistim siap kerja yg di verifikasi petugas pengantar kerja disnaker. Lalu kedua secara mandiri di verifikasi dan terdata oleh BP2MI/P4MI. Ketiga UKPS yang diajukan oleh perusahan verifikasi dan terdata di PTKLN Kementerian Tenaga Kerja.

“Dan terakhir keempat itu ada namanya G to G (goverment to Goverment). Jenis penempatan yang oleh UU nomor 18 tahun 2017 hanya dapat dilaksanakan oleh BP2MI dalam pelaksanaan penempatannya,” terang Wira. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Batam menyampaikan bahwa Kapal Motor (KM) Kelud tidak akan beroperasi mulai 29 September hingga 20 Oktober 2024. Hal ini disebabkan kapal tersebut harus menjalani docking untuk perawatan dan pemeliharaan rutin.

“Selama tiga minggu itu, tidak ada pelayaran laut KM Kelud untuk penumpang dari dan ke Pelabuhan Batu Ampar. Hingga saat ini, kami belum menerima informasi terkait kapal pengganti,” ujar Kepala Cabang PT Pelni Batam, Muhammad Iqbal, Rabu (25/9).

Iqbal menjelaskan bahwa bulan September dipilih sebagai masa docking KM Kelud karena berada dalam periode low season atau masa sepi penumpang. Perawatan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), mengingat sebelumnya jadwal docking sempat tertunda karena kapal digunakan untuk mendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Medan.

“Kami belum tahu di galangan mana KM Kelud akan menjalani docking karena masih dalam proses lelang. Namun biasanya tidak jauh dari home base kapal, yaitu di Jakarta,” jelasnya.

Baca Juga: Respon terkait Harga Tiket Feri Turun Rp30 Ribu, Masyarakat Kecewa, Kok Bisa?!

Selama proses perawatan ini, Iqbal mengimbau para penumpang untuk memahami situasi dan merencanakan perjalanan menggunakan alternatif transportasi lain. Penangguhan operasional KM Kelud ini akan mempengaruhi beberapa rute pelayaran, termasuk Batam–Belawan Medan dan Batam–Tanjung Priok.

“Kami dari Manajemen PT Pelni menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Hingga saat ini, kami belum menerima informasi mengenai kapal pengganti,” ucap Iqbal.

Sementara itu, Agus, salah satu pengguna setia KM Kelud, berharap Pelni dapat menyediakan kapal pengganti selama KM Kelud menjalani perawatan. Menurutnya, KM Kelud menjadi pilihan utama masyarakat Batam karena harga tiket yang lebih terjangkau dibandingkan moda transportasi lain dan jadwal pelayaran yang rutin setiap pekan.

“Kalau bisa, setiap kali docking ada kapal pengganti seperti KM Dorolonda. Jadi, kami masih punya pilihan,” ujar Rizal.

Baca Juga: 5 Personel Masih Ditahan di Mapolda Kepri, Kabid Humas: Untuk Pengembangan Kasus

Hal senada diungkapkan oleh Edward, warga Bengkong. Ia mengaku terpaksa menunda perjalanannya ke Belawan karena tidak ada alternatif kapal lain. “Tunggu selesai dulu lah, katanya sampai 20 Oktober baru selesai. Harapannya ada kapal pengganti selama Kelud docking,” tuturnya.

Pelni Batam berjanji akan menyosialisasikan informasi terkait proses docking KM Kelud ini kepada calon penumpang dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelayanan tetap berjalan baik selama masa perawatan tersebut. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra