batampos – PT PLN Batam berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM, salah satunya melalui Srikandi PLN Batam dengan menyelenggarakan Program Srikandi Movement: Women Support Women yang mengangkat tema “Mendukung Pengembangan UMKM Binaan PT PLN Batam melalui Pelatihan Melukis dan Pelatihan Digital Marketing di Kampung Seni Batam”, Selasa (24/9).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PT PLN Batam dengan Kampung Seni Kota Batam sebagai salah satu desa binaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Batam. Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari ibu-ibu warga kampung tersebut diajak untuk menyalurkan kreativitas melalui praktik melukis secara langsung. Selain itu, juga dibedah berbagai aspek penting dalam digital marketing seperti personal branding, strategi pemasaran melalui optimasi mesin pencarian dan media sosial, serta tips pembuatan konten pemasaran yang efektif, sebagai upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di era digital.

Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Nagoya sekaligus Ketua Srikandi PLN Batam, Euis Hermawati, menuturkan bahwa program ini bukan hanya merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, melainkan juga wujud nyata dari dukungan sesama perempuan.

“Srikandi PLN Batam akan terus berkontribusi kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan serta menambah keterampilan masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak,” terang Euis.

Lebih lanjut, Euis mengungkapkan harapannya agar Kampung Seni Kota Batam semakin maju juga dikenal luas oleh publik dan Srikandi PLN Batam mampu menyokong pengembangan lebih banyak lagi desa binaan di Kota Batam.

“Semoga pelatihan yang telah diberikan berguna bagi ibu-ibu peserta sehingga produk UMKM yang dimiliki dapat dipasarkan dengan lebih baik menggunakan beragam alat pemasaran digital yang bisa dimanfaatkan. Hadirnya Srikandi PLN Batam diharapkan menjadikan ‘Women Support Women’ tidak hanya slogan semata,” tutup Euis.

Sejalan dengan itu, Ketua Kampung Seni Kota Batam, Acep Carno, mengapreasiasi dukungan PLN Batam terhadap peningkatan keterampilan masyarakat dalam berbagai aspek, dalam hal ini seni lukis dan pemasaran digital yang dapat memajukan perekonomian.

“Sebelumnya, PLN Batam telah banyak membantu Kampung Seni melalui berbagai kegiatan kolaborasi seperti pameran dan pelatihan, juga bantuan pembangunan sarana. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat berkelanjutan sehingga membawa manfaat lebih bagi ekonomi warga Kampung Seni. Saya juga berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan positif seperti ini ke depannya bisa tetap terjaga,” ujar Acep.

Sementara itu, salah satu peserta kegiatan pelatihan, Rini Nurisna, menyatakan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan untuk bisa memperluas wawasan ini.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mengkreasikan karya kami. Materi pemasaran digital yang disampaikan juga sangat menarik dan menambah pengetahuan kami, semoga bisa terus terlaksana. Terima kasih PLN Batam,” ungkap Rini. (*)

batampos – Aktivitas pencucian pasir ilegal diduga terjadi di Hutan Lindung Nongsa 1, Batam. Laporan dari NGO Akar Bhumi Indonesia mengungkapkan bahwa kegiatan ini mencemari area hutan mangrove dan pesisir Nongsa, serta berdampak buruk pada lingkungan dan mata pencaharian warga.

Founder Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, mengatakan pada 21 Juli 2024, timnya melakukan verifikasi terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pencucian pasir di HL Nongsa 1, yang terletak di Jalan Hang Lekiu, seberang TPU Nongsa. Tim menemukan alat-alat pencucian masih terpasang, meski tidak ada aktivitas atau pekerja di lokasi.

Hasil pemantauan udara menunjukkan limbah pasir dari kegiatan ini mencemari area hutan mangrove yang berbatasan langsung dengan lokasi pencucian.

Baca Juga: Polisi Janji Tindak Seluruh Tambang Pasir Ilegal di Batam

“Sebulan kemudian, pada 21 Agustus 2024, kami kembali melakukan verifikasi dan menemukan aktivitas pencucian pasir sedang berlangsung. Beberapa truk terlihat hilir-mudik mengangkut material pasir,” ujarnya, Rabu (25/9).

Aktivitas ini diduga menjadi penyebab sedimentasi di perairan sekitar jembatan Terminal Ferry Internasional Nongsa, yang berjarak sekitar 3,5 kilometer dari lokasi pencucian.

“Kami menduga pasir tersebut diambil dari sekitar Nongsa dan dicuci di lokasi ini. Menurut informasi dari masyarakat, pengambilan pasir dilakukan pada malam hari,” ucap Hendrik.

Ia juga menjelaskan bahwa hutan Nongsa merupakan daerah tangkapan air yang mengelilingi waduk. Kerusakan hutan ini akan berdampak pada ketersediaan air di Batam karena mengganggu aliran air ke waduk.

“Daerah itu masuk area hutan lindung. Rusaknya daerah tangkapan air di hutan lindung ini jelas akan berdampak pada ketersediaan air di Batam. Terlebih lagi aktifitas itu hanya berjarak setengah mil dari Dam di sana, ” tuturnya.

Yulindi, 42, Ketua Nelayan Kampung Tua Nongsa Pantai, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak pencucian pasir ilegal ini. Ia mengaku dampaknya sangat besar. Sungai mengalami pendangkalan, hutan bakau terancam mati, dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis.

“Sebelum ada pencucian pasir ini, nelayan bisa mendapat 4-5 kg udang sekali turun, tetapi dalam 1-2 bulan terakhir, mencari 1 kg saja sulit,” ujarnya.

Yulindi juga menambahkan bahwa air sungai dan laut di sekitar Nongsa telah berubah warna menjadi kecoklatan dan putih akibat sedimentasi. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata.

“Pantai Tanjung Bemban Nongsa dulu ramai dikunjungi, tetapi sekarang airnya berubah warna, sedimentasi sudah beberapa sentimeter, dan jumlah pengunjung menurun. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari pesisir dan laut. Ketika perairan rusak, jelas itu merugikan mereka,” tuturnya.

Aktivitas pencucian pasir ini, menurut warga, telah berlangsung lebih dari satu tahun. Meskipun warga dan nelayan telah berupaya menutup kegiatan tersebut secara paksa, aktivitas ini kembali berjalan beberapa bulan kemudian. Warga menduga adanya oknum yang membekingi kegiatan ilegal ini.

Akar Bhumi mengingatkan bahwa kegiatan pencucian pasir ini melanggar berbagai peraturan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Warga dan nelayan berharap aparat dan dinas terkait segera menghentikan kegiatan ini dan melakukan restorasi sungai yang terdampak sedimentasi. Mereka juga meminta agar para pelaku pencemaran lingkungan ini ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberantas pelaku ilegal fishing di Tanah Air kembali membuahkan hasil. Kali ini ada lima Kapal Ikan Asing (KIA) yang ketangkap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.

Lima kapal ini terdiri dari empat kapal berbendera Filipina dan satu kapal berbendera Malaysia. Kelima kapal ini ditangkap di dua wilayah yang berbeda yakni perairan Samudra Pasifik wilayah Sulawesi dan perairan selat Malaka.

Dalam siaran pers yang diterima Batam Pos, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM (Ipunk) menjelaskan, bahwa penangkapan lima KIA tersebut merupakan bukti pemerintah dalam hal ini KKP hadir menjaga kedaulatan NKRI dan menjaga sektor kelautan dan perikanan.

Baca Juga: KKP Tindak 100 Kapal Ikan Nelayan Lokal Karena Pelanggaran Wilayah Penangkapan

Untuk empat KIA asal Filipina ditangkap saat Kapal Pengawas (KP) Orca 06 sedang melakukan patroli di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indoensia (WPPNRI) 717.

“Empat kapal ini tertangkap basah sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi perizinan yang sah atau ilegal, ” ujar Ipunk.

Ipunk juga menjelaskan, satu set KIA tersebut berupa dua set jenis kapal lampu FB.LB.MV-02 dan FB.LB.MV-04 yang berukuran 23 GT, kemudian satu kapal FB.ST B 01 berukuran 75 GT dengan alat tangkap purse seine dan yang terakhir satu kapal FB.L-04 yang berukuran 85,93 GT berjenis kapal pengangkut ikan.

“Penangkapan satu kesatuan kapal operasi KIA Filipina yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini bukan merupakan pertama kali. Sebelumnya, pada Bulan Juni 2024, kami juga berhasil mengamankan dua kapal jenis yang sama. Namun kapal pengangkut ikannya sudah tidak ada di lokasi. Modusnya mereka keluar masuk perbatasan dan memasang rumpon di perbatasan,” ujarnya.

Terkait taksiran kerugian, lanjut Ipunk, pihaknya memastikan bahwa kerugian ekologi yang rusak akibat alat tangkap yang digunakan oleh KIA cukup besar, bahkan lebih besar dari kerugian ekonomi. Jika dievaluasi terhadap produktivitas keempat kapal tersebut selama satu tahun sebesar Rp374 miliar kerugian negara yang dialami.

“Kerusakan ekologi justru yang lebih besar karena mereka menggunakan alat tangkap ikan terlarang,” ujarnya.

Nakhoda KP Orca 06 Eko Priyono menambahkan, penangkapan empat KIA Filipina ini pada waktu yang bersamaan, Jumat (20/9/2024) sekitar pukul 23:00 WITA kemudian satu kapal pengamgkut FB.L-04 diamankan pada Sabtu, (21/9) pukul 00:20 WITA.

“Kami mengamankan tiga kapal terlebih dahulu yang sedang melakukan aktivitas. Kemudian selang beberapa lama kami berhasil mengamankan kapal pengangkut ikan yang stand by di lokasi lain. Total terdapat 33 orang ABK beserta nakhoda yang semua berasal dari Filipina,” ujarnya.

Untuk satu KIA asal Malaysia dibekuk oleh KP Orca 03 saat menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yaitu trawl di perairan Selat Malaka di WPPNRI-571.

Nakhoda KP Orca 03 Muhammad Ma’ruf menjelaskan, bersama kapal berukuran 18 GT bernama HJF 727 B, pihaknya juga mengamankan seorang Nahkoda dan tiga ABK asal Malaysia.

“Kami mendeteksi kapal yang teridentifikasi secara visual, merupakan kapal ikan yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap trawl. Kemudian kami mendekati kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Muhammad Ma’ruf menjelaskan kapal bermuatan 100 kilogram ikan campur tersebut, setelah diperiksa kapal adalah kapal ikan asing berbendera Malaysia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku.

“Barang bukti diamankan dan KAI JHF 727 B dikawal menuju Pangkalan Pengawasan SDKP Batam guna proses pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Berdasarkan data hingga 25 September 2024, KKP berhasil mengamankan 133 kapal pencuri ikan yang diantaranya 21 KIA dan 113 KII angka tersebut meningkat jika dibandingkan Semester I Tahun 2023 yang mencapai 75 kapal, 9 KIA dan 66 KII.

Sebelumya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan bahwa pihaknya terus berkomitmen dan tak pandang bulu untuk memerangi praktik penangkapan ikan secara ilegal dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang ada. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos– Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Pelabuhan se-wilayah Batam, Kepri tahun 2015 hingga 2021.

Dalam dugaan korupsi ini, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah melaksanakan kerja sama operasi dengan beberapa perusahaan untuk melaksanakan jasa pemanduan kapal dan jasa penundaan kapal di pelabuhan di wilayah Batam.

BACA JUGA: KSOP Batam Pastikan Kesiapan Armada Mudik Idul Adha, 1 Kapal Tambahan Disiagakan

Dalam pelaksanaannya, terdapat PNBP sebesar 5 persen atas pelaksanaan jasa pemanduan dan penundaan kapal tersebut. Namun diduga tidak disetorkan ke kas negara melalui Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam dan Kementerian Perhubungan.

Terdapat juga pembayaran PNBP sebesar 20 persen jasa pemanduan dan jasa penundaan kapal yang diterima oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, dalam perkara tersebut ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp 14 miliar.

Kepala Kejati Kepri Teguh Subroto mengatakan, pihaknya telah menerima dokumen hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Kantor Perwakilan BPKP Kepri dalam dugaan Korupsi tersebut.

“Hingga saat ini masih dalam proses pengumpulan alat bukti. Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi,” jelas Teguh, Selasa (24/9) kemarin.

Menurutnya, kerja sama antara BPKP dan Kejaksaan, dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel di sektor publik. Mempercepat kinerja Kejaksaan, dalam penanganan dan pemberantasan korupsi.

Teguh berharap, diterimanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini, menjadi momen penting dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi khususnya di Kepri.

“Selanjutnya, berdasarkan alat bukti, penyidik Kejati Kepri akan segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi ini,” tegasnya. (*)

Reporter: Yusnadi

batampos – Selasa, 24 September 2024, hari di mana lima Warga Negara Indonesia (WNI) dideportasi dari Malaysia dengan cerita hidup yang begitu pilu. Semua dari mereka adalah perempuan, terjebak dalam nasib getir di tanah asing.

Di antara mereka, terdapat seorang bayi yang baru berusia 1 bulan, sementara yang lainnya berjuang melawan kondisi kesehatan yang parah–satu mengalami gangguan mental, seorang lagi buta, dan ada pula yang lumpuh.

Proses deportasi ini berlangsung dari Pelabuhan Stulang Laut di Johor Bahru, Malaysia, dengan tujuan Pelabuhan Feri Internasional Batamcenter, Kota Batam. Mereka bertolak sekitar pukul 14.00 WIB dan tiba di Batam dua jam kemudian, pukul 16.00 WIB.

Setiap langkah mereka seakan mengisyaratkan kepulangan yang tak menyisakan harapan, yang ada hanya kesedihan mendalam. Salah seorang Aktivis HAM, Chrisanctus Paschalis Saturnus, atau akrab disapa Romo Paschal, angkat bicara soal nasib tragis para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini.

“Kita turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh para pekerja migran,” katanya penuh simpati.

Romo Paschal menekankan pentingnya investigasi mendalam terkait asal mula perjalanan mereka hingga akhirnya harus menghadapi proses deportasi ini.

“Momen ini sebenarnya bisa jadi pintu untuk menyelidiki lebih dalam. Dari mana mereka berasal, apa yang terjadi pada mereka? Siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kisah-kisah seperti ini?” ujar dia.

Dirinya menyerukan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), agar tidak hanya memastikan mereka kembali ke rumah dengan selamat, tetapi juga memberikan pengobatan dan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kondisi perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja migran, terutama terkait kesehatan fisik dan mental mereka.

Meski Undang-Undang di Indonesia menjamin perlindungan bagi pekerja migran yang mengikuti prosedur resmi, nasib PMI non-prosedural tampaknya tidak seberuntung itu. “Untuk konteks PMI non-prosedural, tidak ada jaminan,” katanya, mengungkap fakta pahit yang sering diabaikan.

Ketika ditanya tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus ini, ia menyebut bahwa pemerintah harus tetap bertanggung jawab terhadap warganya, baik PMI prosedural maupun non-prosedural.

Dia sarankan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus atau bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai.

Romo Paschal pun memberikan rekomendasi tegas untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. “Rendah hati, baca undang-undang, dan jalankan apa yang sudah ditetapkan dalam gugus tugas. Sebenarnya, kita sudah punya segalanya, tinggal hati kita saja, mau atau tidak menjalankannya,” katanya.

Nasib para pekerja migran yang terlantar di tanah asing, apalagi dengan kondisi yang sedemikian memprihatinkan, adalah cerminan dari masih adanya celah dalam sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia. Hati nurani dan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan takada lagi kisah tragis yang terulang di hari mendatang. (*)

batampos – Pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri nomor 2 HM Rudi – H Aunur Rafiq (Rudi-Rafiq) akan memulai kampanye perdana pada hari Sabtu (28/9) nanti. Lokasi kampanye yang akan diikuti sekitar 3 ribu sampai 5 ribu massa ini dipusatkan di posko pemenangan, Seipanas, Kota Batam.

Sekretaris Tim Pemenangan Rudi-Rafiq, M Kamaluddin, usai memimpin rapat, Selasa malam (24/9), menyebutkan, sengaja lokasi ini dipilih karena ruangan terbuka di samping posko itu lebih leluasa menampung massa.

“Kita juga ingin mengesankan bahwa posko ini hidup 24 jam untuk beraktivitas, termasuk untuk menerima aspirasi dari masyarakat luas dan simpatisan,” kata Sekretaris DPW Partai NasDem Kepri ini..

Kamal yang didampingi Jubir Tim Rudi-Rafiq, Candra Ibrahim, menjelaskan, dalam kampanye perdana itu, juga akan disampaikan kepada ribuan relawan, simpatisan, dan massa partai koalisi terkait aturan kampanye, baik itu berupa UU Pemilu maupun aturan turunannya, yakni PKPU.

“Sehingga nantinya ada jejak digital bahwa kami dari Tim 02 Rudi-Rafiq telah menyampaikan peraturan dan larangan kampanye sebagaimana diatur,” kata Ketua DPRD Batam itu.

Ketua Panitia Peluncuran Kampanye Perdana Rudi-Rafiq, Rustam Efendi menambahkan, kampanye perdana ini tidak melulu berisi pidato. Aneka musik hiburan dan kreasi dari relawan kecamatan se-Batam akan ikut ditampilkan.

Dalam pada itu, Jubir Tim Rudi-Rafiq, Candra Ibrahim menjelaskan, karena singkatnya waktu kampanye, hanya dua bulan, tidak semua titik di kabupaten/kota dapat didatangi oleh paslon 02 itu. Jadwal kampanye akan disusun sedemikian rupa memakai skala prioritas. (*)

Reporter: Galih Adi Saputro