batampos – Hujan deras, Selasa (24/9) pagi sebabkan sejumlah ruas jalan dan pemukiman di Batuaji dan Sagulung kembali terendam banjir. Banjir cukup parah dan nyaris melumpuhkan aktifitas jalan raya. Warga di pemukiman juga kewalahan sebab air masuk sampai ke dalam rumah.

Pantauan di lapangan, banjir paling parah terjadi di jalan Seibinti atau jalan menuju kawasan galangan kapal Seilekop, Sagulung. Ada dua titik lokasi banjir besar di sepanjang jalan tersebut yakni ruas jalan dekat kantor kelurahan Seibinti dan jalan depan keveling Seilekop atau depan kawasan Candi.

Banjir dengan ketinggian selutut orang dewasa sebabkan arus lalu lintas macet. Hanya kendaraan berat yang bisa lewat. Mobil pribadi dan sepeda motor tak bisa lewat karena ketinggian banjir tadi. Beberapa mobil dan sepeda motor yang nekad menerobos berakhir mogok.

Baca Juga: Hujan Lagi, Banjir Lagi

“Kalau hujan deras memang selalu banjir di dua tempat ini. Beginilah kondisinya. Air tak lancar ke drainase karena jalur keluar sudah tersumbat, ” ujar Anang, warga Kaveling Seilekop.

Meskipun banjir cukup parah namun tidak menghambat aktifitas pekerja galangan kapal sebab hujan dan banjir terjadi saat pekerja sudah masuk kerja. Warga yang lalu lalang dengan aktifitas hariannya yang terganggu. Kendaraan operasional perusahaan seperti trailer dan truk gandeng saja yang bisa melintas.

Selain itu banjir juga terjadi di sejumlah ruas jalan R Suprapto dan Brigjen Katamso, Tanjunguncang. Pantauan di lapangan lokasi banjir di jalan utama ini masih sama yakni titik-titik yang memang selama ini rawan banjir seperti; depan SPBU Tanjunguncang, SPBU Basecamp, depan Perumahan Puteri Tujuh, depan Perumahan Genta I dan depan kawasan SP Plaza.

Penyebab banjir umumnya sama yakni ruas jalan yang lebih rendah dari median jalan yang diperparah lagi dengan tersumbatnya jalur keluar air serta bermasalahnya drainase induk.

“Ya sama juga persoalannya. Drainase mampet, jalan lebih rendah dan tak ada jalur keluar air. Bukan saja banjir saat hujan tapi hujan reda juga akan digenangi air seharian ini. Ini masalah yang sama sebenarnya, ” ujar Heru, warga Tanjunguncang yang dijumpai di lokasi banjir di jalan Brigjen Katamso.

Selain jalan raya, pemukiman warga di Perumahan Taman Carina, Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji juga terendam banjir. Banjir masuk sampai ke dalam rumah dan sangat merepotkan warga. Berjibaku menyelematkan barang elektronik dan perabotan hingga membersihkan air jadi kegiatan utama mereka yang rumahnya terendam banjir tadi.

“Memang sering banjir akhir-akhir ini. Drainase susah banyak yang tersumbat. Mohon ini ditindaklanjuti pemerintah, ” ujar Rina, warga yang rumahnya terendam banjir. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Dua orang warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di jalan jalur lambat depan Anggrek Mas, Batam Center, berhasil diamankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam, Selasa (24/9). Kedua pelaku membuang material bangunan dari lori yang mereka gunakan, dan langsung digiring ke kantor DLH Batam untuk diproses lebih lanjut.

Sebelum dibawa, petugas DLH meminta kedua pelaku untuk membersihkan sampah yang mereka buang sebagai bentuk efek jera. Iswandi (38), sopir lori, mengakui perbuatannya.

“Baru kali ini kami buang di sini, Pak. Kami lihat ada material bangunan, jadi kami ikut buang,” ujar Riswandi.

Ia berdalih tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut dilarang untuk pembuangan sampah. Roffie, kernet lori, menyatakan bahwa meski banyak orang yang membuang sampah di lokasi tersebut, mereka yang tertangkap. “Banyak yang buang di sini, cuma kami yang ketangkap. Kami juga tak tahu kenapa ditangkap karena tak ada larangan buang sampah di sini,” jelasnya.

Keduanya mengaku sedang membuang sisa material bangunan dari pekerjaan di salah satu ruko di Mega Legenda.

“Biasanya bos kami buang di tempat lain, tapi kami inisiatif buang di sini karena melihat tempat itu sudah banyak sampah,” tambah Roffie.

Setibanya di kantor DLH, kedua pelaku menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jika kedapatan melanggar lagi, mereka siap menerima sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Batam.

“Kami hanya memberikan teguran dan meminta mereka menandatangani surat pernyataan. Jika tertangkap lagi, sanksi tegas sesuai Perda akan kami berlakukan,” ujar Eka Suryanto, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Batam.

Eka menjelaskan bahwa pembuangan sampah sembarangan merupakan masalah yang masih sering ditemui meski sudah ada Perda Batam Nomor 11 Tahun 2013. Pasal 64 ayat 1 huruf a dalam Perda tersebut melarang keras pembuangan sampah di tempat umum, dan Pasal 69 ayat 1 mengatur sanksi berupa denda hingga Rp2,5 juta bagi pelanggarnya.

“Razia seperti ini akan rutin dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesadaran lingkungan di Kota Batam,” tegas Eka. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Lima oknum anggota Polresta Barelang yang terlibat kasus narkoba masih dipisahkan dari tahanan lain di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam. Mereka masih menjalani penahanan di ruangan terpisah yang diawasi secara maksimal oleh petugas demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Karutan Kelas II A Batam Teguh Fajar Wibowo menjelaskan, selain sesuai dengan protap awal masuknya tahanan, pemisahan ini juga untuk keamanan kelima oknum tersebut. Mengingat sebagian besar tahanan Rutan Batam adalah mereka yang tersandung kasus narkoba dan oknum polisi tadi anggota Satres Narkoba tentu akan terjadi gesekan jika langsung dibaurkan. Ini perlu dihindari untuk keamanan dan kenyamanan seluruh masyarakat yang ada di dalam Rutan Batam.

“Sudah kewajiban kami untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Biasanya memang tahanan yang berisiko akan kita pisahkan, ” ujar Fajar.

Baca Juga: Candu Uang Narkoba

Pemisahan ini bukan perlakukan istimewa namun atas pertimbangan risiko yang akan terjadi. Tahanan yang terdeteksi berisiko terjadinya gesekan tentu harus dipisahkan hingga keadaan benar-benar dianggap baik atau normal.

“Biasanya pemisahan tahanan baru ini makan waktu dua minggu. Tapi kita lihat situasinya. Kita juga terus beri pemahaman kepada seluruh warga binaan yang ada untuk tidak menyimpan dendam atau semacamnya di dalam sini. Semua harus mendapatkan hak yang sama di dalam sini, ” ujar Fajar.

Lima oknum anggota polisi ini diantar ke Rutan Batam sejak Sabtu (21/8) siang lalu oleh jajaran Polda Kepri. Di Rutan Batam mereka berstatus sebagai tahanan Polda Kepri. Mereka dalam kondisi sehat hingga saat ini.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Barelang diperiksa dan ditahan Propam Polda Kepri. Para personel ini diduga bermain dengan bandar sabu di Kampung Aceh, Mukakuning berinisial As.

Informasi yang didapatkan, personel yang diperiksa tersebut berjumlah 10 orang, termasuk Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Satria Nanda.

Kasus ini bermula saat Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap As dengan barang bukti 1 kilogram sabu. Dari pemeriksaan, As mengaku barang bukti itu didapatkan atau dibeli dari personel Satres Narkoba Polresta Barelang dengan nilai ratusan juta rupiah.

Oleh pengakuan As tersebut, Propam Polda Kepri memeriksa salah seorang anggota yang menjual sabu itu. Dan anggota tersebut mengaku perbuatannya atas perintah atasannya atau Kasat Narkoba. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Menanggapi fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram di Batam, Ombudsman RI perwakilan Kepri, melalui Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, melakukan pemantauan ke beberapa agen dan pangkalan, beberapa waktu lalu.

Masyarakat mengeluhkan adanya kelangkaan LPG 3 kilogram di pangkalan resmi. Sedangkan Ombudsman temukan toko-toko klontong menjualnya pada kisaran harga Rp25 ribu sampai Rp55 ribu. Padahal, menurut Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, besarannya yakni Rp21 ribu.

Dua tim dikerahkan Ombudsman Kepri untuk turun melakukan pemantauan di Kecamatan Batam Kota dan Bengkong. Masing-masing melakukan pemantauan terhadap lima sampel pangkalan yang berada di daerah tersebut.

“Jadi kami telah lakukan pemantauan di Sosial Media, daerah mana yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait kelangkaan LPG 3 kilogram ini. Ternyata di Batam Kota dan Bengkong,” kata Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, Selasa (24/9).

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Ombudsman Kepri menemukan adanya keterlambatan serta pengurangan pengiriman tabung gas melon ke pangkalan.

“Di daerah Bengkong kami memang temukan adanya keterlambatan dan pengurangan pengiriman LPG 3 kilogram ke pangkalan dari salah satu agen,” ujarnya.

Selain itu, ia mendapati pangkalan yang tidak melakukan pencatatan penjualan, tidak memiliki timbangan, dan tidak melakukan penimbangan saat barang dikirim oleh agen. Bahkan tidak memiliki plang, padahal pangkalan tersebut merupakan pangkalan resmi.

“Kami juga temukan adanya penambahan biaya jasa antar sekitar seribu hingga Rp5 ribu per tabung. Tabung yang beirisi 7 hingga 7,5 kilogram. Serta kami temukan jarak antar pangkalan yang sangat berdekatan,” kata dia.

Lalu, temuan lain yang Ombudsman Kepri dapatkan ialah adanya pangkalan di SPBU yang menjual LPG 3 kilogram melebihi HET yakni sebesar Rp35 ribu tanpa harus menggunakan KTP.

Usai pemantauan dilakukan, Ombudsman Kepri meminta keterangan langsung kepada Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bagus Handoko selaku Sales Area Manager, beserta jajaran.

Kepada Ombudsman Kepri, pihak Pertamina menyampaikan kondisi terkait ketersediaan gas melon saat ini yang sudah berangsur normal. Pertamina bekerja sama dengan Disperindag Batam, telah melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memulihkan kelangkaan.

Rupanya, Pertamina yang juga turut melakukan pengawasan ke agen dan pangkalan juga menemukan adanya dugaan mismanagement pendistribusian oleh agen. Namun, saat ini masih mendalami permasalahan apa yang terjadi.

Dugaan lainnya yakni adanya afiliasi antara pangkalan dan pengecer. Padahal, khusus di Batam, pangkalan dilarang menjual LPG 3 kilogram kepada pedagang pengecer dipinggir jalan.

“Jadi sejalan dengan temuan Ombudsman, Pertamina sampaikan juga ada dugaan mismanagement pendistribusian yang menimbulkan efek domino kelangkaan di pangkalan sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat,” ujar Lagat.

“Disampaikan bahwa Pertamina akan turun langsung ke SPBE, agen maupun pangkalan dengan mengecek ketersediaan timbangan, bagaimana kondisi timbangan serta melakukan penimbangan sampel tabung secara acak,” tambah Lagat.

Ombudsman Kepri juga telah menyurati Pertamina Patra Niaga Wilayah Kepri. Di dalamnya disampaikan temuan selama pemantauan di lapangan serta saran tindakan korektif yang dapat dilakukan.

Saran tersebut yakni agar Pertamina memastikan penyaluran gas melon dari agen ke pangkalan dilakukan rutin sesuai jadwal yang ditentukan dan dengan jumlah tabung yang sesuai kebutuhan konsumen di pangkalan. Lalu, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap agen yang melanggar perjanjian kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian, meminta Pertamina untuk dapat melakukan kontrol kualitas terhadap kuantitas LPG yang diedarkan kepada masyarakat serta menertibkan pangkalan yang belum atau tidak memasang plang. (*)

Reporter: Arjuna