batampos – Kusta termasuk penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease (NTDs). Meski di Indonesia kasusnya terbatas di beberapa daerah, tetap perlu mendapatkan perhatian.

Menurut data Kementerian Kesehatan pada 2023, ada 11 provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta. Sebab, ada lebih dari satu kasus dari 10.000 orang. Sebelas provinsi itu antara lain Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Maluku. Selain itu, ada Papua Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut kusta sebagai masalah global yang tidak kunjung bisa teratasi. ”Indonesia jadi salah satu negara yang ”menyimpan” permasalahan klasik ini,” ujarnya, Senin (16/9). Dicky menyatakan bahwa permasalahan kusta bahkan dialami Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Dia juga menyebut kusta sebagai penyakit yang terabaikan. Meski sudah berganti menteri kesehatan, masalah tersebut tidak kunjung bisa terselesaikan. ”Kalau ada negara yang masih punya masalah ini, ya itu negara yang terbelakang,” ungkap Dicky.

Program eliminasi yang dipimpin badan kesehatan dunia (WHO) ternyata tidak membuat penyakit itu me-nyingkir. Malah menjadi ende-mik di beberapa negara. Setiap tahun setidaknya ada 200.000 kasus baru. Indonesia menjadi peringkat ketiga penyum-bang kasus terbanyak setelah India dan Brasil.

Dicky menyebut bakteri Mycobacterium leprae yang menyebabkan kusta punya karakter unik. Sebab, masa inkubasinya panjang. Yakni, 6 bulan hingga 20 tahun. Pertumbuhannya pun lambat. ”Ini yang membuat diagnosis dini menjadi sulit,” ungkapnya.

Dokter RSUP Sitanala Tange-rang dr Prima Kartika Esti SpDVE menjelaskan, upaya pengendalian kusta sudah dilakukan. Misalnya, melalui skrining hingga pencegahan disabilitas.

”Kusta dapat diobati. Semakin dini akan me-ngurangi potensi kecacatan dan mengurangi penularan,” ungkapnya. (*)

batampos – Pemeriksaan saksi-saksi oleh Pansus Hak Angket Haji DPR tidak hanya dilakukan di Jakarta. Tim Pansus Haji juga terbang ke Arab Saudi untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Selama hampir sepekan di Saudi, semakin banyak kejanggalan pengelolaan haji yang mereka kantongi.

Salah satu anggota Pansus Haji DPR yang ikut terbang ke Saudi adalah Marwan Ja’far. Politisi PKB itu menyimpulkan selama melakukan pemeriksaan di Saudi, mereka menemukan banyak masalah serta penyimbangan. Kesimpulan penting yang mereka peroleh adalah, tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu diberikan Saudi secara gelondongan.

Seperti diketahui masalah pokok sampai dibentuk Pansus Haji adalah pembagian tambahan kuota haji. Seperti diketahui Kementerian Agama (Kemenag) membagi tambahan kuota haji itu 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus atau 50 persen berbanding 50 persen.

Pembagian tersebut menyalahi UU tentang Penye-lenggaraan Haji dan Umrah. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa haji reguler mendapatkan kuota 92 persen. Sedangkan haji khusus hanya mendaptakan 8 persen.

”Ketika ada penambahan kuota 20 ribu jemaah, Amirul Hajj Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menye-diakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya,” kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/9). Dalam pemberian tambahan kuota tersebut, pemerintah Saudi tidak pernah menetapkan komposisi atau pembagiannya.

Dengan kata lain, Saudi memberikan tambahan kuota haji itu secara gelondongan. Pembagian secara teknis diberikan kepada Indonesia. Setelah itu dituangkan dalam draf MoU yang dibuat oleh Kemenag. Selanjutnya oleh Suadi dimasukkan atau diinput dalam sistem e-hajj.

Marwan menegaskan inisiasi pembagian tambahan kuota haji 2024 berasal dari Kemenag.

”Jadi tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Haji (Hilman Latief) yang me-ngatakan keputusan membagi (tambahan kuota) 50:50 persen karena didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar,” jelas dia.

Tim Pansus Haji DPR berada di Arab Saudi pada 11-15 September lalu. Selama di sana, mereka memeriksa saksi dari berbagai unsur. Di antaranya adalah Konjen RI di Jeddah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, perwakilan Masyair, dan sejumlah pihak lainnya.

Setelah menggelar pemeriksaan secara marathon, mereka menemukan banyak masalah di sektor katering, akomodasi, dan lainnya. Untuk sektor katering misalnya, ternyata banyak perusahaan yang memenangkan tidak menyajikan menu nusantara. sehingga jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusuk.

Menurut Marwan kondisi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama atau naskah tender. Selain itu banyak katering yang mengirimkan makanan cepat saji.

Selain itu juga perusahaan katering yang menjadi mitra Kemenag sangat tertutup serta dapurnya tidak terstandar. ”Patut diduga ada pat gullipat, ini menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah,” katanya.

Masalah lainnya adalah pada pemondokan atau layanan akomodasi. Dia mengatakan banyak pemenang tender hotel yang tidak menjalankan kontrak penyediaan hotel secara sendiri. Tetapi justru disubkontrakkan ke lembaga lain. Bahkan oleh lembaga lain itu, disubkontrakkan kembali ke lembaga lainnya. Jadi subkontraknya sampai tiga level. Marwan menengarai kondisi ini membuat sejumlah hotel tempat jemaah menginap lokasinya cukup jauh dari Masjidilharam.

Dari Kemenag belum ada komentar terkait temuan tim Pansus Haji DPR selama melakukan pemeriksaan saksi di Saudi itu. Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie tidak bisa berkomentar banyak saat dimintai konfirmasi. ”Coba hubungi Cak Nanto, beliau yang mendampingi (Menag Yaqut Cholil Qoumas) di Saudi,” kata Anna, tadi malam.

Seperti diketahui beberapa hari terakhir Menag Yaqut melakukan kunjungan ke Saudi. Di antaranya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Cak Nanto belum berkomentar ketika ditanya mengenai temuan tim Pansus Haji DPR.

Di lain pihak, Juru Bicara Kemenag Sunanto mengatakan pertemuan Menag Yaqut serta Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah di Jeddah membahas sejumlah hal. Di antaranya adalah pembahasan tahapan persiapan awal penyelenggaraan haji 2025.

”Dalam pertemuan ini juga dibahas upaya menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia dan melayani mereka dengan standar kualitas layanan terbaik,” kata Nanto.

Pada pertemuan itu Menteri Tawfiq menyampaikan pemerintah Arab Saudi akan terus berbenah. Kemudian membangun sejumlah fasilitas tambahan. Sehingga dapat membuat jemaah haji maupun umrah semakin nyaman. Namun pihak Arab Saudi belum bisa memberikan penjelasan lebih detail, terkait fasilitas tambahan itu apa saja.
Untuk diketahui persiapan haji 2025 sejatinya sudah dimulai sejak 18 Juni lalu. (*)

batampos – Sebulan jelang pelantikan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto masih mematangkan susunan kabinet. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, meski pembahasan sudah berlangsung dan berbagai wacana muncul, belum ada yang bersifat final.

Dia menegaskan, keputusan final tetap ada pada Prabowo. ”Karena itu hak prerogatif presiden terpilih,” ujarnya seusai rapat dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono di Plataran Senayan, Jakarta, kemarin.

Sepengetahuan Dasco, Prabowo masih dalam proses finalisasi terkait desain kabinet. ”Beliau pada saat ini sedang berkonsentrasi menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, serta kriteria yang akan mengisi kabinet,” imbuhnya.

Soal nama-nama ”utusan” dari Gerindra, Dasco memastikan sudah ada. Tapi, dirinya belum bisa menyampaikan ke publik. Apalagi sifatnya belum final.

Sebelumnya, Gerindra dikabarkan akan menyodorkan nama-nama menteri yang berasal dari alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Mereka di antaranya Sugiono, Prasetyo Hadi, Sudaryono, Simon Mantiri, Danang Wicaksana Sulistya, hingga Endipat Wijaya.
Saat dikonfirmasi, Dasco menjawab diplomatis. ”Itu dinamis masih dalam penggodokan,” kata dia.

Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio menyebut rencana pertemuan Prabowo dan Megawati akan menjadi pertemuan luar bia-sa jika benar terjadi. Apalagi pertemuan tersebut mempertemukan Prabowo sebagai pemenang pilpres dan Megawati sebagai ketua umum partai pemenang Pileg 2024.

”Kolaborasi keduanya diperlukan,” ujarnya.

Namun, pria yang akrab disapa Hensat menilai pertemuan itu belum tentu menjadi sinyal bahwa PDI Perjuangan akan bergabung ke pemerintahan. Sebab, situasi seperti itu sudah pernah terjadi saat masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

”Walau saat itu PDI Perjuangan berseberangan dengan Demokrat, tapi keduanya tetap mengerti dan PDI Perjuangan memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah,” ungkap Hensat. (*)

batampos – Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, dijadwalkan berlangsung pada bulan November menjelang akhir tahun ini.

Baik itu pemilihan umum maupun kepala daerah, sebelum keduanya berlangsung pasti akan dibentuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Rekrutmen calon panitia Pilkada tahun 2024 telah dibuka hari ini, Selasa (17/9).

Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, berikut adalah beberapa dokumen persyaratan untuk mendaftar sebagai calon PPS Pilkada tahun 2024, dikutip dari kpu.go.d.

• Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS

• Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)

• Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat, atau ijazah terakhir

• Surat pernyataan

• Surat keterangan dari Parpol yang bersangkutan bagi calon yang setidaknya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik

• Surat keterangan sehat yang mencakup tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol dari puskesmas, klinik, maupun rumah sakit terdekat

• Daftar riwayat hidup

• Pas foto berwarna 4×6 sebanyak 1 lembar

Untuk formulir surat yang tercantum dalam lampiran surat edaran pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum setiap daerah yang bisa diunduh dalam laman resminya.

Pendaftaran calon PPS Pilkada tahun 2024 ini akan berlangsung selama satu minggu, yaitu dari tanggal 17-28 September. Pastikan kamu memenuhi semua dokumen persyaratan sebelum mendaftar. (*)

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen memperkuat ketangguhan sektor jasa keuangan guna menjaga stabilitas di tengah meningkatnya risiko fraud serta ancaman finansial global.

Sejumlah langkah strategis telah diambil, termasuk penguatan regulasi Anti-Fraud, peningkatan tata kelola yang baik, serta penggunaan teknologi pengawasan berbasis Supervisory Technology dan Artificial Intelligence (AI).

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menyebutkan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan fraud yang semakin kompleks, khususnya di industri jasa keuangan.

“Untuk menghadapi ancaman fraud, OJK tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan industri jasa keuangan, aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat krusial,” ujarnya, Senin (16/9).

Dengan kerja sama yang erat, semua pihak dapat lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, serta merespons tindakan fraud.

OJK juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi penting guna memperkuat langkah pencegahan dan penindakan fraud di sektor jasa keuangan.

Beberapa di antaranya adalah Peraturan OJK (POJK) No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi.

Selain itu, ada juga POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum, serta POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM).

“OJK akan terus mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut dan melakukan evaluasi secara berkala, sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan global,” katanya.

Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) dalam upaya global melawan kejahatan keuangan.

“Dengan adanya pendekatan komprehensif ini, kami optimis ketahanan sektor jasa keuangan Indonesia akan semakin solid di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana