batampos – Ketua DPD REI Batam, Robinson Tan menilai pembangunan properti kalangan menengah atas sudah mulai menggeliat di Kota Batam. Hal ini menjadikan potensi penjualan kepada pihak Warga Negara Asing (WNA) naik.

“Menurut informasi yang ada penjualannya meningkat. Untuk rincian jumlah persentasenya kami belum memiliki data yang akurat,” kata Robinson, Senin (30/9).

Ia mengambil contoh salah satu properti yang saat ini tengah dibangun yaitu Opus Bay di Marina, Sekupang, yang rata-rata hampir 80 persen dimiliki oleh WNA.

Baca Juga: Penurunan Tiket Feri Batam-Singapura Diharapkan Tarik Lebih Banyak Penumpang

Robinson menyebut untuk data tidak tercatat secara rinci dikarenakan cash bertahap dalam pembelian properti oleh WNA yang sulit termonitor, karena mayoritas dari mereka melakukan cash keras.

“Ada masing-masing developer yang tidak terbuka datanya tapi kami terus berupaya untuk mendata pertumbuhan properti secara keseluruhan,” ujarnya.

Lokasi yang paling diminati oleh para investor asing ini antara lain Nongsa, Sekupang, dan Bengkong.

“Kawasan seperti Nuvasa, Opus Bay, dan Pantai Indah Mutiara Golden Prawn menjadi pilihan utama para pembeli WNA,” tambahnya.

Baca Juga: Ratusan Relawan Tanam Pohon di TWA Muka Kuning untuk World Cleanup Day 2024

Menurutnya Kota Batam, yang terletak strategis dekat dengan Singapura dan Malaysia, menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing untuk memiliki properti sebagai ‘rumah kedua’.

Dengan dukungan dari regulasi yang jelas, REI Batam berkomitmen untuk memaksimalkan potensi pasar ini. Peningkatan minat WNA dalam berinvestasi di Batam tidak hanya memberikan dorongan ekonomi lokal tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor properti di kota Batam

“Responnya sangat bagus dan ini merupakan peluang besar untuk pasar properti Batam,” tutupnya.(*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Kecanduan judi online terus menghancurkan kehidupan banyak orang di Indonesia. Permainan yang awalnya dianggap hiburan, ternyata membuat sulit lepas dari jerat finansial dan emosional yang ditimbulkan.

Roy (31), nama samaran, adalah seorang pria di Batam yang terjerat dalam lingkaran kecanduan judi online, sebuah fenomena yang kini semakin marak di Indonesia.

“Judi ini permainan orang kaya. Dan bodohnya, kita orang papa ini masuk ke dalamnya,” kata dia, Senin (30/9).

Pada awalnya, dia hanya sesekali mencoba judi daring sebagai hiburan. Namun lambat laun, godaan untuk menang besar dan cepat membawanya semakin dalam ke dunia tersebut. Iming-iming kemenangan yang menggiurkan membuatnya terhanyut hingga tanpa sadar ia menghabiskan sebagian besar penghasilannya.

“Saya tidak sadar betapa besar uang yang hilang hingga semuanya terlambat,” katanya.

Baca Juga: 1 Pelaku Pecah Kaca Buron, Polisi Terbitkan DPO

Uang hasil kerja keras yang seharusnya untuk kebutuhan hidup, habis tanpa tersisa. Tabungan terkeruk. Setiap kekalahan membuat Roy semakin terdorong untuk bermain lebih banyak, berharap keberuntungan akan berpihak padanya.

Akan tetapi, kenyataan justru sebaliknya. Ia semakin terpuruk secara finansial dan emosional. Sugesti yang terus menghantuinya membuatnya sulit keluar dari jebakan itu.

Meski sudah berulang kali berusaha berhenti, Roy mengakui sulitnya lepas dari candu judi. Lingkungan yang tak mendukung dan lemahnya regulasi dari pemerintah membuat usahanya semakin berat.

“Sepertinya judi online itu ada di mana-mana, dan mudah sekali diakses,” ujarnya.

Roy, seperti banyak korban lainnya, merasakan dampak langsung dari longgarnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas judi online. Meski berbagai seruan agar pemerintah lebih tegas dalam memberantas judi online telah disuarakan, tindakan nyata di lapangan masih dirasakan kurang efektif.

Baca Juga: Pangkalan Resmi Banyak Kosong, Warga Cari Gas 3 Kg Lewat Medsos

Pemerintah dianggap belum memberikan regulasi yang cukup kuat untuk membatasi akses dan menghapus praktik perjudian daring ini. Mirisnya, banyak spekulasi mengenai ‘orang kuat’ di Indonesia yang mengontrol praktik haram itu tanpa tersentuh hukum.

Situasi semakin pelik ketika Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Benny Rhamdani, sempat mengungkap adanya tokoh berinisial T yang diduga terlibat dalam mengontrol jaringan besar bisnis judi online di Indonesia.

Pernyataan tersebut memancing perhatian publik, mengungkap adanya keterlibatan pemain-pemain besar di balik bisnis ilegal ini. Meski kemudian Benny meminta maaf atas pernyataannya, spekulasi tentang keterlibatan jaringan kuat dalam industri ini semakin menyebar.

Sementara itu, aparat kepolisian di Batam dan beberapa wilayah lain terus melakukan penangkapan terhadap para pelaku judi online. Beberapa jaringan judi kelas teri telah digerebek, tapi bos besarnya tak pernah terungkap.

Namun, di balik operasi-operasi tersebut, masih banyak platform yang tetap beroperasi bebas, seakan-akan tak terpengaruh oleh hukum. Roy sendiri menyaksikan bagaimana judi online masih begitu mudah diakses.

Roy kini tengah berjuang untuk benar-benar lepas dari cengkeraman judi online yang telah merusak kehidupannya. Meski demikian, ia berharap pemerintah dan aparat lebih serius dalam memberantas judi online, bukan hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga dengan membatasi akses dan menghancurkan akar dari bisnis haram ini.

“Kami (korban) hanya bisa berharap agar ada perubahan nyata, agar generasi berikutnya tidak terjerat seperti kami,” ujar dia.

Baca Juga: Yanthi Gelapkan Uang BPJS Karyawan Perusahaan di Batam, Jumlahnya hingga Rp 1,5 Miliar

Psikolog di RS Bhayangkara Batam, Aribowo Abdurrahman mengungkapkan, sugesti judi online sama dengan permainan judi pada umumnya. Ada sugesti yang melekat, katakanlah semacam pemikat.

“Permainan dengan imbalan uang ini memang sangat besar pengaruhnya,” kata dia.

Kasus-kasus judi online ini sudah memakan banyak korban. Terbelenggu jerat hutang, harta benda yang terjual, hancurnya rumah tangga, bahkan berakhir pada memutus nyawa.

Sebut saja di Batam, menjadi salah satu daerah dengan impak besar akibat judi. Aribowo mengamininya. Bahkan beberapa orang pasien yang dia tangani mengeluhkan hal serupa.

Bagi yang sudah berumah tangga, ancaman besar semakin mendekat. Tak sedikit orang yang bercerai akibat judi, belum lagi bicara KDRT akibat kasus ini.

Pada 2021, tercatat sebanyak 1.917 kasus perceraian di Batam, naik dari 1.724 kasus pada 2020. Angka ini jauh melebihi rata-rata nasional, yang berada di kisaran 600 kasus per tahun. Bahkan, diperkirakan pada 2024, angka perceraian di Batam akan mencapai 2.100 kasus.

“Ada (pasien yang ketagihan judi online) yang datang ke saya. Ini sangat miris sekali. Maka dari itu, bagi siapa saja yang sulit lepas dari jeratan ini, bisa langsung konsultasi ke kita. Kita bantu menyelesaikannya secara psikologi,” ujar Aribowo.

Masa depan generasi muda dan kesejahteraan keluarga harus menjadi prioritas. Tanpa upaya nyata dari pemerintah dan kesadaran masyarakat, lingkaran setan judi online akan terus menghancurkan kehidupan banyak orang, seperti yang dialami Roy dan para korban lainnya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya proses maupun putusan banding yang dijalani mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol SN.

Diketahui, Kompol SN dijatuhi sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari Polri atas kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu.

“Yang tahu prosesnya itu Polda Kepri. Banding dari KKEP ke Kapolda, bukan ke Mabes,” ujarnya, Senin (30/9).

Ia menjelaskan untuk proses banding anggota seharusnya berlangsung di Mapolda Kepri. Hal ini sesuai pasal 69-82 pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Untuk banding di Polda. Kapolri mendelegasikan ke Kapolda,” katanya.

Keterangan Kompolnas ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Ia mengatakan Kompol SN Polri saat ini masih menjalani sidang banding di Mabes Polri.

“Proses banding di Mabes Polri masih berlangsung. Belum ada keputusan,” ujarnya.

Disinggung aturan dan lamanya proses banding ini, Pandra enggan berkomentar. Kita ikuti saja proses yang tengah berjalan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah personel Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Barelang diperiksa dan ditahan Propam Polda Kepri. Para personel ini diduga bermain dengan bandar sabu di Kampung Aceh, Mukakuning berinisial As.

Kasus ini bermula saat Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap As dengan barang bukti 1 kilogram sabu. Dari pemeriksaan, As mengaku barang bukti itu didapatkan atau dibeli dari personel Satres Narkoba Polresta Barelang dengan nilai ratusan juta rupiah.

Oleh pengakuan As tersebut, Propam Polda Kepri memeriksa salah seorang anggota yang menjual sabu itu. Dan anggota tersebut mengaku perbuatannya atas perintah atasannya atau Kasat Narkoba. (*)

Reporter: TIM BATAM POS

batampos – BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap delapan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City asal Sembulang Camping, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Blongkeng, dan Pasir Merah pada Senin (30/9/2024).

Jumlah tersebut menambah total warga Rempang yang telah bergeser ke hunian sementara menjadi 210 KK.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan bahwa keputusan warga untuk bergeser merupakan bentuk dukungan terhadap realisasi proyek Rempang Eco-City.

Dengan harapan, pengembangan Kawasan Rempang sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat tempatan.

“Pada prinsipnya, BP Batam akan terus berupaya maksimal agar proyek ini bisa berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat,” ujar Tuty, panggilan akrabnya.

Tuty menegaskan bahwa BP Batam menjamin hak warga yang telah bergeser ke hunian sementara, dimana pihaknya akan memberikan biaya santunan sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta untuk tiap KK dan santunan biaya hidup senilai Rp 1,2 juta per jiwa.

“Berdasarkan jaminan hak bagi masyarakat yang bersedia untuk bergeser, masyarakat tidak perlu khawatir karena hak-hak masyarakat pasti akan kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Tuty.

“Komitmen BP Batam untuk terus mengawal PSN ini hingga terealisasi dengan terus mengedepankan hak-hak masyarakat, oleh karena itu kami mohon dukungan dari seluruh elemen terkait” pungkasnya. (*)