Saifullah Yusuf alias Gus Ipul resmi dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/9). (tangkapan layar YouTube Setpres)
batampos– Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait dirinya melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos), meski masa kerjanya terhitung tinggal satu bulan.
Jokowi mengaku mempunyai pertimbangan khusus.
Ia menekankan, keputusan seorang menteri sosial amat penting jika tidak dijabat menteri definitif. Karena itu, Jokowi menunjuk Gus Ipul untuk menjabat Mensos definitif.
“Ya skala pekerjaan, skala pekerjaan di Kementerian Sosial ini besar sekali dan menyangkut masyarakat yang ada di bawah. Kalau tidak dipegang khusus oleh definitif akan beda keputusannya utamanya,” kata Jokowi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9).
Jokowi meyakini, Gus Ipul bukan orang sembarangan. Selain dikenal sebagai Sekjen PBNU, dia juga menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan.
“Gus Saifullah Yusuf sudah memiliki pengalaman, kan pernah menjadi menteri. Saya kira memudahkan meskipun tinggal hanya 1,5 bulan tapi itu penting,” pungkas Jokowi.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebagai Menteri Sosial (Mensos) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (11/9) kemarin. Gus Ipul menggantikan posisi Tri Rismaharini yang memilih mundur untuk menjadi calon gubernur (cagub) pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024. (*)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu sore (11/9/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji, dan membahas Finalisasi Penyesuaian RKA BP Batam TA 2025 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; seluruh Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II.
Pada kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI mengetuk palu alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI.” Tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji dalam pembacaan kesimpulan.
“Semoga anggaran yang telah ditetapkan dapat disinkronisasi dengan visi misi pembangunan pemerintahan ke depan dan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.” Pungkasnya kepada seluruh Pimpinan Badan yang hadir.
Usai pemaparan dari Kepala BSN dan Ketua KPPU, Kepala BP Batam Muhammad Rudi memaparkan secara singkat desain Pagu Belanja BP Batam Tahun 2025 dan Rencana Kerja yang akan dilakukan.
Ia mengapresiasi Komisi VI DPR RI atas segala dukungannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak Tahun 2019 saat dirinya mulai memimpin Batam.
Adapun, prosentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27%; Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0,44 %; dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar 0,29%.
Pagu Belanja tersebut, dialokasikan untuk dua program, yaitu:
A. Program Dukungan Manajemen 45,49 %;
B. Program Pengembangan Kawasan Strategis 54,51 %.
Muhammad Rudi menjabarkan dalam Program yang pertama yaitu Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional, seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan.
Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam Program yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perijinan bagi investor, logistik serta Program Prioritas berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.
Dalam Program Pengembangan Kawasan Strategis, juga terdapat pengembangan beberapa layanan seperti layanan Kepelabuhanan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Sakit dan lainnya.
Serta, tak kalah penting yakni pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yaitu Pembangunan Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman.
“Salah satu fokus besar kita adalah membuat Batam-Rempang-Galang menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing.” Ujar Muhammad Rudi.
Muhammad Rudi juga mengatakan tema Pembangunan KPBPB Batam Tahun 2025 adalah Percepatan Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur.
Hal tersebut sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Program BP Batam turut mendukung Prioritas Nasional Lima (PN 5) yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. (*)
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu sore (11/9/2024). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji, dan membahas Finalisasi Penyesuaian RKA BP Batam TA 2025 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; seluruh Anggota Bidang dan sejumlah pejabat eselon II.
Pada kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI mengetuk palu alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI.” Tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bpk. M. Sarmuji dalam pembacaan kesimpulan.
“Semoga anggaran yang telah ditetapkan dapat disinkronisasi dengan visi misi pembangunan pemerintahan ke depan dan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.” Pungkasnya kepada seluruh Pimpinan Badan yang hadir.
Usai pemaparan dari Kepala BSN dan Ketua KPPU, Kepala BP Batam Muhammad Rudi memaparkan secara singkat desain Pagu Belanja BP Batam Tahun 2025 dan Rencana Kerja yang akan dilakukan.
Ia mengapresiasi Komisi VI DPR RI atas segala dukungannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak Tahun 2019 saat dirinya mulai memimpin Batam.
Adapun, prosentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27%; Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 0,44 %; dan Rupiah Murni Pendamping Pinjaman Luar Negeri (RMP-PLN) sebesar 0,29%.
Pagu Belanja tersebut, dialokasikan untuk dua program, yaitu:
A. Program Dukungan Manajemen 45,49 %;
B. Program Pengembangan Kawasan Strategis 54,51 %.
Muhammad Rudi menjabarkan dalam Program yang pertama yaitu Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional, seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan.
Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam Program yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perijinan bagi investor, logistik serta Program Prioritas berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.
Dalam Program Pengembangan Kawasan Strategis, juga terdapat pengembangan beberapa layanan seperti layanan Kepelabuhanan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Sakit dan lainnya.
Serta, tak kalah penting yakni pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yaitu Pembangunan Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman.
“Salah satu fokus besar kita adalah membuat Batam-Rempang-Galang menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing.” Ujar Muhammad Rudi.
Muhammad Rudi juga mengatakan tema Pembangunan KPBPB Batam Tahun 2025 adalah Percepatan Peningkatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Infrastruktur.
Hal tersebut sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Program BP Batam turut mendukung Prioritas Nasional Lima (PN 5) yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. (*)
batampos – PT Astra Honda Motor (AHM) bersama dengan PT Capella Dinamik Nusantara selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah Kepulauan Riau menantang generasi muda kreatif dan inovatif dalam membangun bangsa melalui Astra Honda Motor Best Students (AHM Best Student) 2024 dengan tema “Muda Berkarya Majukan Bangsa”.
AHM Best Student merupakan program yang sudah berjalan lebih dari dua dekade dan menjadi ajang pencarian bakat bagi generasi muda yang bersemangat untuk memberikan kontribusi nyata bagi berbagai bidang. Dari program ini, lahir puluhan karya terbaik yang berfokus pada pengembangan lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Pada tahun 2024, para peserta ditantang untuk menciptakan dan mengimplementasikan ide atau karya inovatif yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).
Tony Anggadha selaku Customer Care & Public Relations Manager PT Capella Dinamik Nusantara mengatakan, Melalui program AHM Best Student, kami terus mendukung semangat Sinergi bagi Negeri dengan memberikan wadah bagi generasi muda untuk berkarya dan berinovasi. Program ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan bangsa. Kami bangga melihat bagaimana para siswa dapat menciptakan solusi yang tidak hanya relevan dengan tantangan saat ini, tetapi juga sejalan dengan tujuan besar Sustainable Development Goals (SDGs).
“Program pencarian siswa/i berprestasi dalam ide maupun inovasi yang telah diselenggarakan sejak 22 tahun lalu ini, guna melahirkan generasi muda unggul dan peduli terhadap kemajuan bangsa Indonesia melalui beragam inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.” Ungkap Tony.
Pada kali ini program AHM Best Student ini telah berhasil mendapatkan sebanyak 123 peserta dari berbagai daerah, hingga terpilih 10 finalis terbaik yang akan melanjutkan perjuangan di tahap seleksi ke tingkat regional.
Tidak hanya melibatkan peserta yang unggul dalam akademik, AHM Best Student juga membuka kesempatan bagi siswa/i multitalenta yang aktif dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, dan olahraga. Melalui kompetisi ini, para peserta didorong untuk menghasilkan karya yang relevan dengan 17 indikator SDG’s. Seluruh proses seleksi dilakukan secara ketat, menilai baik dari sisi ide inovatif hingga kemampuan implementasi.
Setelah melewati serangkaian seleksi yang menantang, terpilihlah tiga pemenang dengan karya yang memukau. Pemenang pertama diraih oleh Aufa Washfa Hilmiya dari MAN Batam dengan karya berjudul “Optimalisasi Caglau as Kepri’s Marine Resources: Pemanfaatan Cangkang Gonggong & Rumput Laut Sebagai Hydrogel Dressing Perawatan Ulkus Diabetik”. Aufa berhasil memanfaatkan potensi laut Kepulauan Riau dalam menciptakan solusi medis inovatif yang ramah lingkungan.
Posisi kedua ditempati oleh Nur Lilasari dari SMAN 1 Katang Bidare dengan karyanya berjudul “DR Nano Enas: Deteksi Merkuri Menggunakan Ekstrak Buah Nanas pada Kosmetik”. Ide ini berfokus pada pencegahan penggunaan merkuri berbahaya dalam kosmetik dengan menggunakan bahan alami yang aman dan ramah lingkungan. Sementara itu, Andini Sriwulandari dari SMAN 7 Tanjungpinang meraih posisi ketiga dengan karyanya yang berjudul “Pengembangan Alat BAST (Blind Audio Sensor Technology) Terhadap Tunanetra”, sebuah teknologi inovatif yang bertujuan membantu sahabat tunanetra dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Finalis terbaik ini akan melanjutkan perjalanan mereka di tingkat Nasional, yang akan berlangsung pada Oktober 2024. Mereka akan bersaing dengan puluhan pelajar dari seluruh Indonesia dan berjuang dalam sesi presentasi serta tanya jawab di hadapan para juri. Ajang ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi peserta untuk unjuk karya, tetapi juga menjadi panggung untuk memperkuat semangat inovasi di kalangan generasi muda.
“Melalui AHM Best Student, Kami berharap dapat terus menginspirasi generasi muda untuk berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa, sejalan dengan visi besar SDGs untuk yang lebih baik,” tutup Tony. (*)
Direktur Utama BSI Hery Gunardi (kiri kedua) dan (Pj) Gubernur Aceh Safrizal ZA (kanan kedua) menerima jersey dari Direktur Keuangan Persiraja Razami Dek Cut (kiri) dan Manajer Persiraja Ridha Mafdhul Gidong (kanan) pada agenda Launching Tim Persiraja Musim 2024 di Gedung Landmark BSI Aceh, Selasa (10/9).
batampos – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi menjalin kerja sama sebagai salah satu sponsor klub kebanggan masyarakat Aceh, yaitu Persiraja Banda Aceh. Melalui upaya strategis ini Perseroan berharap klub berjuluk Laskar Rencong ini bisa promosi ke Liga 1 musim depan untuk terus meningkatkan gairah sepak bola di Bumi Serambi Mekah.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Perseroan sangat terinspirasi dan kagum dengan kecintaan masyarakat Aceh terhadap sepak bola khususnya klub Persiraja. Masyarakat Aceh, disebut Hery, selalu memberikan dukungan penuh dan semangat luar biasa pada Persiraja.
“Inilah yang membuat BSI merasa perlu untuk menjalin kerja sama dengan Persiraja, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan pada masyarakat dan persepakbolaan di Aceh,” kata Hery.
Hery menyebut Persiraja bukan hanya sekadar klub sepak bola bagi masyarakat Aceh. Lebih dari itu, Persiraja adalah simbol kebanggaan, identitas, dan bentuk semangat juang masyarakat Aceh.
Dirinya berharap dengan upaya mendorong kembalinya Persiraja berlaga di kasta tertinggi sepak bola nasional kelak, bisa membuat Laskar Rencong makin dicintai dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Aceh.
“Karena itu, BSI ingin memastikan Persiraja memiliki semua dukungan yang diperlukan untuk meraih prestasi lebih tinggi dan kembali bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, di Liga 1,” ucap Hery.
Hery juga percaya lewat kerja sama ini hubungan kedua belah pihak tidak hanya sekadar mendukung Persiraja mengarungi Liga 2 secara finansial saja di musim ini. Tapi juga mempererat hubungan BSI dengan masyakarat Aceh lewat dukungan moral, finansial, dan semangat. (*)
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-79 TNI AL pada Selasa (10/9). (Dispenal)
batampos – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianyo kembali melakukan rotasi dan putusan ratusan perwira tinggi (pati). Dalam Surat Keputusan Panglima TNI bernomor Kep/1080/IX/2024 tertanggal 11 September 2024 itu, Jenderal Agus memindahtugaskan 130 pati. Baik pati TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto menyampaikan bahwa keputusan tersebut sudah resmi dan berlaku. ”Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 130 pati TNI,” ungkap dia kepada awak media pada Kamis sore (12/9).
Jenderal bintang dua TNI AD itu menyatakan bahwa 130 pati TNI tersebut terdiri atas 68 pati TNI AD, 39 pati TNI AL, dan 23 pati TNI AU. Beberapa pati TNI yang masuk dalam mutasi dan rotasi tersebut menempati beberapa posisi strategis di tiga matra.
Misalnya Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Mohammad Fadjar. Orang nomor satu di Kodam III/Siliwangi mendapat promosi menjadi Komandan Kodiklat TNI. Dengan jabatan baru tersebut, Mayjen Fadjar akan naik pangkat menjadi jenderal bintang tiga TNI AD atau letjen TNI.
Sebagai pengganti Mayjen Fadjar, panglima TNI menunjuk Mayjen TNI Arif Abdurachman untuk bertugas menjadi pangdam III/Siliwangi. Sebelumnya Mayjen Arif menjabat koorsahli panglima TNI. Di Angkatan Laut, Laksda TNI Rachmad Jayadi ditunjuk menjadi panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I.
Untuk TNI AU, salah satu yang dimutasi adalah Komandan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma Marsma TNI Destianto Nugroho Utomo. Dia ditugaskan menjadi staf khusu KSAU. Sebagai gantinya, Jenderal Agus menempatkan Kolonel Penerbang Muzaffar. Dengan jabatan baru tersebut, Muzaffar akan mendapat kenaikan pangkat menjadi marsma TNI. (*)
Sekwan DPRD, Muhammad Amin usai menjalani pemeriksaan selama tiga jam di Kejari Tanjungpinang, Kamis (12/9). F. Mohamad Ismail
batampos– Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Tanjungpinang diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, pada Kamis (12/9). Ia diperiksa berkaitan kasus dugaan korupsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari senilai Rp5,9 miliar.
Dari pantauan, Sekwan bernama Muhammad Amin tersebut tiba ke Kantor Kejari Tanjungpinang menggunakan mobil dinas BP 16 T, sekitar pukul 09.00 WIB. Kemudian ia masuk ke gedung pidana khusus untuk menjalani pemeriksaan selama tiga Jam
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Tanjungpinang, Senopati mengatakan pemanggilan terhadap Sekwan DPRD itu untuk meminta klarifikasi keterangan dan data, terkait kasus korupsi di BPR Bestari Tanjungpinang ini.
“Benar tim Pidsus Kejari Tanjungpinang melakukan klarifikasi keterangan dan data (kasus korupsi BPR),” kata Senopati.
Untuk saat ini, ia masih enggan menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan itu. Ia menegaskan, bahwa kasus tersebut masih terus berjalan. “Tim saat ini sedang bekerja,” tambahnya.
Sementara Muhammad Amin tidak berkomentar banyak, usai diperiksa penyidik selama lebih kurang tiga jam. Ia membenarkan pemeriksaan itu berkaitan dengan perkara pengembangan dugaan korupsi BPR Bestari Tanjungpinang.
“Ini tindak lanjut yang kemarin itu (kasus korupsi BPR Bestari Tanjungpinang. Jadi kita berikan informasi terkait itu,” sebut Amin.
Amin menambahkan, pemeriksaan ini tidak ada hubungan dengan jabatan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pemko Tanjungpinang yang pernah ia duduki tahun 2022-2023. Namun, ia diperiksa sebagai Dewan Pengawas BPR Bestari Tanjungpinang.
“Tidak ada hubungan (dengan Kabag Ekonomi). Jadi tidak ada masalah, sekarang masih proses,” pungkasnya. (*)
batampos – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi telah mengajukan cuti dari jabatannya sehubungan dengan pencalonannya dalam Pilgub Kepri yang akan datang.
Rudi, yang juga merupakan calon kuat dalam Pilgub kali ini, menyampaikan bahwa cuti tersebut akan efektif mulai tanggal 25 September.
Dia menegaskan, bahwa langkah ini bukan hanya kewajiban bagi dirinya. Tetapi juga berlaku untuk seluruh kepala daerah yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
“Tanggal 25 ini saya cuti, itu sudah saya ajukan. Kan seluruh kepala daerah, bukan saya saja. Pak Gubernur juga cuti, Balai juga cuti, Bintan juga cuti, Lingga juga cuti. BP juga saya cuti,” ujarnya, Kamis (12/9).
Pengajuan cuti ini merujuk pada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada Pasal 70 ayat (3), dijelaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, TNI, Polri, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pilkada wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
Sementara, bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali, diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah meminta kepala daerah yang maju pada Pilkada 2024 untuk mengajukan cuti paling lambat tujuh hari sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 1000.2.1.3/4204/SJ.
Dalam surat edaran ini dijelaskan, ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah paling lambat tujuh hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.
Selain itu, kepala daerah dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang maju menjadi kandidat Pilkada 2024 harus menjalani cuti di luar tanggungan. Surat edaran ini juga menegaskan agar para kandidat petahana ini tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama masa kampanye berlangsung.
Untuk diketahui, penetapan pasangan calon kepala daerah akan jatuh pada 22 September 2024. (*)
batampos – Praktisi kota Batam, Dr. Fadlan, mengapresiasi kinerja Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang dinilai mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan meskipun waktu yang diberikan relatif singkat dengan sangat baik, Rudi dinilai sukses merombak wajah Batam menjadi lebih modern.
“Dengan waktu yang sangat terbatas yakni empat tahun setelah dilantik sebagai ex-officio beliau mampu mengubah wajah Kota Batam, ibarat pemain sirkus beliau mampu menghipnotis masyarakat lewat akrobatik kebijakan sehingga pembangunan infrastruktur tumbuh secara seimbang, beliau juga mampu menghadapi turbulensi yang kencang selama menjabat ex-officio” ungkap Fadlan.
Menurut Fadlan, pembangunan di Batam tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada aspek spiritualitas dan kesejahteraan masyarakat. Rudi dinilai berhasil memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial.
“Pembangunan jalan dan ekonomi berjalan sejajar dan naik secara bersamaan, beliau berhasil menjalankan berbagai program dengan cepat dan efisien, tentunya dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang, indeks pembangunan manusia di Batam tumbuh terlebih banyaknya beasiswa pendidikan yang diberikan kepada masyarakat, belum lagi di bidang kesehatan kerja sama RSBP Batam dengan Mayapada Group sebagai salah satu langkah positif dalam penyempurnaan dan wujud perhatian untuk pengembangan kesehatan” kata Fadlan.
Fadlan juga menyoroti keunikan Batam yang memiliki dua mesin ekonomi, yaitu BP Batam dan pemerintahan kota. Menurutnya, kelebihan Batam yang perlu diperluas ke daerah lain, seperti Karimun dan Bintan, potensi pendapatannya juga berbeda-beda ini aset yang harus bisa dimanage dengan baik serta paripurna.
“Kita jangan berpikir bahwa dana BP Batam hanya untuk Batam saja tidak demikian dana tersebut dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah lain sepanjang adanya penyempurnaan regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur untuk itu, kuncinya hanya satu mampu berkolaborasi dan menjalin komunikasi lebih erat dan baik dengan pemerintah pusat, saya menyakini HMR memiliki itu” ujarnya.
“Pak Rudi memiliki kejelian, ketelitian, dan kecermatan dalam memanfaatkan peluang yang ada, ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki semua pemimpin,” kata Fadlan, menambahkan.
Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan tidak harus linier dengan salah partai politik tertentu, posisi strastegis Gubernur sebagai kepala daerah provinsi (Local Self Government) sekaligus Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di daerah (Local State Government) memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terpenting adalah mampu menyelesaikan problem solving yang ada guna mendukung kepentingan rakyat dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi.
“Pemimpin yang baik adalah yang mampu memberikan dampak besar bagi masyarakat, cekatan, tidak balelo dan juga responsive terlepas dari latar belakang politiknya,” katanya.
Selanjutnya Fadlan, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya penggabungan empat Badan Pengusahaan (BP) di Kepulauan Riau, yakni BP Batam, BP Karimun, BP Bintan, dan BP Tanjungpinang. Menurutnya, langkah ini akan menjadi solusi efektif untuk mendorong pembangunan ekonomi secara merata di seluruh wilayah Kepri.
Dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dinilai telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola dua kewenangan yang berbeda dalam waktu yang relatif singkat.
Fadlan meyakini, keberhasilan ini harus diperluas ke skala provinsi melalui sinergi yang lebih baik antara BP-BP di Kepri.
“Penggabungan Badan Pengusahaan (BP) yang ada di Kepulauan Riau penting segera direaliasikan, sehingga dapat menciptakan sinergitas pembangunan ke berbagai Kabupaten/Kota yang ada, jika ini terealisasi dampaknya juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kepualauan Riau, kerja-kerja politik yang demikian seharusnya mampu di jalankan oleh seorang Gubernur, ” ujar Fadlan.
“Jika empat lokomotif ekonomi ini disatukan, Kepri akan memiliki sumber kekuatan yang besar dalam pembangunan ekonomi. Secara kasat mata, menurut saya, HMR sudah berhasil mengubah wajah kota Batam saat ini.
“Masak dengan pengalaman sebagai Kepala BP Batam beliau tidak bisa memindahkan blueprint pembangunan yang lebih luas lagi ke Provinsi Kepri. dan, saya meyakini akan selesai lah barang itu,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi. Rutan Kelas II A Batam saat menggelar festival musik kepada warga binaan. Foto: Rutan Batam untuk Batam Pos
batampos – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas II A Batam kembali jalani pemeriksaan penyakit menular. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas Puskesmas Seilangkai yang dikemas dalam kegiatan Mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV – Infeksi Menular Seksual (IMS), Kamis(12/09).
Karutan Batam Fajar Teguh Wibowo menjelaskan pemeriksaan ini perlu untuk mendeteksi dan mencegah menyebarnya penyakit menular di dalam lingkungan Rutan. Rutan yang sering keluar masuk dengan wara binaan dan tahanan baru perlu pemeriksaan rutin sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit menular tadi.
“Ada yang keluar dan masuk jadi memang pemeriksaan harus rutin dilakukan untuk upaya antisipasi, ” kata Fajar.
Dalam pemeriksaan tersebut, ada 100 orang warga binaan yang ikut. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan kesehatan secara umum, tes HIV dan IMS. Selain pemeriksaan, warga binaan juga mendapatkan penyuluhan mengenai bahaya HIV dan IMS serta langkah-langkah pencegahannya.
“Tes ini dilakukan secara sukarela untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan para warga binaan. Ini merupakan bagian dari program kesehatan nasional yang secara rutin dilakukan di berbagai tempat, termasuk di lembaga pemasyarakatan dan Rutan, ” kata Fajar.
Pemeriksaan ini disebutkan Fajar penting, mengingat tingginya risiko penyebaran penyakit menular dengan keterbatasan ruang gerak seperti rutan.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Puskesmas Sei Langkai. Kami sangat mendukung kegiatan ini, karena penting bagi warga binaan untuk memahami kesehatan seksual dan melakukan pencegahan dini terhadap penyebaran penyakit menular seksual. Kami berharap, kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kesehatan seluruh warga binaan di Rutan Batam,” ujar Fajar.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan warga binaan dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan seksual, serta mendukung upaya pencegahan penyebaran penyakit menular di Rutan Batam. Rutan Batam berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam program-program kesehatan guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh warga binaan. (*)