batampos – Saat ini ada sekitar 11 juta keluarga yang menunggu ketersediaan rumah layak huni. Pemerintahan baru di bawah komando Prabowo Subianto menjadikan urusan perumahan rakyat sebagai salah satu program kerja. Untuk mengatasi masalah ketersedia-an rumah itu, Kementerian Perumahan akan dihidupkan kembali.
Rencana pembentukan Kementerian Perumahan tersebut disampaikan Hashim Djojo-hadikusumo, adik Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Ada kementerian baru, yaitu Kementerian Perumahan,” kata Hashim dalam HUT ke-26 dan Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Jakarta, Sabtu (28/9).
Ia mengatakan bahwa perumahan rakyat menjadi salah satu program Prabowo yang akan digarap dengan serius.
Hashim menuturkan bahwa saat ini ada sekitar 11 juta keluarga yang menunggu ketersediaan rumah layak huni. Kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan program perumahan rakyat yang digulirkan pemerintah saat ini. Pasalnya, pemerintah hanya mampu menyiapkan 200 ribu unit rumah rakyat dengan beragam skema setiap tahunnya.
“Prabowo memutuskan program dua juta unit rumah di pedesaan setiap tahun,” katanya.
Selain itu, akan dibangun satu juta unit apartemen setiap tahunnya.
Unit apartemen tersebut digunakan untuk mengatasi ketersediaan hunian bagi masyarakat perkotaan. Hashim mengatakan bahwa sudah banyak investor yang siap bekerja sama untuk mewujud-kan program tersebut.
Sedangkan untuk wilayah perkotaan, seperti di Jakarta, pemerintah akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memanfaatkan keberadaan pasar milik PD Pasar Jaya. Hashim menjelaskan bahwa saat ini ada 153 unit pasar milik PD Pasar Jaya. Pasar-pasar tersebut bisa diubah menjadi hunian terintegrasi yang terjangkau bagi masyarakat perkotaan.
Pengamat kebijakan publik sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan bahwa pembentukan kementerian baru di pemerintahan baru juga mengandung unsur politik, yaitu untuk mengakomodasi koalisi. Namun, Lina menambahkan bahwa urusan perumahan sebenarnya sudah dikelola oleh Dirjen di Kementerian PUPR.
“Jadi, bukannya tidak dikerjakan selama ini,” kata Lina, Minggu (29/9).
Lina mengakui bahwa di Kementerian PUPR, yang lebih menonjol adalah pembangunan jalan dan infra-struktur sejenis. Urusan penye-diaan rumah kurang menjadi sorotan. Mungkin hal itu memang bukan prioritas utama di Kementerian PUPR.
Lina menegaskan bahwa meskipun Kementerian Perumahan dibentuk kembali, belum tentu urusan ketersediaan rumah akan terselesaikan.
“Mencari lahan untuk membangun rumah itu tidak mudah,” katanya. Ia menyebut bahwa salah satu strategi untuk menangani ketersediaan rumah adalah dengan membangun rumah susun atau hunian vertikal.
Namun, masalahnya adalah masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan konsep kepemilikan rumah susun. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa memiliki rumah berarti rumah tapak, bukan rumah yang bertingkat-tingkat.
Lina juga mengatakan bahwa ketika rumah susun sudah dibangun, belum tentu akan dihuni oleh masyarakat yang kurang mampu. Di Jakarta, banyak rumah susun yang ditempati oleh orang-orang kaya.
Kementerian Perumahan sejatinya bukan sebuah kementerian baru. Pada dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudho-yono (SBY), kementerian ini bernama Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, di era Presiden Jokowi, kementerian ini dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian yang mengurusi perumahan ini juga pernah ada di era Presiden Soe-harto, dipimpin Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat. Kementerian tersebut kemudian berganti menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat. Pada era reformasi, namanya menjadi Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman. (*)









