batampos – Selain menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Batam, massa aksi yang terdiri dari buruh dan driver ojek online (ojol) turut menyuarakan keluhan terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) tentang penetapan tarif layanan. Meski telah diterbitkan, SK tersebut dinilai belum diterapkan oleh para aplikator.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yafet Ramon menyampaikan aspirasi para driver online yang merasa hak mereka belum terpenuhi.

“Aksi kemarin juga turut menyuarakan perihal nasib rekan-rekan driver online, itu SK Gubernur sudah ada, tapi aplikator menolak menjalankannya dengan berbagai alasan,” kata Yafet, Jumat (1/11).

Yafet menjelaskan bahwa dengan adanya SK tersebut, seharusnya perusahaan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Pemko Batam Prioritaskan Akses Kesehatan Bagi 67 Ribu Warga Miskin Melalui BPJS Kesehatan

“Pertama, mereka aplikator harus menjalankan aturan tersebut. Jika tidak setuju, mereka bisa menggugat SK tersebut melalui jalur hukum. Namun, kenyataannya, mereka justru menolak dengan alasan kebijakan pusat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa driver ojol menghadapi risiko tinggi dalam bekerja, seperti mengantar penumpang dan barang sejak pagi, namun harus menerima potongan penghasilan sebesar 20-25 persen oleh pihak aplikator.

“Aplikator memang memiliki regulasi, tetapi seharusnya regulasi itu memperhatikan kesejahteraan driver dan memanusiakan mereka,” kata Yafet.

Lebih lanjut, pihaknya mendesak Pemerintah Kota Batam untuk memperjuangkan pelaksanaan SK Gubernur ini dengan mengajukan surat kepada DPR RI, Presiden, Menteri Ekonomi, dan Kementerian Perhubungan agar keputusan tersebut tidak diabaikan.

“SK ini bukan hal mudah didapatkan oleh para driver, jadi tidak boleh diabaikan. Jika aplikator tidak setuju, seharusnya menggugat, bukan mengabaikan,” tegasnya.

Baca Juga: Kasus Brigpol AKS, Pengedar Sabu, Bekerja Sama dengan Mantan Polisi

Selain itu, Yafet mengungkapkan kekhawatiran karena laporan yang diterimanya ada 10 akun driver online yang di-suspend oleh aplikator dengan alasan provokasi dan mogok kerja.

“Jangan sampai diabaikan. Kalau mereka tidak mau menjalankan aturan, seharusnya menggugat, bukan menyuspend akun driver,” kata dia.

Peraturan Gubernur Kepri, yang tercantum dalam SK Nomor 1080 dan 1113 Tahun 2024, mengatur penyesuaian tarif untuk pengemudi transportasi online, baik roda dua maupun roda empat. SK tersebut telah diberlakukan sejak 1 Oktober 2024 lalu.

Menurut SK tersebut, tarif batas atas untuk kendaraan roda empat ditetapkan sebesar Rp6.000 per kilometer dengan tarif minimum Rp18.000 untuk 3 kilometer pertama, sementara tarif batas bawahnya Rp4.500 per kilometer. Sedangkan untuk pengemudi roda dua, tarif yang ditetapkan adalah Rp2.500 per kilometer.

Ketua Komunitas Andalan Driver Online (Komando) Batam, Feryandi Tarigan menyebutkan pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan aplikator untuk menemukan solusi bersama. Namun hingga kini belum ada kesepakatan.

Baca Juga: 37 KK Asal Rempang Terima Hunian Baru di Tanjung Banun

“Aplikator sempat menjalankan aturan ini, khususnya Gojek dan Grab, namun kemudian berhenti karena Maxim tidak ikut menjalankan SK tersebut,” kata Feryandi.

Dalam pertemuan terakhir, komunitas pengemudi ojek online di Batam bertemu dengan Pjs Wali Kota Batam Andi Agung, dan pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri untuk meminta dukungan.

“Kami meminta bantuan Pjs Wali Kota Batam sebagai pemegang kendali wilayah untuk menekan aplikator agar patuh pada SK Gubernur,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, mencatat pertumbuhan signifikan dalam kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini yang didorong relaksasi kebijakan Visa on Arrival (VoA) dari beberapa negara. Optimisme tinggi, Batam siap mengejar target 2 juta kunjungan wisman.

Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata, menyampaikan perkembangan positif dalam realisasi kunjungan wisman. Hingga periode Januari hingga September 2024, jumlah kunjungan wisman telah mencapai 826 ribu orang.

Jumlah ini dianggap sebagai capaian yang luar biasa, mengingat kondisi normal sebelum pandemi Covid-19 pada 2019, ketika Batam mampu mencatat hampir 2 juta kunjungan wisman dalam setahun.

Baca Juga: Biaya Permohonan Paspor Akan Naik, Ini Rincian Biayanya

Ardi menjelaskan, bahwa kunjungan bulanan dalam empat bulan terakhir berada di kisaran 100 ribu hingga 120 ribu wisman. Hal ini menandakan progres yang sangat menggembirakan.

“Kita masih menunggu rilis resmi dari BPS (Badan Pusat Statistik). Namun dari data yang kami miliki, ini adalah perkembangan yang signifikan,” ujarnya, Jumat (1/11).

Meskipun belum dilakukan survei khusus terkait minat wisatawan, ia mengamati bahwa relaksasi kebijakan VoA dari beberapa negara menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya kunjungan turis asing.

“Kami berharap negara-negara seperti Jepang, Korea, China, dan India juga dapat memberi kemudahan serupa dalam waktu dekat agar target kunjungan bisa tercapai,” katanya.

Baca Juga: Sewa Kamar Perjam Jadi Pilihan Favorit Pengunjung Hotel Melati di Batuaji

Pihaknya tetap optimis target 2 juta kunjungan wisman pada tahun ini dapat terwujud, mengingat komitmen tinggi dari para pelaku industri pariwisata di Batam.

Sektor pariwisata Batam, kata dia, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni sekitar 24 persen dari total keseluruhan. Dia juga menekankan, bahwa para pelaku pariwisata di Batam sangat serius dan berkomitmen terhadap pengembangan sektor ini.

“Dengan antusiasme dan dukungan semua pihak, kami yakin apapun target yang ditetapkan mampu kami capai,” kata Ardi.

Sementara itu, arus masuk orang asing ke Batam, baik melalui Bandara Hang Nadim maupun pelabuhan laut, memang terus mengalami peningkatan sepanjang 2024 ini. Berdasarkan data terbaru dari PT Bandara Internasional Batam (BIB) dan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Khusus Batam, tercatat lebih dari satu juta orang asing mengunjungi Batam hingga akhir Oktober 2024.

Baca Juga: Pelni Batam Rilis Jadwal KM Kelud November 2024, Imbau Penumpang Pesan Tiket Lebih Awal

Direktur Utama PT BIB, Pikri Ilham Kurniansyah, menyebutkan bahwa hingga September 2024, total orang asing yang melalui Bandara Hang Nadim mencapai 61.729 penumpang. Angka ini merupakan akumulasi dari penumpang datang dan berangkat.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 76 persen,” katanya.

Sementara itu, Kasi Informasi dan Komunikasi Kanim Batam, Kharisma Rukmana, melaporkan bahwa mayoritas orang asing datang melalui pelabuhan. Warga Negara Singapura mendominasi jumlah wisatawan asing yang datang ke Batam, disusul oleh wisatawan dari Malaysia, India, dan Tiongkok.

“Dari total 1.058.482 orang asing yang masuk ke Batam hingga akhir Oktober 2024, mayoritas masuk lewat jalur laut,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Untuk memperkuat regulasi dan tata kelola Kota Batam, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam mengajukan 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas pada 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menjelaskan bahwa 18 Ranperda tersebut terdiri dari 8 usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan 10 Ranperda inisiatif dari anggota DPRD Kota Batam.

“Dari 18 Ranperda yang diusulkan tahun 2025, delapan Ranperda merupakan usulan Pemko Batam dan sepuluh lainnya adalah inisiatif dari anggota DPRD Kota Batam,” ujarnya, Kamis (31/10).

Baca Juga: Kasus Pencurian Tutup Drainase di Batam, Kapolresta: Tidak Ada Laporan

Jefridin menyampaikan harapan agar seluruh Ranperda yang telah diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ini dapat dibahas dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Ranperda dari Pemko Batam, terdapat usulan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah serta perubahan atas Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, dari DPRD Batam, salah satu usulan yang menonjol adalah Perda Penanggulangan HIV/AIDS.

“Semoga Ranperda yang diajukan bisa menjadi peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan memiliki kepastian hukum agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Jefridin.

Baca Juga: Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan dalam Kampung Germas Terbaik di Batam

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, dengan laporan yang dibacakan oleh anggota Bapemperda, Muhammad Mustofa.

Mustofa menyampaikan bahwa dari 10 Ranperda inisiatif DPRD, enam merupakan luncuran dari tahun 2024. Sementara empat lainnya adalah usulan baru untuk tahun 2025.

Adapun beberapa Ranperda yang diusulkan DPRD Batam sebagai betikut;

Ranperda Kota Ramah Anak (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda. Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Ranperda Fasilitasi Umum dan Fasilitasi Sosial (Luncuran 2024) – Pengusul Komisi III.
Ranperda Penataan Perkampungan Tua di Kota Batam (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda. Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan Daerah (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda.

Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda.
Ranperda Sistem Drainase Perkotaan Terintegrasi (Luncuran 2024) – Pengusul Komisi III.

Baca Juga: Viral Video 2 Siswi SMP di Batam Terlibat Perkelahian, Disdik Beri Klarifikasi

Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Pengusul Komisi I.
Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Kota Batam Pengusul Taufik Muntasir dan M. Mustofa dari Fraksi Nasdem dan PKS.

Pengajuan Ranperda ini menunjukkan komitmen DPRD Kota Batam untuk terus memperbaiki layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang tepat.

“Rancangan peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Kota Batam,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, yang dikenal dengan akronim ASLI, memaparkan visi dan misi mereka untuk membangun Kota Batam dalam debat terbuka pertama, Jumat (1/11/2024) malam.

Acara yang berlangsung di Premiere Ballroom, Hotel, ini mengusung tema “Penguatan Pembangunan Inklusif dan Transformatif Menuju Batam Emas 2045.”

Dalam sesi penyampaian visi-misi, Amsakar Achmad, calon wali kota, menegaskan bahwa ASLI hadir dengan konsep pembangunan yang terarah dan berlandaskan pada potensi geografis serta geostrategis Batam. Menurutnya, konsep ini tak lepas dari aspirasi masyarakat yang telah ia dengar selama 27 tahun pengabdiannya di pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya. Batam akan kami kembangkan menjadi pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara,” ujar Amsakar.

Untuk mencapai tujuan ini, Amsakar menjabarkan lima misi utama: pertama, mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kedua, menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat; keempat, membangun sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, produktif, dan berakhlak; serta kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai langkah konkret, ASLI juga menawarkan 15 (lima belas) program prioritas yang akan dilakukan kedepan. Program ini mencakup pengembangan layanan air bersih, optimalisasi penanggulangan banjir, pengobatan gratis bagi warga ber-KTP Batam, pinjaman tanpa bunga untuk UMKM, bantuan seragam sekolah untuk murid baru SD dan SMP, serta berbagai bantuan untuk lansia dan pelatihan kerja.

Selain itu, terdapat pula beasiswa bagi masyarakat hinterland dan keluarga kurang mampu, serta pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi.

Di sisi lain, Li Claudia Chandra, calon wakil wali kota, menambahkan bahwa ia mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mendapingi bersama Amsakar Achmad. Dengan latar belakang sebagai emak-emak yang pernah berkiprah di legislatif dan dunia usaha, ia siap membawa semangat perubahan bagi Batam.

“Saya percaya, Pak Amsakar adalah sosok yang telah mengabdi lama dan sangat memahami Kota Batam. Kami hadir untuk mensejahterakan masyarakat Batam dengan pembangunan yang tepat sasaran,” tegas Li Claudia. (*/adv)