Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 285

Disnaker Batam Dorong Pembenahan K3 Usai Kebakaran Kapal di ASL Shipyard

0
Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto. F. M. Sya’ban/Batam Pos

batampos – Kebakaran kapal kosong di lingkungan PT ASL Shipyard menjadi peringatan serius bagi industri galangan kapal di Batam untuk memperketat pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama terhadap kapal-kapal tidak aktif yang berada di area galangan.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam menilai, meski insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, potensi risiko tetap harus menjadi perhatian utama seluruh perusahaan galangan.

Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, menjelaskan, kebakaran terjadi pada kapal yang telah lama tidak beroperasi dan dalam kondisi kosong selama sekitar lima tahun.

Baca Juga: Dinas KUKM Batam Perkuat Pendampingan UMKM Lewat Pelatihan dan Perizinan

“Tidak ada aktivitas pekerjaan dan tidak ada kru di kapal. Kapal juga dalam kondisi terkunci dan dijaga petugas keamanan. Namun kejadian ini tetap menjadi evaluasi penting dalam pengelolaan K3 di area galangan,” ujar Yudi, Minggu (1/2).

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, titik kebakaran berada di dek atas bagian tengah kapal. Asap hitam pekat yang sempat mengepul diketahui berasal dari material fender berbahan karet yang tersimpan di atas kapal.

“Material seperti ini berpotensi menghasilkan asap tebal jika terbakar. Ini menjadi catatan penting dalam pengelolaan kapal tidak aktif dan penyimpanan material,” jelasnya.

Proses pemadaman api berlangsung sekitar satu jam dengan melibatkan tim internal PT ASL Shipyard serta dukungan pemerintah. Pemadaman dilakukan menggunakan gondola dan air laut untuk menjangkau titik api di bagian atas kapal.

Setelah api dipastikan padam, dilakukan pengecekan lanjutan ke dalam kapal atas izin pemilik kapal. Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam tahap investigasi internal oleh manajemen PT ASL Shipyard.

Dalam pertemuan dengan Disnaker, manajemen ASL Shipyard juga menyampaikan komitmen melakukan pembenahan internal, termasuk pergantian tim Health, Safety, and Environment (HSE). Saat ini, posisi manajer HSE dijabat oleh Zulkarnaen.

Baca Juga: BNNP Kepri Tegaskan Tak Ada WNA Positif Narkotika dalam Razia THM Batam

Yudi menegaskan, meskipun kewenangan pengawasan K3 berada di pemerintah provinsi, Disnaker Kota Batam tetap berperan aktif dalam pembinaan ketenagakerjaan, khususnya di kawasan industri dan galangan kapal.

“Batam adalah kawasan industri. Setiap kejadian seperti ini pasti menjadi perhatian publik dan pemerintah daerah. Karena itu, pembinaan dan koordinasi tidak boleh diabaikan,” katanya.

Disnaker mendorong perusahaan galangan dan subkontraktor untuk lebih serius melakukan pemetaan risiko, khususnya terhadap kapal mangkrak, penyimpanan material, serta sistem pengamanan di area kerja.

“Pencegahan adalah kunci. Jangan menunggu ada korban baru bertindak,” tegas Yudi.

Selain aspek K3, Disnaker juga mengingatkan perusahaan agar tetap mengutamakan tenaga kerja lokal serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan di Kota Batam.

“Peristiwa ini harus menjadi alarm bersama agar standar keselamatan benar-benar diterapkan secara konsisten,” pungkasnya. (*)

Artikel Disnaker Batam Dorong Pembenahan K3 Usai Kebakaran Kapal di ASL Shipyard pertama kali tampil pada Metropolis.

Kominfo Anambas Tekankan Anti Plagiat, Pers Award Disiapkan untuk Wartawan Berprestasi

0
Asisten II, Yessy Ariessandy didampingi Kadiskominfo, Abdul Kadir foto bersama dengan wartawan usai Coffe Morning. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos

batampos – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pengawas kebijakan publik. Profesionalisme jurnalistik, termasuk komitmen terhadap anti plagiarisme, menjadi perhatian serius dalam menjaga kualitas informasi di daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten II Pemkab Kepulauan Anambas Yessy Ariessandy usai kegiatan coffee morning bersama wartawan yang digelar Minggu (1/2).

Kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum diskusi antara pemerintah daerah dan insan pers di Anambas untuk memperkuat komunikasi serta sinergi penyampaian informasi kepada masyarakat.

Baca Juga: Peringatan HPN 2026 Anambas Pindah ke Jemaja, Ada Skuter Listrik Gratis

Yessy mengatakan, media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kualitas pemberitaan agar publik memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Media adalah mitra penting pemerintah. Perannya sangat menentukan bagaimana masyarakat memahami kinerja pemerintah, sehingga komunikasi harus terjaga dengan baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebebasan pers harus sejalan dengan tanggung jawab, terutama dalam menyajikan berita yang berimbang dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Menurut Yessy, pemberitaan yang baik tidak hanya menyoroti sisi negatif, tetapi juga mampu menyampaikan informasi positif yang membangun tanpa mengabaikan fakta.

“Pemberitaan harus berimbang, sesuai kode etik Dewan Pers, tidak menghakimi, dan tetap menjunjung profesionalisme,” tegasnya.

Baca Juga: Jaksa Terima Tahap Dua Kasus Pembunuhan Pegawai Imigrasi di Anambas

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Anambas Abdul Kadir mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk menggelar Pers Award sebagai bentuk apresiasi bagi wartawan berprestasi.

Penghargaan tersebut dirancang untuk diberikan kepada wartawan yang dinilai konsisten, profesional, dan patuh terhadap kaidah jurnalistik.

“Pers Award ini kami siapkan sebagai bentuk penghargaan bagi wartawan yang benar-benar menjalankan tugas jurnalistik dengan baik dan bertanggung jawab,” kata Abdul Kadir.

Ia juga menekankan pentingnya menjauhi praktik copy paste dan plagiarisme dalam pemberitaan. Menurutnya, masih ditemukan wartawan yang tidak melakukan peliputan langsung, melainkan menyalin berita pihak lain.

“Ini yang harus kita hilangkan. Wartawan harus turun ke lapangan, bukan hanya menyalin berita orang lain. Profesionalisme diukur dari kerja nyata, bukan hasil plagiat,” tegasnya.

Abdul Kadir berharap insan pers di Anambas ke depan semakin profesional, berintegritas, dan mampu menjadi pilar informasi yang kredibel bagi masyarakat. (*)

Artikel Kominfo Anambas Tekankan Anti Plagiat, Pers Award Disiapkan untuk Wartawan Berprestasi pertama kali tampil pada Kepri.

Karung Berisi Minyak Hitam Terdampar di Pantai Trikora 4 Bintan

0
Karung berisikan minyak hitam terdampar di Pantai Trikora 4, Bintan. F. Kiriman Rizal untuk Batam Pos

batampos – Sejumlah karung berisi minyak hitam ditemukan terdampar di pesisir Pantai Trikora 4, Jalan Trikora, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.

Temuan tersebut pertama kali diketahui pengunjung pantai pada Sabtu (31/1/2026). Karung-karung tersebut terlihat tersebar di bibir pantai hingga mengapung di perairan sekitar.

Salah seorang pengunjung Pantai Trikora 4, Rizal, mengatakan karung berisi minyak hitam itu ditemukan dalam jumlah cukup banyak.

Baca Juga: Perbaikan Stadion Megat Alang Perkasa Bintan Butuh Rp1,1 Miliar, Atap Jadi Prioritas

“Barangnya di dalam karung goni. Jumlahnya banyak, bukan hanya di pantai, tapi juga terlihat di laut,” ujarnya.

Rizal menyebutkan, saat karung ditekan, terlihat cairan hitam keluar dari sela-sela goni. Cairan tersebut diduga merupakan minyak bekas kapal.

“Belum bocor sepenuhnya. Tapi kalau ditekan keluar minyak hitam,” katanya.

Ia berharap kejadian serupa tidak terus berulang dan ada solusi konkret untuk mengatasi persoalan pencemaran laut tersebut.

“Kejadian seperti ini hampir setiap tahun. Harapannya ada solusi supaya tidak terulang lagi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Hudi, seorang nelayan setempat. Ia mengaku sempat melihat minyak hitam mengapung di laut saat melaut pada Rabu (28/1/2026) lalu.

Minyak tersebut awalnya diperkirakan akan terbawa arus ke pesisir Pantai Pengudang, Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong.

“Awalnya kami kira sampai ke Pengudang, ternyata limbahnya ke Trikora,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan Niken Wulandari mengatakan pihaknya telah melaporkan temuan tumpahan minyak hitam tersebut kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri.

Selain itu, laporan juga telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, melalui Direktur Pencemaran Laut.

Baca Juga: PWI Bintan Tuntaskan Bedah Rumah di Momentum HPN 2026, Ini Penampakannya

“Secara resmi kami sudah menyampaikan laporan dan memohon arahan,” kata Niken.

Ia menjelaskan, kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di tingkat provinsi, sementara penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Niken menambahkan, tim penanganan tumpahan minyak hitam telah dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur tahun 2018.

“Kami sudah berkoordinasi dengan tim untuk meninjau lokasi serta menghitung kebutuhan sarana dan prasarana pembersihan. Rencananya dilakukan pada Senin (2/2/2026),” ujarnya. (*)

Artikel Karung Berisi Minyak Hitam Terdampar di Pantai Trikora 4 Bintan pertama kali tampil pada Kepri.

BNNP Kepri Tegaskan Tak Ada WNA Positif Narkotika dalam Razia THM Batam

0
Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kepri, Kombes Pol. Nestor N. Simanihuru. F. Istimewa

batampos – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau menegaskan tidak ada warga negara asing (WNA) yang dinyatakan positif narkotika dalam razia di salah satu tempat hiburan malam (THM) di kawasan Lubuk Baja, Batam.

Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepri Kombes Pol Nestor N. Simanihuruk mengatakan, dari hasil tes urine dalam razia tersebut, petugas hanya mendapati lima warga negara Indonesia (WNI) yang positif narkotika.

“Memang ada yang positif, tapi bukan WNA. Seluruhnya WNI. Untuk WNA yang ada di lokasi, hasil tes urinenya negatif,” tegas Nestor.

Baca Juga: Dinas KUKM Batam Perkuat Pendampingan UMKM Lewat Pelatihan dan Perizinan

Razia digelar pada 17 Januari 2026 dan melibatkan sejumlah instansi terkait. Dalam operasi itu, seluruh pengunjung THM diwajibkan menjalani tes urine tanpa pengecualian.

Menurut Nestor, di lokasi terdapat sejumlah WNA yang turut diperiksa. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada satu pun WNA yang positif narkotika.

“Semua pengunjung diperiksa. Ada WNA di lokasi, tapi hasil tes mereka negatif,” ujarnya.

Terkait lima WNI yang dinyatakan positif, Nestor menyebutkan saat ini mereka menjalani program rehabilitasi sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya pemulihan.

“Mereka menjalani rehabilitasi untuk proses pemulihan,” katanya.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media asing yang menyebutkan adanya empat warga negara Singapura yang diklaim terjaring dan positif narkotika dalam operasi gabungan di Batam.

Baca Juga: Bidik Investor Singapura, Batam Jadi Pusat Eksekusi Investasi Tercepat di Asia Tenggara

Dalam pemberitaan itu disebutkan, operasi antinarkotika di sebuah tempat hiburan di Batam melibatkan Central Narcotics Bureau (CNB) Singapura bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, dengan pemeriksaan terhadap lebih dari 100 orang.

CNB dan BNN, dalam rilis bersama pada 30 Januari, menyatakan razia 17 Januari merupakan bagian dari upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika lintas negara dengan melibatkan Polri, TNI, Imigrasi, serta Bea dan Cukai.

Namun BNNP Kepri menegaskan, informasi mengenai adanya WNA, termasuk warga Singapura, yang dinyatakan positif narkotika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan.

“Yang positif hanya WNI. Tidak ada WNA yang positif narkotika,” tutup Nestor. (*)

Artikel BNNP Kepri Tegaskan Tak Ada WNA Positif Narkotika dalam Razia THM Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Sambut Imlek, Vihara Dharma Shanti Tanjunguban Bagi 1.360 Paket Sembako

0
Anak-anak muda dari Patria turut membantu membawakan paket sembako yang diterima warga saat kegiatan bakti sosial di Vihara Dharma Shanti Tanjunguban, Bintan, Minggu (1/2/2026). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos

batampos – Vihara Dharma Shanti Tanjunguban, Kabupaten Bintan, membagikan 1.360 paket sembako kepada masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Kegiatan bakti sosial ini menjadi wujud kepedulian sekaligus penguatan nilai toleransi antarumat beragama.

Jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.300 orang. Paket sembako yang dibagikan berisi beras, mi instan, minyak goreng, roti, dan gula.

Bantuan diberikan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, ras, maupun suku. Salah seorang penerima, Triana Sinaga, mengaku bersyukur atas kepedulian pihak vihara.

Baca Juga: Perbaikan Stadion Megat Alang Perkasa Bintan Butuh Rp1,1 Miliar, Atap Jadi Prioritas

“Saya salut dengan kegiatan ini karena tidak melihat perbedaan agama, ras, atau suku. Ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut melibatkan Pemuda Theravada Indonesia (Patria). Para relawan membantu mendistribusikan paket sembako, khususnya kepada warga lanjut usia.

“Peran kami membantu membawakan sembako agar meringankan warga, terutama para lansia,” kata Rios, perwakilan Patria.

Camat Bintan Utara Helmi Setyawati mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang rutin dilakukan Vihara Dharma Shanti. Ia menilai kegiatan tersebut mencerminkan kepedulian sosial dan toleransi di tengah masyarakat.

“Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat,” katanya.

Baca Juga: DPRD Kepri Soroti Jalan Rusak Parah dan Akses Terisolasi di Lingga

Ketua Panitia Bakti Sosial, Anthonie Han, mengatakan, kegiatan berbagi sembako merupakan agenda rutin vihara setiap menyambut Tahun Baru Imlek. Awalnya, kegiatan ini ditujukan untuk membantu umat Buddha yang kurang mampu.

“Seiring waktu, penerima bantuan berkembang dari berbagai latar belakang. Kami tidak membeda-bedakan,” ujarnya.

Anthonie menambahkan, meski kondisi ekonomi saat ini cukup menantang, dukungan dari para donatur tetap terjaga.

“Dalam ajaran Buddha, kebajikan adalah hal utama. Kegiatan ini menjadi wadah bagi kami untuk terus berbuat kebaikan,” pungkasnya. (*)

Artikel Sambut Imlek, Vihara Dharma Shanti Tanjunguban Bagi 1.360 Paket Sembako pertama kali tampil pada Kepri.

Dinas KUKM Batam Perkuat Pendampingan UMKM Lewat Pelatihan dan Perizinan

0
Kepala Dinas UMKM Kota Batam, Salim, membuka secara resmi Jungle Culinary Festival yang digelar oleh Queen Production di Nagoya Hill Shopping Mall, Kamis (30/1). F. Rengga Yuliandra/Batam Pos

batampos – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (KUKM) Kota Batam memperkuat pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta fasilitasi perizinan secara berkelanjutan.

Langkah tersebut dilakukan agar UMKM di Batam tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh lebih tertata dan berdaya saing. Pendampingan diberikan sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing pelaku usaha.

Kepala Dinas KUKM Batam Salim mengatakan, pendekatan pembinaan dilakukan secara bertahap karena kondisi dan kebutuhan UMKM berbeda-beda.

Baca Juga: Bidik Investor Singapura, Batam Jadi Pusat Eksekusi Investasi Tercepat di Asia Tenggara

“Tidak semua UMKM berada di tahap yang sama. Ada yang baru mulai, ada yang sudah berjalan. Pendampingan kami sesuaikan agar pelaku usaha lebih percaya diri mengembangkan usahanya,” ujar Salim.

Sepanjang 2025, lebih dari 200 pelaku UMKM telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang difasilitasi Dinas KUKM Batam. Materi pembinaan meliputi pengembangan usaha, pengelolaan produk, hingga pemenuhan perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan sertifikasi halal.

Menurut Salim, kelengkapan perizinan menjadi pintu awal bagi UMKM untuk memperluas akses pasar dan peluang kerja sama.

“Dengan legalitas yang lengkap, pelaku usaha memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke pasar yang lebih luas,” katanya.

Selain pembinaan, Dinas KUKM Batam juga membuka akses permodalan. Bagi usaha mikro, tersedia bantuan modal hingga Rp20 juta tanpa bunga dan tanpa agunan. Sementara UMKM yang telah berkembang dapat mengakses pembiayaan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan UPTD Dana Bergulir.

Baca Juga: Daftar Harga BBM Terbaru di Kepri dan FTZ Batam per 1 Februari 2026

PLUT Batam juga dimanfaatkan sebagai ruang pendampingan dan pengembangan kapasitas UMKM. Di fasilitas tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh layanan konsultasi usaha, desain dan cetak kemasan, hingga etalase produk.

Dinas KUKM Batam juga rutin memfasilitasi UMKM dalam berbagai pameran dan bazar untuk memperluas promosi produk lokal.

Saat ini, tercatat 2.375 UMKM binaan dari sekitar 40 ribu UMKM yang ada di Kota Batam. Pembinaan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Harapannya, usaha yang dirintis masyarakat bisa tumbuh bertahap, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi keluarga,” pungkas Salim. (*)

Artikel Dinas KUKM Batam Perkuat Pendampingan UMKM Lewat Pelatihan dan Perizinan pertama kali tampil pada Metropolis.

Perbaikan Stadion Megat Alang Perkasa Bintan Butuh Rp1,1 Miliar, Atap Jadi Prioritas

0
Stadion Megat Alang Perkasa di Jalan Raya Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bintan telah merampungkan perhitungan anggaran perbaikan Stadion Megat Alang Perkasa yang berlokasi di Jalan Raya Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam. Total biaya perbaikan stadion tersebut diperkirakan mencapai Rp1.112.600.000.

Kepala Dinas Perkim Bintan, Mohammad Irzan, mengatakan bahwa fokus utama perbaikan berada pada bagian atap stadion yang kondisinya dinilai paling mendesak.

“Item biaya paling besar adalah perbaikan atap, meliputi penutup atap dan rangka atap,” ujar Irzan, Minggu (1/2/2026).

Menurut Irzan, pekerjaan perbaikan atap diperkirakan memakan waktu sekitar 45 hari kerja, dengan catatan kondisi cuaca mendukung selama proses pengerjaan.

Selain atap, Perkim Bintan juga merencanakan sejumlah pekerjaan lain, seperti perbaikan bagian interior stadion, serta sistem mekanikal dan elektrikal guna menunjang fungsi fasilitas olahraga tersebut.

Meski perhitungan anggaran telah selesai, Irzan menyebut pelaksanaan perbaikan belum dapat dipastikan dilakukan tahun ini. Hal itu masih bergantung pada kondisi fiskal daerah.

“Tergantung kondisi fiskal daerah. Kalau anggaran memungkinkan atau surplus, bisa kita laksanakan,” katanya.

Namun demikian, Irzan menegaskan pihaknya akan terus mendorong agar perbaikan stadion bisa segera direalisasikan.

Ia menilai kondisi penutup atap yang sudah banyak terbuka berpotensi menimbulkan kerusakan lebih parah apabila dibiarkan terlalu lama.

“Kalau dibiarkan, kerusakan bisa semakin meluas dan kerugiannya juga makin besar,” ujarnya.

Perkim Bintan berencana mengusulkan perbaikan Stadion Megat Alang Perkasa agar masuk dalam kategori super prioritas.

Dengan nilai anggaran yang cukup besar, Irzan berharap renovasi stadion tersebut nantinya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pengembangan olahraga di Kabupaten Bintan. (*)

Artikel Perbaikan Stadion Megat Alang Perkasa Bintan Butuh Rp1,1 Miliar, Atap Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Kepri.

Mangkrak Bertahun-tahun, Pelabuhan Dompak Tanjungpinang Bakal Direhabilitasi pada 2027

0
Pelabuhan Dompak Tanjungpinang yang mangkrak bertahun-tahun akibat korupsi dan mengalami kerusakan diwacanakan diperbaiki. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Pelabuhan Dompak, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, yang hingga kini terbengkalai, kembali diwacanakan akan direhabilitasi pada 2027 mendatang.

Ironisnya, fasilitas pelabuhan yang belum pernah beroperasi itu kini justru beralih fungsi menjadi lokasi favorit warga untuk memancing.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi Pelabuhan Dompak kian memprihatinkan. Atap terminal terlihat bolong dan berkarat, sebagian struktur bangunan bahkan telah runtuh. Jalur kendaraan ditumbuhi rumput liar, sementara pos jaga tampak rusak dan ditinggalkan tanpa aktivitas.

Kondisi di dalam terminal tak kalah memprihatinkan. Rangka besi menggantung di langit-langit yang mulai keropos, lantai kotor, serta pecahan kaca jendela berserakan. Kesan bangunan mangkrak terasa kuat di seluruh area pelabuhan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, membenarkan adanya rencana rehabilitasi Pelabuhan Dompak. Namun, saat ini proses tersebut masih dalam tahap penyelarasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Saat ini masih proses AMDAL. Jika tidak ada kendala, rehabilitasi direncanakan dilakukan pada 2027,” kata Junaidi, Minggu (1/2).

Junaidi menjelaskan, rehabilitasi Pelabuhan Dompak nantinya akan dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang.

Sumber pendanaan proyek rehabilitasi tersebut direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Besaran anggarannya masih dihitung karena tingkat kerusakannya cukup banyak,” tambahnya.

Meski terbengkalai, kawasan pesisir pelabuhan, khususnya di sekitar jembatan ponton, tetap ramai dikunjungi warga. Banyak masyarakat memanfaatkan area tersebut sebagai lokasi memancing.

Salah seorang warga Tanjungpinang, Rudi (39), mengaku rutin datang ke Pelabuhan Dompak untuk memancing.

“Tempatnya memang bagus buat mancing. Yang datang juga ramai, ikannya masih banyak,” ujarnya.

Menurut Rudi, sejak awal pelabuhan tersebut tidak pernah beroperasi. Ia justru melihat kondisinya semakin rusak seiring waktu tanpa ada perbaikan berarti.

Pelabuhan Dompak Tanjungpinang diketahui dibangun oleh Kementerian Perhubungan melalui KSOP Tanjungpinang dengan dana APBN sekitar Rp121 miliar.

Namun, proyek tersebut sempat tersandung dugaan korupsi, yang berdampak pada mangkraknya operasional pelabuhan hingga kini. (*)

Artikel Mangkrak Bertahun-tahun, Pelabuhan Dompak Tanjungpinang Bakal Direhabilitasi pada 2027 pertama kali tampil pada Kepri.

Krisis Air Bersih di Pinang Mas Residence Tanjungpinang, Warga Beli Air Tangki

0
Warga menunjukan tandon air di Perumahan Pinang Mas Residence dalam keadaan kosong, Minggu (1/2). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Warga Perumahan Pinang Mas Residence, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengeluhkan kondisi air bersih yang tidak kunjung mengalir hingga berbulan-bulan. Akibatnya, warga terpaksa bergantung pada air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perumahan yang berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah, Kelurahan Batu 9, tersebut dilaporkan mengalami krisis air sejak Oktober 2025.

Warga menilai persoalan ini tidak semata-mata disebabkan musim kemarau, melainkan karena masalah pengelolaan air di lingkungan perumahan.

Salah seorang warga, Pandi, mengatakan kondisi tersebut sangat memberatkan warga. Untuk kebutuhan air harian, ia harus membeli air tangki secara rutin.

“Parah sekali, kami harus beli air tangki. Harganya Rp60 ribu, itu pun cuma cukup sekitar tiga hari,” ujar Pandi, Minggu (1/2).

Pandi mengaku telah berulang kali mempertanyakan persoalan air bersih kepada pihak pengelola perumahan. Dari penjelasan yang diterimanya, mesin penyedot air tanah yang menyalurkan air ke tandon warga disebut mengalami kerusakan.

“Katanya mesin sedot air rusak. Kalau mau diperbaiki, tarif air harus dinaikkan,” tambahnya.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Dedy. Ia menyebut terpaksa membeli pompa air sendiri agar air bisa mengalir ke rumahnya. Namun, air yang diperoleh dengan cara tersebut tetap terbatas.

“Airnya kecil sekali. Kalau tidak pakai pompa air, kami tidak dapat air sama sekali,” kata Dedy.

Menurut Dedy, hampir seluruh warga di Pinang Mas Residence kini menggunakan pompa air tambahan. Ia berharap pengembang perumahan bersama pemerintah setempat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan air bersih yang telah berlangsung lama tersebut.

“Kami minta ada solusi nyata, karena ini kebutuhan dasar warga,” pungkasnya. (*]

Artikel Krisis Air Bersih di Pinang Mas Residence Tanjungpinang, Warga Beli Air Tangki pertama kali tampil pada Kepri.

Jalan Penghubung Harung Hijau–Tiangau Rusak Parah, Warga Minta Perbaikan

0
Kondisi Jalan Tiangau yang sangat memprihatinkan, Pemprov Kepri kucur Rp 2 Miliar untuk perbaikan. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Kondisi jalan penghubung Desa Tiangau yang menghubungkan wilayah Harung Hijau hingga Kampung Melayu Tiangau, Kabupaten Kepulauan Anambas, kian memprihatinkan. Jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga tersebut mengalami kerusakan parah dan belum mendapat perbaikan memadai.

Pantauan di lapangan menunjukkan, kerusakan mulai terlihat jelas setelah melewati SMP Negeri 5 Harung Hijau. Permukaan jalan dipenuhi lubang, bebatuan berserakan, serta badan jalan yang tidak rata, sehingga menyulitkan pengguna jalan.

Kondisi ini membuat warga merasa tidak nyaman dan khawatir saat melintas, baik menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Pengendara harus ekstra hati-hati untuk menghindari risiko kecelakaan maupun kerusakan kendaraan.

Saat cuaca panas, debu beterbangan akibat lalu lalang kendaraan. Debu tersebut tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga mengotori pakaian dan rumah warga yang berada di sekitar jalan. Sebaliknya, ketika hujan turun, jalan berubah licin dan berlumpur, bahkan di sejumlah titik tergenang air.

Salah seorang warga Desa Tiangau, Sariman, mengatakan kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung lama dan belum pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia menilai pembangunan infrastruktur di wilayah Tiangau kerap terabaikan.

“Kondisi ini sudah lama. Tiangau jarang diperhatikan, pembangunan kebanyakan hanya sampai Harung Hijau,” ujar Sariman, Minggu (1/2/2026).

Menurut Sariman, panjang jalan rusak dari SMP Negeri 5 Harung Hijau hingga ujung Tiangau mencapai hampir dua kilometer. Jarak tersebut, kata dia, seharusnya menjadi prioritas perbaikan karena digunakan warga setiap hari untuk beraktivitas.

Ia juga menyinggung kebijakan pembangunan pada masa kepemimpinan Bupati sebelumnya yang lebih banyak membangun jalan di kawasan pantai, padahal jalur tersebut jarang dilalui masyarakat.

“Jalan di pantai jarang dilewati, sementara jalan ini tiap hari kami pakai. Sudah rusak, penerangan juga tidak ada. Tapi kabarnya tahun ini akan dibenahi oleh provinsi,” keluhnya.

Menanggapi keluhan warga, Kepala Seksi Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepulauan Riau, Suji Hartano, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap jalan Kampung Melayu Tiangau sejak tahun lalu.

“Jalan Kampung Melayu Tiangau sudah kami survei dan masuk dalam APBD Provinsi Kepri Tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp2 miliar,” ujar Suji Hartano.

Ia menjelaskan, saat ini PUPR Provinsi Kepri masih melengkapi dokumen teknis dan persyaratan administrasi sebelum proses pelelangan pekerjaan dimulai.

“Tahapan ini meliputi penyusunan dokumen teknis, perencanaan detail, serta penyesuaian jadwal agar pelaksanaan pekerjaan sesuai aturan,” jelasnya.

PUPR Provinsi Kepri berharap proses administrasi dapat segera rampung sehingga perbaikan jalan penghubung Harung Hijau–Kampung Melayu Tiangau bisa segera direalisasikan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. (*)

Artikel Jalan Penghubung Harung Hijau–Tiangau Rusak Parah, Warga Minta Perbaikan pertama kali tampil pada Kepri.