batampos – Sedianya Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan usulan biaya haji 2025 di Komisi VIII pada Senin (11/11) sore. Tetapi, rapat ditunda karena ada dualisme penyelenggaraan haji. Yaitu, Kemenag dengan Badan Penyelenggaraan Haji (BPH).
Kesimpulan dari rapat yang dihadiri Menag Nasaruddin Umar itu dibatalkan. Anggota Komisi VIII kompak meminta pemerintah menyelesaikan dahulu secara internal, siapa yang jadi penyelenggara haji 2025. Apakah tetap Kemenag melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atau BPH.
Parlemen berpandangan kedua lembaga itu sama-sama mempunyai legitimasi atau landasan hukum sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan haji. Kemenag mengacu pada Perpres 152/2024 dan BPH merujuk pada Perpres 154/2024. Yang jadi persoalan lainnya adalah, Kemenag tidak membawa pimpinan BPH dalam rapat tersebut.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, mereka tidak dalam kapasitas menentukan siapa yang akan menyelenggarakan haji. Dia menuturkan jika memberi kesempatan kepada Menag untuk menyampaikan paparan biaya haji, sama dengan menyetujui Kemenag sebagai penyelenggara haji.
“Padahal ada Perpres 154 (tahun 2024) yang bunyinya sama,” katanya.
Di Perpres 154/2024 itu secara garis besar, penyelenggaraan haji di bawah komando BPH. Marwan menegaskan Komisi VIII tidak mau terjebak pada urusan yang menjadi kewenangan eksekutif atau pemerintah.
Untuk itu, Marwan meminta Kemenag dan BPH untuk melakukan sinkronisasi. Dia menegaskan tidak ingin mengulur waktu pembahasan biaya haji. “Jika sudah selesai (sinkronisasi) besok (hari ini) kami siap rapat kembali,” tandasnya.
Politisi PKB itu mengatakan di dalam paparan pembicaraan pendahuluan biaya haji 2024 juga sama sekali tidak menyebut BPH. Kemenag juga tidak menghadirkan BPH dalam rapat tersebut.
Marwan mengatakan, seandainya di paparan itu ada penyebutan BPH serta bisa menghadirkan BPH dalam rapat, penyampaian awalan biaya haji 2025 bisa dilakukan.
Baca Juga: Muzakarah Perhajian Kemenag Bahas Fatwa MUI soal Dana Hasil Investasi Setoran Awal Haji, Biaya Haji Bisa Naik Lagi
Di bagian lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengatakan BPH tidak bisa serta merta ikut rapat membahas soal haji di Komisi VIII. “Badan (BPH) sendiri belum disahkan menjadi mitra Komisi VIII DPR,” katanya. Dia berharap Badan Musyawarah (Bamus) DPR sampai Ketua DPR segera menggelar Paripurna untuk mengesahkan BPH sebagai mitra Komisi VIII DPR.
Dia juga memberikan catatan pada paparan pendahuluan biaya haji yang dibuat oleh Kemenag. Dia menegaskan Kemenag jangan menyodorkan penggunaan nilai manfaat dana haji ke Komisi VIII DPR. Kemenag harus mengajukan persentase penggunaan nilai manfaat. “Jadi jangan dibebankan ke kami, sama saja kami dijebak. Ini tidak benar,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Sampai dengan berita ini ditulis, belum ada respons dari Kemenag soal usulan biaya haji. Karena menunggu rapat lanjutan dengan Komisi VIII DPR.
Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, usulan biaya haji selalu lebih tinggi dari yang diputuskan. Pada musim haji 2024 lalu, kala itu Menag dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya haji riil mencapai Rp 105 juta per jemaah.
Kemudian setelah melalui rangkaian rapat di Panja Biaya Haji, diputuskan rerata biaya haji riil pada 2024 adalah Rp 93,4 jutaan. Dari jumlah itu, jemaah menanggung Rp 56 jutaan per orang. Sisanya dibayar atau disubsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Sementara itu, tidak hanya Indonesia yang persiapan membahas biaya haji 2025. Sejumlah negara juga melakukannya. Diantaranya dilakukan oleh Kuwait. Menariknya, Kuwait menurunkan biaya haji tahun depan sekitar 40 persen dibandingkan musim haji 2024.
Dilansir dari Gulf News, biaya haji 2025 di Kuwait ditetapkan 1.600 sampai 1.700 dinar atau sekitar Rp 81 juta sampai Rp 86 jutaan. Biaya itu turun sekitar 40 persen dibanding 2024 lalu, yang dipatok 3.800 dinar.
Direktur Departemen Haji dan Umrah Kuwait Sattam Al Muzain mengatakan penurunan biaya haji tersebut disebabkan oleh penerapan platform pendaftaran terpusat. Platform tersebut telah menyederhanakan proses dan memangkas biaya. (*)
Artikel DPR Persoalkan Dualisme Penyelenggara Haji pertama kali tampil pada News.
