batampos – UPT Samsat Batuaji sukses menguji coba aplikasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIPAMOR) Mobile yang sudah diluncurkan sejak November 2024 lalu. Dua bulan berjalan ratusan kendaraan yang menunggak pajak terdeteksi dan langsung ditindaklanjuti petugas.

Kepala UPT Samsat Batuaji Patrick Nababan menjelaskan, uji coba Sipamor ini berlangsung di lima wilayah kecamatan yang berada di bawah wilayah kerja UPT Samsat Batuaji. Hasilnya sangat positif, dan Patrick optimistis aplikasi ini akan segera dapat diimplementasikan secara penuh di seluruh wilayah Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Uji coba dilakukan di lima kecamatan sebagai tahap awal, dan hasilnya sangat memuaskan. Kami berharap aplikasi ini bisa diterapkan secara menyeluruh di Batam dan seluruh Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung efisiensi pendataan pajak kendaraan,” ujarnya, Senin (11/11).

Baca Juga: Masyarakat Batam Kurang Minati E-Paspor, Selisih Harga Jadi Faktor Utama

Selama uji coba, tim dari Samsat Batuaji turun langsung ke berbagai lokasi, termasuk pusat-pusat perbelanjaan, untuk mendata kendaraan yang berada di area tersebut.

“Kami melakukan pendataan secara langsung di lapangan untuk memastikan apakah pajak kendaraan sudah dibayar atau belum. Jika belum, petugas kami mencatat ulang data kendaraan seperti nomor polisi dan alamat pemilik untuk mengirimkan tagihan pajak,” jelas Patrick.

Untuk aplikasi SIPAMOR ini, jelas Patrick, merupakan terobosan baru dari Samsat untuk mempercepat dan mempermudah proses penagihan pajak kendaraan serta pembaruan data kendaraan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi data pajak di lapangan. SIPAMOR merupakan aplikasi internal yang dirancang khusus untuk digunakan oleh petugas Samsat dalam mendata Wajib Pajak kendaraan bermotor di wilayah Batuaji, Batam.

“SIPAMOR Mobile memberikan kemudahan bagi petugas kami dalam mendata kendaraan bermotor, terutama bagi yang belum membayar pajak. Melalui aplikasi ini, kami dapat mencatat data secara langsung di lapangan, dan surat tagihan pajak akan otomatis dikirimkan dalam format digital kepada pemilik kendaraan,” kata Patrick.

Baca Juga: Harus Begadang untuk Dapatkan Air Bersih, Warga Gia Residence Nongsa Demo Tagih Janji PT ABH

Aplikasi SIPAMOR memiliki dua fungsi utama yang dirancang untuk kebutuhan operasional petugas Samsat di lapangan. Pertama, untuk menagih pajak kendaraan yang belum dibayar, di mana surat tagihan pajak akan dikirimkan secara elektronik. Kedua, aplikasi ini digunakan untuk memperbarui data kendaraan, terutama bagi kendaraan yang berpindah kepemilikan namun belum diurus balik namanya.

“Dengan adanya aplikasi ini, petugas dapat memperoleh data yang lebih akurat dan terkini, khususnya di wilayah Batuaji dan sekitarnya. Banyak kendaraan yang sudah berpindah tangan namun belum diurus proses balik namanya. Dengan pendataan ini, kami akan memiliki basis data yang lengkap dan valid,” tambah Patrick.

Dengan kehadiran aplikasi SIPAMOR dan dukungan dari program pemutihan pajak, Samsat Batuaji berharap pengelolaan pajak kendaraan di wilayah Batam menjadi lebih tertib, efisien, dan akurat, serta membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan mereka. (*)

Artikel Deteksi Kendaraan yang Menunggak Pajak, UPT Samsat Batuaji Sukses Uji Coba Aplikasi SIPAMOR pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Minat masyarakat terhadap e-paspor di Batam ternyata masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah selisih harga yang cukup besar antara e-paspor dan paspor biasa.

E-paspor dibanderol dengan harga Rp650 ribu, sedangkan paspor biasa hanya Rp350 ribu. Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Khusus Batam, Kharisma Rukmana.

“Mungkin karena harga, masyarakat lebih memilih paspor biasa. Paspor biasa memang lebih murah, sedangkan e-paspor masih dirasa mahal,” ujar dia, Senin (11/11).

Baca Juga: Pertamina Belum Bisa Pastikan Waktu Penerapan QR Code untuk Pembelian Pertalite

Pihaknya mengaku, bahwa kemungkinan di masa depan paspor biasa akan dihapus dan digantikan sepenuhnya oleh e-paspor.

“Kalau nanti negara-negara tertentu, seperti Singapura, tidak menerima lagi paspor biasa, otomatis kita juga harus beralih ke e-paspor,” katanya.

Meski peminat e-paspor masih rendah, layanan pengurusan paspor di Batam selalu penuh setiap harinya. Kanim Batam melayani hingga 180 pemohon per hari, sementara Unit Layanan Paspor (ULP) di Harbour Bay melayani 150 pemohon per hari.

Menariknya, kuota untuk pengurusan paspor biasa di Batam telah penuh hingga akhir tahun 2023. Pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan bahwa dari total kuota harian, 80 persen diperuntukkan bagi e-paspor dan sisanya 20 persen untuk paspor biasa. Namun, masyarakat tampaknya tetap lebih tertarik membuat paspor biasa.

Baca Juga: Kemenag Bantah Larangan Nikah di Hari Libur Mulai 2025

Selama periode Januari hingga Oktober 2023, data menunjukkan bahwa jumlah pengurusan paspor biasa mencapai 24.359 pemohon. Sementara itu, untuk e-paspor, hanya tercatat 8.561 pemohon.

Kharisma berharap, kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih mempertimbangkan pembuatan e-paspor sebagai alternatif, mengingat e-paspor memiliki sejumlah kelebihan, termasuk keamanan yang lebih baik dan kemudahan dalam proses imigrasi di beberapa negara.

“Sekarang ini memang minat masyarakat lebih ke paspor biasa. Jadi e-paspor ini semacam jadi opsi terakhir,” ujarnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Masyarakat Batam Kurang Minati E-Paspor, Selisih Harga Jadi Faktor Utama pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyidik Satreskrim Polresta Barelang belum menyimpulkan penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di galangan kapal LA Engineering, Tanjunguncang. Kecelakaan ini meyebabkan pekerja WN Bangladesh tewas.

Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Debby Tri Andrestian mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus kecelakaan kerja ini. Pihaknya melakukan pemeriksaan saksi dan pihak perusahaan.

“Masih didalami,” ujarnya, Senin (11/11).

Baca Juga: Terbukti Curi Uang ATM Rp 1,1 Miliar, Taufik Divonis 2 Tahun 6 Bulan

Debby mengaku pihaknya juga melakukan penyelidikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diterapkan pihak perusahaan.

“Masih dalam periksaan,” katanya.

Diketahui, kecelakaan kerja yang merenggut korban nyawa kembali terjadi di perusahaan galangan kapal di Tanjunguncang. Seorang pria warga Negara Bangladesh tewas tertimpa crane di galangan kapal LA Engineering, Tanjunguncang, Sabtu (9/11) pagi.

Baca Juga: Polda Kepri Deteksi 228 Situs Judol 

Korban dikabarkan tewas ditempat karena tertimpah alat berat crane di perusahaan. Jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Embung Fatimah.

“Setelah pemeriksaan akan kita sampaikan,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Polisi Dalami Kecelakaan Kerja yang Menimpa WN Bangladesh di Tanjunguncang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pertamina Patra Niaga belum bisa memastikan waktu penerapan QR Code atau My Pertamina sebagai syarat wajib pembelian BBM jenis pertalite. Rencana penerapan yang sempat digaungkan pada 1 Oktober 2024 lalu tertunda karena belum ada aturan resmi dari pemerintah dalam hal ini Kementrian ESDM.

Sales Branch Manager Rayon II Kepri, Gilang Hisyam Hasyemi menegaskan rencana penerapan QR Code sebagai syarat wajib pembelian pertalite masih tetap berjalan. Akan tetapi, pihaknya belum bisa menentukan waktu pasti penerapan tersebut.

“Untuk QR Code masih tetap berjalan. Proses pendaftran tetap berjalan sampai saat ini,”ujar Gilang.

Menurut Gilang, meski terkesan senyap, jumlah kendaraan terdaftar QR Code di Provinsi Kepri sudah hampir mencapai 70 persen. Dari data sementara Pertamina, tercatat jumlah kendaraan terdaftar sampai bulan November sebanyak 101.000 kendaraan.

Baca Juga: Ada Pipa Bocor di Jalur Panasonic, Berikut Area Terdampak

“Untuk kendaraan terdaftar sudah hampir 70 persen dari jumlah kendaraan di Kepri. Dan dari jumlah itu, didominasi kendaraan di Batam,” tegas Gilang.

Masih kata Gilang, dari 34 SPBU di Batam, sebanyak 25 SPBU sudah mulai memaksimalkan penerapan QR Code kepada para konsumen Pertalite. Sedangkan 9 SPBU di Batam masih belum maksimal.

“Ini masih akan tetap kami maksimalkan, apalagi program ini sudah didukung SPBU di Batam, hanya 9 SPBU yang masih belum maksimal,” sebut Gilang.

Baca Juga: Berhasil Bangun RS Jantung Skala Nasional, Ansar Ahmad Berhasil Kuatkan Kesehatan Kepri

Sementara, Officer Communication and Relations Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Nur Imam Mohamad belum bisa dikonfirmasi terkait rencana penerapan QR Code.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga berencana menerapkan QR Code sebagai syarat wajib pembelian pertalite di Kepri. Namun ternyata, rencana yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober itu belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Sehingga Pertamina membatalkan jadwal penerapan pada 1 Oktober 2024 lalu. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Pertamina Belum Bisa Pastikan Waktu Penerapan QR Code untuk Pembelian Pertalite pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Muhammad Dirham, menegaskan bahwa informasi mengenai larangan pernikahan di hari libur adalah tidak benar. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang melarang pelaksanaan pernikahan di luar KUA, baik pada hari kerja maupun hari libur.

“Boleh dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, termasuk hari libur,” ujarnya, Senin (11/11).

Dirham menjelaskan, pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada dasarnya hanya bisa dilakukan pada hari dan jam kerja karena KUA beroperasi dari Senin hingga Jumat. Di luar hari-hari tersebut, KUA tidak melayani pernikahan di kantor.

Baca Juga: Urus Baru dan Perpanjang SIM Wajib Tunjukkan JKN Aktif, Sosialisasi Dimulai di Batam

Namun, bagi pasangan yang ingin menikah di luar KUA, seperti di rumah atau tempat ibadah, tetap dapat melangsungkan pernikahan asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Menurutnya, pencatatan nikah sudah diatur dalam undang-undang dan selama syarat terpenuhi, pasangan bebas memilih lokasi dan waktu akad.

“Harapannya, informasi ini dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang berencana menikah di luar KUA kecamatan. Kemenag berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam pencatatan pernikahan,” ungkap Dirham.

Ia juga menyebut bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024 telah direvisi, sehingga tidak ada lagi aturan yang membingungkan atau membuat masyarakat khawatir untuk menikah di luar KUA.

Baca Juga: Satres Narkoba Jadi Sorotan, Kompolnas Dukung Polresta Barelang Tindak Personel yang Melanggar

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang penghulu menyampaikan bahwa pernikahan di hari Sabtu dan Minggu akan dilarang mulai 1 Januari 2025. Pernyataan ini langsung menimbulkan kehebohan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Selain itu Kemenag Kota Batam mencatat sebanyak 5.281 pernikahan berlangsung sepanjang Januari hingga Oktober 2024 di 12 Kantor Urusan Agama yang tersebar di seluruh kota. Jumlah pernikahan terbanyak tercatat pada bulan Juni dengan 701 pernikahan, sementara terendah pada bulan Februari dengan 363 pernikahan.

Dengan penjelasan ini, Kemenag Kota Batam berharap masyarakat bisa lebih tenang dan tidak khawatir dengan aturan pernikahan yang berlaku. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kemenag Bantah Larangan Nikah di Hari Libur Mulai 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.