batampos – Mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab disa-pa Gus Muhdlor, Senin (30/9) menjalani sidang di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya. Itu adalah sidang pertamanya setelah ditahan dan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo.

Tiba pukul 09.30, Muhdlor langsung masuk ke ruang tunggu dengan ditemani istrinya, Sa’adah Muhdlor. Ada juga sejumlah kolega dan tim penasihat hukum. Baru sekitar pukul 10.30, Muhdlor masuk ke ruang sidang.

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) KPK Andry Lesmana menga-takan, Muhdlor diduga mene-rima uang dari pemotongan dana insentif pegawai negeri BPPD Sidoarjo sebesar Rp1,4 miliar. “Gus Muhdlor diketahui menerima uang Rp50 juta setiap bulan sejak triwulan keempat 2021,” paparnya. Andry menuturkan, Muhdlor menerima uang tersebut untuk sejumlah kepentingan pribadi.

JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 Huruf F juncto Pasal 16 UU RI No 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu, juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Untuk dakwaan kedua, Muhdlor didakwa melanggar Pasal 12 Huruf E juncto Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu, juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

“Pasal 12 huruf F, yakni terkait dengan adanya pemotongan secara tidak sah yang dianggap sebagai utang. Sedangkan pasal 12 huruf E, yakni pemaksaan untuk pemberian uang,” ungkapnya.

Dia menerangkan, mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sempat dipanggil Muhdlor saat masih menjabat sebagai bupati. Keduanya membahas pemotongan insentif yang dilakukan sejak kepala BPPD Sidoarjo sebelumnya.

“Berarti bahwa saat menjadi bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor menge-tahui hal itu. Bahkan, Siskawati dan Ari diminta melaporkan pemotongan insentif tersebut,” paparnya.

Sejak 2021 hingga 2023, dana pemotongan insentif yang terkumpul mencapai Rp8,5 miliar. Dari dana sebesar itu, lanjut Andry, Rp7 miliar digunakan Ari Suryono, sedangkan Muhdlor kebagian Rp1,4 miliar.

Andry mengatakan, ada 60 saksi yang akan didatangkan dalam sidang berikutnya pekan depan. “Kemungkinan ada saksi yang sama dengan sidang di Ari Suryono dan Siskawati, tapi nanti ada yang baru juga,” katanya.

Sementara itu, penasihat hukum Muhdlor, Mustofa Abidin, mengungkapkan bahwa pihaknya akan berpatokan pada fakta-fakta yang dihadirkan saat sidang saksi. “Ada sejumlah saksi yang kami persiapkan. Dari kami standar saja dan tetap memperhatikan setiap fakta persidangan,” ungkapnya. Sidang lanjutan Muhdlor berlangsung pada 7 Oktober mendatang. (*)

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menyita uang Rp450 miliar yang diduga merupakan hasil pencucian uang dalam kasus pidana pengalihan lahan negara. Kasus tersebut bermula dari PT Duta Palma yang mengambil aset negara berupa kawasan hutan.
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa uang senilai Rp450 miliar tersebut disita dari PT Asset Pacific yang merupakan satu grup dengan PT Duta Palma.

”Dalam pengembangan didapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka terhadap korporasi PT Asset Pacific,” paparnya dalam konferensi pers, kemarin. Kasus bermula dari tindak pidana pengambilalihan lahan negara berupa hutan yang dilakukan PT Duta Palma. Hasil dari tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut telah dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan ke PT Dar-mex Plantation, Holding Perkebunan.

”Lalu uang dialihkan PT Asset Pacific,” ujarnya.

Abdul mengatakan, PT Asset Pasific adalah perusahaan bidang properti yang diduga digunakan sebagai tempat TPPU PT Darmex Plantation. Darmex sendiri merupakan anak usaha Duta Palma.

“Uang hasil tindak pidana ini disamarkan oleh Surya Damardi, ke PT Asset Pasific,” paparnya.

Dalam kasus ini penyidik Kejagung telah mengantongi bukti untuk menetapkan tujuh korporasi sebagai tersangka. Tujuh korporasi yang sudah ditetapkan tersangka, yakni, PT Asset Pasific, dan PT Dar-mex Plantation. Keduanya merupakan anak perusahaan dari Group Duta Palma.

”Sementara, lima tersangka korporasi lainnya, adalah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening, PT Panca Agro Lestari dan PT Kencana Amal Tani,” terangnya.

Diketahui Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis terhadap Surya Darmadi hukuman 15 tahun penjara dalam kasus korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Surya Darmadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp42 triliun.

Tidak terima vonis Pengadilan Tipikor, Surya Darmadi mengajukan upaya hukum banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI memperkuat putusan Pengadilan Tipikor tersebut. Hingga akhirnya Surya Darmadi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan hasil uang penggantinya dipotong, namun hukuman penjara bertambah menjadi 16 tahun. (*)

batampos – Sidang Paripurna pelantikan atau sumpah janji Anggota DPR, DPD dan MPR RI periode 2024-2029 digelar hari ini, Selasa (1/10). Sebanyak 580 anggota dewan terpilih berdasarkan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pengucapan sumpah atau janji Anggota DPR, yang akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA).

Penetapan anggota dewan terpilih mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan.

Ketua DPR RI periode 2019-2024 Puan Maharani sebelumnya menyatakan, pelantikan Anggota DPR terpilih akan dilantik pada hari ini.

“1 Oktober pagi, Insya Allah akan dilantik anggota DPR baru periode 2024-2029 dan Insya Allah beserta pimpinannya juga,” kata Puan usai pimpin Sidang Paripurna Penutupan DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Sebanyak 580 Anggota DPR yang dilantik akan melaksanakan tugas konstitusional untuk lima tahun ke depan. Puan berharap, mekanisme pemilihan Pimpinan DPR periode 2024-2029 akan berjalan baik dan lancar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Insya Allah besok (hari ini, red) pelantikan anggota baru akan dilaksanakan pagi, setelah itu selesai baru akan ada mekanisme selanjutnya untuk kemudian mekanisme pimpinan DPR yang akan diawali dengan rapat konsultasi dari perwakilan fraksi atau perwakilan partai yang diwakili oleh fraksi,” ucap Puan.

Berikut daftar anggota Dewan periode 2024-2029 yang tertua hingga termuda, yakni:

I. Perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Usia:

a. Termuda 3 (tiga) orang (usia per 1 Oktober 2024), yaitu:

1. Annisa M.A. Mahesa, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Banten II, Usia 23 Tahun 2 Bulan 15 Hari;

2. Muhammad Rohid, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Riau II, Usia, 24 Tahun 10 Bulan 14 Hari; dan

3. Cindy Monica Salsabila Setiawan, S.M., Partai NasDem, Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Usia 24 Tahun 10 Bulan 14 Hari.

b. Tertua 3 (tiga) orang (usia per 1 Oktober 2024), yaitu:

1. H. Zulfikar Achmad, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jambi, Usia 78 Tahun 4 Bulan 15 Hari;

2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si., Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Usia 78 Tahun 2 Bulan 30 Hari; dan

3. Drs. H. Kahar Muzakir, Partai Golkar, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Usia 77 Tahun 9 Bulan 21 Hari.

II. Perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berdasarkan Usia:

a. Termuda 3 (tiga) orang (usia per 1 Oktober 2024), yaitu:

1. Larasati Moriska, Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Usia 22 Tahun 8 Bulan 0 hari;

2. Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Usia 23 Tahun 11 Bulan 15 Hari; dan

3. Ratu Tenny Leriva, S.Ked., Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Usia 24 Tahun 3 Bulan 21 Hari.

b. Tertua 3 (tiga) orang (usia per 1 Oktober 2024), yaitu:

1. Drs. Ismeth Abdullah, Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Usia 78 Tahun 0 Bulan 2 Hari;

2. Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H., Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Usia 76 Tahun 1 Bulan 28 Hari; dan

3. H. Almalik Pababari, Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Usia 75 Tahun 9 Bulan 17 Hari.

III. Perwakilan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan Usia

a. Termuda 3 (tiga) orang (usia per 1 Oktober 2024), yaitu:

1. Larasati Moriska, DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Usia 22 Tahun 8 Bulan 0 Hari;

2. Annisa M.A. Mahesa, DPR Partai Gerindra Daerah Pemilihan Banten II, Usia 23 Tahun 2 Bulan 15 Hari; dan

3. Cerint Iralloza Tasya, S.Ked., DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat, Usia 23 Tahun 11 Bulan 15 Hari.

b. Tertua 3 (tiga) orang (usia per 1 Oktober 2024), yaitu:

1. H. Zulfikar Achmad, DPR Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jambi, Usia 78 Tahun 4 Bulan 15 Hari;

2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si, Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Usia 78 Tahun 2 Bulan 30 Hari; dan

3. Drs. Ismeth Abdullah, DPD Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Usia 78 Tahun 0 Bulan 2 Hari.

batampos – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan integrasi dan interoperabilitas berbagai aplikasi yang dimiliki. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadi salah satu instansi yang menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan arahan tersebut.

Hal itu ditunjukkan dengan penyederhanaan ratusan aplikasi yang dimiliki Kemenhub. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah simplifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang terus meningkat, salah satunya adalah dengan melakukan simplifikasi ratusan aplikasi menjadi hanya sembilan,” ujar Menteri Anas saat melakukan kunjungan ke Kantor Kemenhub di Jakarta, Senin (30/09).

Langkah tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini, yaitu melakukan interoperabilitas berbagai aplikasi untuk memudahkan masyarakat menggunakan layanan birokrasi. Ia berharap Kemenhub dapat segera memberikan sumbangsih dalam memajukan GovTech Indonesia dengan integrasi pada layanan yang telah disiapkan INA DIGITAL dalam INApas, INAku, dan INAgov.

Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa ia dan jajarannya telah siap berkontribusi dalam mengintegrasikan beragam layanan transportasi Indonesia. Kementerian Perhubungan telah berhasil melakukan simplifikasi aplikasi yang cukup signifikan.

“Kami adalah salah satu kementerian yang mungkin paling bersemangat dalam melakukan simplifikasi, dari 386 aplikasi menjadi sembilan aplikasi. Itu sebuah dampak yang telah terlihat dan nantinya bisa mengontrol semua kegiatan perhubungan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Untuk diketahui, indeks nilai reformasi birokrasi (RB) Kemenhub di tahun 2023 masuk dalam kategori A (Memuaskan). Sementara untuk nilai SAKIP di tahun yang sama, Kemenhub mendapat kategori BB (Sangat Baik). Kedua capaian ini lebih tinggi dari rata-rata kementerian/lembaga. (*)

batampos – Pelantikan anggota DPR/DPD RI yang digelar hari ini masih diwarnai isu pergantian calon terpilih. Hingga, Senin (30/9), polemik itu masih berlangsung. Bahkan, ada kasus yang masih berproses dalam sidang dugaan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

”Ada satu yang dipecat sekarang masih sidang di bawaslu situ,” ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin ditemui di Kantor DKPP Jakarta, kemarin.

Kasus itu diadukan oleh Rahmad Handoyo, caleg PDIP terpikih dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V. Sebelumnya, Rahmad dicopot dan digantikan Didik Haryadi. Dalam persidangan di Bawas-lu kemarin, kasus itu masih dalam tahap pembuktian dan mendengarkan ahli.

Afif mengakui, hingga Jumat kemarin arus masuk surat permohonan pergantian caleg masih berlangsung. Meski tak mendetailkan angka pastinya, Afif memperkirakan sudah lebih dari 20 surat permohonan pergantian caleg DPR RI terpilih.

Adapun alasan pergantian beragam. Baik yang mundur karena maju pilkada maupun akibat pemberhentian oleh partai. Diakuinya, banyaknya permohonan jelang pelantikan cukup merepotkan KPU. Sebab pihaknya dituntut cepat dalam memproses administrasinya.

”Karena kita kan memang mengejar surat pengajuan ke Istana, ke setneg. Itu juga sebelum tanggal 1 ini agar bisa segera selesai kan,” imbuhnya. Mengingat pelantikan akan digelar, pihaknya berharap tidak ada lagi penambahan.

Meski diproses KPU, perlawanan diketahui dilakukan sejumlah calon tersebut. Sebelumnya, tiga caleg PKB memenangkan gugatan di Bawas-lu. Yakni Achmad Ghufron Sirodj dari dapil Jawa Timur IV, Irsyad Yusuf dari dapil Jawa Timur II dan Ali Ahmad dari dapil Jawa Timur V. Mereka dipulihkan haknya untuk dilantik sampai dengan adanya putusan inkrah perihal pemberhentiannya di partai.

Kemudian, ada juga calon PDIP Tia Rahmania yang sudah diganti, namun tetap nekat hadir dalam orientasi pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR yang digelar Lemhannas. Untuk putusan Bawaslu, KPU telah menindaklanjuti dengan mengembalikan haknya.

Kemudian untuk kasus Tia, Afif menekankan pihaknya hanya mengakui nama yang sesuai SK (KPU) Nomor 1368 Tahun 2024 yang berlaku. Yak-ni atas nama Bonnie Triyana yang telah menggantikannya.

Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan, fenomena dipe-catnya caleg terpilih menunjukkan bahwa kedaulatan partai lebih kuat dibandingkan kedaulatan rakyat. Itu terbukti, calon yang dipilih rakyat, masih bisa dijegal oleh partainya.

Dia menilai situasi ini tidaklah sehat. ”Semestinya, siapapun yang terpilih itu biarkan masuk (dilantik) dulu,” ujarnya. Kalaupun ada persoalan etik ataupun masalah di internal partai, maka itu bisa dibahas kemudian di level mahkamah partai.

Hasil dari mahkamah partai, baru digunakan sebagai dasar untuk memproses dengan penyelenggara di masa mendatang. Jika tidak menggunakan sistem yang terukur, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan.

”Nanti partai sesukanya mengganti seseorang hanya gara-gara misalnya tidak disukai oleh ketua parpol atau yang lain yang lebih subjektif,” imbuhnya.

Sementara itu, kebijakan KPU menginapkan calon anggota terpilih di tiga hotel mewah menjadi sorotan. Seperti diketahui, selama masa orientasi KPU menempatkan caleg terpilih di tiga hotel bintang 5 Jakarta. Yakni Hotel Ayana, Fairmont, dan Shangri-La.

Komisioner KPU RI Bettu Epsilon Idroos menjelaskan, pemberian fasilitas itu bagian dari persiapan pelantikan anggota DPR dan DPD. Hal itu masih rangkaian dari tahapan dan program Pemilu. Dia mengklaim, itu merupakan agenda rutin dan bukan pertama kali digelar.

”Setiap lima tahun sekali sebelum calon anggota DPR dan DPD RI terpilih dilantik, KPU menggelar acara serupa,” ujarnya.

Soal disewanya tiga hotel, Betty menyebut itu menyesuaikan kapasitas. Mengingat banyaknya Anggota DPR dan DPD, KPU membagi ke tiga lokasi sebagai lokasi registrasi dan menginap.

”Sekaligus persiapan gladi bersih pelantikan yang akan diselenggarakan 1 Oktober 2024,” terangnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menggelar apel kesiapan pengamanan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam Indradi menuturkan bahwa pengamanan pelantikan tersebut mengerahkan 5.614 personel gabungan. Yang terdiri dari 4.006 personel Satgasda, 585 personel Satgasares, dan 1.023 personel gabungan TNI, Mabes Polri serta Pemda.

”Pengamanan mengedepankan preemtif, preventif, dan penegakan hukum,” paparnya.
Untuk wilayah pengamanan dilakukan di sekitar area Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR dilakukan secara situasional.

”Rekayasa lalin bergantung kondisi di lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, dihimbau masyarakat untuk menghindari kawasan DPR dan mencari rute alternatif agar tidak terjebak kepadatan lalu lintas. Semua pihak diharapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR. (*)

batampos – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mundur dari jabatannya.

Dikutip dari Antara, Presiden Joko Widodo telah menunjuk dua Menteri Koordinator sebagai Pelaksana tugas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Selasa (1/10), mengatakan Presiden menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mendes PDTT.

Presiden juga menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Ketenagakerjaan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyetujui pengunduran diri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Ari mengatakan pengunduran diri Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dia menyampaikan bahwa Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut, dan telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat kedua menteri itu, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian-nya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju. (*)