batampos – Pembaca, perkenalkan, Novelin Fortuna Sinaga, anggota termuda DPRD Batam. Novelin baru berusia 23 tahun.

Gimana ya rasanya masih muda menjadi anggota dewan?

Novelin tampil percaya diri meskipun mengakui ada rasa gugupnya.

“Perasaan saya campur aduk antara gugup dan senang,” ungkap Novelin.

Novelin, yang terinspirasi oleh sang ayah. Ia bertekad untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan memajukan pendidikan di Batam. Menurutnya, masih banyak anak-anak sekolah dari SD dan SMP yang tidak menikmati pendidikan yang layak.

Novelin berharap dalam masa baktinya lima tahun kedepan semakin banyak generasi muda, terutama generasi gen Z, yang mau berkecimpung di dunia politik.

“Saya berharap dapat berkontribusi pada pembangunan Kota Batam dan mendorong lebih banyak generasi muda, terutama Gen Z, untuk terlibat dalam politik,” katanya.

Keduanya menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewakili aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di Batam. (*)

Reporter : AZIS MAULANA

batampos – Dinas Perikanan Kota Batam mengumumkan bahwa lebih dari 1000 nelayan telah menerima rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Rekomendasi ini diberikan kepada nelayan kecil sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

“Benar, sekitar 1.000 nelayan telah menerima rekomendasi BBM subsidi tahun ini,” ujar Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kota Batam, Yudi Admanjianto, Jumat (30/9).

Menurut Yudi, keberadaan BBM subsidi sangat membantu dalam mendukung kelangsungan hidup dan ekonomi para nelayan. Dengan BBM bersubsidi, nelayan dapat mengakses bahan bakar dengan harga terjangkau, sehingga efisiensi hasil tangkapan meningkat.

“Oleh karena itu, kami selalu mengingatkan para nelayan untuk memahami cara mengurus surat rekomendasi BBM subsidi ini,” tambah Yudi.

Pemberian rekomendasi BBM subsidi untuk nelayan kecil dilakukan oleh Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023. Menurut aturan tersebut, surat rekomendasi BBM subsidi diberikan untuk kapal dengan kapasitas 0-5 GT oleh Dinas Perikanan Batam, sedangkan kapal dengan kapasitas 5-30 GT mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Provinsi.

“Untuk kapal dengan kapasitas lebih dari 50 GT, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” jelasnya.

Yudi juga menyebutkan bahwa Dinas Perikanan memiliki petugas penyuluh di setiap kelurahan yang siap membantu nelayan dalam proses pengurusan. Berdasarkan peraturan BPH Migas dan DTKP, Dinas Perikanan Batam menenetapkan kebutuhan BBM rata-rata nelayan sebanyak 300 liter per bulan per orang.

Proses pengajuan surat rekomendasi untuk nelayan tidak dipungut biaya alias gratis. Yudi juga menekankan bahwa pembelian dan pengambilan BBM di SPBN sebaiknya dilakukan langsung oleh nelayan, tanpa perwakilan.

“Nelayan harus memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Kusuka), serta KTP Batam. BBM subsidi ini diberikan untuk satu bulan,” jelasnya.

Setelah memiliki surat rekomendasi, nelayan dapat langsung mengambil BBM subsidi di lokasi yang telah ditentukan, seperti di SPBN Pulau Stokok dan agen di Pulau Sekilak. “Jadi, tinggal menyesuaikan saja,” tambahnya.

Yudi juga mengimbau seluruh nelayan untuk tidak menyalahgunakan BBM subsidi. “Jika ditemukan penyalahgunaan, maka rekomendasi BBM akan dicabut,” tegasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Dua kecelakaan terjadi di jalan R Suprapto, Batuaji persisnya di persimpangan masuk Kaveling Baru, Sagulung, Jumat (30/8). Satu pemotor wanita terkapar bersimbah darah.

Kecelakaan ini disebut karena maraknya aktifitas berkendaraan lawan arus di lokasi persimpangan tersebut. Pemotor yang keluar dari Kaveling Baru umumnya memilih melawan arus ke lokasi U Turn dekat persimpangan tersebut. Kecelakaan ini disebut karena situasi berkendara yang tak aman. Pemotor ditabrak kendaraan lain karena padatnya kendaraan baik yang di jalur benar ataupun yang melawan arus.

“Itulah kurang tahu kronologis nya gimana. Tapi ini memang jalur rawan karena lokasi lawan arus. Mungkin karena itu kali ibu tadi ditabrak, ” kata Dian, warga yang dijumpai di lokasi kejadian.

Agus, tukang ojek online yang biasa ngetem di persimpangan jalan tersebut juga menyampaikan hal yang sama. Meskipun tidak mengetahui kronologis pastinya, dia yakin kecelakaan pemotor wanita ini karena lokasi jalan yang rawan tadi.

“Itu U Turn persis sebelum persimpangan, jadi U Turn berikutnya jauh ke Puskopkar sama. Orang (pemotor) pada milih lawan arus ke U Turn itu dari pada ke Puskopkar. Ibu itu kecelakaan karena lawan arus ini. Entah dia melawan arus atau tidak tapi jalan ini memang rawan sekali. Sering kecelakaan, ” ujar Agus.

Setelah kecelakaan pemotor wanita ini, ada juga kecelakaan beruntun lain di lokasi yang sama. Satu unit mobil angkot Bimbar dan dua mobil pribadi tabrakan satu sama lain akibat kebut-kebutan di jalan yang rawan tadi.

“Ini beda dengan yang ibu itu tadi. Bimbar ini main serodok saja makanya tabrakan beruntun, ” kata Nardi, warga lain di lokasi kejadian.

Dengan adanya dua kecelakaan ini, warga pengguna jalan di sana kembali menyoroti penempatan U Turn yang masih minim. Berkendaraan melawan arus yang sudah jadi kebiasaan pemotor di sana karena penempatan U Turn yang kurang pas tadi.

Selain di lokasi kejadian kecelakaan ini, jalan dari simpang Basecamp ke pasar Sagulung juga ramai dengan pemotor yang melawan arus. Pemotor yang datang dari Simpang Basecamp dan hendak ke pasar Sagulung dan sekitar misalkan nekat mengambil rute lawan arus dari U Turn depan SPBU Basecamp ketimbang harus putar balek di depan perumahan Puskopkar Batuaji.

Begitu juga pengendara yang keluar dari simpang Kaveling Lama dan hendak ke simpang Mandalai nekat melawan arus ketimbang harus muter ke arah simpang Basecamp.

Sama halnya dengan warga perumahan Permata Hijau, Bukit Tempayan, Batuaji yang berkendara dari simpang Basecamp memilih melawan arus dari depan pintu masuk kawasan Golf simpang Basecamp ketimbang harus mutar di lampu merah Simpang Tobing. Pemotor yang keluar dari jalan Ahmad Dahlan Seitemiang dan hendak ke arah Aviari juga demikian memilih melawan arus ke arah simpang Tobing sebab U Turn jauh di hutan Mata Kucing sana.

Perilaku berkendara melawan arus ini terjadi di banyak ruas jalan khususnya persimpangan di jalan R Suprapto, Brigjen Katamso dan Diponegoro Seitemiang.

“Sudah sering kecelakaan karena pemotor dari arah Simpang Basecamp selalu lawan arus melalui U Turn (depan pasar Melayu) agar bisa masuk ke simpang ini (Hutatap),” ujar Agus, pedagang kaki lima di simpang Hutatap.

Warga berharap agar kebutuhan U Turn di dua wilayah ini diperhatikan lagi untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu-lintas akibat ketidakpatuhan masyarakat penggunaan jalan tersebut.

“Kalau U Turn nya disesuaikan dengan kebutuhan keluar masuk masyarakat tentu tak mau orang lawan arus. Ini karena terlalu jauh U Turn makanya banyak yang nekat lawan arus, ” kata Asril, warga lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim saat dikonfirmasi mengaku akan mengakomodir keluhan masyarakat tersebut. Penempatan U Turn akan ditelusuri lagi sesuai dengan kebutuhan penggunaan jalan.

“Tapi kami hanya sebatas merekomendasikan. Nanti yang buatkan atau bangun itu sesuai pihak yang berwenang atas jalan itu. Kan sekarang tanggungjawab jalan di BP Batam dan Pemko. Kalau Pemko tentu nanti kami koordinasikan dengan Dinas Bina Marga. Kalau BP nanti ke BP, ” kata Salim. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Akibat proyek pelebaran jalan yang masif dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, sekitar 50 halte bus trans terdampak. Dinas terkait terpaksa putar otak. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Salim mengatakan, pihaknya membangun sejumlah bus stop untuk pemberhentian bus trans Batam. Kemudian, pihaknya juga membangun sembilan halte baru.

Meski terdampak pelebaran jalan, sejauh ini aktivitas bus trans masih berjalan seperti biasa. Hanya saja, saat hujan turun, takada tempat berteduh buat para pengguna moda transportasi itu.

“Karena ada sebagian halte itu terdampak proyek, jadi kalau hujan tidak ada tempat berteduh. Sisanya semua berjalan dengan sebagaimana mestinya,” kata Salim, Jumat (30/8).

Agar pelayanan terus berjalan, Dishub Batam menempatkan beberapa petugas ditiap-tiap halte untuk melayani masyarakat atau penggunaan moda. Petugas disiagakan berjaga di koridor tertentu.

Pihaknya terus berupaya untuk mengaktifkan dua koridor tambahan. Termasuk koridor Tembesi – Barelang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk koridor Tanjunguncang – Batamcenter, saat ini ada enam unit bus yang beroperasi dari pukul 5.45 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Dishub Batam juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan bus trans dengan menambah armada baru.

“Saat ini, terdapat sekitar 20 armada bus yang beroperasi setiap hari, dan kami terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna bus trans,” kata dia.

Penambahan koridor bus berbarengan dengan penambahan beberapa armada baru. Setelah itu, barulah rute-rute ditambah. Untuk dua koridor tambahan rutenya Tembesi – Barelang, dan Nongsa – Jodoh.

Pemko Batam sebelumnya telah menerapkan sistem pembayaran Bus Trans Batam dengan metode Kartu Uang Elektronik (KUE) atau e-money, dalam mendukung mendorong penerapan sistem pembayaran nontunai.

Salim menyebut,untuk mendukung hal tersebut, pihaknya melalui BLUD UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dishub Kota Batam menjalin kerja sama dengan sejumlah perbankan, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA.

Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, maka pelayanan pembayaran Bus Trans Batam diharapkan semakin meningkat dan memudahkan masyarakat. Tak cuma itu, hadirnya layanan nontunai ini meningkatkan efektivitas proses pembayaran moda trasnportasi umum Batam itu.

“Di era digital ini hampir semua transaksi menggunakan nontunai. Bus Trans Batam sebagai salah satu fasilitas publik berupaya memberikan pelayanan yang baik,” ujar Salim. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Pengadilan Agama (PA) Batam terus berupaya menekan angka perceraian dengan cara memaksimalkan mediasi agar pasangan suami istri kembali berdamai.

Humas Pengadilan Agama Batam Azizon mengatakan, mediasi merupakan upaya untuk melakukan musyawarah dan mufakat. Tujuannya adalah agar pasangan suami istri yang berniat untuk berpisah bisa mengurungkan niat mereka dan melakukan perdamaian.

“Kami terus berupaya memaksimalkan upaya mediasi sehingga dengan begitu angka perceraian di Batam dapat ditekan seminimal mungkin,” kata Azizon, Jumat (30/8).

Baca Juga: 1.325 Kasus Perceraian Masuk ke Pengadilan Agama Batam, Didominasi Faktor Ekonomi dan Orang Ketiga

Mediasi perceraian juga merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya penumpukan kasus. Jika permasalahan bisa selesai melalui jalur ini maka kasus tidak perlu berlanjut ke pengadilan.

Menurutnya, ketika proses mediasi berlangsung, pihak-pihak terkait harus hadir sendiri dan tidak boleh memakai wakil. Hal ini sesuai dengan peraturan PERMA tahun 2016 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi tanpa didampingi oleh kuasa hukum”.

“Jadi tanpa adanya perihal yang bisa menjadi alasan sah, pihak yang bersangkutan wajib hadir dalam proses perundingan. Selanjutnya dalam proses tersebut peserta akan melakukan musyawarah dengan bimbingan dari seorang mediator, ” tuturnya.

Mediator inilah yang nantinya akan memfasilitasi proses diskusi yang berlangsung. Pada prosesnya, mediator akan berfokus untuk mengedepankan unsur-unsur perdamaian. Jadi tugas mereka lebih kepada untuk mendorong kedua belah pihak, suami istri agar bisa kembali rujuk. Sehingga proses perceraian tidak perlu berlanjut ke persidangan.

“Mediasi perceraian hanya bertujuan untuk memfasilitasi kedua belah pihak agar bertemu dan berdiskusi. Untuk hasil akhirnya, hal itu mutlak menjadi keputusan dari kedua belah pihak, ” jelasnya.

Dalam mediasi pihaknya memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami karakter masing-masing pasangan agar saling mengerti satu sama lain. Petugas mediasi pun mengedukasi pasangan suami istri bagaimana membangun kepercayaan, kesetiaan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga agar menuju keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

“Sejak Januari hingga Juli 2024, Pengadilan Agama Batam berhasil memediasi sebanyak 139 kasus. Dimana pasangan suami istri tersebut mencabut laporan dan memilih rujuk kembali, ” pungkasnya.

Sementara itu Hani bukan nama sebenarnya mengaku memilih rujuk dengan suaminya setelah berhasil dimediasi oleh pihak pengadilan agama. Perempuan 28 tahun itu beralasan kedua anaknya menjadi alasan dirinya tak jadi menggugat cerai suaminya.

“Bersyukur ada mediasi ini, sehingga tak semua yang masuk ke pengadilan itu harus berakhir cerai, ” ujarnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra