Kamis, 16 April 2026
Beranda blog Halaman 2884

Gagal Maju di Pilkada Jakarta 2024, Anies Baswedan Minta Maaf

0
Anies Baswedan menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang memintanya maju kembali di Pilkada Jakarta 2024 namun akhirnya batal. (YouTube Anies Baswedan)

batampos – Anies Baswedan menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang memintanya maju kembali di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu menyusul langkahnya buntu untuk ikut kontestasi lima tahunan tersebut.

“Kepada saudara-saudara semua, warga kampung di Jakarta, rakyat miskin kota, saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/8).

Anies mengungkapkan bahwa usai kalah dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu, ada banyak warga yang datang ke rumahnya dan meminta untuk maju kembali di Pilkada Jakarta 2024.

Namun begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa masih ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk berjuang mencari keadilan.

“Bukan berarti perjuangan kita berhenti, dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, nggak,” ucap Anies.

“Dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang sata ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali,” pungkas Anies. (*)

Diterapkan Mulai 1 September, QR Code Syarat Pembelian Pertalite Dinilai Memberatkan

0
image0 1 5 scaled
Pembelian BBM penugasan jenis pertalite wajib menunjukan QR Code My Pertamina.

batampos – PT Pertamina Patra Niaga telah mengeluarkan kebijakan pembelian BBM jenis pertalite mulai 1 Oktober menggunakan QR Code My Pertamina. Namun untuk masa peralihan, penerapan sudah mulai diberlakukan per 1 September 2024 atau tepatnya satu hari kedepan. Jika tidak terdaftar, maka pembelian pertalite akan dibatasi maksimal 20 liter per kendaraan.

Kebijakan yang baru disosisasikan akhir Juli lalu dinilai terlalu memberatkan masyarakat Kepri terutama Batam. Padahal selama ini tak ada permasalahaan dalam pembeliaan pertalite.

Seperti yang dirasakan Agus, yang kaget mendapat informasi adanya pembatasan pembelian pertalite jika tak terdaftar QR Code Mypertamina. Padahal ia sama sekali belum terdaftar.

“Ini aturan apalagi, sebelumnya diwajibkan daftar Fuel Card, tapi ternyata sampai saat ini tak berguna. Padahal sudah daftar dan buka rekening bank,” ujarnya.

Baca Juga: Tahun Ini, 1000 Nelayan Batam Terima Rekomendasi BBM Subsidi

Ia curiga, kebijakan baru ini adalah strategi dari pemerintah untuk menghilangkan pertalite. Dimana sebelumnya, BBM jenis premium hilang secara tiba-tiba setelah dilakukan pengurangan kuota.

“Nah sekarang ada lagi QR Code, yang wajib daftar. Kalau tak daftar tak bisa isi, padahal Pertalite ini untuk masyarakat, namun saat ini dibuat ribet,” ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Karyo pengendara lainnya. Ia mengaku juga belum mendaftar QR Code karena kecewa dengan pendafatran Fuel Card sebelumnya.

“Kalau tak daftar dibatasi ya, padahal kemarin sudah disosialisasikan Fuel Card. Dan sekarang berubah lagi. Ini jelas membuat bingung dan memberatkan masyarakat sendiri. Padahal masyarakat beli bukan gratis,” jelas Karyo.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memberi kenyamanan dan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Bukannya membuat susah dengan aturan-aturan yang berubah-ubah.

“Ini jelas memberatkan masyarakat. Minyak subsidi namun dibatasi dengan aturan harus mendaftar lagi,” kata Karyo.

Baca Juga: Lawan Arus, Pemotor Terkapar Bersimbah Darah di Batuaji

Ia juga dapat informasi, QR Code satu kendaraan bisa digunakan oleh kendaraan lain. Sehingga ia mempertannyakan fungsi dari QR Code tersebut.

“Apa gunanya pendaftaran dengan memberi data kendaraan pribadi, yang kemudian juga bisa dipakai kendaraan lain,” tanya Karyo.

Sementara, Kepala Perwakilan Pertamina Patra Niaga Kepri, Bagus Handoko menjelaskan penggunaan QR Code agar penyaluran BBM subsidi bisa tepat sasaran. Pendaftaran sudah dibuka sejak beberapa bulan lalu, dan sudah ada 40 ribu kendaraan di Kepri yang mendaftar.

“Mulai 1 Oktober pembelian pertalite wajib QR Code. Jika belum terdaftar maka tak bisa mengisi. Dan masa peralihan pada 1 September, bagi yang belum mendaftar pembelian dibatasi 20 liter,” sebut Bagus.

Meski berlaku maksimal 1 Oktober, pengendara tetap bisa melakukan pendaftaran secara online. Proses pendaftaran hingga terverifikasi membutuhkan waktu maksimal 14 hari.

“Jadi memang 1 Oktober itu pendaftaran masih dibuka, namun tidak bisa mengisi. Kami juga menempatkan posko pengaduan diseluruh SPBU, bagi yang mengalami kendala pendaftaran online,” pungkas Bagus.

Baca Juga: KKP Tindak 100 Kapal Ikan Nelayan Lokal Karena Pelanggaran Wilayah Penangkapan

Mulai 1 September 2024 pengendara roda empat yang ingin mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU Batam wajib menunjukkan QR Code My Pertamina. Jika belum terdaftar, maka pembelian BBM penugasan itu akan dibatasi maksimal 20 liter.

Aturan ini hanya berlaku selama bulan September 2024. Sebab pada 1 Oktober, yang tidak terdaftar tak akan bisa lagi mengisi pertalite di SPBU.

Pendaftaran Program Subsidi Tepat dapat dilakukan secara mandiri melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan Aplikasi MyPertamina. Pendaftaran dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan komputer, laptop dan handphone yang terhubung dengan internet. Jika bingung atau mengalami kendala, masyarakat bisa mendatangi pos pengaduan yang ada di setiap SPBU diwaktu dan hari kerja. (*)

Reporter: Yashinta

Seperti Soeharto, Presiden Jokowi Terima Agricola Medal dari FAO

0
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Agricola Medal yang merupakan penghargaan tertinggi dari badan PBB Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO). (Dok. Setkab)

batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menerima Agricola Medal yang merupakan penghargaan tertinggi dari badan PBB Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO).

FAO kembali memberikan penghargaan di sektor pangan setelah 39 tahun yang lalu Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO Indonesia atas keberhasilan swasembada pangan.

Penghargaan tertinggi FAO ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/08/2024). Presiden menyebut, penghargaan ini dipersembahkan untuk seluruh petani di Tanah Air.

“Penghargaan Agricola Medal ini juga kita persembahkan untuk seluruh petani, seluruh masyarakat yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sektor pertanian,” kata Jokowi dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan bahwa dirinya memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Ia juga menambahkan program ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Kami bersyukur sektor pertanian Indonesia saat pandemi tetap tumbuh 1,7 persen, dan di 2023 memberikan kontribusi 12,5 persen bagi PDB nasional. Semua itu tidak lepas dari peran serta seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu mengatakan Penghargaan Agricola Medal diberikan kepada para pemimpin dunia yang dinilai memiliki upaya dan dukungan besar pada tujuan mendasar FAO dalam mencapai ketahanan pangan global.

Qu Dongyu menyebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dalam transformasi sistem pertanian dengan mengimplementasikan prinsip pengembangan pertanian berkelanjutan, bahkan di saat dunia sedang menghadapi berbagai tantangan global, seperti pandemi covid-19.

“Pada masa pandemi Covid-19, sektor pertanian telah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pertumbuhan 2,2 persen. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus menurun secara konsisten,” tutur Qu Dongyu.

Lebih lanjut, Qu Dongyu menyebutkan penghargaan Agricola Medal menjadi bukti dari upaya Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik, tanpa ada satupun warga yang terabaikan.

“Indonesia telah menunjukkan kerjasama dan kolaborasi yang kuat dalam mencapai tujuan kita bersama di bidang ketahanan pangan global,” pungkas Qu Dongyu. (*)

Baru Ditata, Pohon Penghijauan di Batuaji Kembali Marak dengan Tempelan Baliho

0
spanduk
Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Batam Pos

batampos – Baliho kampanye dan papan iklan kembali marak di sepanjang ruas Jalan R Suprapto Batuaji. Ini disoroti masyarakat pengguna jalan, sebab sebagian besar alat promosi ini menempel di batang pohon penghijauan yang masih dalam proses perawatan dan peremajaan.

Masyarakat ingin agar ini ditertibkan untuk mendukung program penataan pohon penghijauan yang tengah berjalan di Jalan R Suprapto saat ini.

“Janggal memang. Satu sisi pohon ini sedang ditata, tapi disisi lain malah marak dijadikan tempat iklan dan baliho. Tak sadar kah tancapan paku itu yang merusak batang pohon selama ini. Tolong ini diperhatikan biar tak sia-sia pekerja memangkas dan meremajakan pohon penghijauan di sepanjang jalan ini,” keluh Hermawan, warga pengguna jalan di Batuaji.

Baca Juga: Novelin Fortuna Sinaga Anggota Termuda DPRD Batam

Keluhan masyarakat ini cukup beralasan, sebab dalam sebulan terakhir ini petugas dari BP dan Pemko Batam telah melakukan penataan dan perawatan pohon penghijauan di sepanjang ruas Jalan R Suprapto Batuaji. Pohon yang terlalu rimbun dipangkas atau dipotong demi keamanan dan keselamatan penggunaan jalan.

Penataan ini masih berjalan, sudah memasuki wilayah simpang Barelang, dimulai dari simpang Basecamp.

Pepohonan ini ditata karena selama ini kerap patah atau tumbang dan mengancam keselamatan pengendara. Perawatan ini, tidak saja penataan tapi juga upaya peremajaan agar pohon tetap kokoh.

“Ini bukan menggundulkan tapi perawatan dan peremajaan biar jalan tetap adem dan pohonnya kokoh,” ujar Agus, pekerja penataan pohon di lapangan.

Baca Juga: 29 Agustus Dilantik, Anggota DPRD Batam 2024-2029 bakal Terima Gaji Perdana pada Awal September

Terkait masalah plakat atau baliho yang menancap di pohon penghijauan ini sebelumnya pernah ditindak oleh petugas dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) wilayah Sekupang. Penindakan dilakukan karena media promosi ini mengganggu estetika kota dan juga liar menempel di pohon penghijauan. Warga Batuaji dan Sagulung berharap agar hal serupa juga dilakukan di sepanjang jalan R Suprapto.

Kepala Dinas Perkimtan Batam Eryudi Apriyadi saat kembali dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirim belum direspon. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

Di-bully di Medsos Terkait Pilkada Jakarta, Begini Respon Ridwan Kamil

0
Pasangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono usai melakukan pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (28/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku tak peduli dirinya banyak di-bully di media sosial.

Menurutnya, komentar di media sosial tak perlu terlalu diberikan atensi karena merupakan suara orang-orang yang mendominasi ruang informasi.

“Jangan terlalu pedulikan komen di medsos, karena bagi saya itu noisy minority,” ujarnya saat mengisi kelas di Golkar Institute, Jumat (30/8).

Orang-orang yang selama ini diam dan tidak berkomentar atau silent majority itulah yang justru mesti lebih diperhatikan.

Hal itu yang menurut RK membuat kepuasan publik terhadap dirinya cukup tinggi.

“Coba google, kepuasan publik, nah ini hadiah dari rakyat. Jadi kalau saya di-bully, saya enggak masalah,” tegasnya.

Namun, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan bahwa bully-an mesti diberi atensi ketika juga tercermin pada kepuasan publik yang rendah.

“Ya berarti kan saya juga harus introspeksi ya. Berarti something wrong kan?” pungkas RK. (*)

Akibat Pipa Isap Bocor Bocor, Pelayanan ke Ribuan Pelanggan PDAM Tirta Kepri di Tanjunguban, Bintan Sempat Terganggu

0
Petugas Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Kepri memperbaiki pipa isap yang mengalami kebocoran di rumah pompa yang terletak di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kamis (29/8/2024) malam. F.kiriman Hamonangan untuk Batam Pos.

batampos– Pipa isap yang berada di rumah pompa milik Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Kepri di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan mengalami kebocoran.

Akibatnya, pendistribusian air ke ribuan pelanggan di Tanjunguban, Kecamatan Bintan Utara sempat terganggu.

Kepala Cabang Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Kepri Cabang Tanjunguban, Abidin Syah ketika dikonfirmasi, Jumat (30/8/2024) siang membenarkan, ribuan pelanggan sempat mengalami gangguan akibat pipa isap di rumah pompa mengalami kebocoran.

“Pelanggan di Tanjunguban sekitar 2.700,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, kejadian bermula saat pipa isap berukuran 12 inchi mengalami kebocoran pada Rabu (28/8/2024) malam.

BACA JUGA: Ahli Waris Korban Laka Maut di Batu 7 Gugat PDAM Tirta Kepri

Karena pipa isap yang mengalami kebocoran membuat air tidak dapat terisi ke tangki.

Dia mengatakan, pendistribusian air ke pelanggan mulai mengalami gangguan pada Kamis (28/8/2024) pagi.

“Daerah Tanjunguban atas seperti Kampung Baru, Perumahan Bintang Lima mulai Kamis siang, air sudah tidak mengalir,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan perbaikan pipa isap yang mengalami kebocoran dengan dilakukan pengelasan.

“Kamis malam sudah selesai diperbaiki,” katanya.

Dia mengatakan, air sudah kembali mengalir meski belum maksimal.

“Hari ini sudah banyak yang dapat air cuma tekanannya belum kuat karena sebagian pipa masih kosong,” katanya.

Dia memprediksi pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kepri di Tanjunguban kembali normal pada Sabtu (31/8/2024).

“Mungkin besok sudah maksimal,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

OJK Ungkap 42 Persen Peminjam Online Adalah Guru

0
image1 5 scaled e1724981423344
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri memberikan keterangan pemaparan terkait perbedaan pinjol ilegal dan pertumbuhan sektor jasa keuangan di Kepri dalam media gathering. F. Azis Maulana

batampos – Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya mengungkapkan kekhawatirannya terkait pinjaman online yang semakin meresahkan masyarakat. Data menunjukkan bahwa 42 persen peminjam online adalah guru.

“Namun tidak secara rincian apakah mereka Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bukan,” kata Sinar, Jumat (30/8).

Selain itu, 21 persen peminjam merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang sering terjebak dalam siklus utang baru untuk menutup pinjaman lama. Sementara Ibu Rumah Tangga (IRT) menyumbang 16 persen dari total peminjam.

Baca Juga: Sektor Keuangan Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Kepri

Sinar Danandjaya berharap situasi ini akan membaik di tahun ini, berkat upaya peningkatan literasi keuangan.

“Masih banyak yang tidak tahu perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal. Kami gencarkan literasi keuangan untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

OJK Kepri mengimbau masyarakat untuk hanya memanfaatkan pinjaman online untuk kebutuhan produktif dan menghindari penggunaan untuk gaya hidup, karena bunga dan denda yang tinggi.

“Kami berupaya membuka akses keuangan yang legal dan aman,” tambahnya.

Baca Juga: Tingkatkan Pemantauan Pajak, Bapenda Batam Pasang Tapping Box di Restoran

Dalam upaya menangani pinjaman online ilegal, OJK bekerja sama dengan Kominfo dan Bank Indonesia (BI). Kominfo bertugas menutup aplikasi dan situs ilegal, sementara OJK menutup rekening terkait untuk mencegah perputaran dana.

“Penanganan bersama ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pinjaman ilegal yang sering menawarkan proses cepat dengan risiko bunga tak terbatas dan denda besar,” jelasnya .

Kurangnya literasi digital dan kesulitan ekonomi berkontribusi pada tingginya kasus pinjaman ilegal. “OJK, Kominfo, dan perbankan berkomitmen untuk memperbaiki situasi ini dan menjaga keamanan finansial masyarakat,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter: Azis Maulana

RSUD RAT Siapkan 17 Dokter Spesialis untuk Cek Kesehatan Paslon Kepala Daerah

0

batampos– Sebanyak 17 dokter spesialis di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib (RAT) Tanjungpinang, Kepri disiapkan untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap pasangan calon (paslon) Kepala Daerah yang ada di Kepri.

Pengecekan kesehatan itu dijadwalkan dilakukan pada 31 hingga 1 September 2023. Adapun paslon yang akan menjalani pengecek kesehatan ialah paslon Pilgub Kepri, Pilwako Tanjungpinang, Pilbub Bintan dan Anambas.

Plt Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, Luki Zaiman Prawira mengatakan persiapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dengan serius dan profesional oleh tim medis RSUD RAT Tanjungpinang.

Hal ini, guna memastikan seluruh paslon dalam kondisi kesehatan yang optimal untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah.

“Pemeriksaan kesehatan para pasangan calon dari 4 daerah ini di selenggarakan selama 2 hari, di mulai pada hari Sabtu 31 Agustus hingga Minggu 1 September 2024,” kata Luki, Jumat (30/8).

BACA JUGA: Rumah Sakit BP Batam jadi Tempat Cek Kesehatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun

Ia menerangkan, pada pemeriksaan kesehatan ini RSUD RAT mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para paslon kepala daerah nantinya akan menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, psikologi dan bebas narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini, kata Luki merupakan langkah awal yang penting dalam proses demokrasi, guna memastikan para calon pemimpin memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai untuk memimpin daerah mereka masing-masing.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pemeriksaan
kesehatan bagi para paslon kepala daerah. Ini penting untuk menjamin bahwa mereka mampu menjalankan amanah yang akan diberikan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Sementara menurut Ketua KPU Tanjungpinang, M. Faizal menyatakan terdapat 17 dokter spesialis yang dikerahkan untuk melakukan pengecekan kesehatan paslon Walikota.

“Ada cek kesehatan, jiwa, mental, fisik dan Narkoba. Jadi untuk fisik banyak sekali itemnya luar dan dalam. Ada juga pemeriksaan fisik yang lebih signifikan untuk calon kepala daerah perempuan,” ungkapnya. (*)

Reporter: M Ismail

KPK Sebut Kaesang Harus Contohkan Hidup Sederhana Sebagai Ketua Parpol

0
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait dugaan gratifikasi pada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/aww. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

batampos – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus bisa menjadi panutan dengan mencontohkan gaya hidup sederhana dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

“Kami mendorong Saudara Kaesang itu supaya didalam prilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai antikorupsi. Salah satunya apa nilai-nilai antikorupsi? Hidup sederhana,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Alex menanggapi pertanyaan publik soal dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh Kaesang ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Alex mengatakan Kaesang tentunya telah memahami rambu-rambu soal prilaku koruptif lantaran sudah mengikuti pendidikan Politik Cerdas Berintegritas yang diselenggarakan oleh KPK jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Pada intinya teman-teman, untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya, makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas untuk Saudara Kaesang,” ujarnya.

Alex mengatakan pihak KPK saat ini tengah mempersiapkan dan akan segera mengirimkan undangan klarifikasi kepada Kaesang. Menurut Alex, meski yang bersangkutan bukan penyelenggara negara, banyak keluarga dekat Kaesang yang merupakan penyelenggara negara.

“Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Misalnya, ya itu (fasilitas jet pribadi) enggak ada hubungannya dengan penyelenggara negara, ya enggak masalah,” kata Alex.

Untuk diketahui, Kaerang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, mendapat banyak sorotan di media sosial belakangan ini, salah satunya mengenai dugaan keduanya menggunakan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang Erina Gudono mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram. (*)

Sumber: Antara

3 Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Dipecat KY, DPR Apresiasi Beri Keadilan Bagi Korban

0
Tiga hakim PN Surabaya yang vonis bebas Ronald Tannur. (Radar Surabaya)

batampos– Komisi Yudisial (KY) telah memberikan sanksi kepada tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur berupa pemecatan. Putusan etik itu merespons keresahan publik, lantaran Ronald Tannur dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana atas tewasnya korban Dini Sera Afrianti.

Anggota Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menilai, langkah itu menunjukan masih ada keadilan dan komitmen terhadap penegakan etika dan integritas hakim di Indonesia.

“Ini adalah langkah positif untuk memastikan bahwa pelanggaran etika tidak dibiarkan begitu saja. Indonesia masih ada keadilan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum adalah prioritas,” kata Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Jumat (30/8).

Komisi hukum DPR ini juga telah menggelar rapat dengan KY dan Mahkamah Agung (MA) terkait putusan bebas Ronald Tannur. Pangeran meminta KY untuk menegakkan kode etik terhadap hakim yang melakukan pelanggaran.

“Keputusan KY memberhentikan ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur tidak terlepas berkat pengawalan bersama dengan rakyat, termasuk kontribusi berbagai elemen masyarakat lainnya yang ikut mengawal terciptanya keadilan bagi korban,” tuturnya.

Pangeran mengatakan, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengawasan dan penegakan hukum dapat memastikan bahwa sistem peradilan tetap transparan dan akuntabel. Menurutnya keputusan KY juga sebagai bentuk keadilan bagi rakyat.

“Karena masyarakat merasa keadilan tercederai dalam permasalahan ini. Maka keputusan KY pada kasus tersebut juga merupakan salah satu bukti terwujudnya keadilan hukum bagi rakyat, yang sama-sama harus kita syukuri,” tegas Pangeran.

“Kami berharap agar sanksi pemecatan itu memberikan efek jera yang lebih kuat. Terima kasih masyarakat Indonesia yang telah ikut melakukan pengawasan dengan baik agar keadilan di negeri ini tetap ada,” tambahnya.

Ia berharap, keputusan KY dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ia menekankan, masyarakat perlu melihat bukti bahwa lembaga peradilan bersedia mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga integritas dan keadilan.

“Penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap para hakim ini dilakukan secara adil dan transparan. Langkah ini adalah contoh baik dari lembaga pengawas seperti KY yang berfungsi untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan walaupun PR kita masih amat banyak,” papar Pangeran.

Lebih lanjut, Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu menilai perlunya dilakukan reformasi sistemik dalam sistem peradilan di Indonesia agar ada konsekuensi yang setimpal jika ada pelanggaran serius.

Pangeran juga menyebut, diperlukan pula upaya memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan agar kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

“Kami harap pendidikan dan pelatihan bagi hakim mengenai etika dan integritas ditingkatkan agar mencegah pelanggaran di masa depan,” pungkasnya. (*)

Sumber: JP Group