batampos – Mefri, menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Batam karena diduga hendak menyelundupkan telur penyu ke Singapura. Telur penyu sebanyak 1.000 butir itu dibeli dari Natuna dengan harga Rp 2,5 ribu dan rencana dijual seharga 5 dollar singapura di Singapura.

Kemarin, Mefri duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Batam. Dalam sidang tersebut, Jaksa penuntut umum Afrian menghadirkan tiga saksi, diantaranya saksi polisi penangkap.

Dalam keterangannya, saksi menjelaskan Mefri ditangkap pada 10 Agustus 2024 di kawasan Harbourbay Batuampar. Saat itu, saksi mengatakan penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat. Bahwa akan adanya orang membawa telur penyu dan akan dibawa ke Singapura.

Baca Juga: Gery Akui Setubuhi Pelajar SMP, Karena Sama-Sama Suka

“Dari dalam mobil yang ada terdakwanya kami menemukan 1.000 butir telur penyu, yang dibungkus menjadi 10 plastik bening,” ujar saksi.

Saksi juga menyebutkqn, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak seorang diri, ada rekannya Namun berhasil melarikan diri dan saat ini berstatus DPO.

“Telur itu diambil dari Pelabuhan Tanjunguban dan hendak dibawa ke Singapura. Asal telur penyu dari Natuna,” ungkap saksi.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa yang didampingi penasehat hukum. Namun proses persidangan tersebut ditunda karena jaksa akan menghadirkan saksi ahli dalam persidangan.

“Sidang ditunda hingga minggu depan, dengan agenda saksi ahli,” ujar hakim Douglas.

Baca Juga: Kompolnas Minta Pemeriksaan Menyeluruh Personel Polresta Barelang yang Terlibat Narkoba

Usai sidang, JPU Arfian menjelaskan bahwa seribu butir telur penyu dibawa dari Natuna dan dibeli sehargq Rp 2.500 per butir. Tugas terdakwa hanya membawa telur penyu dengan upah Rp 1 juta.

“Untuk upah Rp 1 juta sudah diambil terdakwa,” tegasnya.

Perbuatan Mefri merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A Ayat (1) huruf g juncto Pasal Juncto Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa pun terancam 5 tahun penjara. (*)

Reporter: Yashinta

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Senin (4/11).

Ranperda ini diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau di wilayah tersebut.

Dari delapan fraksi yang hadir, enam fraksi menyatakan dukungannya agar Ranperda tersebut segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, dua fraksi, yakni Fraksi Hanura, PSI, dan PKN serta PKB meminta agar rancangan ini dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan.

Baca Juga: Libur Perayaan Deepavali, Kunjungan dari Malaysia Meningkat

Pjs Wali Kota Batam, Andi Agung menyampaikan bahwa Ranperda ini didasarkan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan transportasi umum bagi masyarakat.

“Kami telah mendengarkan pandangan dari masing-masing fraksi dan akan mempertimbangkannya dalam proses lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Andi, angkutan umum massal sangat diperlukan di Batam untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah.

“Jalan selebar apapun tidak akan mengatasi kemacetan tanpa penataan transportasi yang baik,” jelasnya.

Ranperda ini mencakup beberapa poin penting, antara lain, penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum. Pelaksanaan dan pengaturan perizinan angkutan umum. Pengawasan standar pelayanan minimal untuk angkutan orang.

Baca Juga: Kapolsek Lubukbaja Berganti, Kini Dijabat Kompol Rangga Primazada

Penciptaan persaingan yang sehat dalam industri jasa angkutan umum. Pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi

Andi menambahkan bahwa Ranperda ini merupakan salah satu prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024.

“Jika disetujui, Ranperda akan segera dibahas lebih lanjut di DPRD Batam untuk kemudian disahkan dan diimplementasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Hanura, PSI, dan PKN, Sony Cristanto menekankan perlunya kajian teknis terkait masalah-masalah seperti kemacetan di jam sibuk, keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO), dan transportasi khusus bagi lansia.

“Pemerintah harus serius menangani ini agar transportasi massal benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Sony.

Baca Juga: DBMSDA Kota Batam Anggarkan Rp 1,5 Miliar untuk Pemeliharaan PJU

Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari potensi masalah di kemudian hari dengan merinci kajian teknis sejak awal.

Tanpa kajian yang detail, bisa saja muncul permasalahan yang menghambat tujuan dari penyediaan transportasi ini,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, dari Fraksi PKB, Umi Kalsum, meminta pemerintah Kota Batam menjamin layanan transportasi publik yang baik dan mencakup baik orang maupun barang.

“Selain memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, pemerintah perlu menciptakan persaingan sehat dalam industri jasa transportasi serta menyediakan harga tiket yang terjangkau,” jelasnya.

Menurut Umi, transportasi massal yang memadai akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. “Saran saya agar trayek diperbanyak, tiket mudah diakses secara online, fasilitas lebih nyaman, dan armada diperbarui demi meningkatkan kualitas layanan,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Pembahasan anggaran untuk pengadaan truk sampah baru di Kota Batam terus bergulir. Wakil Ketua III DPRD Batam, Hendra Asman, menyatakan bahwa pengadaan ini telah masuk dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2025.

Menurutnya, kebutuhan pengadaan armada truk sampah yang lebih layak adalah aspirasi masyarakat yang telah didiskusikan bersama pemerintah kota.

“Sebentar lagi akan dibahas bersama Badan Anggaran, dan kami berupaya memaksimalkan program ini,” ujarnya, Senin (4/11).

Hendra mengakui bahwa kondisi armada truk sampah yang ada saat ini jauh dari layak, sehingga berdampak buruk pada kebersihan Kota Batam.

Baca Juga: Atasi Masalah Sampah dan Banjir, Sagulung Lakukan Gotong Royong Massal

“Ini menjadi perhatian bersama, dan saya yakin dengan kepemimpinan yang baru, kita bisa menyelesaikan persoalan, baik dari hulu hingga hilir,” tambah politisi Golkar tersebut.

Hendra juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam agar lebih serius dan konsisten dalam membenahi pengelolaan sampah.

“Jika memang tidak sanggup mengelola, katakan tidak sanggup,” katanya.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola persampahan di Batam. Pengadaan truk sampah baru ini menjadi salah satu prioritas dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

DLH Batam telah mengajukan anggaran sebesar Rp16 miliar guna merealisasikan rencana ini.

Baca Juga: DBMSDA Kota Batam Anggarkan Rp 1,5 Miliar untuk Pemeliharaan PJU

Kepala Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari, turut angkat bicara mengenai pengelolaan sampah di Batam yang dinilai belum optimal.

Ia mengungkapkan, banyak keluhan masyarakat mengenai lambannya pengangkutan sampah oleh DLH, yang dalam beberapa kasus, baru diangkut setelah 10 hari.

“DLH sebelumnya berjanji akan mengangkut sampah dua kali dalam seminggu, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan,” kata Lagat.

Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan, yang menurutnya perlu segera dibenahi agar kebersihan dan kenyamanan warga Batam dapat terjaga. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mencatat ada 957 pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pilkada 2024. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 597 pemilih pindah keluar dari Kota Batam, sementara 360 lainnya pindah masuk.

Data ini mencerminkan mobilitas perpindahan penduduk Batam menjelang Pilkada, yang cukup signifikan pada beberapa kategori pemilih.

Ketua KPU Batam, Mawardi, menjelaskan bahwa pemilih pindah keluar dan pindah masuk ini tersebar di 12 kecamatan di Kota Batam. Ia menambahkan bahwa faktor yang mendasari perpindahan pemilih ini bermacam-macam, sesuai dengan sembilan kategori yang ditetapkan oleh KPU.

Baca Juga: Camat Sagulung Ajak Warga Budayakan Gotong Royong dan Tertib Buang Sampah

“Dari 597 pemilih yang pindah keluar, terbanyak adalah mereka yang pindah domisili serta pemilih yang menjalankan tugas di luar kota pada hari pemungutan suara,” kata Mawardi, Senin (4/11).

Selain kategori pindah domisili, perpindahan pemilih juga disebabkan oleh faktor lain, seperti menjalani perawatan medis, rehabilitasi, pendidikan, hingga tugas luar yang memaksa warga Batam meninggalkan domisilinya. Hal ini menunjukkan bahwa kota Batam merupakan daerah yang banyak didatangi penduduk dari luar kota sekaligus mengirimkan warganya ke wilayah lain.

Mawardi juga menyampaikan bahwa pendataan ini selesai pada 28 Oktober, namun empat kategori lainnya masih dapat diperbarui hingga 20 November, mengingat adanya pemilih yang bisa saja mengalami perubahan kondisi mendekati waktu pemungutan suara.

Dengan 360 pemilih yang pindah masuk dan 597 yang pindah keluar, angka ini dianggap tidak terlalu banyak oleh Ketua KPU Batam. “Jumlah ini tidak terlalu signifikan sehingga masih bisa menyesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Batam,” tambah Mawardi.

Baca Juga: Sebanyak 95 Ribu Meteran Air Pelanggan PT ABH Diganti Baru

Para pemilih tambahan ini akan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih mereka di tempat yang sesuai dengan kondisi dan lokasi saat Pilkada berlangsung. Pendataan DPTb juga menjadi salah satu upaya KPU untuk memastikan bahwa seluruh warga, baik yang menetap maupun berpindah, tetap dapat menyalurkan hak pilihnya secara adil pada Pilkada 2024.

Dengan dinamika pemilih yang tinggi, KPU Batam berharap Pilkada kali ini dapat diikuti oleh warga secara maksimal, baik dari pemilih yang menetap maupun pemilih tambahan di berbagai kategori. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra