batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK membacakan tuntutan kepada Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, kemarin. Jaksa Komisi Antirasuah menuntutnya dengan pidana penjara selama 15 tahun. Gazalba terbukti menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga berasal dari pengaturan kasus di Mahkamah Agung (MA).

”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun, dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” terang Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan tuntutan, kemarin. Pidana tambahan juga dijatuhkan kepada Gazalba, yaitu membayar uang pengganti sebesar 18 ribu US Gold (USG) dan uang Rp1,5 miliar.

Sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa menilai bahwa selama persidangan Gazalba tidak berterus terang dalam memberikan jawaban. Gazalba hanya menjawab pertanyaan yang menguntungkan dirinya.

Dia dinilai tidak berterus terang, salah satunya dengan menyebut bahwa uang yang didapatnya salah satunya karena Gazalba pernah menemukan pink diamond di kebun saat bekerja di Sidney, Australia. ”Penjelasan itu sungguh di luar nalar,” kata jaksa menirukan guyonan yang ramai di media sosial. ”Di luar nalar” adalah istilah yang berarti tidak masuk akal.

Dalam dakwaan pertama mengenai gratifikasi, Gazalba dinilai telah menerima uang dari Ahmad Riyadh sebesar USG18 ribu di Bandara Juanda pada September 2022. Uang tersebut diterima setelah Gazalba mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara yang membelit pe-ngusaha pemilik UD Logam Jaya, Jawahirul Fuad, pada 6 September 2022.

Ahmad Riyadh berperan sebagai penghubung dalam pengaturan kasus tersebut. Riyadh meminta Fuad untuk menyetor uang sebesar Rp650 juta. Dari sana, Riyadh memberikan USG18 ribu atau setara dengan Rp200 juta kepada Gazalba.

Terkait TPPU, Jaksa KPK mendeteksi bahwa Gazalba telah melakukan pembelanjaan dan pengeluaran hartanya puluhan miliar selama 2020-2022. Rinciannya meliputi penukaran uang dengan total USG1,1 juta, 181 ribu dolar AS (USD), serta uang senilai Rp9,4 miliar.

Uang tersebut kemudian dibelanjakan Gazalba dalam sejumlah aset, antara lain pembelian mobil Alphard senilai Rp1 miliar, lima buah emas Antam dengan berat masing-masing 100 gram senilai Rp508,4 juta, pembelian tanah dan bangunan di Jalan Swadaya, Jagakarsa, Jakarta Selatan senilai Rp5,3 miliar, dan sebuah villa di Bogor senilai Rp2 miliar.

Akibat perbuatannya, Jaksa KPK menyatakan Gazalba melanggar Pasal 12B Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Usai menerima tuntutan, Gazalba tidak banyak menyanggah. Dia menunggu waktu untuk pembelaan atas tuntutan jaksa pada Selasa (17/9) mendatang. Sebelum sidang diakhiri, lewat kuasa hukumnya, Gazalba memohon kepada Ketua Majelis, Fahzal Hendri, untuk diizinkan berobat.

”Bapak sakit apa?” tanya Fahzal sebelum mengetuk palu sidang. ”Saya ada penyakit dalam, Yang Mulia,” ucap Gazalba.

Setelah diizinkan berobat dan hakim mengetuk palunya, Gazalba, seperti dalam sidang-sidang sebelumnya, berjalan cepat. Memakai masker dan topi, dia menghindari kejaran jurnalis yang mengerubunginya, tanpa sepatah kata pun keluar dari Hakim Agung nonaktif tersebut. (*)

batampos – Banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat angka klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) meningkat tajam. Hingga akhir Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah mencairkan dana hingga Rp237 miliar untuk JKP.

”Hingga 31 Juli 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat uang tunai JKP sejumlah 32,9 ribu kasus dengan total nominal mencapai Rp237,04 miliar,” tutur Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun, Kamis (5/9).

Dia mengakui, ada kenaikan klaim manfaat uang tunai JKP ini pada periode yang sama tahun lalu. Pada 2023, manfaat dibayarkan untuk 30 ribu kasus dengan nominal Rp191,83 miliar. Artinya, ada kenaikan 8,7 persen untuk kasus dan 23,5 persen untuk total nominal.

Disinggung soal kemung-kinan gelombang PHK yang akan terus berlanjut, Oni menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para peserta yang mengalami PHK. Di antaranya melalui kemudahan klaim manfaat jaminan hari tua (JHT) maupun jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sesuai dengan ketentuan perundang-unda-ngan.
Mengenai ketersediaan dana, lanjut Oni, BPJS Ketenagakerjaan senantiasa antisipatif dan dinamis dalam mengelola portofolio. ”Namun, driver utamanya tetap pada ketersediaan dana dan hasil yang memadai untuk memenuhi liabilitas jangka pendek maupun panjang (liability driven portfolio management),” katanya.

Risk management pun, kata dia, dilakukan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen portofolio. Penge-lolaan investasi dilakukan secara aktif (active management) dan dinamis (dynamic asset allocation), menyesuaikan proporsi alokasi aset investasi seperti saham, reksa dana, surat u-tang, dan deposito sesuai perkembangan kondisi ekonomi terkini. Selain itu, memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik (good governance).

Sebagai informasi, peserta BPJS yang memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK berhak mendapatkan program JKP. Selain manfaat uang tunai yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta juga bisa mendapat manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja yang diampu oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Seperti diberitakan, angka PHK naik tajam tahun ini. Sepanjang Januari hingga Agustus 2024, terdapat 46.240 orang pekerja yang terdampak PHK di Indonesia. Manufaktur menjadi sektor yang paling banyak melakukan PHK. Seperti industri tekstil, garmen, dan alas kaki. (*)

batampos – Pemerintah bersama HIPPINDO menginisiasi gerakan Belanja di Indonesia Aja sebagai bagian dari upaya memperkuat perdagangan dalam negeri sehingga dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

Peluncuran gerakan ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ali Murtopo Simbolon yang mewakili Menko Perekonomian, Asisten Deputi Kawasan dan Rantai Pasok Dr Ali yang mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, Ketua Panitia IRS, Haryanto Pratantara dan Ketua Harmoni Award, Fetty Kwartati.

“Gerakan Belanja di Indonesia Aja merupakan gerakan yang diinisiasi oleh HIPPINDO disambut baik Kementerian dan para mitranya untuk memperkuat perdagangan dalam negeri,” ungkap Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum HIPPINDO dalam serangkaian acara Indonesia Retail Summit 2024.

Lewat gerakan ini diharapkan pada peningkatan pendapatan domestik dengan menjaga agar devisa tetap berada di dalam negeri. Masyarakat didorong lebih memilih Belanja di Indonesia Aja baik brand global maupun produk lokal maupun UMKM sehingga semua bisa tumbuh dan berkembang untuk menarik wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara.

“Agar menarik wisata belanja, perlu didorong brand global agar menawarkan variasi produk dan harga yang sama dengan negara lainnya. Produk lokal dan UMKM juga didorong agar menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa go global,” tambah Budi.

Dengan begitu, gerakan Belanja di Indonesia Aja tidak hanya berperan dalam memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan daya beli lokal, tetapi juga dalam menjaga stabilitas devisa, mendorong perkembangan produk lokal dan UMKM, serta mempromosikan potensi produk Indonesia kepada dunia.

Senada dengannya, Ratna Puspitasari, Pengamat Komunikasi Pemasaran sekaligus CEO Fortuna, menambahkan bahwa industri ritel berpotensi untuk terus berkembang pesat. Gerakan ’Belanja di Indonesia Aja’ tidak hanya akan mendorong perkembangan sektor ritel, tetapi juga berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Budi menyebutkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mendukung promosi produk buatan Indonesia, mendorong konsumsi lokal dan meningkatkan daya saing merek dalam negeri di pasar ritel.

Senada dengan Budi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menyampaikan, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengingatkan pentingnya gerakan bersama dalam mendukung perekonomian nasional.

Ali Murtopo menegaskan bahwa Kementerian Perekonomian sangat fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan menengah, karena mereka adalah aktor utama dalam perekonomian yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

Dengan konsumsi masyarakat yang menopang hampir 54% dari pertumbuhan ekonomi, fokus pada sektor ini menjadi sangat penting. Ini juga yang menjadi dasar kuat mengapa program ”Belanja di Indonesia Saja” harus dilakukan secara masif dan terstruktur, agar target pertumbuhan ekonomi ke depan yang ditetapkan sebesar 8 persen dapat tercapai.

Acara Indonesia Retail Summit 2024 resmi dibuka oleh Presiden yang diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi oleh Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang, Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, dan Ketua Indonesia Retail Summit, Haryanto Pratantara pada tanggal 28 Agustus 2024. (*)

batampos – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyebut akan mengganti 800 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk mencapai emisi nol karbon (net zero emission/NZE) tahun 2060.

“Jadi kami juga punya peta jalan (roadmap) untuk mencapai emisi nol pada tahun 2060 dengan mengganti 800 pembangkit listrik tenaga batu bara dengan pembangkit listrik tenaga gas dan kami punya program biomassa,” kata Direktur Manajemen Proyek dan E-nergi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto dalam Sesi Plenari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 dengan tema Future of Energy Transition in Emerging Economies di Jakarta, Kamis (5/9), dikutip dari Antara.

Untuk mencapai target emisi nol karbon, Wiluyo mengatakan, Indonesia membutuhkan investasi senilai Rp700 miliar dolar AS untuk mampu menyediakan 423 gigawatt (GW) E-nergi Baru Terbarukan (EBT). Jumlah tersebut merupakan nominal investasi yang cukup besar.

Saat ini, PLN telah membatalkan 13,3 gigawatt PLTU yang telah direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. PLN juga telah membatalkan 1,2 gigawatt PLTU yang telah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA). 1,1 PLTU juga telah diganti dengan EBT.

“Kita sudah membatalkan 1,2 gigawatt PPA untuk PLTU batu bara dan kita sudah mengganti 1,1 gigawatt PLTU dengan energi terbarukan,” jelasnya.

Dalam Forum ISF 2024 itu, Wiluyo juga menyampaikan bahwa PLN telah melaksanakan Program De-Dieselisasi atau mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit yang lebih bersih, dengan membuat PLTD hibrida di seluruh Indonesia.

“Kami punya sekitar 5.000 unit pembangkit listrik tenaga diesel di seluruh Indonesia dan kami mengganti, kami membuat hibrida dengan energi terbarukan seperti PV plus baterai dan kami membuat hibrida dengan cara itu. Jadi total emisi kumulatif yang kami kurangi melalui program kami adalah sekitar 3,7 juta ton CO2,” ucap Wiluyo.

Adapun Forum ISF 2024 merupakan ajang resmi Pemerintah Indonesia bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk dapat bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktek terbaik menghadapi perubahan iklim.

Perhelatan akbar yang berlangsung selama dua hari itu meliputi sejumlah agenda mulai dari sesi utama yang menghadirkan pembicara kunci, Pleno, Tematik, High Level Dialogue, Memorandum of Understanding (MoU) Signing, Pameran, hingga Gala Dinner.

Gala Dinner yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas) itu akan dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dihadiri 500 tamu undangan VIP serta menyuguhkan pertunjukan video mapping dan makanan khas Nusantara. (*)