batampos– Harga emas terus mengalami kenaikan. Fenomena ini pun, membuat warga Kota Tanjungpinang, Kepri lebih memilih menjual perhiasan emas mereka, ketimbang membeli.

Kondisi ini, diketahui terjadi di hampir semua toko emas. Di kawasan pertokoan Jalan DI Panjaitan sendiri, transaksi penjualan perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat meningkat 20 persen, atau sebanyak 80 gram satu hari.

Jika dirupiahkan, toko emas harus mengeluarkan Rp120 juta untuk membeli perhiasan emas yang dijual oleh para pelanggan mereka. Toko emas pun tidak bisa menolak, untuk membeli emas yang hendak dijual oleh masyarakat itu.

“Ramai yang datang menjual emas, jika di total, bisa mencapai Rp120 juta harganya,” kata Nasrul, penjaga Toko Emas di Jalan D.I Panjaitan, Jumat (1/11).

Toko Emas di Tanjungpinang Nyaris Tertipu Sindikat Penjual Emas Palsu

Menurut Nasrul, harga emas setiap harinya memang terus mengalami kenaikan. Kondisi ini terjadi sejak dua pekan belakangan ini. Per hari, harga emas mengalami kenaikan maksimal senilai Rp5 ribu per gram.

Sehingga, mahalnya harga emas membuat masyarakat lebih memilih untuk menjual. Apalagi, harga emas 24 karat yang saat ini senilai Rp1,3 juta per gram sudah cukup menggiurkan para masyarakat.

“Kalau sekarang lebih banyak jual dari pada beli, memang harga emas lagi tinggi,” tambahnya.

Kenaikan harga tambah Nasrul terus mengalami kenaikan dikarenakan faktor eksternal. “Seperti perang Rusia dan lainnya, sehingga emas menjadi investasi yang dinilai lebih aman oleh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

batampos– Masyarakat desa kelurahan di Kecamatan Teluk Bintan merasa kecewa karena pelaksanaan survei proyek KPBU pembangunan dan pengelolaan estuary dam di Kecamatan Teluk Bintan dan Pengembangan SPAM, tidak disosialisasikan.

Hal ini terungkap saat pertemuan perwakilan PT. Moya dengan masyarakat yang difasilitasi Polsek Teluk Bintan dalam kegiatan jumat curhat di aula kantor Camat Teluk Bintan pada Jumat (1/11/2024).

Seorang warga Yadi mengatakan, tidak pernah diberi tahu kegiatan yang dilaksanakan di desa mereka.

“Kami tidak dikasih tahu, jadi kami dianggap apa? Lain kali kalau ada program seperti ini, tolong kami masyarakat kecil diberi tahu. Kami tidak minta dihargai atau dihormati, cuma dikasih tahu. Janganlah masyarakat kecil, dikecilkan lagi,” katanya.

Sosialisasi Pemanfaatan Hutan Lindung untuk Selesaikan Permasalahan Kelompok Tani Bintan

Kades Penaga, Hamrudin menyayangkan, proyek PSN ini tidak disampaikan sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

“Harusnya ada sosialisasi,” katanya.

Karena program ini masuk dalam PSN, dia memperkirakan akan tetap dilaksanakan.

Namun dia meminta masyarakat terdampak seperti nelayan harus diperhatikan.

“Masyarakat seperti nelayan bukan terdampak lagi, tapi bisa kehilangan pekerjaan. Kalau mau dipindahkan, apa bisa masyarakat bekerja di tempat lain karena masyarakat di sini sebagian besar nelayan,” katanya.

Dia meminta proyek ini dikaji lebih dalam dan melibatkan masyarakat setempat.

“Jangan sampai pemerintah memutuskan sepihak, dikhawatirkan masyarakat menolak. Jadi, apapun proyek pemerintah dapat berjalan dengan baik, tidak memiskinkan masyarakat tapi bagaimana masyarakat bisa tetap sejahtera,” harapnya.

Kades Tembeling, Abdullah mengharapkan, proyek yang dibangun memberi nilai tambah bagi masyarakat setempat.

“Informasi yang diterima akan dibuat dam, masyarakat takut karena dampaknya, pertama masyarakat akan kehilangan pekerjaan dan kedua dikhawatirkan banjir,” katanya.

Warga lain, Rahmat mengatakan, infonya akan dibuat dam. Dia hanya meminta kegiatan yang dilakukan disosialisasikan ke masyarakat.

Masyarakat lain juga menyampaikan tidak mau direlokasi ke daerah lain akibat pembangunan dam dan ada yang meminta agar pelaksanaan survei dihentikan sampai ada sosialisasi dari pemerintah.

Kapolsek Teluk Bintan, Iptu Suriya mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi pertemuan ini sehingga masyarakat tahu tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan PT. Moya.

“Saya di sini netral, saya ingin warga bisa berkomunikasi langsung dengan pihak Moya,” tegasnya.

“Saya tidak mau terjadi benturan terkait masalah ini. Saya tidak mau terjadi macam Rempang Galang,” ujarnya.

Perwakilan PT. Moya, Vera menyampaikan, maaf karena belum permisi dengan masyarakat. Tapi,

penelitian dan study yang dilakukan untuk melihat kelayakan program strategi nasional (PSN) dari Kementerian PUPR dalam penyediaan air bersih di Pulau Bintan, telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

“Secara formal, penelitian ini sudah mendapat izin dari pemerintah. Kami sudah bertemu dan berkomunikasi dengan gubernur, Pemkab dan Pemko,” katanya.

Dia menjelaskan, penelitian yang dilakukan mulai pengumpulan data dan sampel tanah di Desa Pengujan, Desa Penaga dan Kelurahan Tembeling Tanjung.

“Kita hanya mengambil sample, tidak melakukan konstruksi dan ditargetkan pelaksanaan survei selesai akhir Desember 2024,” ujarnya.

Selanjutnya, katanya, hasil survei akan disampaikan ke gubernur,  bupati dan wali kota. Setelah itu, pihaknya akan menemui masyarakat.

“Proyek ini akan membawa berkah dan riziki bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

batampos– Dinas Sosial (Dinsos) Tanjungpinang, tidak lagi menampung Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Kota Tanjungpinang, Kepri. Hal ini, disebabkan shelter yang terbilang sangat tidak layak.

Sepanjang bulan Januari hingga Oktober di Tahun 2024, Dinsos Tanjungpinang sendiri sedikitnya telah menangani 15 ODGJ. Belasan orang gangguan jiwa tersebut, sebagian besar tidak memiliki keluarga alias terlantar.

BACA JUGA: Jumlah ODGJ Berat di Bintan Bertambah

“Kita (Dinsos) yang terlantar saja. Untuk ODGJ yang masih memiliki keluarga ditangani oleh Dinas Kesehatan,” kata Sekretaris Dinsos Tanjungpinang, Loli Irawati, Jumat (1/11).

Selain itu, Loli mengakui ODGJ yang terlantar namun masih memiliki keluarga juga bisa ditangani oleh Dinsos Tanjungpinang. Setelah diamankan, ODGJ tersebut langsung dikembalikan ke pihak kelurga.

Saat ini, ia mengakui bahwa Dinsos Tanjungpinang memang tidak lagi menampung ODGJ yang terlantar. Hal ini, disebabkan tempat penampungan ODGJ atau shelter yang berada di kantor Dinsos tidak memadai.

“Tidak ada lagi kita tampung. Shelter kami tidak bisa digunakan lagi, karena kurang manusiawi tempatnya,” tambahnya.

Sehingga, saat ini semua ODGJ yang ditangani oleh Dinsos Tanjungpinang dikirim ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang ada di Kabupaten Bintan. Di RSJ itu, mereka akan diberikan pengobatan selama 14 hari.

Jika belasan ODGJ itu dapat mengendalikan jiwanya, mereka akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Sementara yang tidak memiliki keluarga, bakal dikirim ke Panti Rehabilitas yang berad di Kota Batam.

“Bagi yang tidak punya keluarga, kami sudah kerjasama dengan panti rehabilitas, jadi kami bisa antar ke sana,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail