batampos – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juli 2024 yang sebesar 0,41 persen masih dalam laju aman.

“Kalau sekarang defisit Rp 93,4 triliun dari target Rp 522,83 triliun, itu masih cukup aman dalam konteks fiskalnya,” kata Eko di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan APBN 2024 memang didesain untuk mengalami defisit sebesar 2,29 persen. Dengan demikian, APBN akan terus mengalami pelebaran defisit tiap bulannya.

“Seiring dengan tingkat belanja oleh pemerintah yang akan lebih agresif mendekati Desember, sehingga kalau bulan ke bulan mengalami peningkatan defisit itu sebenarnya wajar,” tambah dia.

Namun, Wakil Direktur Indef itu menilai perlu ada strategi yang bijak dalam mengelola anggaran negara ke depannya. Sebab, pelebaran defisit tidak serta merta menjamin perekonomian akan tumbuh lebih baik.

Perlu adanya langkah yang tepat sesuai momentum agar belanja APBN dapat memberikan dampak ekonomi yang besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan Pemerintah adalah mengelola serapan anggaran dengan lebih merata dalam beberapa bulan ke depan.

Eko berpendapat pengelolaan APBN sebelumnya cenderung menunjukkan tren serapan anggaran yang agresif pada kuartal IV. Sementara stimulus belanja pada akhir tahun, menurut dia, memberikan dampak ekonomi yang rendah karena momentumnya telah hilang.

“Kalau didorong di awal, itu akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Saya harap itu terjadi,” ujar dia.

Namun, Eko mengingatkan kebijakan yang akan diambil Pemerintah ke depan perlu tetap memperhatikan dinamika dunia usaha. Mengingat penerimaan negara yang masih melambat, tecermin pada kinerja per Juli yang tumbuh negatif 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dia melihat peluang Pemerintah akan lebih gencar mendorong sisi penerimaan dalam beberapa bulan ke depan.

“Saya harap Pemerintah tidak tiba-tiba menerapkan kebijakan baru yang membebani dunia usaha. Kalau itu terjadi, nanti perekonomian kita lebih berat tumbuh sesuai target,” tutur Eko. Diketahui, APBN mengalami defisit sebesar Rp 93,4 triliun atau 0,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Juli 2024.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.545,4 triliun atau setara dengan 55,1 persen dari target APBN yang sebesar Rp 2.802,3 triliun. Sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp 1.638,8 triliun atau setara 49,3 persen dari pagu sebesar Rp 3.325,1 triliun, tumbuh sebesar 12,2 persen yoy.

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit anggaran hingga akhir 2024 akan berada pada level 2,7 persen PDB, melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen PDB.Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7 persen yoy, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN 2024. (*)

batampos – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akhirnya meminta maaf atas larangan bagi Paskibraka Putri mengenakan jilbab. Kini, Paskibraka putri juga dipastikan bisa mengenakan jilbab saat Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih, pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara,” kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Permintaan maaf itu keluar usai sebelumnya Yudi berkilah bahwa larangan penggunaan jilbab itu demi keseragaman. Pernyataan itu langsung menuai polemik dan kecaman publik.

Yudian menjelaskan, BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono agar anggota Paskibraka putri diperbolehkan mengenakan jilbab.

Karena itu, anggota Paskibraka putri tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti.

“BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini,” tegasnya.

Sebelumnya, pelarangan penggunaan jilbab Paskibraka putri menuai kritik dari elemen masyarakat. Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan, Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera, tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab,” ucap Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8). (*)

batampos – Partai Gerindra akan mengumumkan Calon Wakil Gubernur Jakarta yang akan mendampingi Ridwan Kamil (RK) pada 19 Agustus mendatang. Diketahui bahwa nama pendamping RK yang saat ini santer beredar adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP PKS Suswono.

“Secara resminya kami sepakat agar mengunumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore,” ujar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Kamis (15/8).

“Ya nanti untuk mengumumkannya apakah kemudian berapa partai atau semua partai kita akan rencanakan nanti,” sambungnya.

Dasco mengakui bahwa nama yang beredar sebagai pendamping RK saat ini adalah Suswono. Namun begitu, ia belum memastikan namanya yang akan diusung.

“Ya itu kan nama yang beredar, ada juga ya tadi mungkin Pak Zul sudah ngomong, tapi pokoknya kita resminya umumkan tanggal 19,” pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku tinggal waktu akan diumumkan sebagai Calon Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Hal itu ia ungkapkan usai berkunjung ke rumah dinas Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Kalau urusan saya sampaikan barusan terkonfirmasi walaupun belum resmi, yang resmi kan nanti ditempat yang proper, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari partai Golkar,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu kepada wartawan, Kamis (8/8).

Ia menegaskan hanya tinggal waktu dirinya akan diumumkan sebagai Calon Gubernur Jakarta oleh Golkar secara dalam waktu yang tak lama. (*)

batampos – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2024 akan segera dibuka. Menurut surat yang telah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Dalam surat tersebut dijadwalkan bahwa seleksi administrasi bagi pelamar CPNS 2024 akan diumumkan pada 20 Agustus – 13 September 2024. Kemudian, pada 14-17 September 2024 hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara daring.

Selanjutnya, pada 9 hingga 15 Oktober, panitia seleksi CPNS 2024 akan mengumumkan daftar peserta, waktu dan tempas pelaksanaan SKD CPNS. Adapun pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD dengan sistem CAT BKN akan dilakukan pada 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024.

Untuk diketahui, SKD yang perlu diikuti oleh pelamar CPNS dan PPPK terdiri dari tiga materi soal, yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Dengan jumlah soal SKD CPNS sebanyak 110 soal dengan rincian TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Adapun durasi waktu pengerjaan tes SKD CPNS 2023 yakni 100 menit untuk pelamar umum 130 menit untuk pelamar penyandang disabilitas.

Berikut ini kisi-kisi soal CPNS dan PPPK 2024 resmi dari Kementeran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB):

1. TWK

Soal TWK CPNS 2023 bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mengimplementasikan:

– Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;

– Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;

– Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;

– Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan

– Bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. TIU

Soal TIU dalam tes SKD seleksi CPNS 2023 bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam bidang verbal, numerik dan berikut kisi-kisinya:

– Kemampuan verbal

Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;

Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan

Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.

– Kemampuan numerik

Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;

Deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;

Perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif;

Soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.

– Kemampuan figural

Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep tersebut pada situasi lain;

Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan

Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

3. TKP

Soal TKP CPNS 2023 bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

– Pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;

– Jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;

– Sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;

– Teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;

– Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan; dan

– Anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. (*)