MenPANRB Abdullah Azwar Anas saat bertemu dengan Menteri Anas saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (14/08).
batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah-langkah serta upaya yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian BUMN yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
“Saya bersama Menteri BUMN melakukan berbagai pembahasan, salah satunya kinerja BUMN. Pemerintah telah melakukan penilaian terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja di berbagai kementerian dan lembaga sebagaimana mandat dari Presiden. Dan kita lihat berbagai capaian kinerja dari kementerian BUMN yang perlu kita apresiasi,” ujar Menteri Anas saat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (14/08).
Disampaikan bahwa Kementerian BUMN memperoleh kategori A atau Memuaskan pada penilaian RB Tahun 2023, sementara untuk nilai SAKIP mendapatkan kategori BB atau Sangat Baik di tahun 2023. Berbagai upaya yang dilakukan Kementerian BUMN tersebut meliputi penyederhanaan birokrasi, pemangkasan proses bisnis, serta digitalisasi.
Menurutnya, perolehan Kementerian BUMN pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah cukup baik diharapkan dapat memberi dampak bagi masyarakat luas serta adanya pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai Indeks RB Kementerian BUMN bukan hanya karena penilaian atas implementasi RB General di lingkup Kementerian BUMN yang sudah bagus. Melainkan juga didukung oleh kontribusi Kementerian BUMN dalam menjalankan lima fokus RB Tematik.
Lebih lanjut, apresiasi juga disampaikan atas kinerja Kementerian BUMN yang dapat melakukan penataan kelembagaan di tubuh BUMN, seperti penggabungan Pelindo. Upaya tersebut dirasa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan plat merah tersebut dapat beergerak lebih lincah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa efisiensi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan di Kementerian BUMN merupakan adaptasi dari apa yang dilakukan Kementerian PANRB dalam hal penyederhanaan proses layanan kepegawaian.
Menurutnya terdapat tiga indikator kinerja utama di Kementerian BUMN, yaitu berkontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran dividen, pajak, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai proyek strategi nasional. Terakhir berpartisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, mulai dari pengembangan dan pendampingan UMKM.
“Tentu dengan hal ini kita tidak berpuas diri, kita akan terus lakukan transformasi bersama dengan tentu bimbingan dari pak Menteri PANRB dan jajaran. Dan bagaimana BUMN ini makin hari makin efisien dan punya tolak ukur yang hari ini sudah jelas, serta semakin bisa kontribusi lagi lebih besar kepada negara,” pungkasnya. (*)
batampos — Universitas Tarumanagara (Untar) sukses menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2024 yang berlangsung meriah di Tarumanagara Arena, Kampus I Untar. Dengan tema “Untar untuk Indonesia dan Dunia: Inovasi Keberlanjutan ‘Memantik Rasa Ingin Tahu untuk Mendorong Kreativitas’”, acara ini diikuti oleh 3.000 mahasiswa baru dari delapan fakultas, menandai awal perjalanan akademik mereka di lingkungan Untar.
Seminar kebangsaan yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Tentara Nasional Indonesia (TNI), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, S.H., M.M., menjadi sorotan utama. Dalam seminar tersebut, Letjen TNI Richard menekankan pentingnya pembangunan karakter dan peningkatan kualitas diri sebagai kunci sukses masa depan.
“Peningkatan kualitas diri adalah modal utama untuk menghadapi tantangan global. Mahasiswa harus memiliki kepercayaan diri, kemandirian, dan tanggung jawab yang kuat. Keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia harus dilihat sebagai kekuatan pemersatu, bukan sebagai penghalang,” tegas Letjen TNI Richard dalam pidatonya yang penuh inspirasi. Ia juga mendorong para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang berperan penting dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia.
Letjen TNI Richard juga memberikan peringatan keras mengenai bahaya narkoba, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap masa depan bangsa. “Kalian adalah generasi unggul yang diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hindarilah narkoba dan segala bentuk kegiatan yang merusak diri sendiri,” lanjutnya.
Rektor Untar, Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng., dalam sambutannya, menyampaikan harapannya agar para mahasiswa baru dapat memanfaatkan kesempatan di Untar untuk membentuk pribadi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. “Untar berkomitmen untuk mendukung kalian menjadi individu yang tidak hanya berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat dan bangsa. Ini adalah wujud nyata dari komitmen Untar untuk Indonesia dan dunia,” jelas Rektor Untar.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, PKKMB Untar 2024 juga menghadirkan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Intekmil dan Siber, Mayor Jenderal TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han)., serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K). Mereka memberikan wawasan dan motivasi kepada para mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
PKKMB Untar 2024 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai dari Rabu hingga Jumat, 14-16 Agustus 2024. Acara ini akan diakhiri dengan Upacara Peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu, 17 Agustus 2024, di Kampus II Untar. Upacara ini akan menjadi penutup yang simbolis, menggambarkan semangat nasionalisme dan komitmen mahasiswa Untar dalam berkontribusi bagi negara. (*)
ilustrasi pertempuran di wilayah konflik/ANTARA/Anadolu/PY
batampos – Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Qatar mengatakan negosiasi mediasi untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza telah mencapai tahap kritis.
Hal itu disampaikan Al Thani saat berbicara dengan rekannya Penjabat Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani yang menekankan pentingnya menekan Israel untuk menghentikan genosida terhadap warga Palestina.
“Dalam percakapan telepon yang diprakarsai oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kami membahas perkembangan terkini mengenai kejahatan rezim Zionis di Gaza dan cara untuk menghentikannya,” kata Kani dalam sebuah pernyataan, Jumat.
Kani mengatakan mereka membahas negosiasi yang sedang berlangsung di Doha yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas.
“Al Thani merujuk pada pertemuan yang diadakan oleh Qatar mengenai perundingan gencatan senjata, menggambarkan hasil dari tahap pembicaraan ini sebagai hal yang krusial,” ucap pejabat Iran tersebut.
“Saya menekankan perlunya melanjutkan upaya praktis yang komprehensif dan langkah-langkah diplomatik untuk menghentikan genosida Zionis di Gaza,” tambahnya.
Pada Kamis pagi, pembicaraan penting dimulai di ibu kota Qatar, Doha, untuk mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza.
Negosiasi ini melibatkan Direktur CIA AS William Burns, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Kepala Intelijen Mesir Jenderal Abbas Kamel, dan Kepala Mossad Israel David Barnea.
Hamas menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut dan menuntut agar Tel Aviv mematuhi kesepakatan yang dibuat pada Juli berdasarkan proposal yang didukung oleh Presiden AS Joe Biden pada Mei yang awalnya diterima oleh Hamas, menurut media Israel.
Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan pada Oktober lalu oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.
Sejak saat itu, serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Jalur Gaza telah menewaskan hampir 40.000 warga Palestina.
Lebih dari 10 bulan dalam perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei. (*)
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)
batampos – Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan kinerja parlemen dalam menyelesaikan Undang-Undang (UU). Puan menyebut bahwa selama lima tahun, DPR RI telah menyelesaikan 126 UU.
Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan masa sidang pertama DPR Masa Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
“Sesuai dengan amanat konstitusi, DPR RI memiliki tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah untuk membentuk undang-undang,” kata Puan.
Puan menekankan, DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki komitmen kuat dalam menyusun substansi UU agar berisi keberpihakan kepada rakyat.
Selain itu, juga mengutamakan kepentingan nasional, menjaga persatuan dan kesatuan, serta selaras dengan UUD 1945.
“Tanpa komitmen ini, maka Undang-Undang dapat menjadi jalan untuk melegitimasi kekuasaan yang sewenang-wenang, menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-Undang dapat menjadi alat untuk membajak kekuasaan, untuk kepentingan tertentu,” ujar Puan.
Politikus PDIP itu mengklaim DPR selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Sebab, kalangan masyarakat yang berkepentingan akan terdampak atas pengaturan oleh UU.
“Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini. Yaitu terdapat 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI,” jelas Puan.
Rincian 126 UU tersebut, yakni Komisi 1 ada 8 UU, Komisi 2 sebanyak 80 UU, Komisi 3 berjumlah 5 UU, Komisi 4 dan 5 ada 1 UU, Komisi 6 sejumlah 5 UU, lalu Komisi 7 ada 1 UU.
Sedangkan Komisi 8 dan 9 ada 1 UU, Komisi 10 sebanyak 4 UU, Komisi 11 ada 5 UU, Badan Legislasi sebanyak 9 UU, dan Badan Anggaran ada 1 UU selain UU APBN, serta Panitia Khusus DPR RI 4 UU.
Pada masa Persidangan ini, Puan menyebut DPR bersama Pemerintah dan DPD akan fokus pada pembahasan 17 RUU yang masih berada pada tahap pembicaraan tingkat I.
“Salah satu agenda pembentukan Undang-Undang yang sangat strategis dan saat ini sedang dalam pembicaraan tingkat I, adalah Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Tahun 2025–2045,” jelas Puan.
Ia mengutarakan, pada periode selanjutnya akan dibentuk UU RPJPN Tahun 2025–2045. Menurut Puan, keberadaan UU RPJPN ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.
“Sehingga setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia,” pungkas Puan. (*)
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. (ANTARA/HO)
batampos – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, menggeledah kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022.
“Benar, ada kegiatan penggeledahan KPK di Pemprov Jatim terkait perkara dana hibah,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Tessa mengatakan dirinya belum bisa memberikan informasi lebih detail soal kegiatan tersebut, termasuk soal ruang mana saja yang digeledah karena kegiatan tersebut masih berjalan.
Namun dia memastikan akan segera menyampaikan apa saja temuan dalam kegiatan tersebut setelah proses penggeledahan rampung.
“Untuk ruangannya sendiri saya tidak terinfo dimana saja. Sementara itu saja yang bisa dikonfirmasi saat ini dari penyidiknya. Kalau sudah selesai nanti kita update lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, tim penyidik KPK pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019-2022.
“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup,” ujar Tessa.
Juru Bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.
“Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022,” kata Tessa.
Untuk diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.
“Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider hukuman selama 6 bulan penjara,” kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).
Selain itu, hakim juga mewajibkan terdakwa Sahat membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak bisa membayar uang pengganti, harta miliknya disita oleh negara dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
“Jika tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun,” ucap Suardhita.
Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar Pasal 12 a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung pemerintah dalam pemerintahan bersih dari korupsi dan memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa belum mengembalikan uang yang dikorupsi.
“Hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi,” ucap hakim I Dewa Suardhita.
Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa dicabutnya hak politik Sahat Tua P. Simanjuntak, yakni dilarang untuk menduduki dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.
Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK Arif Suhermanto menerima vonis meski lebih rendah dari tuntutan.
“Kami merasa putusan yang dijatuhkan hakim ini memenuhi rasa keadilan di masyarakat, jadi kami memutuskan untuk menerima putusan yang mulia,” ucap Arif.
Sahat Tua Simanjuntak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada bulan Desember 2022. Sahat bersama anak buahnya Rusdi dan Muhammad Chozin (almarhum) menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng.
Suap itu diterima Sahat sebagai imbalan memuluskan pencairan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas). Sepanjang 2020 hingga 2023, sekitar Rp200 miliar dana hibah yang berhasil dicairkan olehnya.
Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Keduanya mendapat vonis yang cukup ringan karena statusnya sebagai justice collaborator. (*)
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.
batampos – Setelah menuai banyak kritik dan protes, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab. Mereka diperbolehkan tetap menggunakan jilbab atau sejenisnya pada upacara kenegaraan.
Sebelumnya, pada Rabu (14/8), Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut aturan mencopot jilbab hanya pada dua momen. Yaitu, saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus.
Namun, kemarin (15/8) Yudian mengeluarkan pernyataan baru. Intinya, personel Paskibraka putri boleh menggunakan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus. ”Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan kepala sekretariat presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI yang disampaikan pada 14 Agustus di Jakarta,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya.
Kepala sekretariat presiden memberikan arahan bahwa Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya pada 17 Agustus di IKN.
Sementara itu, meski sudah ada revisi aturan, Yudian tetap menjadi sorotan. Kemarin puluhan organisasi masyarakat Islam berkumpul di kantor MUI pusat. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap terhadap polemik kewajiban melepaskan jilbab bagi Paskibraka. Pertemuan itu menghasilkan lima poin yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis.
Di antaranya, mereka meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BPIP Yudian. ”Kami minta (presiden) mengganti kepala BPIP atau mencabut mandat kepala BPIP,” katanya. Menurut Cholil, yang dilakukan petinggi BPIP merupakan kesalahan fatal.
Dia mengatakan, di dalam aturan yang lebih tinggi dan diteken presiden, Paskibraka putri tidak dilarang menggunakan jilbab. Tetapi, aturan di BPIP justru melarang penggunaan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.
Poin berikutnya adalah meminta BPIP melakukan pembersihan internal. Yakni, terhadap pihak-pihak yang cenderung tidak tepat dalam memaknai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, menurut dia, BPIP adalah lembaga yang menjadi garda terdepan mengawal ideologi Pancasila dengan sempurna.
Cholil juga tidak sepakat dengan penyebutan bahwa pencopotan jilbab oleh Paskibraka putri itu dilakukan secara sukarela. Di satu sisi, dikatakan sukarela. Tetapi, di sisi lain, personel Paskibraka diminta tanda tangan di atas meterai.
”Mana ada sukarela, tetapi diminta tanda tangan bermeterai. Ini adalah relasi kuasa,” ujarnya.
Dia meyakini, jika tidak meneken pernyataan tersebut, Paskibraka tidak akan lolos seleksi. Kalau lolos, mereka ditempatkan sebagai cadangan.
Sorotan juga disuarakan mantan Ketua Umum PBNU sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siroj. Meskipun sebagai dewan pengarah, dia menyatakan tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan teknis mengenai seragam Paskibraka itu.
Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti ikut merespons pelarangan jilbab untuk anggota Paskibraka putri. Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu menegaskan, pelarangan tersebut merupakan tindakan diskriminatif. ”Yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia,” tegasnya. (*)
Pompong nelayan ikut mengibarkan bendera merah putih di perairan Pulau Karang Singa, Kamis (15/8/2024) pagi. F.Diskominfo Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Puluhan pompong nelayan Bintan ikut mengibarkan bendera merah putih di perairan pulau terdepan dalam kegiatan yang digelar PASMAR I YONMARHANLAN IV di Pulau Karang Singa, Kamis (15/8/2024) pagi.
Diketahui, Karang Singa merupakan pulau dengan jarak sekitar 3,70 mil laut dari Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan.
Pulau ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura.
Wakil Bupati Bintan Ahdi Muqsith yang turut serta dalam momen nasionalisme tersebut merasa bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya.
Bagi Osit, aksi pengibaran bendera ini memiliki banyak nilai positif bagi bangsa dan bagi generasi penerus.
“Ini moment pembuktian komitmen kita bahwa kedaulatan NKRI, sejengkal pun akan kita jaga,” kata pria yang akrab disapa Osit, Kamis (15/8/2024) usai upacara pengibaran bendera merah putih.
Lebih lanjut dia menyebutkan, peringatan Kemerdekaan RI sejatinya harus mendatangkan spirit baru bagi perjuangan pembangunan.
Dia merujuk pada semboyan Bhineka Tunggal Ika dan dikatakannya makna tersebut yang menjadi satu-satunya pegangan dalam persatuan bangsa.
“Sesuai dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Ada spirit patriotisme, nasionalisme hingga toleransi di dalamnya. Ini yang ingin terus kita tumbuhkan di jiwa setiap warga masyarakat,” imbuhnya. (*)
Presiden Joko Widodo duduk di kursi sebelum menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sopian/ Pool Foto Parlemen)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintah menargetkan pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 di era Presiden terpilih, Prabowo Subianto mencapai sebesar Rp 2.996,9 triliun.
Dia mengatakan, pendapatan itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 2.409,9 triliun dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.
Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidatonya saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak dan peningkata kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
Seiring dengan hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah juga akan melakukan upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran tembus mencapai 12,36 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Senin (20/5).
“Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan administrasi dan layanan, pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan, pendapatan negara itu bisa diperoleh dengan dengan melakukan sejumlah optimalisasi kebijakan yang tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, perluasan basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan diperlukan untuk memitigasi risiko dari sektor ekonomi yang rentan terhadap dinamika perekonomian global dan volatilitas harga komoditas.
“Komitmen Indonesia dalam penerapan Global Taxation Agreement juga menjadi peluang bagi perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara,” jelasnya.
Sementara itu, kata Sri Mulyani, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi, termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerja sama antar instansi/lembaga.
Di sisi lain, Pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi. “Penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara,” ujarnya. (*)
batampos – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan mulai dibuka pada 20 Agustus hingga 6 September 2024. Saat pendaftaran resmi dibuka, calon pelamar nantinya dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pemerintah menyediakan 250.407 formasi CPNS. Dalam waktu tak lama lagi, pemerintah juga akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (honorer) yang kini dalam proses verifikasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kesempatan menjadi abdi negara terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa. Karena itu, sebelum pendaftaran dimulai, calon pelamar diimbau untuk mempersiapkan diri dengan mencermati syarat dan tata cara pendaftaran CPNS 2024.
“Tahun ini terdapat 250.407 formasi yang kita sediakan untuk talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi ini terbagi untuk instansi pusat 114.706 dan instansi daerah 135.701,” ujar Menteri Anas, di Jakarta, Kamis (15/08).
Anas menuturkan calon pelamar diminta aktif mencari informasi dari sumber yang tepercaya seperti website dan media sosial resmi milik Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun instansi pemerintah yang akan membuka rekrutmen CPNS.
Anas menambahkan, pengadaan CASN 2024 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan PNS, namun juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Secara bertahap nanti akan dibuka rekrutmen PPPK untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024, yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen PPPK bila proses verifikasi dan validasi tuntas,” jelas Anas.
Kementerian PANRB telah menerbitkan kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 320/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS T.A 2024 dan KepmenPANRB No. 321/2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS T.A 2024. Jenis kebutuhan pada Pengadaan PNS Tahun 2024 terdiri dari Kebutuhan Umum dan kebutuhan khusus.
Kebutuhan Khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, serta putra/i daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). “Untuk fresh graduate kita buka peluang yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya,” imbuhnya.
Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 19 Agustus – 2 September 2024. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai pada 20 Agustus – 6 September 2024. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/08/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-CPNS-Tahun-2024-1.pdf .
Menteri Anas menegaskan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dipastikan tidak akan ada celah kecurangan. Seluruh tahapan seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan, sudah terintegrasi dan terkomputerisasi.
“Tahapan seleksi seperti ini menutup celah kecurangan dan praktik calo. Jadi tidak ada satu pun pihak yang dapat membantu kelulusan kecuali diri peserta sendiri,” pungkas Anas. (*)
Dimas Drajad jadi andalan Shin Tae-yong berkat catatan assistnya di pekan pertama Liga 1 Indonesia 2024/2025. (Instagram/@dimasdrajad)
batampos – Kabar mengejutkan datang dari persiapan Timnas Indonesia jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski pengumuman resmi dari PSSI belum dirilis, sebuah informasi penting telah bocor ke publik, mengungkapkan bahwa satu nama pemain sudah dipastikan akan mengisi skuad Garuda. Pemain yang dimaksud adalah striker andalan Persib Bandung, Dimas Drajad.
Kabar ini pertama kali terungkap dari laman resmi Persib Bandung yang mengonfirmasi bahwa klub telah menerima surat pemanggilan resmi dari PSSI untuk Dimas Drajad. Dalam surat bernomor 3827/AGB/527/VIII-2024, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, disebutkan bahwa Dimas Drajad dipanggil untuk membela Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pemanggilan ini bukanlah kejutan, mengingat performa impresif Dimas Drajad yang terus konsisten, baik di level klub maupun tim nasional.
Dalam surat yang diterima Persib Bandung, PSSI menuliskan, “PSSI memanggil striker Persib Bandung, Muhammad Dimas Drajad, untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang akan menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026.”
Lebih lanjut, surat tersebut menegaskan bahwa Dimas Drajad akan bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong untuk menghadapi dua laga penting pada September 2024.
Menurut jadwal, Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda, mengingat Arab Saudi merupakan salah satu tim kuat di Asia. Setelah itu, pada 10 September 2024, Timnas Indonesia akan kembali ke Tanah Air untuk menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kedua laga ini akan menjadi penentu langkah awal Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Keputusan Shin Tae-yong untuk memanggil Dimas Drajad ke dalam skuadnya tentu bukan tanpa alasan. Sejak awal 2024, Dimas Drajad memang menjadi salah satu pemain yang selalu masuk dalam daftar panggilan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Penampilannya yang konsisten dan kontribusinya yang signifikan membuatnya menjadi salah satu andalan di lini depan Timnas Indonesia.
Pada pekan perdana Liga 1 2024/2025, Dimas Drajad kembali membuktikan kualitasnya dengan memberikan satu assist dalam kemenangan telak Persib Bandung 4-1 atas PSBS Biak. Assist tersebut terjadi pada gol pembuka yang memecah kebuntuan dan menjadi momentum bagi timnya untuk menguasai pertandingan.
Catatan ini membuat Dimas Drajad menjadi satu-satunya penyerang langganan Timnas Indonesia yang mampu menyumbang kontribusi assist di pekan perdana liga.
Jika dibandingkan dengan penyerang lain yang juga berpotensi masuk skuad Timnas Indonesia, Dimas Drajad tampaknya berada satu langkah di depan. Hokky Caraka, misalnya, tidak berhasil mencetak gol dalam 81 menit penampilannya bersama PSS Sleman pada laga perdana melawan Persebaya Surabaya.
Begitu pula dengan Ramadhan Sananta yang belum bisa mencatatkan namanya di papan skor saat Persis Solo digulung PSM Makassar dengan skor 0-3. Malik Risaldi bahkan harus absen dalam laga pembuka saat Persebaya Surabaya berhadapan dengan PSS Sleman.
Di luar negeri, penyerang naturalisasi Rafael Struick juga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Dalam laga starter perdananya bersama ADO Den Haag di kasta kedua Liga Belanda, Struick gagal membawa timnya meraih kemenangan.
ADO Den Haag hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan VVV Venlo. Performa ini tentu menjadi perhatian bagi Shin Tae-yong dalam menentukan komposisi terbaik untuk skuad Timnas Indonesia.
Dengan adanya bocoran daftar pemain ini, muncul spekulasi tentang siapa saja pemain lain yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Jika melihat performa di pekan pertama Liga 1 dan pengalaman internasional para pemain, kemungkinan besar Shin Tae-yong akan kembali mengandalkan para pemain berpengalaman yang telah menjadi pilar tim nasional.
Pemain-pemain seperti Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott, dan Marc Klok bisa jadi akan masuk dalam daftar panggilan, mengingat kontribusi mereka yang konsisten di level klub dan tim nasional.
Meski bocoran ini telah tersebar, PSSI masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait daftar lengkap skuad Timnas Indonesia. Pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, menjelang keberangkatan tim ke Arab Saudi. Publik tentu menantikan siapa saja pemain yang akan mengisi skuad Garuda dalam dua laga penting ini.
Pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia akan menjadi ujian berat bagi Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Timnas Indonesia dituntut untuk menunjukkan performa terbaik dan meraih hasil positif demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Kehadiran pemain-pemain andalan seperti Dimas Drajad diharapkan bisa memberikan dampak signifikan dalam upaya mencapai target tersebut.
Dimas Drajad, dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, diharapkan bisa menjadi salah satu kunci sukses Timnas Indonesia dalam dua laga ini. Kepemimpinannya di lini depan, ketajamannya dalam mencetak gol, serta kemampuannya untuk menciptakan peluang bagi rekan setim akan menjadi senjata utama bagi Garuda untuk menghadapi dua tim kuat Asia ini.
Shin Tae-yong sendiri tentu menyadari betapa pentingnya dua laga ini dalam langkah awal Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pemilihan pemain yang tepat dan persiapan yang matang menjadi faktor krusial.
Dengan skuad yang solid dan taktik yang jitu, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk memberikan kejutan dan meraih hasil yang memuaskan di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dalam waktu dekat, publik sepak bola Indonesia akan mengetahui siapa saja pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia di ajang bergengsi ini. Namun, satu hal yang pasti, Dimas Drajad sudah siap untuk kembali membela Merah Putih dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
Semua mata kini tertuju pada Shin Tae-yong dan skuad Garuda, menantikan kiprah mereka di pentas internasional yang semakin mendekat. (*)
