batampos – 20 anggota DPRD Anambas terpilih, nantinya perorang akan mendapatkan pin berbalut emas 22 karat dengan  berat 8 gram.

Sekretaris DPRD Anambas, Jon Aquarius Putra menjelaskan pin emas itu termasuk salah satu atribut yang akan digunakan oleh wakil rakyat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017.

“Sudah kita anggarkan untuk cetak pin. Sekarang kita lagi menunggu regulasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Jhon, Kamis, (15/8).

Pihaknya mencari regulasi yang pasti, setelah BPKP menyarankan agar pin tersebut tidak dianggarkan sama sekali. Artinya, DPRD yang akan dilantik akan menggunakan pin dari periode sebelumnya.

Namun, sesuai aturan, pin tersebut menjadi milik anggota DPRD sehingga tidak bisa dipinjam pakai jika dalam pembelian dengan sistem barang jasa.

“Kalau (sistem) pinjam modal, pin itu hanya dipinjamkan saja selama menjabat. Kita cari regulasi supaya kedepan tidak ada masalah,” sebut Jhon.

Dalam waktu dekat, kata dia, sudah menemui titik terang. Karena, Kepala Bagian (Kabag) Umum DPRD Anambas, Kustiorini sedang berkonsultasi.

BACA JUGA: DPRD Anambas Sahkan 3 Ranperda Menjadi Perda

“Mudah-mudahan terkejar kita buat pin jika memang harus dibuatkan pin. Kalau tak terkejar, pin menyusul,” terang Jhon.

Untuk jadwal pelantikan, saat ini Sekretariat DPRD sedang menunggu informasi dari Pengadilan Negeri Natuna.

Karena, merujuk pada periode sebelumnya, pelantikan dilaksanakan pada 2 September bersamaan dengan pelantikan DPRD Natuna.

“Saat ini, PN Natuna hanya ada Wakil Ketua PN. Kemungkinan 2 September nanti DPRD Natuna dulu yang dilantik, baru kita pada 5 September,” terang Jhon.

Dari hasil Pemilu kemarin, Partai Persatuan Pembangunan akan kembali mendapatkan kursi Ketua DPRD. Kemudian, kursi Wakil Ketua I tetap dipimpin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Wakil Ketua II didapatkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar). (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin

batampos – Kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) milik PT Telkom yang putus di area 39 KM Pulau Jemaja, Kabupaten Anambas mulai diperbaiki.

Akibat putusnya kabel tersebut, membuat pengguna yang berada di Jemaja tidak dapat mengakses internet.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika (Diskominfotik) Kabupaten Anambas, Japrizal menjelaskan tim dari Telkom telah datang ke lokasi untuk melakulan survei menjelang proses perbaikan kabel.

“Tim akan melakukan survei tahap awal di koordinat 39 Kilometer untuk memastikan kapal berteknologi tinggi akan segera ke lokasi, sedangkan untuk perbaikan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ujar Japrizal, Kamis, (15/8).

Japrizal melanjutkan, kapal milik Telkom itu telah mengantongi perizinan dari pusat untuk melakukan pengerjaan perbaikan kabel SKKL.

BACA JUGA: Jaringan Telkomsel di Pulau Jemaja Hilang Akibat SKKL di KM 38 Putus

“Estimasi kapal akan tiba di perairan Jemaja pada tanggal 16 Agustus mendatang,” kata Japrizal.

Telkom, kata dia, menargetkan proses perbaikan akan selesai pada awal bulan depan.

“Awal September sudah terselesaikan dilakukan penyambungan dan jaringan internet yang terhubung dengan SKKL dapat kembali normal,” terang Japrizal.

Saat ini, untuk memberikan sinyal sementara kepada masyarakat, Telkom telah menggunakan radio yang terhubungkan dengan tower Backbone milik Moratel di Gunung Payung, Kecamatan Kute Siantan.

Sinyal telekomunikasi ini kemudian dipancarkan dari Tarempa, Kecamatan Siantan. Dengan backup inilah, suatu solusi agar sinyal di Jemaja tetap bisa hidup.

“Tapi dengan adanya kondisi backup ini tentu kapasitasnya yang kurang sehingga layanan yang ada di Pulau Jemaja tidak maksimal melayani kebutuhan layanan sinyal 4G dengan putusnya kabel SKKL Telkom sampai sekarang ini,” kata Japrizal. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

batampos-Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menaruh perhatian serius terhadap perlindungan sosial bagi nelayan di Provinsi Kepri. Menurutnya, pekerjaan sebagai nelayan penuh dengan resiko, sehingga wajib untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian.

Berdasarkan data Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan jumlah nelayan yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri mencapai pada angka 100 ribuan orang. Adapun dari jumlah tersebut, lebih kurang 66 ribu orang nelayan masih belum mendapatkan perlindungan sosial.

“Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial bagi nelayan, baik itu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) maupun Jaminan Kematian (JK) terus kita tingkatkan,” ujar Gubernur Ansar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (12/8) lalu.

Dijelaskannya, sampai tahun 2024 ini, sebanyak 31.556 nelayan yang terlindungi oleh JKK dan JKM dan seluruh setoran pembayarannya di subsidi oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Jumlah tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri (lihat tabel,red).

“Progran perlindungan JKK dan JKM untuk nelayan ini bagian dari progran strategis Pemprov Kepri dalam upaya mensejahterakan masyarakat nelayan,” jelasnya.

Masih kata Gubernur, apabila seorang nelayan yang sedang melaut kemudian mengalami kecelakaan ditengah laut dan meninggal dunia, maka dengan adanya perlindungan ini. Adapun pihak keluarga akan menerima santunan hingga Rp70 juta. Tidak hanya itu, dua orang anaknya juga akan dibiayai pendidikannya hingga selesai S1.

“Laut Kepri ini luas dan pulaunya sangat banyak. Dan mata pencaharian utama masyarakat Kepri adalah nelayan dengan berbagai resiko ombak dan badai yang harus dihadapi. Dengan adanya perlindungan JKK dan JKM ini setidaknya memberikan jaminan bagi mereka jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ditengah laut,” paparnya.

Selain itu, bagi nelayan yang meninggal di rumah atau di rumah sakit juga akan menerima santunan senilai Rp42 juta. Dan dua orang anaknya akan disekolahkan sampai S1 setelah kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan minimal 3 tahun.

“Saya rasa nelayan memang sangat membutuhkan ini, dan kita Pemerintah menyadarinya. Makanya kita hadir untuk mereka,” kata Ansar.

Tidak hanya BPJS untuk para nelayan, Ansar juga sedang merencanakan pemberian BPJS ketenagakerjaan untuk para petani. Dan saat ini telah tercatat sebanyak 25.000 petani di Kepri yang di data dengan kalkulisai anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp13 miliar.

“Insya Allah BPJS untuk petani juga segera akan kita berikan. Kita fokus kepada nelayan dan petani dulu. Kedepannya jika APBD semakin membaik kita akan berikan juga kepada para buruh pelabuhan, supir truk, tukang ojek serta profesi-profesi lain yang rentan dengan kecelakaan kerja,” tutup Ansar.

Kejar Target, Alokasi Anggaran Terus Ditingkatkan
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri lewat anggaran daerah diera kepemimpinnya terus meningkatkan anggaran untuk program perlindungan bagi nelayan. Pada tahun 2025 sudah diplot sebesar RRp7,138 miliar bagi 35.407 rumah tangga nelayan. Ini lebih besar daripada anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp6,361 miliar.

“Jika di tahun 2024 ini, kita menanggung 31.556 rumah tangga nelayan, selebihnya sebanyak 4.944 rumah tangga nelayan ditanggung Kabupaten Kota dengan alokasi Rp996,7 juta. Sehingga jika digabung tahun ini ada 36.500 nelayan dengan total anggaran Rp7,358 miliar. Nanti di tahun 2025 Insya Allah kita tingkatkan lagi,” ujar Gubernur Ansar.

Alokasi APBD Kepri untuk pembiayaan ini memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,469 miliar untuk 17.208 rumah tangga nelayan ditambah dengan blended budgeting Rp2,741 miliar ditanggung kabupaten kota untuk 15.042 rumah tangga nelayan.

Program ini sendiri bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada nelayan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan dan kematian. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan tenang bagi para nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan taraf hidup nelayan dan memberikan dukungan yang berkelanjutan. Dengan adanya jaminan perlindungan sosial, diharapkan nelayan di Kepri dapat lebih fokus pada pekerjaannya tanpa harus khawatir terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi.(*)

Program BPJS TK Nelayan Provinsi Kepri
APBD Tahun Anggaran (TA) 2024

Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan

Tanjungpinang 1.203 Orang
Batam 2.082 Orang
Bintan 4.435 Orang
Karimun 5.535 Orang
Lingga 9.775 Orang
Anambas 4.339 Orang
Natuna 4.187 Orang

Jumlah 31.556 Orang
Sumber : DKP Provinsi Kepri

batampos– Jalan berlubang adalah salah satu masalah infrastruktur yang sering ditemui di berbagai wilayah termasuk di Jalan Gatot Subroto Batu 6 Tanjungpinang.

Meskipun terlihat sepele, keberadaan lubang yang berada sebelum lampu lalu lintas tersebut, bisa membawa dampak serius, terutama bagi pengendara sepeda motor.

Lubang yang berada tidak jauh dari Tugu Adipura ini, sering kali tidak terlihat dari kejauhan. Terkadang tersamar oleh genangan air, sehingga pengendara yang tidak waspada bisa mengalami kecelakaan fatal.

Saat malam hari lubang di jalan tersebut luput dari penglihatan pengendara. Saat roda motor tiba-tiba masuk ke dalam lubang, pengendara bisa saja kehilangan keseimbangan. Pengendara bisa terhempas ke aspal dan berakibat fatal.

BACA JUGA: Jalan Rusak dan Berlubang Menuju Pelabuhan Kota Sagara, Tanjunguban Mulai Ditimbun dan Diratakan

“Yang saya tahu sudah cukup lama juga ada lubang yang tergenang air itu. Kayaknya ada pipa yang bocor di bawah aspal,” kata Ismail, salah seorang pengedara yang sehari-hari melintas di jalan tersebut.

Hingga saat ini, ia selalu waspada jika melintas di jalan tersebut. Ia juga belum pernah mendengar adanya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh lubang berdiameter lebih kurang 30 centimeter tersebut.

“Kalau bulan lalu, lubang yang di jalan Batu 7 memang ada kecelakaan, korbannya meninggal. Tapi sekarang sudah diaspal lubangnya,” jelasnya.

Ia dan pengendara lainnya berharap pihak-pihak berwenang atau instansi terkait segera melakukan perbaikan dan melakukan tindakan cepat sebelum terjadi kecelakaan di Jalan Gatot Subroto Batu 6 Tanjungpinang.

“Semoga cepat diatasi sebelum terjadi kecelakaan,” harapnya. (*)

Reporter: Yusnadi

batampos – Lengsernya Airlangga Hartanto dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak akan menghambat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Anambas, Aneng-Raja Bayu Febri Gunadian untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kepastian ini diperoleh dari Ketua Golkar Anambas, Indra Syahputra setelah mendapat arahan dari pengurus pusat.

“Insyaallah tak ada masalah, rekomendasi tetap kepada Aneng dan Raja Bayu. Siapapun Ketua Umum Golkar nantinya,” ujar Indra Syahputra, Kamis, (15/8).

Saat ini, Golkar Anambas tetap solid meskipun kursi Ketum dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Untuk Pilkada Anambas, Indra memastikan pasangan Aneng-Bayu (AYU) didukung oleh 4 partai politik, yaitu Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Nasional Demokrat (Nasdem).

“Kami juga membuka ruang kepada parpol lain yang ingin bersama membangun Anambas dan mengikuti konsestasi di Pilkada bersama kami,” kata Indra.

AYU, lanjut Indra akan melakukan deklarasi di tiga pulau besar yaitu Jemaja, Palmatak dan Siantan.

“Deklarasi dimulai pada tanggal 27 Agustus di Jemaja dan diakhiri tanggal 29 di Siantan. Setelah itu kita ke kantor KPU untuk melakukan pendaftaran,” sebut Indra. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin

batampos– Tiga orang pemuda tega mencabuli bocah berusia 14 tahun di Bintan.

Tiga pelaku masing-masing berinisial ATA, 19, YN, 25 dan MB, 19.

Kasat Reskrim Polres Bintan, AKP Marganda Pandapotan mengatakan, tiga orang pelaku pencabulan terhadap remaja 14 tahun telah diamankan, Rabu (14/8/2024).

Dia mengungkapkan, kasus asusila ini terungkap setelah orangtua dari korban melapor ke kantor polisi.

Dari laporan itu, korban dicabuli tiga orang di salah satu pondok yang ada di Kijang, Kecamatan Bintan Timur pada Senin (12/8/2024).

Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan mengambil keterangan dari korban dan beberapa orang saksi.

“Begitu bukti kuat, kita langsung menangkap tiga orang pelaku di Kijang,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini tiga orang pelaku masih diperiksa untuk penyelidikan lebih lanjut.

BACA JUGA: Korban Diancam, Korban Dicabuli 2 Kali

Tiga orang pelaku dikenakan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Dan Atau Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

“Ketiga pelaku diancam 15 tahun kurungan penjara,” katanya.

Dia mengharapkan, peran aktif orangtua dalam pengawasan terhadap anak.

“Peran orangtua sangat didambakan berkaitan dengan pengawasan melekat terhadap anak,” pesannya. (*)

Reporter: Slamet