Ilustrasi laptop Samsung Galaxy Book yang dikabarkan akan menggunakan sistem operasi Android. Sumber: x.com/techkard.
batampos – Samsung dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar dengan mengembangkan laptop berbasis Android untuk lini Galaxy Book.
Laporan terbaru menyebut perangkat generasi mendatang berpotensi menjalankan Android 17 dengan antarmuka One UI 9, yang selama ini digunakan pada smartphone Galaxy.
Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk memperkuat ekosistem perangkat Samsung. Dengan sebagian besar produknya seperti ponsel, tablet, hingga smartwatch sudah menggunakan Android, kehadiran laptop dengan sistem serupa akan mempermudah integrasi antar perangkat.
Meski demikian, Samsung disebut tidak sepenuhnya meninggalkan sistem operasi Microsoft Windows. Perusahaan masih akan mempertahankan beberapa model Galaxy Book berbasis Windows, sambil menghadirkan varian baru dengan Android sebagai alternatif.
Samsung juga dikabarkan tengah menyiapkan berbagai varian laptop Android, mulai dari kelas entry-level hingga flagship. Perangkat tersebut kemungkinan dibekali fitur Galaxy AI serta peningkatan mode desktop DeX guna mendukung produktivitas pengguna.
Perubahan arah ini turut dikaitkan dengan pengembangan sistem operasi baru dari Google yang dikenal dengan nama kode “Aluminium OS”. Sistem ini disebut sebagai evolusi dari ChromeOS yang berbasis Android dan dirancang untuk perangkat laptop generasi baru.
Jika terealisasi, Samsung berpotensi menjadi salah satu produsen pertama yang menghadirkan laptop Android secara luas di pasar global. Namun hingga kini, belum ada jadwal resmi terkait peluncuran perangkat tersebut.
Langkah ini dinilai bisa menjadi tantangan bagi dominasi Windows di industri laptop, sekaligus mempercepat adopsi Android sebagai sistem operasi alternatif di perangkat komputasi. (*)
Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah. Foto. Cecep Mulyana / Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam resmi memperluas kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat. Melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2025, rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp120 juta kini dibebaskan dari kewajiban PBB.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah, mengatakan jumlah objek pajak dengan NJOP di bawah Rp120 juta cukup signifikan.
“Data kami sekitar 39 ribu objek. Kalau dipersentasekan, hampir 30 persen warga Batam masuk kategori ini,” ujar Raja, Jumat (1/5) siang.
Artinya, hampir sepertiga masyarakat Batam berpotensi menikmati pembebasan PBB dari kebijakan tersebut.
Tak hanya masyarakat umum, pembebasan juga diberikan kepada pensiunan TNI dan Polri tanpa batasan NJOP, selama rumah tersebut merupakan tempat tinggal utama.
“Untuk pensiunan tidak ada limit, yang penting satu rumah yang ditempati,” jelas Raja.
Namun, untuk jumlah pasti penerima manfaat di luar kalangan TNI dan Polri, Bapenda mengaku masih dalam proses pendataan.
“Memang belum kita data secara rinci, tapi kebijakan ini sudah kita sosialisasikan,” tambahnya.
Selain rumah tinggal masyarakat, sejumlah objek lain juga mendapat pembebasan atau keringanan. Di antaranya rumah ibadah, fasilitas sosial (fasos), dan fasilitas umum (fasum).
Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan swasta diberikan relaksasi berupa pengurangan pajak hingga 50 persen.
“Kita juga berikan diskon 50 persen untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan swasta,” kata dia.
Raja menjelaskan, kebijakan ini merupakan pengembangan dari aturan sebelumnya. Pada 2024, batas NJOP yang dibebaskan dari PBB hanya sampai Rp60 juta. Kini, angka tersebut dinaikkan menjadi Rp120 juta, menyesuaikan dengan arah kebijakan baru pemerintah daerah.
“Dulu Rp60 juta, sekarang kita naikkan jadi Rp120 juta,” ujarnya.
Terkait masa berlaku, ia menegaskan bahwa pembebasan PBB ini akan terus berjalan selama peraturan wali kota tersebut masih berlaku.
“Selama perwako itu berlaku, kebijakan ini tetap berjalan,” kata Raja.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemko Batam berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tengah pertumbuhan kota yang semakin pesat.(*)
Kepala Dinas Kesehatan Tanjungpinang, Rustam. F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Kasus malaria di Kota Tanjungpinang mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2026. Hingga April, jumlah kasus tercatat telah mencapai 55 kasus.
Angka tersebut melampaui total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat sebanyak 53 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tanjungpinang, Rustam, mengatakan sebaran kasus malaria tahun ini paling banyak ditemukan di wilayah Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.
“Kasus malaria yang muncul sebagian merupakan relaps atau kambuh, serta kasus impor yang kemudian ditularkan melalui gigitan nyamuk,” ujar Rustam, Jumat (1/5).
Ia menjelaskan, kedua wilayah tersebut memang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyebaran malaria. Kondisi lingkungan dengan banyaknya rawa menjadi tempat ideal bagi nyamuk Anopheles berkembang biak.
“Senggarang dan Kampung Bugis termasuk daerah rawan karena banyak rawa yang menjadi habitat nyamuk,” jelasnya.
Dinkes Tanjungpinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dengan menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari gigitan nyamuk.
Langkah pencegahan seperti penggunaan kelambu, obat anti nyamuk, serta pemeriksaan kesehatan secara dini dinilai penting untuk menekan penyebaran malaria di wilayah tersebut. (*)
Terlihat sejumlah petugas membuka akses U-turn baru di Jalan Laksamana Bintan, kawasan Sei Panas, Batam, sebagai pengganti titik putar balik lama yang sebelumnya ditutup. Foto: M. Sya’ban / Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam resmi membuka kembali akses putar balik (U-turn) di Jalan Laksamana Bintan, kawasan Sei Panas. Akses tersebut kini sudah dapat dilalui kendaraan setelah dilakukan penyesuaian titik demi keamanan lalu lintas.
Kepala Dinas Perhubungan Batam, Leo Putra, mengatakan U-turn baru itu mulai difungsikan sejak Kamis (30/4) dan saat ini sudah bisa digunakan masyarakat.
“Sudah kita buka. Sekarang sudah bisa dilewati,” ujarnya, Jumat (1/5).
U-turn yang dibuka tidak lagi berada di titik lama, melainkan digeser ke lokasi baru, tepatnya di depan pertigaan sebelum jembatan penyeberangan orang (JPO) dekat SDN 001 Batam Kota.
Pergeseran ini dilakukan untuk mengurangi potensi kecelakaan serta mengatur arus lalu lintas lebih tertib.
Pantauan di lapangan, sejumlah petugas masih melakukan penyelesaian pekerjaan di lokasi tersebut, termasuk merapikan dan menyiram sisa material aspal yang baru selesai dikerjakan sebagai bagian dari penataan akses baru.
Sebelumnya, akses U-turn di bawah JPO sempat ditutup atas arahan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Penutupan itu dilakukan sebagai upaya menekan pelanggaran lalu lintas, khususnya pengendara sepeda motor yang kerap melawan arus di titik tersebut.
Selain itu, lokasi lama berada di kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sehingga dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pelajar yang beraktivitas di sekitar area sekolah. Namun di lapangan, penutupan tersebut justru menimbulkan persoalan baru.
Sejumlah pengendara dari arah Bengkong nekat melawan arus bahkan menggunakan trotoar untuk melintas dengan alasan ingin menuju SPBU terdekat. Kondisi ini dinilai lebih membahayakan pengguna jalan lainnya.
Menanggapi hal itu, pemerintah melakukan evaluasi cepat dan memutuskan membuka kembali akses putar balik dengan skema baru.
Selain memindahkan titik U-turn, pemerintah juga melakukan pembongkaran median jalan di lokasi baru sebagai akses resmi bagi kendaraan.
Li Claudia menegaskan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk respons atas kebutuhan masyarakat, namun tetap mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama.
“Kebijakan ini merupakan respons atas kebutuhan masyarakat, namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas,” ujar Li Claudia dalam pernyataan resmi.(*)
Konsep hypercar listrik Nebula Next 01 Jet Edition dengan teknologi roket pendorong saat diperkenalkan di San Francisco. Sumber: x.com/niccruzpatane.
batampos – Dreame Technology membuat gebrakan di industri otomotif dengan memperkenalkan konsep hypercar listrik ekstrem bernama Nebula Next 01 Jet Edition. Kendaraan ini menjadi sorotan karena menggabungkan tenaga listrik dengan teknologi roket pendorong.
Mobil tersebut diperkenalkan dalam sebuah acara di San Francisco sebagai bagian dari ekspansi perusahaan ke sektor kendaraan listrik berperforma tinggi.
Langkah ini menandai ambisi Dreame yang sebelumnya dikenal lewat produk rumah tangga, kini merambah industri otomotif.
Keunggulan utama Nebula Next 01 Jet Edition terletak pada sistem dual solid-fuel rocket booster yang dipasang di bagian belakang kendaraan.
Teknologi ini diklaim mampu menghasilkan dorongan hingga sekitar 100 kilonewton dan aktif dalam waktu sangat singkat, sekitar 150 milidetik.
Berkat kombinasi tersebut, mobil ini disebut mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 0,9 detik. Angka ini melampaui performa mobil listrik maupun supercar konvensional yang ada saat ini.
Selain roket pendorong, mobil juga dibekali tenaga listrik besar dengan output mendekati 1.876 tenaga kuda. Performa tersebut sudah tersedia bahkan sebelum sistem booster diaktifkan.
Dari sisi teknologi, Nebula Next 01 Jet Edition dilengkapi fitur canggih seperti sistem steer-by-wire, suspensi pintar, hingga sensor LiDAR untuk mendukung kemampuan berkendara otonom.
Dreame juga mengklaim menggunakan baterai generasi baru berbasis solid-state dengan kepadatan energi tinggi yang dinilai lebih efisien dibanding baterai lithium-ion konvensional.
Meski demikian, sejumlah analis masih meragukan implementasi teknologi roket pada kendaraan jalan raya. Faktor keselamatan, traksi ban, hingga regulasi menjadi tantangan besar bagi realisasi konsep ini.
Hingga kini, belum ada kepastian terkait produksi massal maupun jadwal peluncuran global dari hypercar futuristis tersebut. Dreame masih belum mengumumkan timeline resmi untuk komersialisasinya.(*)
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi.
batampos – Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat hipertensi masih menjadi penyakit terbanyak yang ditangani fasilitas kesehatan selama periode Januari hingga Maret 2026. Selain hipertensi, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), common cold, dispepsia, hingga diabetes mellitus juga mendominasi kunjungan masyarakat ke puskesmas dan layanan kesehatan primer.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan, tren tiga bulan pertama tahun ini menunjukkan Batam masih menghadapi beban ganda penyakit, yakni penyakit menular dan penyakit tidak menular.
“Kalau kita lihat dari data Januari sampai Maret, hipertensi masih konsisten menjadi penyakit nomor satu. Ini menunjukkan penyakit tidak menular akibat pola hidup masih menjadi tantangan besar,” ujar Didi, Jumat (1/5).
Data Dinkes Batam mencatat, kasus hipertensi pada Januari mencapai 6.490 kasus, Februari 5.854 kasus, dan Maret 5.255 kasus. Meski mengalami penurunan, angka tersebut tetap menjadi yang tertinggi dibanding penyakit lainnya.
Di sisi lain, penyakit infeksi saluran pernapasan seperti ISPA dan common cold juga masih mendominasi. Jika digabung, jumlah kasusnya mencapai sekitar 7.500 pada Januari, 5.700 pada Februari, dan 4.700 pada Maret.
Menurut Didi, tingginya kasus ISPA menunjukkan layanan kesehatan primer masih banyak menangani penyakit infeksi ringan yang erat kaitannya dengan perubahan cuaca dan daya tahan tubuh masyarakat.
“ISPA memang cenderung meningkat saat pancaroba. Tetapi yang penting adalah bagaimana masyarakat menjaga daya tahan tubuh, pola makan, dan kebersihan lingkungan,” katanya.
Selain itu, gangguan pencernaan seperti dispepsia juga masih tinggi. Pada Januari tercatat 3.089 kasus, Februari 2.757 kasus, dan Maret 2.570 kasus.
Didi menilai tingginya angka dispepsia berkaitan erat dengan pola makan masyarakat yang tidak teratur, konsumsi makanan pedas, kopi berlebihan, hingga tingkat stres yang tinggi.
Sementara itu, kasus diabetes mellitus juga tetap menjadi perhatian. Tercatat sebanyak 1.845 kasus pada Januari, 1.653 kasus pada Februari, dan 1.465 kasus pada Maret.
“Hipertensi dan diabetes ini penyakit kronis yang membutuhkan pengendalian jangka panjang. Karena kalau tidak terkontrol, komplikasinya bisa berat,” jelasnya.
Kasus diare dan gastroenteritis juga masih ditemukan dengan angka fluktuatif, yakni 1.013 kasus pada Januari, 857 kasus pada Februari, dan 961 kasus pada Maret.
Menurut Didi, kondisi ini menjadi indikator bahwa aspek sanitasi dan higiene makanan masih perlu diperkuat.
Di sisi lain, kasus HIV juga tercatat relatif stabil, dengan 964 kasus pada Januari, 912 kasus pada Februari, dan 906 kasus pada Maret.
Dinkes Batam memastikan program skrining, pendampingan, dan pengobatan pasien HIV tetap berjalan secara berkelanjutan.
Dari keseluruhan data, Didi menyimpulkan sekitar 70 persen penyakit yang mendominasi di Batam saat ini berkaitan dengan penyakit kronis dan pola hidup masyarakat.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk mulai memperbaiki gaya hidup dengan menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, mengurangi konsumsi gula dan garam berlebihan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Pencegahan itu lebih penting. Kalau pola hidup sehat diterapkan, banyak penyakit bisa dicegah sejak awal,” tutupnya.(*)
Peternak sapi memberi pakan ternaknya di Karimun. Tahun ini, kebutuhan hewan kurban diprediksi sedikit menurun dibanding tahun lalu. F. Tri Haryono/Batam Pos.
batampos – Dinas Pangan dan Pertanian (Dispan) Kabupaten Karimun memastikan stok hewan kurban seperti sapi dan kambing dalam kondisi aman serta layak konsumsi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispan Karimun, Syauqi, mengatakan kebutuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
“Insyaallah stok hewan kurban mencukupi. Dari peternak lokal tersedia sekitar 300 ekor sapi, ditambah kambing. Ada juga pasokan dari luar daerah,” ujarnya, Jumat (1/5).
Berdasarkan data, kebutuhan hewan kurban di Karimun tahun ini mencapai sekitar 580 ekor sapi dan 920 ekor kambing. Sementara ketersediaan saat ini baru sekitar 300 ekor sapi dan 400 ekor kambing.
Meski masih terdapat kekurangan, Syauqi memastikan pasokan akan terpenuhi menjelang hari raya melalui distribusi dari luar daerah.
“Biasanya peternak dan pedagang sudah melakukan pemesanan. Tinggal didatangkan beberapa hari sebelum Idul Adha,” jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan, Dispan juga menjamin kondisi kesehatan hewan kurban. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya penyakit berbahaya pada ternak yang beredar di Karimun.
“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan menunjukkan hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi,” katanya.
Sementara itu, salah seorang peternak sapi, Ucok Pahpahan, mengaku stok ternaknya masih tersedia, namun permintaan dari masyarakat belum meningkat signifikan.
“Masih sepi peminat. Saya punya sekitar 20 ekor sapi dengan harga berkisar Rp20 juta hingga Rp27 juta per ekor,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pengurus Masjid Ath-Thayyibah Sungai Lakam, H. Juprizal Efendi. Ia menyebut jumlah peserta kurban di masjidnya masih minim.
“Biasanya mendekati tiga hari sebelum Idul Adha baru ramai pendaftar,” katanya.
Pemerintah daerah mengimbau masyarakat tidak khawatir terhadap ketersediaan hewan kurban, sekaligus memastikan seluruh hewan yang akan disembelih telah melalui pemeriksaan kesehatan sesuai standar. (*)
Jemaah Calon Haji bersiap siap saat akan diberangkatkan dari Asrama Haji Batam, Rabu (22/4). Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam mencatat sebanyak 3.981 jemaah calon haji (JCH) telah diberangkatkan menuju Tanah Suci hingga Kamis (30/4). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sembilan kelompok terbang (kloter) yang telah diterbangkan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafii, mengatakan keberangkatan kloter 9 menambah total jamaah yang telah diterbangkan melalui embarkasi tersebut.
“Dengan keberangkatan Kloter 9 ini, total jamaah yang sudah diterbangkan melalui Embarkasi Batam mencapai 3.981 orang,” ujarnya, Jumat (1/5).
Meski proses pemberangkatan berjalan lancar, PPIH mencatat terdapat 18 jamaah asal Kepulauan Riau dan Riau yang mengalami penundaan keberangkatan. Penundaan tersebut disebabkan oleh kondisi kesehatan jamaah maupun alasan pendampingan.
Syafii menjelaskan, sebagian jamaah yang tertunda saat ini masih menjalani perawatan dan observasi medis, baik di klinik embarkasi maupun rumah sakit rujukan.
“Ada yang dirawat di klinik dan ada juga yang dirujuk ke rumah sakit. Kita berharap kondisi mereka segera membaik sehingga bisa diberangkatkan pada kloter berikutnya,” katanya.
Ia menegaskan, kesehatan jamaah menjadi prioritas utama dalam proses pemberangkatan haji. Setiap jamaah yang dinyatakan belum memenuhi syarat kesehatan untuk terbang akan ditunda demi keselamatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.
Pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi ini, Embarkasi Batam dijadwalkan memberangkatkan total 10.945 jamaah yang berasal dari empat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Seluruh jamaah tersebut terbagi dalam 25 kelompok terbang.
Embarkasi Batam menjadi salah satu embarkasi strategis di Indonesia bagian barat, yang setiap tahunnya melayani ribuan jamaah dari berbagai daerah. Dengan masih tersisa 16 kloter pemberangkatan, PPIH memastikan seluruh proses pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, akomodasi, hingga keberangkatan, terus dimaksimalkan agar berjalan lancar.
PPIH juga mengimbau seluruh jamaah yang masih menunggu jadwal keberangkatan untuk menjaga kondisi fisik, mengatur pola makan, serta mematuhi arahan petugas kesehatan agar dapat berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.(*)
Salah seorang juru parkir (jukir) di kawasan Greenland, Batam Center, Batam, terlihat mengatur kendaraan di pinggir jalan. Foto: M. Sya’ban/Batam Pos
batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam angkat bicara terkait keluhan juru parkir (jukir) di kawasan Jalan Raja M Tahir, Greenland, Teluk Tering, yang nekat menggunakan trotoar sebagai lokasi parkir dengan alasan mengejar target setoran hingga Rp250 ribu per hari.
Kepala Dishub Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa penetapan titik parkir telah melalui kajian matang, termasuk perhitungan kapasitas parkir oleh tim teknis.
“Setiap titik parkir itu sudah dihitung kapasitasnya. Tidak mungkin kita memasukkan trotoar sebagai area parkir resmi,” ujarnya, Rabu (30/4) siang.
Ia menekankan, trotoar merupakan fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak boleh disalahgunakan. Karena itu, Dishub meminta seluruh jukir mematuhi aturan dan tidak lagi memarkirkan kendaraan di lokasi yang bukan peruntukannya.
“Kalau sekarang kita tekan jukir untuk tidak parkir di tempat yang bukan tempatnya, itu bukan berarti mengurangi setoran. Sebelum kita menertibkan, nilai potensi sudah dihitung tanpa memasukkan trotoar,” tegas Leo.
Menanggapi alasan jukir yang mengaku terbebani target setoran, Leo menjelaskan bahwa besaran setoran sebenarnya ditetapkan per titik parkir, bukan per individu.
“Misalnya Rp180 ribu atau Rp250 ribu itu dihitung per titik, bukan per orang,” jelas dia
Artinya, jika dalam satu titik parkir terdapat dua sampai tiga jukir yang menjaga, maka kewajiban setoran tersebut ditanggung bersama, bukan dibebankan kepada satu orang.
Dishub, kata Leo, tetap membuka ruang bagi jukir yang merasa keberatan dengan skema tersebut. Namun, ia menyarankan agar disampaikan melalui mekanisme resmi, termasuk opsi untuk mengajukan penyesuaian atau mengundurkan diri jika tidak sanggup.
“Kalau memang tidak sanggup, silakan ajukan atau mundur. Tapi jangan melanggar aturan dengan menggunakan trotoar,” katanya.
Dishub menegaskan akan terus melakukan pengawasan di lapangan agar praktik parkir liar, terutama di atas trotoar, tidak kembali terjadi dan tidak mengganggu hak pejalan kaki.(*)
Ketua Umum Afiliasi Penukaran Valuta Asing Indonesia (APVA), Datok Amat Tantoso, bersama perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Adhitya Abriansyah, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII APVA di Batam, Jumat (1/5). Munas ini menjadi forum penguatan sinergi industri KUPVA dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional serta pencegahan tindak pidana pencucian uang. F. rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) VIII Afiliasi Penukaran Valuta Asing Indonesia (APVA) di Sahid Vanilla Nagoya, Jumat (1/5).
Munas yang dihadiri pengurus dan anggota APVA dari berbagai daerah di Indonesia itu mengusung tema Memperkuat Sinergi Industri KUPVA untuk Stabilitas Keuangan Nasional itu menjadi momentum strategis bagi industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk memperkuat peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa sektor jasa keuangan, termasuk industri KUPVA, memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah maupun nasional, terutama di wilayah perbatasan dan pusat perdagangan internasional seperti Batam.
Menurutnya, Batam sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional memiliki aktivitas transaksi valuta asing yang tinggi, sehingga keberadaan industri KUPVA yang sehat, transparan, dan patuh terhadap regulasi menjadi sangat penting.
“Batam sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional memiliki aktivitas valuta asing yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan industri KUPVA yang sehat, transparan, dan patuh regulasi menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi,” ujar Nyanyang.
Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan sinergi lintas lembaga untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko, termasuk penyalahgunaan transaksi keuangan untuk kegiatan ilegal.
Pemerintah Provinsi Kepri, kata dia, mendukung penuh langkah APVA dalam membangun industri penukaran valuta asing yang profesional, berintegritas, dan memiliki tata kelola yang baik.
Nyanyang juga menyoroti tantangan industri ke depan yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi digital, perubahan pola transaksi keuangan, hingga meningkatnya modus kejahatan finansial.
“Dibutuhkan kemampuan adaptasi yang cepat serta kolaborasi yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan agar industri ini tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ketua Umum Afiliasi Penukaran Valuta Asing Indonesia (APVA), Datok Amat Tantoso, mengatakan Munas VIII APVA bukan sekadar agenda organisasi atau pergantian kepengurusan, tetapi momentum penting untuk menentukan arah dan masa depan industri penukaran valuta asing bukan bank di Indonesia.
Menurutnya, tema Munas kali ini mencerminkan komitmen bahwa industri KUPVA tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi menjadi bagian penting dalam ekosistem sistem keuangan nasional.
“Sinergi antara pelaku usaha, regulator seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, serta lembaga intelijen keuangan seperti PPATK menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” kata Datok Amat.
Ia menegaskan, industri KUPVA memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan rupiah, mendukung kelancaran transaksi valuta asing, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, serta menjadi garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Karena itu, APVA berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendukung implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) berbasis risiko.
Datok Amat mengakui tantangan industri KUPVA ke depan semakin berat, terutama dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem cashless.
Meski demikian, ia optimistis industri money changer tetap memiliki ruang dan relevansi dalam mendukung transaksi lintas negara.“Selama transaksi internasional masih membutuhkan pertukaran mata uang, industri ini akan tetap dibutuhkan. Yang penting adalah bagaimana kita terus beradaptasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Datok Amat juga menyampaikan refleksi atas kepemimpinannya selama dua periode atau sekitar 10 tahun memimpin APVA. Ia menyebut selama masa kepemimpinannya, pengurus pusat tidak menarik iuran anggota dari pengurus daerah agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan anggota di daerah.
“Selama 10 tahun kami berkomitmen, iuran anggota tetap digunakan oleh pengurus daerah untuk kesejahteraan anggota. Tidak kami tarik ke pusat,” katanya.
Datok Amat berharap kepemimpinan baru nantinya mampu menjaga marwah organisasi, memperkuat sinergi dengan regulator, serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kepatuhan, tata kelola, dan daya saing anggota.
“Kepemimpinan ke depan bukan hanya melanjutkan program, tetapi membawa organisasi ini lebih adaptif, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman,” tutupnya.
Sementara itu, perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Adhitya Abriansyah, yang hadir mewakili Kepala PPATK, mengingatkan bahwa industri penukaran valuta asing memiliki posisi strategis dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
Menurutnya, Batam menjadi lokasi yang tepat untuk pelaksanaan Munas APVA karena merupakan wilayah strategis yang menjadi pintu masuk perdagangan internasional, investasi, dan mobilitas manusia lintas negara.
“Kepulauan Riau, khususnya Batam, merupakan wilayah strategis. Aktivitas penukaran valuta asing di sini bukan sekadar layanan bisnis, tetapi bagian penting dari denyut ekonomi nasional,” ujarnya.
Adhitya mengingatkan bahwa modus kejahatan keuangan kini semakin berkembang, mulai dari perjudian online, penipuan digital, narkotika, hingga penyelundupan, yang berupaya menyamarkan aliran dana hasil kejahatan melalui transaksi keuangan yang tampak normal.
“Pencucian uang bukan sekadar kejahatan keuangan, tetapi bahan bakar bagi kejahatan lain. Ketika kita mencegah pencucian uang, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan bangsa,” katanya.
PPATK juga mendorong pelaku industri KUPVA menjadikan kepatuhan sebagai budaya usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi modern untuk pencatatan, pengawasan, dan pelaporan transaksi yang lebih akurat.
Sekretaris Jenderal APVA, Lili, menambahkan bahwa tantangan industri saat ini juga datang dari semakin banyaknya kewajiban pelaporan kepada regulator.
Ia menyebut pelaku KUPVA kini diwajibkan memenuhi sekitar 20 jenis laporan kepada regulator, mulai dari PPATK hingga Bank Indonesia.
“Ini cukup memberatkan, karena industri kami bukan bank. Produk kami hanya jual beli valuta asing, tetapi perlakuannya hampir sama seperti bank,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan regulasi dan digitalisasi, APVA optimistis industri money changer tetap memiliki masa depan, terutama karena memiliki keunggulan dalam layanan langsung kepada nasabah, layanan antar (delivery order), serta ketersediaan jenis mata uang yang lebih beragam.(*)
