Sungguh terasa ekstrem pendapat seorang rekan, menurut dia, bahwa mereka yang akan berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada serentak yang akan datang harus memenuhi tiga prasyarat; memiliki uang yang cukup, punya nyali untuk berbuat curang dan mampu menangkal agar tak dicurangi dalam Pemilu. Terlepas dari benar atau tidaknya pendapat tersebut, hal yang tidak bisa dielakkan adalah bahwa dalam setiap pertarungan politik selalu membutuhkan ongkos politik (political cost) relatif. Dan, konon, pada setiap hajat politik akbar semacam pilkada, selalu nyaring didengungkan sinyalemen praktik kecurangan yang penyelesaiannya bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kekuatan uang dalam politik kontemporer kita semakin menunjukkan pengaruh yang luar biasa. Pengaruh itu dapat kita saksikan dalam praktik bekerjanya fungsi-fungsi parlemen dalam hubungannya dengan pemerintah, institusi negara, dan sektor swasta. Tidak kalah kuatnya, hal yang sama dapat dirasakan dalam dinamika politik internal partai politik (parpol), khususnya dalam penentuan calon anggota legislatif (caleg) partai dalam pemilu maupun calon kepala daerah dalam pilkada.
Kasus-kasus politik uang yang melibatkan hampir semua parpol di parlemen, baik yang mengarah ke korupsi maupun pelanggaran aturan dana politik menjadi hal yang kasat mata yang dapat kita saksikan di berbagai media saat ini. Hal ini akan senantiasa mengemuka dan memperburuk wajah perpolitikan nasional di tengah dinamika persaingan dan suksesi politik, utamanya pada Pilkada Serentak yang akan datang.
Perburuan rente ekonomi.
Kebebasan media, dan mulai bekerjanya hukum ke wilayah politik memberi andil besar dalam menyingkap political buying yang dahulu tertutup dengan berbagai macam kedok. Maka segala bentuk resistensi yang dilakukan para politisi guna menyelamatkan buruk rupa mereka, sebenarnya tidak berlebihan jika dikatakan apa yang mereka lakukan itu sebagai tindakan oligarki elite yang membajak lembaga demokrasi hasil gerakan reformasi. Berbagai sentimen negatif dari masyarakat atas parpol dan lembaga parlemen atas tindakan ini dapat dilihat dari berbagai hasil survei.
Konon katanya, akibat politik uang, legitimasi parpol dan parlemen sebagai instrumen demokrasi modern untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kini berada dalam titik nadir. Menjadi terverifikasi sinyalemen Diamond (1995), bahwa kehidupan politik hanya ladang perburuan rente ekonomi dan bukan kegiatan membesarkan dan mengasuh demokrasi yang produktif.
Akibatnya, masyarakat yang sadar politik, disandera oleh dua pilihan yang sulit, yaitu tuntutan untuk memperkuat lembaga demokrasi dengan berbagai perjuangannya atau melupakannya sama sekali. Meningkatnya angka golput dari waktu ke waktu atau menggunakan pemilu sebagai instrumen untuk menghukum politisi busuk adalah suatu kenyataan yang barangkali mencerminkan keadaan dilematis itu.
Namun, upaya ini diakui sungguh sangat sulit. Karena bukan hal mudah melawan kekuatan uang. Demokrasi uang telah menjadi surga bagi mereka yang berkantong tebal. Hal ini melahirkan kondisi persaingan politik yang tidak imbang (unequal opportunity). Sehingga bukan suatu kebetulan jika semakin banyak saudagar atau pejabat kaya, entah dari sumber halal atau haram, yang meraih kursi kekuasaan politik dengan uang, yang pada masa lalu mungkin mereka hanya sebagai donatur politik semata.
Kian intimnya hubungan politik dan uang mungkin akan semakin melanggengkan praktik korupsi penyelenggara negara. Memang ini bukan fenomena di negeri kita saja. Namun, celakanya, di sini transaksinya adalah antara calo politik dan calo bisnis, yang keduanya secara teori tidak ada kepentingan untuk membangun infrastruktur politik, sosial, dan ekonomi yang sehat untuk kepentingan pembangunan, tetapi sekedar perburuan rente ekonomi kedua belah pihak secara cash and carry.
Mengapa kekuatan uang memegang peranan penting dalam politik? Logika sederhananya, untuk membiayai parpol dan kampanye pemilu memerlukan biaya yang besar. Apalagi postur struktur kelembagaan partai tergolong raksasa, harus memiliki pengurus di tiap tingkatan wilayah dan tidak ada pembatasan belanja kampanye secara terukur. Sementara itu, pada umumnya parpol gagal membangun sumber pendanaan internal mereka secara mencukupi. Jadi, masuk akal jika parpol perlu dana besar untuk menggerakkan birokrasi dan konstituen partai. Apalagi dana itu sangat dibutuhkan ketika agenda politik akbar digelar, semacam Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Dalam sistem pemilu sekarang, biaya politik untuk pemenangan pemilu lebih dominan ke kas kandidat (caleg atau calon kepala daerah), bukan partai, sehingga praktis mereka harus memperluas sumber pendanaan. Kandidat anggota legislatif atau kepala daerah yang sebagian melamar parpol peserta pemilu harus mengeluarkan ongkos sebanyak dua kali untuk memenangi ”pemilu internal” partai dan kampanye pemilu di daerah pemilihannya masing-masing. Meski kini calon independen untuk pilkada sudah dimungkinkan, tidak dengan sendirinya biaya politik akan berkurang banyak karena mereka akan menghadapi pemilih dan kekuatan politik di parlemen yang telanjur digerakkan uang.
Peminggiran idiologi politik.
Sebagai implikasi dari politik uang, faktor ideologi mungkin bukan lagi daya tarik politik karena warna ideologi hampir tidak terlihat dalam dunia perpolitikan sendiri, selain hanya sebagai politik identitas. Hal ini bisa dilihat, apa bedanya warna para anggota parlemen dalam pembahasan APBN atau APBD? Atau, mungkin juga pemilih tidak peduli dengan urusan ideologi ketimbang daya tarik uang?. Di mata rakyat, umumnya belum ada contoh nyata hubungan politik atas nama idiologi partai dengan kesejahteraan umum. Maka, jangan disalahkan jika masyarakat lebih pragmatis-transaksional menuntut keuntungan pribadi yang langsung (instan) daripada perbaikan kebijakan umum. Lantas, quo vadis politik uang dalam ranah perpolitikan kita?
Meski demikian, hal yang menarik perkembangan terakhir dalam berbagai kasus Pilkada, misalnya, kekalahan calon-calon incumbent (petahana) membersitkan sedikit harapan baru, atas kesadaran politik baru, dimana lahirnya pemilih yang rasional sekaligus mengingatkan para oligarki elite pemuja politik uang, untuk tidak mengabaikan perilaku politik yang bermoral dan memihak rakyat banyak. Kasus-kasus kekalahan incumbent dalam Pilkada merupakan representasi dari kesadaran politik baru itu. Bahwa tidak selamanya juga pemilih gampang ditaklukkan dan diiming-imingi dengan politik uang.
Dalam konteks ini, sudah tepat rakyat menggunakan pemilu untuk menghukum penguasa yang tidak berprestasi, oligarki elite dengan arogansi politik uang, pejabat negara yang menjadikan kekuasaan sebagai ladang rente ekonomi, untuk dicap sebagai politisi busuk yang harus dikikis dan disingkirkan. Maknanya, politik uang bukan segala-galanya dalam ruang atmosfer politik yang senantiasa dinamis. Wallahualam. -*-
Oleh: Agustar
Analis Politik, Ketua KPU Kota Batam Pemilu 2004.
batampos – PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Bali-Kerthi Development Fund Ventura (BDF), berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Bali. Penandatanganan MoU ini dilaksanakan di Imperial Ballroom Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, pada hari pertama acara Periklindo Electric Vehicle Conference (PEVC) 2024.