batampos– Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun dengan agenda penetapan pimpinan DPRD dari fraksi Golongan Karya (Golkar) periode 2024-2029 yang dipimpin ketua sementara DPRD Karimun Raja Rafiza dan Wakil Ketua DPRD Karimun Darmendra.
“Alhamdulillah, sudah ditetapkan ketua dan wakil ketua DPRD Karimun secara definitif,” terang Ketua DPRD Karimun Raja Rafiza, Kamis (19/9).
Ia mengatakan, untuk dirinya sendiri telah ditetapkan sebagai Ketua DPRD Karimun atas dasar rekomendasi dari DPP Partai Golkar no.B.225/DPP/GOLKAR/IX/2024 tertanggal 11 September lalu. Sedangkan untuk Wakil Ketua I dijabat oleh Satria dari fraksi Gerindra dan Wakil Ketua II dijabat oleh Ady Hermawan dari Fraksi Hanura.
” Mohon doa restu amanah yang diberikan kepada saya akan saya jalankan sesuai aturan. Jadi untuk perangkat unsur pimpinan sudah lengkap,” ungkapnya.
Selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kepri untuk proses pengesahan dan akan diambil sumpah jabatan bulan Oktober mendatang.
” Kita akan bersinergi dengan eksekutif untuk membangun kabupaten Karimun selama 5 tahun mendatang,” kata Raja Rafiza yang juga adek kandung Raja Bakhtiar yang sempat menjabat Ketua DPRD Karimun pada periode 2009-2014.(*)
Aksi unjuk rasa masyarakat Tanjunguncang saat sweeping ke perusahaan. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Aksi unjuk rasa masyarakat Tanjunguncang menuntut normalnya aliaran air ke pemukiman mereka, Rabu (18/9) berjalan sukses. Badan Pengusahaan (BP) Batam dan PT Air Batam Hilir selaku pengelolaan air minum di Batam langsung menanggapi tuntutan warga tersebut dengan memasang mini booster untuk menambah daya alir air ke Perumahan Putra Jaya.
Namun demikian aksi masyarakat ini meninggalkan kesan kurang baik. Sepanjang perjalanan aksi, terutama saat mengawali aksi di wilayah Tanjunguncang, tidak sedikit yang merasa terganggu atau dirugikan atas aksi massa ini. Pengusaha galangan kapal mengaku dirugikan karena aksi blokade akses jalan ke kawasan galangan kapal. Pekerja akhirnya tak bisa masuk kerja dan merugikan perusaan galangan kapal.
Hal ini dikeluhkan pengusaha galangan kapal yang bergabung dalam Ikatan Perusahaan Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Kepri.
“Silahkan berdemo dan itu hak masyarakat, tapi tolong jangan ganggu atau halangi aktifitas lainnya. Aksi kemarin itu merugikan perusahaan galangan karena banyak pekerja yang tak bisa masuk kerja. Mari sama-sama kita jaga Batam ini agar tetap aman dan tentram,” ujar Ketua Iperindo Kepri Ali Ulai melalui sekretarisnya Tia.
Selain pengusahaan, dampak buruk dari aksi unjuk rasa ini juga dialami oleh masyarakat dan beberapa pekerja lainnya. Beberapa pekerja dilaporkan jadi korban penganiayaan dan pemukulan saat massa melakukan sweeping di sepanjang jalan utama ataupun di lokasi perusahaan.
“Ada kejadian pemukulan dan penganiayaan. ceritanya gini, saat demo, itu ada beberapa pria tiba-tiba tendang motor dan mukul abang saya. Cukup parah dan sekarang lagi berobat. Itu di sekitaran depan PT Wasco,” ujar sumber yang mengadu melalui medsos.
Batam Pos yang mencoba menelusuri informasi di lapangan, memang banyak pekerja yang membenarkan adanya intimidasi dan pemukulan ketika aksi unjuk rasa tersebut berjalan.
“Iya ada sweeping dan pemukulan juga. Itu yang kita sesalkan. Padahal kita dukung mereka melakukan aksi itu karena memang kita tahu air adalah kebutuhan pokok yang memang tak boleh diabaikan. Semoga ke depannya tak terjadi lagi, ” ujar Imran, seorang pekerja galangan di Tanjunguncang.
Pihak kepolisian Batuaji saat dicoba konfirmasi mengaku aksi demo yang dilakukan masyarakat Tanjunguncang ini sudah dikawal dengan baik. Jika ada kejadian atau tindakan dari para pendemo yang merugikan orang lain diminta untuk membuat aduan resmi ke polsek.
“Secara umum kita lihat berjalan dengan baik. Kalau memang ada yang jadi korban pemukulan atau sweeping, silahkan membuat laporan resmi ke polsek,” ujar Kanit Reskrim Polsek Batuaji Iptu Andi Pakpahan. (*)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi di PT Pertamina (Persero). Namun, masih pada tahap penyelidikan.
Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur tidak bisa menjelaskan lebih jauh terkait pengusutan dugaan korupsi. Sebab, proses penyelidikan belum bisa disampaikan ke publik.
“Sedang berjalan, sedang berproses,” kata Asep Guntur kepada wartawan, Kamis (19/9).
Sementara, juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan pihaknya akan mempelajari bukti tambahan yang sebelumnya telah diserahkan pihak pelapor.
“KPK akan mempelajari bukti tambahan dimaksud untuk memperkuat pengaduan yang pernah dilaporkan tersebut,” ucap Tessa.
Lembaga antirasuah sendiri telah memanggil pihak pelapor, pada Rabu (18/9). Koordinator Amatir Nardo Ismanto mengaku telah menyerahkan bukti tambahan pada bagian pengaduan masyarakat.
“Kita telah menyampaikan bukti tambahan pendukung,” ujar Nardo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9).
Dia mengungkapkan, nilai tender yang diduga dijadikan bancakan ini mencapai angka hingga ratusan miliar rupiah. Hal itu terkait dugaan korupsi tender supply geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR).
“Nilai tendernya itu kurang lebih Rp 209 miliar, tapi yang sekarang kita ketahui pelaksanaan pengadaan itu baru terlaksana sekitar pembayaran baru dilakukan sekitar Rp 20 miliar, ada sekitar 2-3 RO (Realese Order),” papar Nardo.
Menurut Nardo, KPK mendalami adanya pengondisian tender dalam proyek tersebut. Selain itu, ia menyebut, ada sejumlah pejabat Pertamina yang diduga terlibat. Namun, ia tak memerinci identitas pihak tersebut.
“Kemungkinan besar ini potensi korupsinya tidak dalam pelaksanaan saja, tetapi mulai dari proses tender sudah diduga, dicurigai ada gratifikasi atau pengondisian peraturan-peraturan agar disesuaikan,” pungkasnya. (*)
batampos – Polsek Batuaji bergerak cepat menanggapi viralnya video penganiayaan yang menyebutkan dilakukan oleh kelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa menuntut kelancarannya aliran air di Batam, Rabu (18/9).
Polsek Batuaji sudah menemui BPJS, pria yang melakukan penganiayaan dalam video tersebut, namun hasil penyelidikan ternyata aksinya penganiayaan nya ke KAL pria lain dalam video tersebut karena masalah asmara.
“Jadi korban dan terlapor ini memang sama-sama ikut dengan rombongan massa pengunjuk rasa yang berangkat dari tanjung uncang menuju kantor BP Batam, namun penganiayaan ini bukan karena masalah aksi itu. Itu masalah pribadi mereka, masalah asmara,” ujar Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal.
Kasus ini sudah dilaporkan korban ke polsek Batuaji. Terlapor melakukan penganiayaan terhadap korban karena cemburu melihat korban dan mantan pacar terlapor berboncengan menuju kantor BP Batam. Saat di perjalanan di depan Hotel Sky In, Kelurahan Buliang terjadilah penganiayaan tersebut.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berita yang belum tentu benar atau hoax, sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain,” pesan Benny. (*)
batampos – Seorang tersangka pemerkosa anak berinisial HA dilantik menjadi Anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar). Pelantikan itu mendapat sorotan keras dari Komisi III DPR RI.
Wakil rakyat di Senayan Jakarta meminta pihak kepolisian segera mempercepat proses penyidikan kasus asusila yang menjerat HA. Sorotan itu karena setelah HA terlihat menghadiri pelantikan Anggota DPRD terpilih Kota Singkawang pada 17 September lalu di Ruang Balairung Kantor Wali Kota Singkawang.
Video pelantikan HA menjadi sorotan publik mengingat yang bersangkutan merupakan tersangka pemerkosaan anak perempuan berusia 13 tahun. “Ini menjadi sebuah keprihatinan bagaimana seorang tersangka asusila dilantik menjadi anggota dewan. Dan kami mengecam keras dugaan pemerkosaan pada anak yang dilakukan tersangka ini,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh kepada wartawan, Kamis (19/9).
Kasus asusila HA sudah berjalan sejak 2023, tetapi dia tidak pernah datang untuk pemeriksaan di Polres Singkawang alias mangkir dengan dengan alasan sakit jantung. Pangeran mempertanyakan proses hukum HA.
“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pihak kepolisian membiarkan hal ini. Kenapa tidak ada tindakan lebih lanjut mengingat kasusnya sudah satu tahun, dan bisa dilihat dalam video yang beredar tersangka dalam kondisi sehat,” tuturnya.
Pangeran mempertanyakan mengapa pihak kepolisian belum menahan tersangka HA, mengingat ancaman terhadap pelaku kekerasan seksual di atas 5 tahun.
“Dan ini juga harus kita pertanyakan alasan kenapa penegak hukum belum melakukan penahanan? Kami meminta Kapolri untuk menjadikan hal tersebut sebagai atensi agar kasus ini segera di selesaikan untuk kepastian hukum seadil-adilnya,” ucap legislator dari Dapil Kalimantan Selatan itu.
Pangeran meminta aparat kepolisian meminta aparat bertindak tegas. Sebab, hal ini juga semata untuk menjaga integritas Polri.
“Kami harapkan ketegasan penegak hukum lah. Karena nama institusi Polri yang dipertaruhkan di sini. Jangan sampai ada anggapan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas dan lagi-lagi: no viral no justice,” tegas Pangeran.
Kasat Reskrim Polres Singkawang Iptu Deddi Sitepu menyatakan, pihaknya memutuskan belum menahan HA karena masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menunggu kasusnya sudah masuk ke kejaksaan.
Menurut Pangeran, pernyataan kasatreskrim itu tidak beralasan. “Pencuri ayam saja jadi tersangka langsung ditahan Polisi kok. Ini tersangka kekerasan seksual pada anak lho. Sungguh ironi,” tukasnya.
Pangeran mengingatkan, tindakan tegas pihak kepolisian penting untuk menunjukkan integritas hukum di Indonesia. Ia berharap proses penyidikan pada kasus HA dapat cepat diproses agar tidak lagi menimbulkan pertanyaan publik.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum secara transparan, independen, dan tidak memihak,” ungkap Pangeran.
Lebih lanjut, Komisi III DPR mendorong dilakukannya penangguhan jabatan HA sebagai anggota DPRD sampai proses hukumnya selesai. Pangeran menyebut, hal ini demi integritas penyelenggaraan Pemilu.
“Apalagi kasus yang dihadapi tersangka bukan permasalahan ringan dan menyangkut kredibilitas lembaga legislatif juga,” urainya.
Pengeran pun menyebut DPRD Singkawang bisa memproses HA dari sisi kode etik mengingat saat ini yang bersangkutan sudah dilantik menjadi anggota dewan.
“Selain karena kasus asusilanya, dapat juga dilakukan investigasi terkait kehadiran tersangka dalam pelantikan. Karena yang bersangkutan mengaku sakit dan memiliki surat keterangan medis saat mangkir dari panggilan Polisi tapi bisa hadir saat pelantikan sebagai anggota DPRD,” paparnya.
“Jika ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan atau manipulasi informasi, tindakan tegas harus diambil,” sambung Pangeran.
Di sisi lain, Pangeran meminta DPRD Kota Singkawang dan lembaga legislatif lainnya untuk memperkuat kode etik anggota dewan dan memastikan bahwa setiap anggota yang terlibat dalam kasus hukum serius harus menanggung konsekuensi yang sesuai.
“Kami tegaskan sekali lagi, di lembaga legislatif tidak ada kekebalan hukum bagi yang terlibat dalam kejahatan serius. Apalagi ini menyangkut anak-anak,” tuturnya.
“Negara harus menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual, terutama perilaku yang merugikan anak-anak,” pungkas Pangeran. (*)
Ilustrasi. Masyarakat mengantre membeli gas melon. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Kesulitan mendapatkan gas 3 Kg masih terjadi di wilayah Batuaji dan Sagulung. Gas bersubsidi yang masuk ke pangkalan tak bertahan lama karena sudah banyak antrean tabung gas kosong dari masyarakat yang sudah kehabisan stok gas selama berhari-hari.
Sepanjang pekan ini, penitipan tabung gas kosong ramai di setiap pangkalan. Ini dilakukan warga karena memang sulit sekali mendapatkan gas selama dua pekan terakhir ini. Warga tak mau ketinggalan sehingga rela menitipkan tabung gas ke pangkalan sekalipun belum ada jadwal pengantaran dari agen.
“Memang begitu sekarang. Itupun (penitipan tabung gas) masih pakai sistem siapa duluan karena yang titip juga banyak dan melebihi kuota gas yang diterima pangkalan. Kalau yang titip sudah sesuai dengan kuota yang ada, maka yang titip berikutnya ditolak oleh pihak pangkalan,” ujar Marlina, warga Marina.
Pihak pangkalan mengakui penerapan sistem titip tersebut. Itu terjadi bukan karena permintaan pihak pangkalan tapi kemauan warga sendiri. Warga yang khawatir tak kebagian stok gas akhirnya rela menitipkan tabung gas kosong mereka ke pangkalan.
“Mereka (warga) tahu jadwal pengantaran gas, jadi dua hari menjelang jadwal pengantaran gas sudah mulai titip. Yang titip sekarang ini misalkan mereka tahu kalau besok ada jadwal pengantaran gas,” ujar Yanti, pemilik pangkalan di Aviari, Batuaji.
Yanti juga mengakui jika jumlah warga yang akan menitipkan tabung gas kosongnya ke pangkalan selalu melebihi kuota normal dari pangkalan. Itu memang jadi masalah tersendiri, sebab warga yang titip setelah kuota terpenuhi akan protes dan prasangka buruk terhadap mereka.
“Hari ini misalkan sudah mau 60 yang datang mau titipkan tabungnya. Padahal kuota yang kita terima paling 30 sampai 40 tabung. Nah yang sisa tak kebagian ini pasti protes nanti. Dibilang jual ke pengecer lah, suling lah dan lain sebagai. Padahal jadwal pengantaran sebenarnya yang bermasalah,” tutur Yanti. (*)
KM Ops Astrid mengevakuasi pompong nelayan Desa Tarempa Timur yang sedang mengalami kebocoran pada lambungnya. f.Screenshoot video
batampos – Satu unit kapal pompong milik nelayan Desa Tarempa Timur mengalami bocor di bagian lambung saat melaut di sekitar wilayah pertambangan migas milik Star Energy, Kakap Field atau Natuna Sea, Rabu, (18/9) malam tadi.
Nelayan tersebut masing-masing bernama Karnalim (38), Ismail (41) dan Andi (27).
Beruntung pada peristiwa tersebut, kapal perusahaan Star Energy, KM Ops Astrid langsung sigap untuk mengevakuasi korban.
Nakhoda KM Ops Astrid, Yudha Irnazan menjelaskan malam tadi sekitar pukul 19.00 WIB salah satu crew-nya melihat ada pompong nelayan yang sedang terombang-ambing tidak jauh dari lokasi pertambangan. Kemudian mendekat ke kapalnya.
“Mereka meminta izin untuk menambatkan pompong ke kapal kita. Kita izinkan, posisi waktu itu pompongnya sudah mengalami ke bocoran,” kata Yudha, Kamis, (19/9).
Setelah itu, nelayan segera memperbaiki lambung pompong yang bocor. Sedangkan kru kapal melanjutkan aktifitasnya.
Kemudian, pada subuh tadi sekitar pukul 05.00 WIB, nelayan memanggil petugas jaga KM Ops Astrid untuk menyatakan menyerah karena lambung pompong yang bocor tidak bisa teratasi.
“Saya selalu nakhoda mengintruksikan anggota untuk membawa naik nelayan ke kapal kami. Dan kami melaporkan ke Kakap Field melalui radio,” tutur Yudha.
Saat ini, nelayan sedang berada di dalam kapal perusahaan Star Energy dan diperkirakan tiba di Matak Base, Kecamatan Kute Siantan pada Sabtu, (21/9) mendatang. (*)
Poster resmi terkait pengumuman hasil seleksi administrasi oleh BKN.
batampos – Dengan dirilisnya hasil administrasi CPNS 2024 memberikan tanda bagi pendaftar yang lolos untuk menghadapi tes SKD (Seleksi Kemampuan Dasar).
Sebelum mengikuti rangkaian seleksi tes tersebut, pelamar harus mencetak kartu ujian di akun SSCASN masing-masing pelamar.
Pelamar yang telah memenuhi persyaratan administrasi, akan menerima stasus MS (Memenuhi Syarat) di laman resume paling bawah.
Setelah semua tahapan masa sanggah tiap instansi usai, maka di halaman resume pendaftaran akan tampil tombol untuk cetak kartu ujian peserta.
Bagi para pelamar yang lolos administrasi hendaknya mengklik tombol cetak kartu ujian yang tertera dan kemudian akan diarahkan sistem ke tampilan kartu peserta ujian seleksi CASN 2024.
Setelah muncul tampilan tersebut, pelamar bisa mulai mengunduh dan mencetak kartu peserta ujian seleksi CASN 2024.
Kartu peserta ujian ini akan digunakan saat pelaksanaan ujian dan bersifat wajib dibawa oleh masing-masing peserta ujian.
Terdapat informasi penting pada kartu tersebut dengan highlight ‘perhatian’ yang tertera pada kartu peserta ujian seleksi CASN 2024.
Setelah pengunduhan selesai dan kartu telah dicetak, para pelamar diharapkan untuk selalu memantau web instansi atau akun media sosialnya untuk penentuan jadwal dan Lokasi ujian.
Perlu diperhatikan, bahwa yang dibawa pelamar untuk mengikuti ujian seleksi adalah kartu peserta ujian seleksi CASN bukan kartu pendaftaran yang diawal. (*)
Warga saat membeli beras di pasar Fanindo, Tanjunguncang, Batuaji. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Pemerintah Kota Batam menyoroti perkembangan inflasi nasional dalam periode Januari hingga Agustus 2024, dengan langkah-langkah yang diambil untuk menstabilkan harga di tingkat daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat yang digelar pada Rabu (18/9).
Sekretaris Daerah Pemko Batam Jefridin Hamid, mengatakan kondisi inflasi di Batam yang relatif stabil dibandingkan dengan tren nasional. Secara nasional, terjadi peningkatan inflasi pada sejumlah komoditas penting, seperti beras, cabai rawit, ayam ras, dan minyak goreng.
“Beras mengalami inflasi yang signifikan selama lima bulan pertama tahun ini, sementara di Batam kami melihat tren yang lebih stabil dan bahkan penurunan inflasi dalam beberapa bulan terakhir,” ujar Jefridin.
Ia menambahkan bahwa Pemko Batam terus berupaya menjaga kestabilan harga dengan memastikan ketersediaan bahan pokok dan melakukan pemantauan rutin harga di pasar.
“Kami akan terus memastikan bahan pokok tersedia dan harga terjaga agar masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.
Komoditas Beras dan Cabai Pemicu Inflasi
Jefridin juga mengungkapkan bahwa komoditas beras mendominasi inflasi bulanan pada Agustus 2024 di tingkat nasional.
“Beras menjadi penyumbang terbesar inflasi pada bulan Agustus, sementara cabai rawit terus mengalami fluktuasi harga sejak Juni dan kembali melonjak pada Agustus,” jelasnya.
Selain beras dan cabai, beberapa komoditas lain seperti ayam ras dan minyak goreng juga memberikan andil terhadap inflasi selama lima bulan terakhir. Harga minyak goreng tercatat naik tiga kali dalam periode tersebut.
Tren inflasi ini menjadi perhatian khusus bagi wilayah yang banyak didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jefridin menjelaskan bahwa inflasi yang terus meningkat dapat berdampak negatif pada sektor UMKM, yang mengalami penurunan Indeks Harga Produsen (IPH). Penurunan ini bisa mempengaruhi daya saing dan kelangsungan usaha mereka.
“Tren inflasi ini perlu ditangani dengan serius, terutama untuk mendukung UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah pengendalian inflasi yang sedang dijalankan, Pemko Batam berharap dapat mempertahankan kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat. (*)
Presiden Jokowi saat berikan keterangan. (Tangkapan Layar Setpres).
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan mitigasi terkait dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, data NPWP milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani diduga bocor.
“Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi usai meresmikan jalan Tol Solo-Jogja, di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).
Kepala negara menegaskan, peristiwa seperti ini tak hanya terjadi di Indonesia saja. Tetapi juga terjadi di negera-negara lain.
“Seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain. Semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi. Atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang beda-beda. Bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker yang masuk,” tegas Jokowi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP). “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, Kamis (19/9).
Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut, sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp 150 juta. (*)
