Jumat, 8 Mei 2026
Beranda blog Halaman 2927

Survei Poltracking untuk Pilwako Batam, Amsakar-Li Claudia Memimpin dengan 64,8 Persen

0
amsakar Li claudia
Amsakar Ahmad – Li Claudia Candra.

batampos – Poltracking Indonesia merilis hasil survei terbaru jelang Pilkada di Kota Batam. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas pasangan Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra unggul 64,8 persen dibanding Nuryanto-Hardi Selamat Hood yang hanya 21,1 persen.

Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan pengambilan data dilakukan pada 4 hingga 10 September 2024.

“Survei ini melibatkan 400 responden dengan margin of error sebesar lebih kurang 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” kata Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, Selasa (17/9).

Survei tersebut mencakup 12 kecamatan di Kota Batam, disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2024. Stratifikasi survei dilakukan berdasarkan proporsi jenis kelamin pemilih. Pewawancara terlatih mengumpulkan data melalui wawancara tatap muka dengan bantuan aplikasi teknologi terhadap responden yang dipilih secara acak.

Pada simulasi head to head calon wali kota, Amsakar unggul dengan perolehan elektabilitas sebesar 61,7 persen. Sedangkan rivalnya, Nuryanto, hanya meraih 19 persen. Sementara itu, untuk simulasi calon wakil wali kota, Li Claudia memimpin dengan 54,9 persen, mengungguli Hardi Hood yang memperoleh 20,2 persen.

Survei ini juga memetakan sebaran pemilih berdasarkan usia dan tipologi. Kelompok pemilih gen z, milenial muda, milenial matang, gen x, hingga baby boomers dan silent generation, cenderung mendukung pasangan Amsakar-Li Claudia. Selain itu, pemilih dengan tipologi rasional, psikologis dan sosiologis juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

Survei ini juga mengungkap beberapa isu utama yang dihadapi warga Batam. Sebanyak 44,4 persen responden menyoroti harga kebutuhan pokok yang mahal, sementara 28,3 persen mengeluhkan sulitnya mencari lapangan kerja. Persoalan lain seperti biaya pendidikan menengah yang tinggi (8,1 persen) dan biaya kesehatan yang mahal (6,8 persen) juga muncul sebagai isu penting.

Di sisi lain, sebanyak 94,4 persen responden mengetahui bahwa Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024. Menariknya, 75,5 persen responden menyatakan tidak akan mengubah pilihannya terhadap calon yang didukung, sementara 15,2 persen lainnya masih mungkin berubah pikiran.

Di antara yang masih mungkin berubah, 46,9 persen akan memantapkan pilihan selama masa kampanye. Sedangkan 32,7 persen akan memutuskannya di hari pemilihan.

Survei ini merupakan potret terbaru dinamika politik di Kota Batam menuju Pilkada pada 27 November 2024. Meskipun pasangan Amsakar-Li Claudia sementara unggul, berbagai kemungkinan masih dapat terjadi menjelang hari pemilihan.

Konstelasi politik menuju Pilwako Batam memang semakin dinamis dengan hadirnya dua pasangan calon. Pertarungan kedua pasangan ini menjadi lebih menarik dengan munculnya berbagai koalisi dan strategi politik yang beragam.

Menurut Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Rahmayandi Mulda, koalisi gemuk yang mendukung pasangan Amsakar-Li Claudia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik Batam. Terutama melalui simpul-simpul jaringan partai dan simpatisan. Selain itu, mereka diuntungkan dengan kemudahan akses dalam berbagai sektor.

Sementara itu, pasangan Nuryanto-Hardi Hood muncul pada masa injury time setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan. Rahmayandi menilai strategi yang diambil oleh pasangan ini lebih menekankan pada pendekatan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Jika strategi pendekatan ormas ini berjalan efektif, hal tersebut akan sangat menguntungkan bagi pasangan Nuryanto-Hardi Hood,” ujarnya.

Meskipun mendapatkan dukungan dari partai-partai nonparlemen, Rahmayandi menilai bahwa kekuatan partai-partai tersebut tidak terlalu signifikan.

Polarisasi politik juga menjadi salah satu isu yang mencuat dalam Pilwako Batam kali ini. Menurut dia, polarisasi politik antara koalisi partai besar yang mendukung Amsakar-Li Claudia dan PDIP yang mengusung Nuryanto-Hardi Hood sangat mungkin terjadi.

“Polarisasinya akan sangat nampak dan berdampak buruk kepada masyarakat jika isu-isu seperti etnis, agama, suku, ideologi partai, dan sikap pragmatisme politik dimainkan oleh tim sukses masing-masing,” ujarnya.

Dalam hal elektabilitas dan popularitas, Rahmayandi menyebut, isu-isu yang diangkat oleh para calon atau tim suksesnya akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan. Selain itu, kemampuan merangkul ormas-ormas kemasyarakatan yang cukup menjamur di Batam juga akan mempengaruhi hasil pemilihan.

Terkait partisipasi pemilih, Rahmayandi memperkirakan bahwa banyak masyarakat akan bersikap apatis dan skeptis dalam pemilihan kali ini. Sebab masyarakat dianggap dihadapkan pada situasi pilihan yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Selain itu, ia menyoroti peran perempuan dalam politik lokal, khususnya terkait pencalonan Li Claudia sebagai calon wakil wali kota. Peran perempuan dalam politik saat ini sudah mulai lebih berani dan percaya diri, namun masih sering dijadikan alat dalam permainan politik yang kompleks.

“Peran politik perempuan saat ini mulai cukup berani dan percaya diri, namun masih pada posisi dijadikan alat politik dalam permainan politik yang sangat kompleks,” kata Rahmayandi. (*)

Reporter: Arjuna

Insentif Kader Posyandu di Bintan Naik Jadi Rp 330 Ribu per Bulan

0
Roby Kurniawan

batampos– Insentif kader posyandu di Bintan dinaikan Rp 100 ribu. Dari sekitar Rp 230 ribu per bulan, dinaikkan menjadi sekitar Rp 330 ribu per bulan.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyampaikan, kenaikan insentif merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada kader posyandu yang selama ini memiliki andil dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Menurutnya, kader posyandu adalah garda terdepan yang menangani kesehatan ibu dan anak, remaja serta lanjut usia.

BACA JUGA: Posyandu Desa Gemuruh Juara  2 Jambore Kecamatan Kundur Barat

“Apalagi bicara penanganan stunting, karena yang mengetahui keluarga berisiko stunting adalah kader posyandu,” ujarnya.

Dia mengatakan, untuk kenaikan insentif kader posyandu, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggarkan sekitar Rp 4,97 miliar pada APBD-P tahun 2024 untuk insentif 1.611 kader posyandu di Bintan.

“Kenaikan insentif kader posyandu mulai berlaku pada alokasi anggaran APBD-P 2024, Insentif naik Rp 100 ribu, jadi kader posyandu akan menerima insentif Rp 330 ribu per kader per bulan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Harmoni Keberagaman Budaya dalam Pawai Tatung di Batam

0
Pawai Tatung 2 F Cecep Mulyana
Suasana pagelaran Pawai Tatung 2024 di Batam. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos – Pawai Tatung kembali memeriahkan Festival Mooncake di Batam, menampilkan tradisi spiritual masyarakat Tionghoa yang spektakuler. Event digelar di kawasan Lubukbaja, Kota Batam, Minggu (15/9).

Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia (Magabutri) Kepri ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga sarana mempererat kerukunan antar-etnis di Indonesia. Pagelaran ini dimulai dari Vihara Cipta Dharma dan Klenteng Tua Pek Pekong Windsor, menuju ke arah depan Sari Jaya Hotel.

Pawai Tatung kali ini mengangkat tema “Harmoni dalam Keberagaman”. Demikian disampaikan oleh Ketua Magabutri Kepri, Susanto Theodolite.

Ia menyebut, persiapan untuk Pawai Tatung sudah dilakukan selama empat bulan. Ini merupakan kali kedua pawai diselenggarakan, setelah pertama kali diadakan pada tahun 2022.

“Pawai Tatung ini adalah salah satu upaya kita untuk memperkenalkan budaya kita kepada dunia. Selain itu, acara ini bertujuan mempererat tali persaudaraan di antara kita semua,” kata dia.

Pawai Tatung sendiri adalah tradisi ritual khas masyarakat Tionghoa, di mana para peserta atau “tatung” menunjukkan kemampuan spiritual mereka. Tradisi ini sering kali dipertontonkan dalam festival-festival budaya Tionghoa di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Selain Pawai Tatung, Festival Mooncake juga menjadi bagian penting dari acara ini. Festival Mooncake, atau Festival Pertengahan Musim Gugur, merupakan tradisi etnis Tionghoa yang dirayakan pada bulan purnama terindah di pertengahan musim gugur.

Di Indonesia, festival ini telah berkembang menjadi acara yang inklusif, merayakan keberagaman budaya dengan melibatkan berbagai etnis. “Yang kita rayakan itu adalah tradisinya, dan kami mengajak semua etnis untuk ikut serta,” tambah Susanto.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara itu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berkomitmen menjadikan Pawai Tatung sebagai bagian dari kalender tahunan.

“Karena festival ini tidak hanya milik masyarakat Tionghoa, tetapi juga mencerminkan keragaman budaya kita di Kepri,” ujarnya.

Dia juga mendukung penuh pengembangan festival ini. Bahkan, Ansar menyatakan rencana untuk menjadikannya sebagai acara berskala nasional.

“Kami berencana menjadikan festival ini sebagai event nasional, sehingga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mulai tahun depan, InsyaAllah, festival ini akan dilaksanakan dengan skala yang lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya mengembangkan sektor pariwisata di Batam, yang merupakan destinasi unggulan ketiga di Indonesia. Kepri, lanjut dia, adalah minatur Tanah Air dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang tetap harmonis.

“Kepri adalah provinsi yang sangat heterogen, namun kita patut bersyukur karena konflik antar suku, agama, dan budaya hampir tidak pernah terjadi di sini. Ini adalah bukti nyata toleransi yang kuat di tengah masyarakat kita,” ujar dia.

Sebagai salah satu provinsi terbaik dalam hal toleransi beragama, Ansar berharap masyarakat Kepri terus menjaga keharmonisan antar sesama.

“Pawai Tatung dan Mooncake Festival ini adalah wujud nyata keragaman dan kebersamaan. Kita melihat bukan hanya warga Tionghoa yang hadir, tetapi juga masyarakat dari berbagai suku, agama, dan budaya turut merayakan,” kata Ansar.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, Guntur Sakti mengatakan, pentingnya acara seperti ini dalam memajukan pariwisata daerah. Menurutnya, ada tiga daya tarik utama dalam pariwisata: alam, budaya, dan kreativitas.

“Ini adalah festival budaya yang mempertontonkan khazanah budaya Indonesia. Festival Mooncake menjadi momentum yang tepat untuk menonjolkan harmoni dalam keberagaman. Jadi, festival ini tidak hanya mengangkat satu budaya saja, tapi semua budaya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Katanya, festival ini telah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2010 dan terus dipertahankan karena tema yang diusung selalu relevan, yakni keberagaman dan harmoni antarbudaya. (*)

Reporter: Arjuna

Tupperware Bangkrut

0

batampos – Tupperware, brand terkenal perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari plastik bersiap mengajukan kebangkrutannya pada Minggu ini, menyusul upaya selama setahun menghidupkan kembali bisnisnya di tengah berkurangnya permintaan di seluruh dunia.

SEJUMLAH perlengkapan Tupperware. F Facebook Tupperware

Tupperware yang telah beroperasi lebih dari dari satu abad dalam bidang penyimpanan makanan ini, berencana mendapatkan perlindungan pengadilan setelah perusahaan tersebut melanggar ketentuan pembayaran utangnya. “Setelah berkoordinasi dengan penasihat hukum dan keuangan atas pelanggaran yang dilakukan, mereka bersiap melakukan pengajuan pailit,” ujar seorang sumber yang tidak disebutkan namanya untuk membahas hal-hal yang bersifat rahasia ini, seperti dilansir dari The Straits Times, Selasa (17/9/2024).

BACA JUGA:
Retno Marsudi Ditunjuk Jadi Utusan Khusus PBB Jelang Purnatugas dari Menteri Luar Negeri

Persiapan kebangkrutan ini menyusul negosiasi berlarut-larut antara Tupperware dan pemberi pinjamannya mengenai cara mengelola utang lebih dari US$700 juta. Pemberi pinjaman setuju di 2024 untuk memberikan ruang bernapas atas persyaratan pinjaman yang dilanggar, tetapi kondisi perusahaan terus memburuk. Bahkan, saham perusahaan turun lebih dari 50 persen pada pukul 3:53 p.m. di New York.

Namun di tengah kabar tak sedap ini, rencana pengajuan kebangkrutan ini belum final. Bisa saja berubah. Seorang perwakilan untuk Tupperware menolak berkomentar.

Tupperware berdiri pada 1946 di Amerika Serikat oleh Earl Tupper. Merek ini terkenal karena meski pun berbahan dasar plastik tapi kedap udara dan makanan yang disimpan di dalamnya tahan lama. Mereka ini terkenal di kalangan ibu rumah tangga di seluruh dunia, bahkan dalam perkembangan bisnisnya, ada lebih dari 300 ribu tim marketing independen yang memasarkan produk ini.

Juni lalu, mereka berencana menutup satu-satunya pabrik di AS dan melakukan PHK pada hampir 150 karyawan. Sebelumnya,  mereka juga mengganti CEO Miguel Fernandez dan beberapa anggota dewan sebagai bagian dari upaya mengubah bisnis, mengangkat Laurie Ann Goldman sebagai CEO baru. (*)

Reporter: CHAHAYA SIMANJUNTAK

Topang Perekonomian Masyarakat, UMKM Semakin Menggeliat di Batuaji dan Sagulung

0
UMKM SP Plaza Dalil Harahap1 scaled e1695962356985
Pelaku UMKM di lapangan SP Plaza, Sagulung. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos – Usaha Miko Kecil Menengah (UMKM) tumbuh subur di wilayah Batuaji dan Sagulung. Pusat perbelanjaan hingga row jalan ramai dengan lapak pelaku UMKM. Kuliner masih jadi usaha UMKM yang paling dominan di sana.

Kemajuan yang siginifikan mulai dirasakan pelaku UMKM di sana. Bermunculan pusat bisnis ataupun kuliner baru membuat mereka bebas mengembangkan usaha mereka.

Pusat kuliner di depan pertokoan Grand Cipta City misalkan kini sangat ramai dengan pengunjung. Meskipun hanya beroperasi di malam hari namun sangat cukup menguntungkan bagi pelaku UMKM. Masyarakat juga merasa terbantu sebab tidak perlu jauh-jauh lagi untuk bersantai atau menjelajahi wisata kuliner khas di kota Batam.

Begitu juga dengan pusat kuliner di sekitaran lapangan Sentosa Perdana (SP) Plaza juga menguntungkan pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM. Pertokoan dan tenan-tenan yang ada di sana selalu ramai dengan pengunjung di sore hingga malam hari. Keadaan ini sangat berbeda dengan situasi Covid-19 sebelumya dimana kawasan bisnis ataupun kuliner sepi dengan pengunjung.

“Alhamdulillah sekarang sudah bisa bernapas lega. Lumayan karena sudah sedikit ada perkembangan. Semoga kedepannya lebih baik lagi,” ujar Mukti, pelaku UMKM di kawasan Grand Cipta City, Sagulung.

Selain pusat kuliner, pusat bisnis juga mulai berkembang. Mall, perhotelan kembali hidup. Bahkan perusahan property mulai berlomba-lomba menciptakan kawasan bisnis baru di sana. Kawasan wisata terpadu Marina misalkan saat ini ada Mega proyek untuk pembangunan dan pembaharuan lokasi bisnis di sana. Pengusaha optimis setelah pandemi Covid-19 diatasi, perkonomian kembali membaik dan bisnis mereka laris manis tentunya.

Pusat kuliner baru yang jadi perhatian masyarakat Sagulung ada di wilayah Dapur 12. Di sana ada banyak lokasi pusat bisnis baru yang memang fokus untuk mengembangkan pelaku UMKM. Kawasan pasar BBC dan Pilar 12 misalkan kini cukup padat dengan pelaku UMKM. Lapak pelaku UMKM bahkan menjamur hingga ke pinggir jalan.

Camat Sagulung M Hafiz Rozie mengaku geliatnya pelaku UMKM tersebut. Itu bagus karena untuk menopang perekonomian masyarakat. Dia berharap agar pelaku UMKM tetap mematuhi aturan yang ada dan tidak mengganggu kepentingan umum dalam menjalankan usaha apapun itu. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Gas Melon Masih Kosong di Pangkalan, Warga Kewalahan

0
gas melon
Ilustrasi. Masyarakat mengantre membeli gas melon. Foto: Iman Wachyudi/ Batam Pos

batampos – Gas Elpiji tiga kilogram semakin langka di Batuaji dan Sagulung. Warga semakin kewalahan mendapatkan pasokan gas melon tersebut, sebab pangkalan selalu kehabisan stok setiap didatangi warga.

Banyak warga yang keliling dengan tabung gas kosong baik di jalan utama ataupun jalan lingkungan sejak, akhir pekan kemarin. Mereka tampak kebingungan mencari pasokan gas. Kios-kios di pinggir jalan yang biasanya menjual gas secara eceran juga kehabisan stok.

“Tak ada lagi. Susah sekarang gas. Kalaupun ada harganya Rp 40 ribu per tabung. Tadi pagi ada tetangga beli di Sagulung Rp 40 ribu per tabung. Saya keliling sampai ke SP Plaza sana tak ada semua. Masih kosong semua, ” ujar Dita, warga Perumahan Merlion, Tanjunguncang.

Baca Juga: Operasi Pasar Gas 3 Kg di Mall Botania 2, Warga Rela Antre Panjang

Linda, pemilik warung makan di pasar Sagulung juga mengaku sangat kewalahan dengan kekosongan stok gas melon yang terjadi selama dua pekan terakhir ini. Usahanya jadi terhambat karena sulit mendapat pasokan gas. Jikapun ada harganya sudah jauh diatas harga eceran tertinggi.

“Tiga hari lalu saya dapat di tempat eceran itu harganya Rp 30 ribu per tabung. Hari ini mau beli lagi sudah kosong semua. Saya sudah keliling sampai pasar Aviari tapi tak ada satupun yang jual gas, ” ujar nya.

Sementara pihak pangkalan masih dengan alasan yang sama. Kekosongan stok gas karena pengantaran dari agen tersendat. Jika pun ada antaran akan cepat habis sebab banyak masyarakat yang sudah antre mendapatkan gas tersebut.

Setiap kali diantar gas langsung ludes dalam hitungan jam. Itu karena sebelum jadwal pengantaran tiba warga sudah duluan titip tabung gas kosong ke pangkalan.

“Memang itulah masalahnya selama ini. Disperindag dan Pertamina koar-koar kalau stok aman sampai akhir tahun, tapi kenyataan di lapangan seperti ini. Siapa sebenarnya yang bermain dengan pasokan gas ini?,” ujar Andre, pemilik pangkalan di Seibinti. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Soal Dugaan Penyerobotan Lahan Pulau Ranoh, Warga Demo BPN Kepri 

0
Sejumlah ahli waris lahan di Pulau Ranoh demo di Kantor BPN Kepri, Jalan MT. Haryono Tanjungpinang, Selasa (17/9). F. Mohamad Ismail

batampos– Sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai ahli waris lahan perkebunan di Pulau Ranoh, Batam melakukan aksi demo di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri, Selasa (17/9).

Di Kantor BPN Kepri yang terletak di Jalan MT. Haryono Kota Tanjungpinang itu, sejumlah warga tersebut meminta kepada BPN untuk bersikap, terkait dugaan penyerobotan lahan seluas 32 hektare yang dilakukan PT. Mega Puri Nusantara dan PT. Mega Puri Lestari.

“Kami sebagai ahli waris Joyah Batin Nurdin (pemilik lahan di Pulau Ranoh) tidak pernah menjual dan menitipkan kepada siapa pun. Jadi kami minta hak kami di kembalikan,” kata Azahar, satu diantara sejumlah ahli waris.

Sehingga, pihaknya meminta kepada BPN Kepri untuk mengambil tindakan tegas, atas dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan perusahaan resort di Pulau Ranoh tersebut. Apalagi, pihaknya sudah menuntut sejak tahun 2017 yang lalu.

BACA JUGA: Warga Dompak Tolak Pengukuran Lahan oleh BPN dan PT TPD

“Jangan hanya sabar saja. Bukan hanya BPN yang tidak mengindahkan (peduli), tapi Pemko Batam, Pemprov Kepri bahkan pusat juga tidak mengindahkan keluhan kami,” tegasnya.

Usai di BPN Kepri, Azahar mengaku pihaknya akan mendatangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Riang (ATR) di Jakarta. “Sekarang tidak ada mediasi, karena sudah capek. Jadi setelah ini kita ke Jakarta,” sebutnya.

Terpisah, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Kepri, Yudi Hermawan menyampaikan perlu ada pembuktian, terkait siapa yang berhak memiliki lahan yang ada di Pulau Ranoh, Kecamatan Galang tersebut.

Dari hasil penelitian BPN Kepri, kata Yudi pihaknya memang menemukan kebun kelapa yang diklaim ditanam oleh kakek ahli waris. Lalu ada makam lama, yang juga diklaim ialah keluarga para ahli waris tersebut.

“Di Pulau Ranoh terdapat dua kawasan dengan total 42 hektar. Satu areal penggunaan lain (APL) seluas 12 hektare dan kawasan hutan produksi seluas 30an hektare,” sebutnya.

Kebun kelapa yang diklaim oleh ahli waris terletak di APL dan kawasan hutan produksi. Sementara makam lama, berada di sebelah selatan Pulau Ranoh. Hingga saat ini, Yudi menegaskan pihaknya tidak bisa menyimpulkan siapa pemilik lahan-lahan di Pulau itu.

“Jadi kita anjurkan untuk mempertanyakan alas hak kepada Lurah setempat, siapa pemilik yang benar. Karena yang berhak menyatakan, pihak kelurahan dari alas hak,” sebutnya.

Ia menambahkan, tim BPN Kepri sempat ditolak oleh pihak resort Pulau Ranoh, saat hendak melakukan penelitian atas keluhan para ahli waris. “Kita akui sempat ditolak, karena harus ada seizin manager mereka. Kita juga tahu, mereka (ahli waris) sudah lama berjuang,” pungkasnya.(*)

Reporter: M Ismail

Kusta Jadi Momok Abadi Indonesia

0
ilustrasi sakit kusta

batampos – Kusta termasuk penyakit tropis terabaikan atau neglected tropical disease (NTDs). Meski di Indonesia kasusnya terbatas di beberapa daerah, tetap perlu mendapatkan perhatian.

Menurut data Kementerian Kesehatan pada 2023, ada 11 provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta. Sebab, ada lebih dari satu kasus dari 10.000 orang. Sebelas provinsi itu antara lain Papua Barat, Papua, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Maluku. Selain itu, ada Papua Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut kusta sebagai masalah global yang tidak kunjung bisa teratasi. ”Indonesia jadi salah satu negara yang ”menyimpan” permasalahan klasik ini,” ujarnya, Senin (16/9). Dicky menyatakan bahwa permasalahan kusta bahkan dialami Indonesia sejak awal kemerdekaan.

Dia juga menyebut kusta sebagai penyakit yang terabaikan. Meski sudah berganti menteri kesehatan, masalah tersebut tidak kunjung bisa terselesaikan. ”Kalau ada negara yang masih punya masalah ini, ya itu negara yang terbelakang,” ungkap Dicky.

Program eliminasi yang dipimpin badan kesehatan dunia (WHO) ternyata tidak membuat penyakit itu me-nyingkir. Malah menjadi ende-mik di beberapa negara. Setiap tahun setidaknya ada 200.000 kasus baru. Indonesia menjadi peringkat ketiga penyum-bang kasus terbanyak setelah India dan Brasil.

Dicky menyebut bakteri Mycobacterium leprae yang menyebabkan kusta punya karakter unik. Sebab, masa inkubasinya panjang. Yakni, 6 bulan hingga 20 tahun. Pertumbuhannya pun lambat. ”Ini yang membuat diagnosis dini menjadi sulit,” ungkapnya.

Dokter RSUP Sitanala Tange-rang dr Prima Kartika Esti SpDVE menjelaskan, upaya pengendalian kusta sudah dilakukan. Misalnya, melalui skrining hingga pencegahan disabilitas.

”Kusta dapat diobati. Semakin dini akan me-ngurangi potensi kecacatan dan mengurangi penularan,” ungkapnya. (*)

 

Banyak Papan Reklame di Tanjungpinang Tak Terawat

0
Papan reklame rusak yang berdiri di persimpangan Jalan DI Panjaitan-Jalan Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Senin (16/9). F. Mohamad Ismail

batampos– Sejumlah papan reklame yang berdiri di pinggir jalan di Kota Tanjungpinang, Kepri tidak terawat. Bahkan, terdapat papan reklame yang mengalami kerusakan bagian panel, akibat diterjang angin kencang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang, Yusri mengakui memang ada sejumlah papan reklame yang mengalami kerusakan saat ini. Papan reklame tidak terawat itu berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8, lalu di simpang traffic light batu 6.

Selanjutnya ada papan reklame di Jalan Raja Ali Haji yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang pada Sabtu pagi, 14 September kemarin. Papan reklame itu rusak bagian panel.

BACA JUGA: Ada Ajakan Memilih, Baliho dan Spanduk Bacaleg di Bintan Ditertibkan

“Sekarang permasalahannya, papan reklame itu ada yang punya swasta dan pemerintah. Kita juga sudah sering meminta untuk diperbaiki,” kata Yusri, Senin (16/9).

Yusri menyampaikan, pihaknya sudah kerap meminta pemilik untuk memperbaiki maupun merawat papan reklame yang mengalami kerusakan. Namin, imbauan tersebut seperti tidak dipedulikan oleh sebagian pemilik papan reklame.

Menurut Yusri, papan reklame yang rusak dapat mengancam keselamatan pengendara. Apalagi, rata-rata papan reklame di Tanjungpinang berdiri tegak di pinggir jalan, sehingga harus cepat diperbaiki.

“Kemarin ada spanduknya lepas, kita minta copot. Ada juga yang sengnya koyak, itu kita minta diperbaiki. Tapi sekarang masih ada yang rusak,” tegasnya.

Ia menambahkan, terdapat satu papan reklame yang timbang akibat diterjang angin kencang pada Sabtu kemarin. Kendati demikian, hingga saat ini Satpol PP tidak mengetahui siapa pemilik papan reklame tersebut.

“Tidak tau yang punya siapa, informasinya sudah dijual. Untuk izinnya tidak ada, karena datanya tidak ada sama kita,” pingkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Pansus Haji DPR Temukan Banyak Kejanggalan di Katering sampai Penyediaan Akomodasi

0
Koper-koper jemaah haji yang hendak diberangkatkan dari hotel mereka di Makkah menuju Madinah. (Media Center Haji)

batampos – Pemeriksaan saksi-saksi oleh Pansus Hak Angket Haji DPR tidak hanya dilakukan di Jakarta. Tim Pansus Haji juga terbang ke Arab Saudi untuk melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Selama hampir sepekan di Saudi, semakin banyak kejanggalan pengelolaan haji yang mereka kantongi.

Salah satu anggota Pansus Haji DPR yang ikut terbang ke Saudi adalah Marwan Ja’far. Politisi PKB itu menyimpulkan selama melakukan pemeriksaan di Saudi, mereka menemukan banyak masalah serta penyimbangan. Kesimpulan penting yang mereka peroleh adalah, tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20 ribu diberikan Saudi secara gelondongan.

Seperti diketahui masalah pokok sampai dibentuk Pansus Haji adalah pembagian tambahan kuota haji. Seperti diketahui Kementerian Agama (Kemenag) membagi tambahan kuota haji itu 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus atau 50 persen berbanding 50 persen.

Pembagian tersebut menyalahi UU tentang Penye-lenggaraan Haji dan Umrah. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa haji reguler mendapatkan kuota 92 persen. Sedangkan haji khusus hanya mendaptakan 8 persen.

”Ketika ada penambahan kuota 20 ribu jemaah, Amirul Hajj Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menye-diakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya,” kata Marwan dalam keterangannya, Senin (16/9). Dalam pemberian tambahan kuota tersebut, pemerintah Saudi tidak pernah menetapkan komposisi atau pembagiannya.

Dengan kata lain, Saudi memberikan tambahan kuota haji itu secara gelondongan. Pembagian secara teknis diberikan kepada Indonesia. Setelah itu dituangkan dalam draf MoU yang dibuat oleh Kemenag. Selanjutnya oleh Suadi dimasukkan atau diinput dalam sistem e-hajj.

Marwan menegaskan inisiasi pembagian tambahan kuota haji 2024 berasal dari Kemenag.

”Jadi tidak benar keterangan yang disampaikan oleh Dirjen Haji (Hilman Latief) yang me-ngatakan keputusan membagi (tambahan kuota) 50:50 persen karena didesak oleh pemerintah Arab Saudi. Tidak sama sekali benar,” jelas dia.

Tim Pansus Haji DPR berada di Arab Saudi pada 11-15 September lalu. Selama di sana, mereka memeriksa saksi dari berbagai unsur. Di antaranya adalah Konjen RI di Jeddah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, perwakilan Masyair, dan sejumlah pihak lainnya.

Setelah menggelar pemeriksaan secara marathon, mereka menemukan banyak masalah di sektor katering, akomodasi, dan lainnya. Untuk sektor katering misalnya, ternyata banyak perusahaan yang memenangkan tidak menyajikan menu nusantara. sehingga jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusuk.

Menurut Marwan kondisi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama atau naskah tender. Selain itu banyak katering yang mengirimkan makanan cepat saji.

Selain itu juga perusahaan katering yang menjadi mitra Kemenag sangat tertutup serta dapurnya tidak terstandar. ”Patut diduga ada pat gullipat, ini menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah,” katanya.

Masalah lainnya adalah pada pemondokan atau layanan akomodasi. Dia mengatakan banyak pemenang tender hotel yang tidak menjalankan kontrak penyediaan hotel secara sendiri. Tetapi justru disubkontrakkan ke lembaga lain. Bahkan oleh lembaga lain itu, disubkontrakkan kembali ke lembaga lainnya. Jadi subkontraknya sampai tiga level. Marwan menengarai kondisi ini membuat sejumlah hotel tempat jemaah menginap lokasinya cukup jauh dari Masjidilharam.

Dari Kemenag belum ada komentar terkait temuan tim Pansus Haji DPR selama melakukan pemeriksaan saksi di Saudi itu. Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie tidak bisa berkomentar banyak saat dimintai konfirmasi. ”Coba hubungi Cak Nanto, beliau yang mendampingi (Menag Yaqut Cholil Qoumas) di Saudi,” kata Anna, tadi malam.

Seperti diketahui beberapa hari terakhir Menag Yaqut melakukan kunjungan ke Saudi. Di antaranya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Cak Nanto belum berkomentar ketika ditanya mengenai temuan tim Pansus Haji DPR.

Di lain pihak, Juru Bicara Kemenag Sunanto mengatakan pertemuan Menag Yaqut serta Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al Rabiah di Jeddah membahas sejumlah hal. Di antaranya adalah pembahasan tahapan persiapan awal penyelenggaraan haji 2025.

”Dalam pertemuan ini juga dibahas upaya menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia dan melayani mereka dengan standar kualitas layanan terbaik,” kata Nanto.

Pada pertemuan itu Menteri Tawfiq menyampaikan pemerintah Arab Saudi akan terus berbenah. Kemudian membangun sejumlah fasilitas tambahan. Sehingga dapat membuat jemaah haji maupun umrah semakin nyaman. Namun pihak Arab Saudi belum bisa memberikan penjelasan lebih detail, terkait fasilitas tambahan itu apa saja.
Untuk diketahui persiapan haji 2025 sejatinya sudah dimulai sejak 18 Juni lalu. (*)