batampos – Institut Teknologi Batam (ITEBA) kembali mempersembahkan inovasi teknologi dalam upaya mitigasi bencana melalui program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM). Pada 16 September 2024, ITEBA melaksanakan kegiatan “Penerapan Sistem Deteksi Dini Cuaca Ekstrem dan Gelombang Rob Berbasis IoT untuk Pengurangan Risiko Bencana di Pulau Terluar Kota Batam” . Inisiatif ini melibatkan kolaborasi dengan Kelompok Nelayan Unggulan Madani (PNUM) Belakang Padang untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat pesisir.

Inovasi utama yang dihasilkan adalah sistem deteksi dini berbasis Internet of Things (IoT), dikembangkan oleh tim dosen dan mahasiswa ITEBA. Sistem ini menggunakan sensor cuaca yang memonitor kecepatan angin, tinggi gelombang, dan kenaikan permukaan air laut secara real-time. Data ini disalurkan ke aplikasi handphone yang memberikan informasi cuaca terkini dan notifikasi peringatan dini, memungkinkan nelayan untuk merencanakan aktivitas dengan lebih aman dan efisien.

ITEBA juga mengundang tim ahli dari Basarnas, Bapak Lucky Ario Putra, A.Md., untuk memaparkan materi tentang mitigasi bencana. Penjelasan beliau mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana menambah nilai strategis dari program ini, menggabungkan teknologi IoT dengan pengetahuan praktis dalam menghadapi cuaca ekstrem.

Proyek ini didanai oleh Ristekdikti melalui Hibah PKM Dikti dengan nomor kontrak 132/E5/PG.02.00/PM.BARU/2024. Selain pelatihan penggunaan aplikasi dan pemeliharaan perangkat IoT, kegiatan ini juga memperkuat jaringan komunikasi darurat dengan melibatkan pemangku kepentingan setempat. Diharapkan, inovasi ini akan memberikan manfaat langsung bagi Pulau Belakang Padang dan dapat diterapkan di daerah kepulauan lainnya di Indonesia. (*)

batampos – Dua pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam; Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra dan Nuryanto-Hardi Selamat Hood telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti Pilkada Batam 2024.

Hal ini disampaikan oleh KPU Batam setelah melakukan penelitian dan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh para kandidat. Komisioner KPU Batam, Adri Wislawawan mengonfirmasi kedua pasangan tersebut telah melalui tahap verifikasi administrasi dengan baik.

“Sudah kami umumkan, keduanya (bakal pasangan calon) sudah dinyatakan memenuhi syarat dari hasil pemeriksaan administrasi dan persyaratan,” ujarnya, Senin (16/9).

Proses verifikasi dan penetapan pasangan calon ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

KPU memiliki kewenangan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, termasuk dokumen mengenai kesehatan, dukungan partai politik atau perseorangan, serta latar belakang hukum.

Saat ini, KPU Batam tengah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait keabsahan persyaratan administrasi kedua pasangan calon. Proses ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada.

Tahapan berikutnya adalah penetapan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup yang akan dilakukan pada 22 September 2024. Setelah itu, KPU Batam akan menggelar rapat pleno terbuka pada 23 September 2024 untuk melakukan pengundian nomor urut pasangan calon.

“Penetapan paslon akan dilakukan dalam pleno tertutup pada tanggal 22 September, sedangkan pengundian nomor urut akan dilakukan secara terbuka pada 23 September,” kata Adri.

Selain itu, aturan mengenai tahapan pemilihan diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada. Aturan ini menetapkan jadwal rinci mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi administrasi, penetapan calon, hingga pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.

Dengan memenuhi syarat administrasi, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra dan Nuryanto-Hardi Selamat Hood resmi melangkah ke tahap berikutnya dalam kontestasi Pilwako Batam 2024.

Amsakar, yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam, mengungkapkan kesiapannya untuk berlaga dikonstelasi politik, salah satunya dibuktikan dengan pengajuan cuti. Lalu, Nuryanto, yang notabene adalah Anggota DPRD Batam terpilih 2024-2029, telah mundur dari jabatannya itu. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Kecelakaan maut yang merenggut nyawa pelajar cukup banyak akhir-akhir ini. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri peringatkan sekolah untuk kembali mempertegas larangan kepada siswa untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah.

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kepri Cabang Batam Kasdianto menuturkan, larangan kepada siswa untuk berkendara sendiri ke sekolah ini karena banyak faktor pertimbangan. Tujuan utamanya agar siswa tetap aman, terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

“Lagian mereka belum bisa memiliki SIM karena belum cukup umur. Ini yang mau kita tegaskan kembali, ” ujar Kasdianto.

Di wilayah Batuaji dan Sagulung, siswa umumnya mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Operasi cipta kondisi dari aparat kepolisian di malam hari juga banyak mendapati pelajar yang berkeliaran dengan sepeda motor hingga larut malam.

Ini mengkhawatirkan sebab bukan saja kecelakaan lalu lintas yang ditakuti tapi juga perbuatan atau perilaku para pelajar yang bisa saja bertentangan dengan hukum atau menggangu ketertiban bersama.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepri juga meniti beratkan persoalan ini kedepannya. Sekolah diminta untuk tegas melarang siswa nya berkendara sendiri ke sekolah. Orangtua di rumah juga diimbau untuk tidak memberikan kebebasan pada anak untuk berkendaraan sendiri baik ke sekolah ataupun kegiatan lain di luar jam sekolah.

“Masalah ini juga sudah kita bahas bersama pihak terkait lain untuk persoalan ini. Anak-anak yang belum memiliki SIM memang tidak diperkenankan membawa kendaraan sendiri. Orangtua harus antar dan jemput, ” ujar Kasdianto.

Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan pesan yang sama. Anak yang belum memiliki SIM tidak diperkenankan membawa kendaraan sendiri. Polisi akan menindak tegas kepada para pelajar yang kedapatan berkeliaran dengan kendaraan sendiri tanpa alat pengaman berkendara ataupun SIM tadi.

“Inilah yang kita lakukan selama ini dalam operasi cipta kondisi. Tujuannya agar anak-anak ini aman dan tetap fokus dengan kegiatan belajar di sekolah. Jangan berkendara sendiri karena kebanyakan ugal-ugalan, balap liar bahkan ada yang menjadi pelaku kejahatan. Ini yang kita antisipasi biar kenakalan remaja ini tak ada lagi, ” ujar Benny. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk melanjutkan proyek revitalisasi Masjid Agung Raja Hamidah tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperindah dan melengkapi berbagai fasilitas masjid yang telah menjadi ikon penting di kota tersebut.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam, Azril Apriansyah mengatakan, bahwa dana ini akan digunakan untuk revitalisasi dua menara masjid, pembangunan pagar, perbaikan taman, serta penyempurnaan sarana prasarana di dalam masjid.

“Anggaran sekitar Rp14 miliar akan dialokasikan untuk pengerjaan dua menara, pagar, dan taman di sekitar masjid, serta melengkapi fasilitas di dalamnya,” ujar Azril, Minggu (15/9).

Azril menyebut kendati Masjid Agung Raja Hamidah sudah kembali digunakan oleh masyarakat. Dia menjelaskan bahwa proses perawatan bangunan utama masih akan berlangsung selama enam bulan ke depan. Menurutnya, pemeliharaan ini penting untuk memastikan seluruh aspek bangunan dalam kondisi optimal.

“Perawatan akan terus kami lakukan selama enam bulan ke depan. Meskipun masjid sudah dibuka, masih ada beberapa bagian yang perlu kami sempurnakan,” tambahnya.

Azril juga menjelaskan bahwa total anggaran untuk revitalisasi masjid ini awalnya diperkirakan sebesar Rp167 miliar berdasarkan hasil lelang. Namun, adanya penyesuaian dan penambahan anggaran akibat berbagai kondisi selama pelaksanaan, seperti dampak pandemi COVID-19, membuat total biaya naik menjadi sekitar Rp184 miliar.

“Penyesuaian anggaran ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah dampak dari pandemi. Nilai awal hasil lelang sebesar Rp167 miliar, namun dengan adanya adendum dan penyesuaian lainnya, biaya bisa bertambah sekitar 10 persen menjadi Rp184 miliar,” jelas Azril.

Untuk memastikan revitalisasi berjalan sesuai rencana, Pemko Batam juga telah menyiapkan tim pendamping yang bertugas memonitor dan menghitung kebutuhan sampai proyek selesai.

“Masjid Agung Raja Hamidah sendiri diharapkan menjadi salah satu destinasi religius dan wisata yang lebih megah setelah proses revitalisasi rampung,” tutupnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

batampos – Operasi knalpot brong terus dilakukan oleh Jajaran Polresta Barelang. Setiap akhir pekan operasi ini dilakukan di seluruh tempat. Masing-masing anggota Polsek diterjunkan untuk mengawasi dan mengamankan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong.

Polsek Batuaji, operasi yang berjalan selama dua malam terturut turut kembali amankan 21 unit sepeda motor berknalpot brong yang dijumpai di wilayah hukum polsek Batuaji. Sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek untuk dilakukan penilangan dan diserahkan ke Satlantas Polresta Barelang.

Jika pemilik kendaraan ingin kendaraannya kembali harus membayar denda tilang, menunjukkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor serta mengganti dengan knalpot standar di Polresta.

“Kita ambil tindakan tegas berupa sanksi denda tilang. Kemarin-kemarin kita peringati tapi sekarang ada tindakan tegas, ” ujar Kapolsek Batuaji AKP Benny Syahrizal.

Satu kali tertangkap dan didata, Polsek masih memberikan kebijakan untuk melengkapi dokumen dan knalpot standar tadi, tapi jika terulang lagi diambil tindakan tegas untuk menahan sepeda motor tersebut dan diproses untuk penilangan.

“Mari sama-sama kita jaga keamanan dan ketertiban bersama. Itu sepeda motor sudah dirancang oleh alih dengan standarisasi yang yang diperhitungkan dengan baik, jangan ubah dengan knalpot yang bising itu lagi. Pakailah yang standarnya saja, ” imbau Benny.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu juga menyampaikan pesan yang sama saat berdialog dengan masyarakat Batuaji belum lama ini. Gangguan Kamtibmas bukan saja tindakan kriminal tapi oleh pengguna kendaraan dengan knalpot brong, sehingga dengan tegas Kapolresta minta agar masyarakat tidak lagi menggunakan knalpot bising tersebut.

“Mari sama-sama kita jaga lingkungan yang aman dan damai, ” imbau Kapolresta. (*)

Reporter: Eusebius Sara

batampos – Konflik terjadi antara seorang ibu rumah tangga, Etika Sari, 30, dengan pihak Sociolla Store di Grand Batam Mall setelah anak perempuannya yang berusia 12 tahun dituduh mencuri di toko tersebut.

Etika tak terima dengan perlakuan yang diterima putrinya, terutama setelah dugaan kekerasan fisik dan verbal dilakukan oleh pegawai toko dan petugas keamanan mal.

Menurut kuasa hukum Etika, Doby Agustinus Situmorang, kejadian berawal pada Sabtu (14/9) malam ketika putri kliennya dituduh mencuri dua aksesori kecantikan.

“Klien saya menerima video call dari anaknya yang sedang berada di toko dan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan,” ujar Doby saat ditemui pada Minggu (15/9).

Lebih lanjut, Doby mengungkapkan bahwa anak tersebut dipaksa oleh petugas keamanan untuk menandatangani surat pernyataan di atas materai, meski usianya masih tergolong di bawah umur dan berkebutuhan khusus.

“Perlakuan ini tidak pantas untuk anak-anak, apalagi ia seorang penyandang disabilitas,” tegasnya.

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara damai melalui musyawarah sudah dilakukan, namun gagal karena manajemen Sociolla Store dianggap bersikap arogan.

“Kami sudah mencoba berdiskusi secara baik-baik, bahkan klien saya bersedia mengganti kerugian, tetapi tidak ada tanggapan yang positif,” ungkap Doby.

Sementara itu, Kanit Reskim Polsek Lubuk Baja, AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan adanya kasus ini. Ia mengatakan sudah menerima laporan dari orang tua korban.

“Betul, untuk laporan tersebut sudah kami terima di Polsek. Untuk sekarang masih dalam proses lidik,” katanya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

batampos – Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Pendidikan, resmi meluncurkan aplikasi penerima insentif bagi guru swasta se-Kota Batam. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto, menjelaskan bahwa aplikasi ini adalah inovasi terbaru yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan satu data pendidikan di Kota Batam.

“Aplikasi ini akan membantu Dinas Pendidikan dalam mengelola insentif guru swasta agar lebih efektif, efisien, objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Tri Wahyu, Senin (16/9).

Tri menjelaskan bahwa sejak 2011, Pemerintah Kota Batam telah memberikan insentif kepada guru swasta. Namun, dengan keterbatasan anggaran, tidak semua guru bisa menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah kriteria penerima insentif yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, khususnya pasal 56 ayat (2) dan (3).

EDU-Insentif, nama aplikasi tersebut, akan menjadi bagian dari Sistem Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelayanan Pendidikan serta Administrasi Internal Dinas Pendidikan Kota Batam, yang dinamakan Sipermadani.

“EDU-Insentif dibuat untuk memastikan insentif diberikan tepat sasaran, dengan penerima yang telah diverifikasi hingga 2023 sebanyak 4.937 orang, dari total 5.071 orang guru swasta,” jelasnya. Jumlah guru swasta di Batam mencapai 6.191 orang, sehingga banyak yang masih harus menunggu giliran.

Melalui aplikasi ini, setiap guru bisa memantau status mereka, apakah sudah memenuhi syarat sebagai penerima insentif atau masih dalam daftar tunggu. Selain itu, Pemko Batam juga sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang pedoman pemberian insentif ini.

Kriteria penerima insentif meliputi status sekolah yang sudah berizin, memiliki akun Data Pokok Pendidikan (Dapodik), menerapkan seragam nasional dan baju Melayu, melaksanakan upacara bendera, serta menggratiskan siswa dari keluarga tidak mampu.

Sementara itu, kriteria untuk guru antara lain harus sudah mengabdi minimal dua tahun, memiliki gaji di bawah dua pertiga dari Upah Minimum Kota (UMK), serta tidak sedang melanjutkan pendidikan atau tugas belajar.

“Insentif guru swasta tidak diberikan dengan ketentuan guru sedang melaksanakan tugas belajar, guru sedang tidak melaksanakan tugas, tenaga kependidikan yang terdiri dari pegawai tata usaha, penjaga sekolah, satpam atau sekuriti, dan petugas kebersihan,” ujarnya.

Dana insentif yang diberikan Pemko Batam setiap bulannya adalah Rp 1 juta bagi guru yang berada di mainland dan Rp 1,25 juta bagi yang di hinterland. “Kami berharap aplikasi ini akan membuat pengelolaan insentif lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Launching aplikasi ini dilakukan oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, di Hotel Harmoni One, Batam Center, Jumat (13/9). Dalam sambutannya, Rudi mengapresiasi aplikasi tersebut sebagai upaya memastikan bahwa dana insentif disalurkan tepat sasaran.

“Insentif ini adalah bekal bagi para guru, yang merupakan ujung tombak lahirnya generasi penerus bangsa,” kata Rudi.

Ia menekankan pentingnya guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Batam.

“Percepatan pembangunan harus seimbang dengan peningkatan kualitas SDM. Untuk itu, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama,” pungkas Rudi. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra