batampos – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Batam mencatat sebanyak 3.981 jemaah calon haji (JCH) telah diberangkatkan menuju Tanah Suci hingga Kamis (30/4). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sembilan kelompok terbang (kloter) yang telah diterbangkan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafii, mengatakan keberangkatan kloter 9 menambah total jamaah yang telah diterbangkan melalui embarkasi tersebut.

“Dengan keberangkatan Kloter 9 ini, total jamaah yang sudah diterbangkan melalui Embarkasi Batam mencapai 3.981 orang,” ujarnya, Jumat (1/5).

Meski proses pemberangkatan berjalan lancar, PPIH mencatat terdapat 18 jamaah asal Kepulauan Riau dan Riau yang mengalami penundaan keberangkatan. Penundaan tersebut disebabkan oleh kondisi kesehatan jamaah maupun alasan pendampingan.

Syafii menjelaskan, sebagian jamaah yang tertunda saat ini masih menjalani perawatan dan observasi medis, baik di klinik embarkasi maupun rumah sakit rujukan.

“Ada yang dirawat di klinik dan ada juga yang dirujuk ke rumah sakit. Kita berharap kondisi mereka segera membaik sehingga bisa diberangkatkan pada kloter berikutnya,” katanya.

Ia menegaskan, kesehatan jamaah menjadi prioritas utama dalam proses pemberangkatan haji. Setiap jamaah yang dinyatakan belum memenuhi syarat kesehatan untuk terbang akan ditunda demi keselamatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi.

Pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi ini, Embarkasi Batam dijadwalkan memberangkatkan total 10.945 jamaah yang berasal dari empat provinsi, yakni Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Seluruh jamaah tersebut terbagi dalam 25 kelompok terbang.

Embarkasi Batam menjadi salah satu embarkasi strategis di Indonesia bagian barat, yang setiap tahunnya melayani ribuan jamaah dari berbagai daerah. Dengan masih tersisa 16 kloter pemberangkatan, PPIH memastikan seluruh proses pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, akomodasi, hingga keberangkatan, terus dimaksimalkan agar berjalan lancar.

PPIH juga mengimbau seluruh jamaah yang masih menunggu jadwal keberangkatan untuk menjaga kondisi fisik, mengatur pola makan, serta mematuhi arahan petugas kesehatan agar dapat berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.(*)

Artikel 3.981 Jemaah Haji Sudah Berangkat dari Batam, 18 Tertunda karena Sakit pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam angkat bicara terkait keluhan juru parkir (jukir) di kawasan Jalan Raja M Tahir, Greenland, Teluk Tering, yang nekat menggunakan trotoar sebagai lokasi parkir dengan alasan mengejar target setoran hingga Rp250 ribu per hari.
‎
‎Kepala Dishub Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa penetapan titik parkir telah melalui kajian matang, termasuk perhitungan kapasitas parkir oleh tim teknis.
‎
‎“Setiap titik parkir itu sudah dihitung kapasitasnya. Tidak mungkin kita memasukkan trotoar sebagai area parkir resmi,” ujarnya, Rabu (30/4) siang.
‎
‎Ia menekankan, trotoar merupakan fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak boleh disalahgunakan. Karena itu, Dishub meminta seluruh jukir mematuhi aturan dan tidak lagi memarkirkan kendaraan di lokasi yang bukan peruntukannya.
‎
‎“Kalau sekarang kita tekan jukir untuk tidak parkir di tempat yang bukan tempatnya, itu bukan berarti mengurangi setoran. Sebelum kita menertibkan, nilai potensi sudah dihitung tanpa memasukkan trotoar,” tegas Leo.
‎
‎Menanggapi alasan jukir yang mengaku terbebani target setoran, Leo menjelaskan bahwa besaran setoran sebenarnya ditetapkan per titik parkir, bukan per individu.
‎
‎“Misalnya Rp180 ribu atau Rp250 ribu itu dihitung per titik, bukan per orang,” jelas dia
‎
‎Artinya, jika dalam satu titik parkir terdapat dua sampai tiga jukir yang menjaga, maka kewajiban setoran tersebut ditanggung bersama, bukan dibebankan kepada satu orang.
‎
‎Dishub, kata Leo, tetap membuka ruang bagi jukir yang merasa keberatan dengan skema tersebut. Namun, ia menyarankan agar disampaikan melalui mekanisme resmi, termasuk opsi untuk mengajukan penyesuaian atau mengundurkan diri jika tidak sanggup.
‎
‎“Kalau memang tidak sanggup, silakan ajukan atau mundur. Tapi jangan melanggar aturan dengan menggunakan trotoar,” katanya.
‎
‎Dishub menegaskan akan terus melakukan pengawasan di lapangan agar praktik parkir liar, terutama di atas trotoar, tidak kembali terjadi dan tidak mengganggu hak pejalan kaki.(*)

Artikel Jukir Keluhkan Target, Dishub Tegaskan Parkir Tak Boleh Langgar Aturan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) VIII Afiliasi Penukaran Valuta Asing Indonesia (APVA) di Sahid Vanilla Nagoya, Jumat (1/5).

Munas yang dihadiri pengurus dan anggota APVA dari berbagai daerah di Indonesia itu mengusung tema Memperkuat Sinergi Industri KUPVA untuk Stabilitas Keuangan Nasional itu menjadi momentum strategis bagi industri Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk memperkuat peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa sektor jasa keuangan, termasuk industri KUPVA, memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah maupun nasional, terutama di wilayah perbatasan dan pusat perdagangan internasional seperti Batam.

Menurutnya, Batam sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional memiliki aktivitas transaksi valuta asing yang tinggi, sehingga keberadaan industri KUPVA yang sehat, transparan, dan patuh terhadap regulasi menjadi sangat penting.

“Batam sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional memiliki aktivitas valuta asing yang tinggi. Oleh karena itu, keberadaan industri KUPVA yang sehat, transparan, dan patuh regulasi menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi,” ujar Nyanyang.

Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan sinergi lintas lembaga untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko, termasuk penyalahgunaan transaksi keuangan untuk kegiatan ilegal.

Pemerintah Provinsi Kepri, kata dia, mendukung penuh langkah APVA dalam membangun industri penukaran valuta asing yang profesional, berintegritas, dan memiliki tata kelola yang baik.

Nyanyang juga menyoroti tantangan industri ke depan yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi digital, perubahan pola transaksi keuangan, hingga meningkatnya modus kejahatan finansial.

“Dibutuhkan kemampuan adaptasi yang cepat serta kolaborasi yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan agar industri ini tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ketua Umum Afiliasi Penukaran Valuta Asing Indonesia (APVA), Datok Amat Tantoso, mengatakan Munas VIII APVA bukan sekadar agenda organisasi atau pergantian kepengurusan, tetapi momentum penting untuk menentukan arah dan masa depan industri penukaran valuta asing bukan bank di Indonesia.

Menurutnya, tema Munas kali ini mencerminkan komitmen bahwa industri KUPVA tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi menjadi bagian penting dalam ekosistem sistem keuangan nasional.

“Sinergi antara pelaku usaha, regulator seperti Bank Indonesia, aparat penegak hukum, serta lembaga intelijen keuangan seperti PPATK menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” kata Datok Amat.

Ia menegaskan, industri KUPVA memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan rupiah, mendukung kelancaran transaksi valuta asing, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, serta menjadi garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Karena itu, APVA berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendukung implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) berbasis risiko.

Datok Amat mengakui tantangan industri KUPVA ke depan semakin berat, terutama dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem cashless.

Meski demikian, ia optimistis industri money changer tetap memiliki ruang dan relevansi dalam mendukung transaksi lintas negara.“Selama transaksi internasional masih membutuhkan pertukaran mata uang, industri ini akan tetap dibutuhkan. Yang penting adalah bagaimana kita terus beradaptasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Datok Amat juga menyampaikan refleksi atas kepemimpinannya selama dua periode atau sekitar 10 tahun memimpin APVA. Ia menyebut selama masa kepemimpinannya, pengurus pusat tidak menarik iuran anggota dari pengurus daerah agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan anggota di daerah.

“Selama 10 tahun kami berkomitmen, iuran anggota tetap digunakan oleh pengurus daerah untuk kesejahteraan anggota. Tidak kami tarik ke pusat,” katanya.

Datok Amat berharap kepemimpinan baru nantinya mampu menjaga marwah organisasi, memperkuat sinergi dengan regulator, serta menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kepatuhan, tata kelola, dan daya saing anggota.

“Kepemimpinan ke depan bukan hanya melanjutkan program, tetapi membawa organisasi ini lebih adaptif, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan zaman,” tutupnya.

Sementara itu, perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Adhitya Abriansyah, yang hadir mewakili Kepala PPATK, mengingatkan bahwa industri penukaran valuta asing memiliki posisi strategis dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

Menurutnya, Batam menjadi lokasi yang tepat untuk pelaksanaan Munas APVA karena merupakan wilayah strategis yang menjadi pintu masuk perdagangan internasional, investasi, dan mobilitas manusia lintas negara.

“Kepulauan Riau, khususnya Batam, merupakan wilayah strategis. Aktivitas penukaran valuta asing di sini bukan sekadar layanan bisnis, tetapi bagian penting dari denyut ekonomi nasional,” ujarnya.

Adhitya mengingatkan bahwa modus kejahatan keuangan kini semakin berkembang, mulai dari perjudian online, penipuan digital, narkotika, hingga penyelundupan, yang berupaya menyamarkan aliran dana hasil kejahatan melalui transaksi keuangan yang tampak normal.

“Pencucian uang bukan sekadar kejahatan keuangan, tetapi bahan bakar bagi kejahatan lain. Ketika kita mencegah pencucian uang, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan bangsa,” katanya.

PPATK juga mendorong pelaku industri KUPVA menjadikan kepatuhan sebagai budaya usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi modern untuk pencatatan, pengawasan, dan pelaporan transaksi yang lebih akurat.

Sekretaris Jenderal APVA, Lili, menambahkan bahwa tantangan industri saat ini juga datang dari semakin banyaknya kewajiban pelaporan kepada regulator.
Ia menyebut pelaku KUPVA kini diwajibkan memenuhi sekitar 20 jenis laporan kepada regulator, mulai dari PPATK hingga Bank Indonesia.

“Ini cukup memberatkan, karena industri kami bukan bank. Produk kami hanya jual beli valuta asing, tetapi perlakuannya hampir sama seperti bank,” ujarnya.

Meski menghadapi tantangan regulasi dan digitalisasi, APVA optimistis industri money changer tetap memiliki masa depan, terutama karena memiliki keunggulan dalam layanan langsung kepada nasabah, layanan antar (delivery order), serta ketersediaan jenis mata uang yang lebih beragam.(*)

Artikel Industri KUPVA Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keuangan, Wagub Kepri Buka Munas VIII APVA di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos –Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, isu keamanan siber kian menempati posisi krusial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa ketahanan siber bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan fondasi utama bagi keberlangsungan industri keuangan digital dan kepercayaan publik.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, Jumat (1/5).

Ia mengingatkan, dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber dapat merembet luas—tak hanya merugikan satu institusi, tetapi juga mengguncang reputasi dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Menurut Adi, pendekatan keamanan yang selama ini berbasis kepatuhan (compliance-based security) sudah tidak memadai. Industri perlu beralih menuju pendekatan berbasis ketahanan (resilience-based security), yakni menjadikan keamanan siber sebagai bagian integral dari strategi bisnis, tata kelola, dan manajemen risiko.

Dalam kerangka ini, OJK mendorong pelaku industri—khususnya Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD)—untuk menempatkan keamanan siber sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban biaya.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Tanpa pengamanan yang kuat, inovasi justru bisa menjadi sumber kerentanan baru,” kata Adi.

Dorongan tersebut tidak hanya menyasar aspek teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia. OJK menilai, sistem keamanan yang canggih harus ditopang oleh kompetensi SDM, disiplin operasional, serta budaya pelaporan insiden yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu, celah keamanan tetap terbuka meski teknologi telah diperbarui.

Di tengah laju inovasi yang kian cepat, regulator berupaya memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak mengorbankan keamanan—sebuah keseimbangan yang akan menentukan masa depan industri sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat.(*)

Artikel OJK Dorong Ketahanan Siber Industri Keuangan untuk Menjaga Kepercayaan Publik pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pihak sekolah Play Group Djuwita Batam akhirnya buka suara terkait viralnya dugaan kekerasan terhadap anak usia dini. Kepala Sekolah Djuwita Batam, Lidia, mengungkapkan kronologi berbeda. Ia menyebut, justru terjadi dugaan intimidasi terhadap guru oleh seorang wali murid yang datang bersama puluhan orang tak dikenal.

Peristiwa itu terjadi pada 21 April 2026. Awalnya, wali murid tersebut telah berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk bertemu dan membahas kondisi anaknya yang disebut tidak mau bersekolah.

“Memang sebelumnya ada komunikasi. Wali murid itu memastikan akan datang ke sekolah untuk bertemu,” ujar Lidia, kemarin.

Di hari kejadian, wali murid datang ke sekolah saat jam istirahat sekitar pukul 13.45 WIB. Namun, pihak sekolah mulai curiga karena melihat beberapa kendaraan lain yang bukan milik orang tua murid terparkir di area sekolah.

“Awalnya kami persilakan masuk. Tapi kami lihat ada beberapa orang yang tidak kami kenal ikut datang dan jumlahnya makin banyak. Namun mereka masih di luar,” jelasnya.

Situasi memanas saat pertemuan berlangsung di dalam ruangan. Wali murid tersebut, meminta agar dirinya tidak ikut campur dan hanya ingin bertemu dengan guru kelas anaknya yang disebut “Miss”

Namun, belum sempat klarifikasi berjalan, suasana berubah tegang. Wali murid itu disebut melontarkan pernyataan bernada ancaman.

“Ada dua hal yang dia sampaikan. Pertama dia bilang datang bukan untuk klarifikasi, tapi untuk membalas dendam dan ingin merusak mental guru,” ungkap Lidia.

Tak lama kemudian, sekitar 10 hingga 11 orang tak dikenal masuk ke dalam ruangan. Mereka disebut membawa kamera dan langsung mengintimidasi tiga guru yang berada di lokasi.

“Mereka menyuruh guru berdiri, menunjuk-nunjuk, dan mengeluarkan kata-kata kasar. Itu sangat tidak pantas, apalagi di lingkungan sekolah anak usia dini,” katanya.

Lebih jauh, Lidia juga menyebut adanya tindakan yang dinilai melewati batas. Salah satu guru diduga diperlakukan tidak pantas saat wali murid mencoba menyuapi makanan “Nasi Padang” dengan sendok sambil memegang rahang guru tersebut.

“Memang tidak sampai ke mulut, tapi ada tindakan memegang rahang. Itu terekam CCTV,” jelasnya.

Tak hanya itu, guru-guru juga diminta menuliskan nomor telepon pribadi. Data tersebut kemudian difoto dan dibacakan, disertai dugaan ancaman. Mereka juga menyebutkan data pribadi para guru, mulai alamat, asal, nama orang tua dan lainnya.

“Ada ucapan bahwa mereka bisa mencari guru-guru itu ke mana pun. Ini membuat mereka sangat ketakutan,” tambahnya.

Pasca kejadian, kondisi tiga guru tersebut mengalami trauma berat. Bahkan, dua di antaranya tidak berani bertemu orang lain dan telah dijemput keluarga. Mereka trauma dan takut ke sekolah.

“Kami sudah membawa mereka ke dokter. Saat ini kondisinya masih trauma dan takut beraktivitas,” ujarnya.

Pihak sekolah juga menegaskan, tuduhan kekerasan terhadap anak yang dilayangkan wali murid tersebut tidak terbukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan rekaman CCTV, tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan.

“Sudah kami cek, termasuk rekaman CCTV selama beberapa hari. Tidak ditemukan adanya kekerasan seperti yang dituduhkan. Yang pasti jika ada kekerasan, kami juga tak bakal tinggal diam,” tegasnya.

Ia juga menegaskan jika walimurid sama sekali tak pernah meminta rekaman CCTv. Wali murid hanya menanyakan apakah di sekolah ada CCTv dan aktif. Pihaknya juga akan memberi rekaman CCTv jika diminta oleh orang tua.

“Wali murid tak ada minta CCTv, cuma menanyakan apakah CCTv aktif, dan saya jawab ada dan aktif,” sebutnya.

Sementara, Founder Sekolah Djuwita Batam, Djuwita Barak Rimba mengaku terkejut dengan kejadian tersebut. Ia mengingat sekolah yang telah berdiri selama 31 tahun itu belum pernah mengalami insiden serupa.

“Ini sangat kami sesalkan. Ada sekelompok orang datang ke preschool dengan anak usia 1,5 sampai 4 tahun. Itu sangat tidak tepat,” ujarnya.

Ia memastikan, pihaknya memiliki standar operasional prosedur (SOP) ketat yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak.

“Kalau terbukti ada kekerasan, kami langsung putuskan hubungan kerja. Tapi dari hasil pengecekan, tidak ditemukan hal itu,” katanya.

Djuwita juga menyebut, pihaknya kini fokus pada pemulihan kondisi guru serta menjaga rasa aman siswa dan orang tua.

“Guru kami sekarang trauma, bahkan takut bertemu orang. Ini yang kami pikirkan,” ujarnya.

Kasus ini sendiri telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan tengah dalam proses penyelidikan. Pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada aparat penegak hukum.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah seorang wali murid mengaku melihat dugaan kekerasan terhadap anaknya di dalam kelas. Video terkait kejadian tersebut pun sempat viral di media sosial.

Kini, polisi masih mendalami kedua pihak, baik terkait dugaan kekerasan terhadap anak maupun dugaan intimidasi di lingkungan sekolah.(*)

Artikel Dua Guru Trauma, Sekolah Djuwita Tegaskan Tak Ada Kekerasan pada Siswa pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis liquid vape yang mengandung zat etomidate. Sebanyak 1.000 pcs barang bukti diamankan dari dua tersangka dalam pengungkapan di kawasan Tiban, Sekupang, Batam.

Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima tim opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kepri pada Selasa, 28 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Informasi tersebut menyebut adanya seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Tiban.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim langsung bergerak cepat dan sekitar pukul 14.30 WIB berhasil mengamankan seorang pria berinisial SA di pinggir Jalan Tiban Mc Dermot, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang.

Dari tangan SA, petugas menemukan sebanyak 1.000 pcs liquid vape yang mengandung etomidate. Barang haram tersebut disimpan dalam karung putih dan diakui sebagai milik pelaku.

Tak berhenti di situ, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan satu tersangka lainnya berinisial AM di halte bus kawasan Tiban Kampung, Kelurahan Tiban Lama.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa barang tersebut diperoleh dari seorang pria berinisial M yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Suyono, menjelaskan bahwa etomidate merupakan zat yang memiliki efek psikoaktif dan berpotensi disalahgunakan, sehingga kini telah dikategorikan sebagai narkotika golongan II di Indonesia.

“Karena sifat psikoaktifnya dan risiko penyalahgunaannya, etomidate telah masuk dalam kategori narkotika golongan II,” ujarnya, Jumat (1/5).

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 119 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (2) huruf b KUHP yang telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Ia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar melalui Call Center Polri 110. Sekaligus berhati-hati dalam penggunaan vape yang beredar di masyarakat.

“Peran masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Jauhi narkoba karena masa depan lebih berharga,” tegas Suyono.(*)

Artikel Polisi Amankan 1000 Liguid Vape Mengandung Zat Etomidate, Polisi Tahan 2 Tersangka pertama kali tampil pada Metropolis.