batampos – Event kuliner terbesar di Kota Batam, Jungle Culinary Festival, resmi dibuka oleh Kepala Dinas UMKM Kota Batam, Salim, di Nagoya Hill Shopping Mall lantai dasar, Jumat (30/1). Event yang digelar oleh Queen Production ini akan berlangsung hingga 15 Februari 2026, menghadirkan 63 tenant UMKM dari Batam dan berbagai daerah di Indonesia.

Jungle Culinary Festival hadir dengan konsep berbeda dari bazar kuliner pada umumnya. Mengusung tema “Jungle Culinary”, event ini menghadirkan suasana hijau bernuansa hutan dengan dekorasi pohon dan elemen alam, hasil kolaborasi Queen Production bersama Surga Pelaminan sebagai penata dekorasi.

CEO Queen Production, Ningsih, mengatakan konsep jungle dipilih untuk memberikan pengalaman baru bagi pengunjung saat menikmati kuliner.

“Biasanya bazar kuliner identik dengan tema tradisional. Kali ini kami hadir dengan konsep jungle, nuansa hijau, banyak elemen pohon, jadi seperti makan di tengah hutan,” ujar Ningsih saat diwawancarai, Jumat (30/1).

Sebanyak 63 tenant turut meramaikan festival ini. Tak hanya UMKM lokal Batam, Jungle Culinary Festival juga menghadirkan pelaku usaha kuliner dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Semarang, Yogyakarta, Jakarta, hingga Sumatera Barat. Bahkan, kuliner internasional pun turut meramaikan event ini.

Beragam menu andalan disuguhkan, mulai dari tengkleng kambing, ayam penyet cabai hijau super pedas, getuk, serabi Solo, kerak telor Betawi, hingga kuliner internasional seperti makanan Jepang, mochi, Som Tam, serta Bakso Mama Papa Muda, franchise asal Jakarta yang cukup dikenal.

“Ini benar-benar bazar kuliner yang lengkap. Ada makanan berat, ringan, sampai jajanan khas daerah yang jarang ditemui di Batam,” tambahnya.

Menariknya, Jungle Culinary Festival juga menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Seluruh transaksi dilakukan menggunakan QRIS, hasil kerja sama dengan BNI, sehingga pengunjung dapat bertransaksi lebih praktis dan modern.

Dari sisi harga, Ningsih memastikan masih ramah di kantong. Menu seperti pecel dan asinan buah dibanderol di kisaran Rp20 ribu hingga Rp25 ribu, sementara menu berbahan daging menyesuaikan dengan kualitas bahan yang digunakan.
Antusiasme masyarakat pun terlihat sejak hari pertama penyelenggaraan.

“Hari pertama respons pengunjung sangat luar biasa. Kami puas karena pengunjung ramai dan makanan yang disajikan benar-benar diminati,” katanya.

Dengan konsep unik, ragam kuliner nusantara hingga internasional, serta dekorasi bertema hutan yang kuat, Jungle Culinary Festival diharapkan menjadi destinasi kuliner favorit baru di Batam.

“Makanya kami beri nama Jungle Culinary Festival, karena ingin menghadirkan sensasi makan yang berbeda, seperti di tengah hutan,” ujar Ningsih.

Sementara itu, Kepala Dinas UMKM Kota Batam, Salim, menyambut baik penyelenggaraan event tersebut. Menurutnya, kegiatan bazar seperti ini menjadi salah satu strategi efektif untuk mendorong UMKM naik kelas.

“Kami sangat mendukung karena ini salah satu upaya untuk menaikkan UMKM melalui bazar,” ujar Salim.

Ia berharap, produk-produk UMKM Batam dapat semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga pengunjung dari luar daerah hingga mancanegara.
“Apalagi saat akhir pekan, banyak pengunjung dari Singapura dan Malaysia. Ini tentu berdampak positif bagi peningkatan UMKM kita,” katanya.

Salim menambahkan, Pemko Batam secara konsisten memberikan dukungan berkelanjutan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program peningkatan kapasitas.

“Seperti tahun lalu, tahun ini juga ada pelatihan UMKM naik kelas, pendampingan melalui PLUT, hingga kunjungan lapangan,” jelasnya.

Ia juga menyinggung adanya apresiasi dari pemerintah pusat bagi pelaku usaha yang berhasil meningkatkan kinerja usahanya.“Kemarin di Nagoya, di salah satu hotel, Kementerian UMKM memberikan reward kepada pengusaha yang berhasil mencapai target dan meningkatkan omzet. Ada lima pelaku usaha yang menerima penghargaan,” ungkapnya.

Ke depan, Pemko Batam bersama BP Batam dan BRI juga berencana membangun kawasan khusus UMKM di wilayah Nagoya.

“Nantinya akan dibangun kawasan UMKM dari Harbour Bay hingga Nagoya, seperti Nagoya Boulevard dan Nagoya Thamrin. UMKM kita akan diperkenalkan di kawasan tersebut,” tutup Salim. (*)

Artikel Jungle Culinary Festival Resmi Dibuka, 63 Tenant Nusantara hingga Internasional Ramaikan Nagoya Hill pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Keluhan warga terkait krisis air bersih di wilayah Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar, kembali mencuat. Kesulitan mendapatkan air bersih yang dialami hampir setiap hari mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Polresta Barelang, dalam pertemuan dialogis yang digelar di Ruang Kapolresta Barelang, Kamis (29/1).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari sejumlah RW di Tanjung Sengkuang, Kota Batam. Warga memanfaatkan forum ini untuk mengungkapkan langsung dampak keterbatasan air bersih terhadap kehidupan sehari-hari mereka.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat.

“Pertemuan ini kami laksanakan untuk mendengar langsung keluhan warga sekaligus mencari solusi atas permasalahan air bersih yang terjadi di Tanjung Sengkuang,” ujar Anggoro.

Baca Juga: Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Batam Sasar 90 Ribu Peserta Tahun Ini

Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Air Batam Hilir (ABH) dan PT Moya sebagai instansi terkait. “Kami akan terus memfasilitasi dan mengawal penyelesaian persoalan distribusi air bersih agar penanganannya berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” katanya.

Dalam forum tersebut, warga mengeluhkan pasokan air yang sering kali hanya mengalir dengan debit kecil dan waktu yang tidak menentu. Kondisi ini dinilai sangat menyulitkan, terutama untuk kebutuhan dasar rumah tangga. Warga berharap distribusi air dapat dilakukan secara rutin pada pagi hari.

Ketua RW 02 Tanjung Sengkuang, Ustaz Modiliwang, mengatakan persoalan air bersih sudah lama dirasakan oleh masyarakat.

“Air ini kebutuhan paling dasar. Kalau air tidak ada, semua aktivitas warga terganggu. Kami berharap distribusi air bisa mengalir antara pukul 05.00 WIB sampai 12.00 WIB agar warga bisa beraktivitas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tetap berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban. “Kami sepakat menjaga kamtibmas di Batam. Tapi kami juga berharap keluhan ini mendapat perhatian serius dan segera ada solusi nyata,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan tokoh masyarakat RW 12, Abdul Latif. Ia menyoroti kondisi pasokan air yang semakin krusial menjelang bulan Ramadan.

“Kami sangat berharap selama Ramadan nanti air bisa mengalir lancar. Air sangat dibutuhkan untuk ibadah dan aktivitas sehari-hari warga,” ujarnya.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan di Bukit Kemuning, Warga Minta Pasang Pita Penggaduh

Abdul Latif juga menjelaskan bahwa sejak masa peralihan pengelolaan air dari PT Adhya Titra Batam (ATB) ke ABH, masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Di RW 01, debit air kecil sudah hampir satu tahun terakhir. Salah satu penyebabnya karena ukuran pipa distribusi yang kecil, ungkapnya.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kapolresta Barelang mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kondusif dan tidak mudah terprovokasi.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kamtibmas dan tidak mudah terhasut pihak-pihak yang ingin memanfaatkan persoalan air bersih untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Polresta Barelang melalui jajaran Intelkam telah berkoordinasi dengan ABH dan PT Moya terkait permasalahan debit air di RW 01 dan dilaporkan telah dilakukan penanganan. Warga berharap langkah ini tidak bersifat sementara, melainkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang.

Sementara itu, Polsek Batuampar juga mengawal pendistribusian bantuan air bersih melalui mobil tangki yang disalurkan pemerintah. Sebanyak 39 mobil tangki air didistribusikan ke wilayah terdampak sebagai solusi darurat.

“Pengamanan ini kami lakukan agar pendistribusian air berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran,” kata Kapolsek Batuampar Kompol Amru Abdullah.

Melalui pertemuan ini, masyarakat Tanjung Sengkuang berharap keluhan yang mereka sampaikan benar-benar ditindaklanjuti, sehingga air bersih dapat kembali mengalir normal ke rumah-rumah warga. (*)

Artikel Keluhkan Air Bersih, Warga Tanjung Sengkuang Titip Harapan pada Aparat dan Pemerintah pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sengketa lahan antara Yayasan Pagaruyung dan Ikatan Keluarga Sumatera Barat (IKSB) Batam kembali menuai perhatian. Praktisi hukum yang juga perantau Minangkabau, Taufiq Idris, mengingatkan agar konflik tersebut tidak terus berlarut-larut dan diselesaikan secara bermartabat dengan menjunjung tinggi marwah urang Minang di tanah rantau.

Taufiq menegaskan, perbedaan pandangan maupun ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan merupakan hal yang wajar dalam proses hukum. Namun demikian, seluruh pihak tetap wajib menghormati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik yang diputuskan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) maupun Mahkamah Agung.

“Tidak puas dengan putusan pengadilan itu manusiawi. Tapi penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang sah dan beretika, bukan dengan cara-cara yang justru merusak kepastian hukum,” ujarnya, Jumat (30/1).

Baca Juga: Gugatan Yayasan Pagaruyung Ditolak Tergugat, PN Batam Lanjutkan Sidang ke Tahap Pembuktian

Ia juga mengingatkan agar upaya mencari bukti baru atau novum dilakukan secara jujur, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam mekanisme peninjauan kembali.

“Novum tidak boleh direkayasa atau dipaksakan demi kepentingan sepihak. Kalau dilakukan tanpa itikad baik, itu bisa memunculkan persoalan hukum baru,” tegasnya.

Terkait polemik lahan yang disengketakan, Taufiq menyebut berdasarkan pengetahuannya, lahan tersebut sejak awal diperuntukkan bagi masyarakat Minangkabau di Kepulauan Riau melalui IKSB. Lahan itu dialokasikan oleh Otorita atau BP Batam untuk pembangunan fasilitas bersama, seperti gedung serba guna atau Minang Centre.

“Pengajuan lahan menggunakan nama Yayasan Pagaruyung merupakan hasil musyawarah pengurus dan pendiri IKSB saat itu. Bahkan pengurus yayasan dan IKSB kala itu adalah orang-orang yang sama, para senior Minang yang sudah lama merantau di Batam,” jelasnya.

Ia juga menyoroti gugatan yang diajukan Yayasan Pagaruyung terhadap Ketua IKSB Batam saat ini, H. Marion. Menurutnya, gugatan tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam.

“Jika objek sengketa merupakan aset organisasi, maka harus dibedakan antara tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab organisasi. Dasar kerugiannya juga harus jelas,” ujarnya.

Sebagai sesama perantau Minangkabau, Taufiq mengaku prihatin konflik tersebut terus bergulir hingga ke ranah pengadilan. Ia menilai, perselisihan ini berpotensi mencoreng citra masyarakat Minang di Batam.

“Kita ini sama-sama anak nagari di rantau. Sudah semestinya saling menjaga dan mengedepankan musyawarah. Jangan sampai paguyuban justru menjadi sumber perpecahan,” katanya.

Taufiq yang juga mantan Ketua Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD), salah satu dari 18 ikatan kabupaten/kota asal Sumatera Barat di Batam, mengajak semua pihak kembali pada semangat kebersamaan dan gotong royong.

“Persatuan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan pribadi. Tidak ada yang benar-benar menang jika paguyuban terpecah,” pungkasnya. (*)

Artikel Konflik IKSB Batam Disorot, Praktisi Hukum Ingatkan Hormati Putusan Pengadilan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan suci Ramadan di Kota Batam masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi, mengatakan hingga kini belum ada arahan resmi terkait perubahan mekanisme penyaluran MBG saat Ramadan.

“Untuk sementara kami masih menunggu petunjuk,” kata Defri saat dikonfirmasi, Jumat (30/1).

Namun demikian, Defri menyebut jika berkaca pada pelaksanaan MBG pada Ramadan tahun lalu, program tersebut tetap berjalan normal, dengan penyesuaian menu agar dapat dikonsumsi saat berbuka puasa.

“Kalau melihat pengalaman tahun lalu, MBG tetap berjalan. Hanya saja makanan yang diberikan disesuaikan untuk berbuka puasa,” ujarnya.

Baca Juga: Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Batam Sasar 90 Ribu Peserta Tahun Ini

Defri menegaskan, SPPG Batam siap mengikuti kebijakan pusat dan akan segera menyesuaikan pola distribusi maupun jenis makanan begitu petunjuk teknis diterbitkan. Menurutnya, prinsip utama program ini tetap memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat terpenuhi, meskipun dalam suasana ibadah puasa.

“Intinya kami siap menjalankan kebijakan apa pun yang ditetapkan, demi memastikan program MBG tetap berjalan dan manfaat gizinya tetap diterima masyarakat,” ucap Defri.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa akan ada perubahan menu MBG selama Ramadan, khususnya bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa. Nantinya, makanan tidak lagi disajikan siap santap, melainkan dalam bentuk makanan kering yang bisa dibawa pulang.

“Contoh untuk puasa, kurma, telur rebus atau telur asin atau telur pindang, buah, susu, abon,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, skema ini berlaku untuk sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa beragama Islam. Makanan akan dibagikan pada siang hari saat jam sekolah dan dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka puasa.

Baca Juga: Rawan Kecelakaan di Bukit Kemuning, Warga Minta Pasang Pita Penggaduh

“Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, itu akan dibagikan di siang hari untuk dibawa pulang sebagai menu buka puasa,” jelasnya.

Sementara itu, untuk sekolah dengan mayoritas siswa non-muslim, pelaksanaan MBG akan tetap berjalan seperti hari biasa. Hal yang sama juga berlaku untuk penerima manfaat lain seperti ibu hamil dan balita.

Adapun untuk SPPG yang berada di lingkungan pesantren, Dadan menyebut pelayanan MBG akan digeser ke sore hari dengan menu makanan normal, mengingat penerima manfaatnya bersifat lokal. (*)

Artikel MBG Tetap Dibagikan saat Ramadan, SPPG Batam Tunggu Petunjuk pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam terus memperkuat jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui program Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda), Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam memastikan puluhan ribu warga tetap memiliki akses layanan kesehatan, meski status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif atau belum terdaftar.

Pada APBD murni Tahun Anggaran 2026, Bankesda dialokasikan sebesar Rp44,38 miliar untuk menjamin 90 ribu peserta, terutama warga yang kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi menjelaskan, alokasi tersebut baru mencakup sembilan bulan anggaran, namun sudah disiapkan untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

“Fokus kita adalah warga yang BPJS Kesehatannya tidak aktif dan masyarakat yang belum masuk JKN, supaya tetap bisa berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Didi, Jumat (30/1).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Ganjar Kinerja Investasi Batam

Tak hanya untuk iuran BPJS, dana Bankesda juga dimanfaatkan untuk bantuan pelayanan kesehatan, termasuk rujukan ke luar daerah, transportasi, hingga akomodasi pasien dan pendamping.

“Anggarannya kita proporsionalkan sesuai kebutuhan layanan di lapangan,” kata dia.

Didi menyebutkan, pada Tahun Anggaran 2025, program Bankesda memiliki anggaran lebih besar, yakni Rp79 miliar, yang menyasar sekitar 80 ribu penerima, sekaligus mencakup layanan kesehatan dan rujukan pasien ke luar Kota Batam.

Meski pada 2026 anggaran awal lebih kecil, peluang penambahan masih terbuka. Tim Anggaran dan Pendapatan Daerah (TAPD) Pemko Batam berencana meningkatkan alokasi pada APBD Perubahan 2026, sehingga jumlah penerima bantuan iuran bisa mencapai 100 ribu peserta.

“Di perubahan nanti akan ditambah, karena di APBD murni ini hanya sembilan bulan,” ujarnya.

Baca Juga: Kapal Bermuatan Limbah Hitam Kandas di Sekupang, Khawatir Laut Tercemar

Untuk memastikan layanan berjalan optimal, Pemko Batam menggandeng sejumlah rumah sakit, di antaranya RSUD Embung Fatimah, RSBP, RS Harapan Bunda, RS Soedarsono, RS Bhayangkara, RS Elisabeth Batam Kota, hingga beberapa rumah sakit swasta lainnya. Rujukan khusus layanan kesehatan jiwa juga menjangkau fasilitas di Pekanbaru dan Tanjung Uban.

Melalui skema Bankesda, Dinkes Batam berharap tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi.(*)

Artikel Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Batam Sasar 90 Ribu Peserta Tahun Ini pertama kali tampil pada Metropolis.