batampos – Dalam rangkaian acara bertajuk “Silaturahmi Nusantara,” pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra (ASLI), mengadakan pertemuan bersama para pendukung di Gedung Grand Tama Convention Center, Sagulung, Sabtu (2/11) malam.

Acara ini diselenggarakan dengan meriah dan penuh semangat oleh berbagai simpatisan dan masyarakat Batam yang menyatakan dukungan penuh untuk pasangan ASLI dalam kontestasi Pilwako Batam 2024.

Ketua penyelenggara acara, Rama Sagala, yang akrab disapa Chancil, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pendukung yang terus mendukung pasangan ASLI. Dalam sambutannya, ia menyoroti kontribusi para pendukung yang berperan besar dalam mendorong pasangan ini mencapai posisi terdepan dalam pemilihan Wali Kota Batam mendatang.

“Saya berterima kasih kepada para pendukung Pak Amsakar yang terus memberikan dukungan hingga pasangan ASLI mencapai pucuk pimpinan di pemerintahan Kota Batam,” ujar Chancil.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Fredy Hutajulu, pemilik Grand Tama Convention Center, yang telah memberikan dukungan moral bagi terselenggaranya acara ini.

“Pak Fredy adalah pemilik Grand Tama Convention Center, dan ini merupakan bentuk dukungan moral dari beliau sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut, Chancil berharap agar masyarakat Batam, khususnya di wilayah Batuaji dan Sagulung, terus menyatukan pilihan mereka pada pasangan ASLI. Dukungan ini murni berasal dari kesetiaan masyarakat terhadap sosok Amsakar yang telah mengabdikan diri selama 27 tahun untuk Batam.

“Pal Amsakar Achmad adalah sosok yang humble. Kata anak muda sekarang, Pak Amsakar itu ‘gacor’,” ujar Chancil menggambarkan kedekatan Amsakar dengan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menyampaikan rasa syukur dan kegembiraannya atas antusiasme masyarakat yang hadir. Ia menyebut, acara Silaturahmi Nusantara ini menjadi momentum penting untuk menyatukan dukungan masyarakat.

“Malam ini saya hadir untuk mengabarkan bahwa ASLI sudah positif sebagai salah satu kontestan Pilwako Batam 2024,” kata Amsakar.

Dia menyinggung tentang debat pertama yang telah berlangsung, di mana pasangan ASLI tuntas memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka untuk masa depan Batam.

Program-program yang mereka tawarkan berfokus pada kebutuhan riil masyarakat Batam, dengan visi kepemimpinan transformatif yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, beralih dari pendekatan infrastruktur yang sebelumnya mendominasi.

“Kepemimpinan Batam ke depan adalah transformatif. Setelah fokus pada infrastruktur, kami akan fokus pada pengembangan SDM,” kata Amsakar. (*/adv)

Reporter: Arjuna

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat jaminan kesehatan bagi warganya yang tidak mampu dengan mengalokasikan dana sebesar Rp46,7 miliar dari APBD Perubahan Tahun 2024. Dana ini ditujukan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi 67.000 warga mis­kin di Batam, serta memenuhi kebutuhan kesehatan mendesak lainnya, termasuk pembayaran layanan rumah sakit bagi orang terlantar dan bantuan rujukan ke luar daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, menjelaskan bahwa pengelolaan jaminan kesehatan ma­syarakat Batam ini ditujukan untuk belanja iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu, dengan total anggaran mencapai Rp42,9 miliar untuk 67.000 warga.

Selain itu, anggaran ini juga digunakan untuk membayar hutang layanan rumah sakit dari tahun sebelumnya, serta untuk membiayai layanan rumah sakit tahun 2024 bagi orang terlantar. Terdapat pula bantuan biaya rujukan ke luar daerah bagi mereka yang memerlukan rujukan ke rumah sakit di luar Batam, serta untuk belanja barang dan jasa.

”Jadi total keseluruhan adalah Rp46,7 miliar, di mana khusus untuk belanja iuran jaminan BPJS adalah Rp42,9 miliar,” ungkap Didi pada Jumat (1/11).

Ia menambahkan bahwa bantuan iuran ini diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP Kota Batam, serta mendapatkan keterangan tidak mampu dari kelurahan dan rekomendasi dari Dinas Sosial.

”Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit,” kata Didi.

Didi juga menyebutkan bahwa Pemko Batam melakukan pembaruan data kepesertaan setiap bulan melalui rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, terutama jika ada penerima yang telah pindah, meninggal dunia, atau mengalami perubahan status ekonomi.

”Selain rekonsiliasi dengan BPJS, kami juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pembaruan data secara proaktif. Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” tambah Didi.

Dalam perencanaan anggaran ini, Pemko Batam juga menyiapkan dana untuk menutup hutang layanan rumah sakit dari tahun sebelumnya dan memberikan bantuan rujukan ke luar daerah bagi pasien yang memerlukan perawatan khusus.

Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, tingkat kemiskinan di kota ini tercatat sebesar 4,85 persen pada Maret 2024, turun 0,17 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala BPS Batam, Eko Aprianto, menjelaskan bahwa stabilnya ekonomi kota turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan, dan bantuan kesehatan menjadi salah satu faktor pendukung.

Dengan berbagai inisiatif ini, Pemko Batam berharap dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Berdasarkan catatan Kementerian Agama (Kemenag) Batam dan data dari Pengadilan Agama, angka perceraian di Kota Batam menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dengan usia pernikahan di bawah lima tahun, sangat rentan menghadapi perceraian. Untuk mengatasi masalah ini, Kemenag Batam mengambil langkah proaktif dengan memperkuat bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Batam, Muhammad Dirham, menjelaskan bahwa ketidaksiapan pasangan suami istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga sering kali menjadi pemicu perceraian.

”Hampir 70 persen kasus perceraian terjadi pada perkawinan yang berusia di bawah lima tahun. Ini mencerminkan perlunya bimbingan pranikah untuk membantu pasangan bijak dalam menyelesaikan masalah yang muncul,” ujar Dirham, Jumat (1/11).

Dirham memaparkan bahwa penyebab utama perceraian sering kali berkaitan dengan masalah ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan, dan perselingkuhan. Ketidakmatangan pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah membuat mereka kesulitan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijaksana.

”Bimbingan pranikah sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, meliputi aspek ekonomi, moral, dan kewajiban suami istri,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa banyak pasangan yang hendak menikah belum siap secara mental maupun finansial. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung mengambil jalan pintas melalui perceraian.

Setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Batam menyelenggarakan bimbingan pranikah ini, di mana calon pengantin mendapatkan materi tentang berbagai aspek kehidupan setelah menikah, termasuk pembinaan akhlak dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. KUA bekerja sama dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan pembinaan tambahan, terutama bagi pasangan muda yang rentan terhadap konflik.

“Bimbingan ini tidak hanya berlangsung sebelum pernikahan, tetapi juga terus berlanjut setelahnya. Kami ingin memastikan bahwa pasangan dapat mengatasi konflik dengan bijak,” imbuh Dirham.

Data dari Pengadilan Agama Kota Batam menunjukkan bahwa hingga September 2024, tercatat sebanyak 1.325 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, 1.025 kasus merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan 300 adalah cerai talak yang diajukan oleh pihak suami.

Faktor utama perceraian meliputi ekonomi, perselingkuhan, serta perselisihan yang tak kunjung usai. Khusus untuk cerai talak, alasan utama adalah perselisihan rumah tangga yang diikuti dengan berbagai alasan lain, seperti istri meninggalkan rumah dalam waktu lama atau hadirnya orang ketiga.

Humas Pengadilan Agama Batam, Azizon, menambahkan bahwa dari 1.325 kasus yang diajukan, sebanyak 1.182 perkara sudah diputus oleh Pengadilan Agama Batam. Selain itu, ada 139 permohonan yang dicabut karena pasangan sepakat untuk melanjutkan pernikahan setelah mediasi, 31 permohonan tidak diterima karena berkas dianggap tidak lengkap, dan 11 perkara lainnya digugurkan serta satu permohonan dicoret.

“Tidak semua permohonan yang masuk ke pengadilan berujung pada perceraian. Beberapa pasangan memutuskan untuk mencabut permohonan perceraian mereka karena alasan anak atau hasil mediasi yang menyepakati perdamaian. Bahkan ada yang ditolak karena persyaratan administrasi belum lengkap,” jelas Azizon.

Azizon juga mencatat bahwa kelompok usia paling dominan dalam kasus perceraian di Batam adalah pasangan muda, yakni rentang usia 25 hingga 40 tahun. Pada perkara perceraian yang telah diputus, pengadilan telah mengeluarkan akta perceraian sebagai legalitas resmi. Sedangkan kasus yang belum diputus masih menunggu proses persidangan berikutnya. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah memperoleh Rp34 miliar dari dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Dana ini dialokasikan secara khusus untuk mendukung program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di Batam.

Dana yang diperoleh dari IMTA ini diharapkan dapat mencapai target APBD-P sebesar Rp45 miliar. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, menyampaikan bahwa sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk sertifikasi serta peningkatan pelatihan kerja bagi pencari kerja di Batam.

“Dana IMTA ini sangat membantu untuk mengembangkan pelatihan yang tepat sasaran, terutama di sektor-sektor prioritas seperti galangan kapal dan migas. Melalui evaluasi, kami memastikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada,” kata Rudi, Jumat (1/11).

Rudi optimistis bahwa penerimaan IMTA dapat mencapai Rp40 hingga Rp43 miliar, mes-kipun target awal di APBD murni adalah Rp40 miliar. Pada Oktober lalu saja, penerimaan dari IMTA mencapai sekitar Rp3 miliar, dan kemung-kinan masih ada tambahan dari pekerja asing yang memperpanjang izin hingga akhir November.

Program pelatihan kerja di Batam tahun ini mencakup peningkatan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga peserta pelatihan lang-sung diprioritaskan untuk bekerja sesuai keahlian mereka.

“Tidak ada lagi kasus pelatihan yang tidak tepat guna, karena sekarang pelatihannya disesuaikan dengan permintaan perusahaan,” tambahnya.

Disnaker Batam memulai pelaksanaan pelatihan dengan membuka 48 pelatihan kerja dan 30 pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja dan pekerja pada Januari 2024. Program ini menyasar total 1.780 peserta yang terdiri dari 1.161 pencaker dan 619 tenaga kerja yang sudah bekerja. Jenis pelatihan yang ditawarkan meliputi berbagai bidang keterampilan yang dibutuhkan industri di Batam.

”Ada 48 pelatihan kerja dan 30 pelatihan peningkatan kerja yang kami siapkan. Di antaranya, pelatihan forklif, bahasa Korea, rigger, autocad muda, bahasa Inggris/asing pariwisata, las 3G SMAW, teknisi jaringan komputer, las 5G (PIPE) SMAW serta pelatihan welder 3G/4G.

Selain itu, Disnaker Batam juga melaksanakan Program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan sertifikasi gratis yang sudah dimulai sejak 16 September 2024. Program ini diseleng-garakan di berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah ditunjuk Disnaker. Terdapat 10 jenis pelatihan yang ditawarkan dalam program bimtek ini, antara lain K3 Teknisi Listrik: Teknisi Forklift, AK3 Umum, Fitter Pipe, Welder 6G FCAW, Security Pratama, Welder 6G SMAW, Welder 6G GTAW, Teknisi K3 Bekerja di Ketinggian, dan Teknisi Kelistrikan.

”Program ini menyediakan 206 kuota peserta dan diharapkan sertifikasi yang diberikan akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Batam, karena sertifikasinya diakui secara nasional dan regional,” tambahnya.

Disnaker dan sejumlah perusahaan di Batam telah bersepakat untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal. Pelatihan yang disediakan diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang siap kerja dan relevan dengan kebutuhan industri.

Sebagai informasi, tahun ini Pemko Batam menganggarkan sekitar Rp30 miliar untuk program pelatihan tenaga kerja, yang ditargetkan melatih sekitar 2.500 pencari kerja maupun tenaga kerja yang telah bekerja. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Debat publik pertama calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) yang berlangsung di Hotel Radisson, Batam, Sabtu (2/11) sore, awalnya berjalan monoton. Namun, saat masuk sesi tanya jawab dan sampai pada tahap membahas proyek strategis nasional (PNS) Rempang Eco City, debat menjadi panas. Calon Gubernur Rudi vs Ansar bahkan saling tunjuk.

Muhammad Rudi yang merupakan calon gubernur Kepri nomor urut 2, mempertanyakan komitmen dan dukungan Ansar Ahmad, terkait PSN Rempang Eco City.

Rudi yang menjabat sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, selama PSN ini bergulir merasa bekerja sendirian dalam mengurus proyek Rempang Eco City.

Ia tak merasakan adanya dukungan maksimal dari gubernur yang dijabat Ansar selama ini.

”Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dalam penataan Rempang Eco City sebagai PSN, yang dimulai dengan relokasi penduduk terdampak di Tanjungbanon, apakah saudara mendukung sepenuhnya? Apa bentuk dukungan konkret dari Anda untuk PSN ini?” tanya Rudi, di debat tersebut.

Rudi juga menyebut, proyek Rempang Eco City adalah proyek nasional, dan seharusnya Gubernur ikut bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Namun, hampir 100 persen penanganan masalah Rempang Galang dibebankan kepada kepala BP dan Wali Kota yang ia jabat.

”Kalau komunikasi baik, saya kira permasalahan Rempang tak akan seperti ini. Jika dukungan penuh dari Gubernur ada, masalah Rempang akan selesai,” ungkap Rudi dengan nada tegas.

Menanggapi pertanyaan dan kritikan ini, calon Gubernur nomor urut 1, Ansar Ahmad, menegaskan dirinya memberikan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Ansar menegaskan, investasi daerah yang besar, seperti PSN Rempang Eco City, dapat membuka lapangan kerja dan membangun subsistem ekonomi baru di Kepri.

”Saya selalu mendukung investasi yang memberikan nilai tambah besar bagi masyarakat. Untuk Rempang Eco City dan Tanjungbanon, permasalahannya lebih kepada pendekatan ke masyarakat. Komunikasi publik itu kunci, kalau dilakukan dengan pendekatan humanis, saya yakin tak akan terjadi kegaduhan,” kata Ansar.

Apalagi jika investasi itu terkait industri hilirisasi, maka akan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat. Maka itulah pentingnya mendorong investasi yang humanis.
Ansar juga membantah bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek tersebut. Ia menyebutkan, meskipun telah beberapa kali turun ke lapangan, peran gubernur tidak sepenuhnya diperhitungkan karena proyek tersebut berada di bawah kendali dan kewenangan BP Batam.

”Saya beberapa kali ikut pertemuan terkait Rempang, tetapi waktu itu gubernur tidak dianggap waktu itu. Sepenuhnya di bawah BP Batam. Kami ingin merangkul semua pihak, dan di Tanjungbanon, kami telah berdialog dengan tokoh masyarakat dan justeru setelah kami turun, proyek ini mulai berjalan dengan baik,” ujar Ansar.

Bahkan Ansar meminta Rudi menanyakan sejauh mana peran dia selaku gubernur Kepri saat itu, soal polemik Tanjungbanon dengan tokoh masyarakat Gerisman.

”Akhirnya kan semua bisa berjalan dengan bertahap, proses ini berjalan dengan baik. Saya kira tak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan jika kita mau mendengarkan,” ujar Ansar.

Justeru, kata Ansar, jika mau melakukan sesuatu lalu ada penentangan seperti di Tanjungbanon, maka yang menentang ini harus diajak berdialog, diajak berdiskusi supaya ketemu solusi terbaik.

”Di situlah pentingnya komunikasi publik yang baik,” ujar Ansar.

Bahkan Ansar mencontohnya proyek Bintan Alumina Indonesia ketika ia jadi bupati, lebih dari 1000 hektare lahan dibebaskan.

”Tidak ada satupun persoalan apa-apa, sekarang sudah Rp 20 triliun investasi terbangun di sana, kunci utamanya komunikasi publik, saling menghargai, setara, tidak boleh memandang orang lain rendah, tidak boleh memandang orang berlawanan sebagai musuh kita, semua harus kita rangkul, secara baik,” ujar Ansar.

Ansar yakin, jika PSN dikomunikasikan dengan baik, apalagi memberikan nilai tambah yang besar dengan jaminan-jaminan yang pasti, maka ia yakin tidak akan ada penolakan keras masyarakat.

”Mudah-mudahan nanti kita dudukkan bersama-sama, supaya investasi berkembang dan rakyat ikut menikmati maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, sebelum sampai pada debat panas soal PSN Rempang Eco City, Ansar juga sempat melontarkan pertanyaan menohok ke Rudi soal komunikasi dia baik di internal pegawai maupun keluar, sebab Ansar menilai ada beberapa hal yang kurang pas, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat, salah satunya soal Tanjungbadon tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Rudi menegaskan bahwa komunikasi yang ia lakukan selama ini, baik di internal maupun eksternal, sudah berjalan dengan baik.

”Hampir 14 tahun saya memimpin, semua berjalan dengan baik. Capaian PAD maupun pembangunan berjalan dengan baik. Itu artinya, komunikasi Walikota dengan kepala dinasnya berjalan dengan baik,” ujar Rudi.

Sementara itu, pada debat tersebut, kedua paslon juga memberikan tanggapan beragam soal peran Generasi Z dan Masa Depan Inklusif, yang memang menjadi tema utama di debat pertama tersebut.

Dalam sesi debat yang membahas subtema pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berbudaya, calon Gubernur nomor urut 01, Ansar Ahmad, menekankan bahwa Gen Z merupakan aset masa depan yang harus diperhatikan secara serius.

Ia menyampaikan pentingnya persiapan infrastruktur yang mendukung mereka agar mampu mengembangkan potensi dengan memanfaatkan teknologi digital secara positif.

“Gen Z adalah generasi yang akrab dengan teknologi digital, dan ini perlu kita dorong agar mereka mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan literasi digital yang baik. Kita juga perlu menyediakan ruang publik dan fasilitas pendukung agar ekspresi serta potensi mereka dapat disalurkan ke arah yang positif,” ujar Ansar.

Ia menambahkan, pentingnya akses pendidikan yang merata, seperti pemberian SPP gratis dan beasiswa, sebagai upaya untuk memastikan bahwa Gen Z memiliki kualifikasi dan kompetensi bersaing, baik di pasar kerja lokal maupun internasional.

Menurutnya, kualitas pendidikan yang mumpuni adalah kunci bagi generasi muda agar siap menghadapi tantangan global.

Di sisi lain, calon Gubernur nomor urut 02, Muhammad Rudi, menyoroti pentingnya pemerataan akses teknologi di Kepri.

Ia menekankan, teknologi akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan yang inklusif, terutama di wilayah yang terdiri dari banyak pulau seperti Kepri.

Komunikasi antar pulau di Kepri harus menjadi perhatian utama. Jika infrastruktur teknologi tidak merata, maka Gen Z di daerah lain bisa tertinggal dari kota Batam yang saat ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari provinsi.

“Ini menunjukkan bahwa generasi muda Batam mungkin lebih maju dalam teknologi dibanding daerah lain di Kepri,” ungkap Rudi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ansar menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pada ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam membangun pendidikan berkarakter bagi Gen Z.

“Kita ingin Gen Z tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat,” pungkasnya.

Meskipun debat pertama ini diwarnai dengan suasana yang sedikit panas, namun di akhir kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Kepri ini tetap terlihat akrab dan saling berpelukan satu sama lain setelah debat berakhir. (*)