batampos – Kasus dugaan penipuan jual beli ruko antara PT Putra Jaya Kundur (JPK) dengan PT Mitra Raya Sektarindo (MRS) telah selesai. Hal itu diketahui dari SP3 yang dikeluarkan oleh polisi dengan Nomor: S.Tap/01./C/V/RES.2.2./2024/Ditreskrimsus Polda Kepri, pada tanggal 27 Mei 2024 lalu.

Penghentian perkara ini dilakukan setelah adanya upaya hukum restoratif justice yang diinisiasi oleh pihak kepolisian terhadap kedua pengusaha properti di Batam tersebut.

Upaya perdamaian juga diselenggarakan oleh kedua belah pihak di Kantor Notaris Wahyu Hidayat dengan dibuatkan Surat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 6 Maret 2024, sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 29 tanggal 18 Mei 2016 di kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tuti Rachmawati Lalo.

Diketahui, Surat Kesepakatan Perdamaian ini berisikan bahwa Djoni Ong bersedia membayar uang administrasi kepada PT JPK untuk pelunasan sisa 45 sertifikat yang blm dibayar dari total 65 sertifikat yang dimana 20 sertifikat sudah dibayar sebelumnya, dimana setelah lunas baru PT JPK akan memberikan Surat Kuasa Menjual setiap sertifikat sebanyak 45 unit tersebut.

Ketua Tim Hukum PT JPK, Zevrijn Boy Kanu mengatakan, bahwa usai kasus ini di SP3 kepolisian. Status tersangka serta DPO kliennya juga dihapus. Pihaknya pun ingin meluruskan permasalahan yang terjadi guna memulihkan nama baik bos PT JPK agar diketahui oleh masyarakat Batam.

Kata dia, PT JPK ini merupakan pemilik lahan dan juga sebagai Developer sejak pertama kali berdiri di tahun 1970-an di Batam. Sedangkan PT MRS itu berposisi sebagai kontraktor bukan pemilik lahan.

“Jadi dia bekerjasama dengan JPK melalui perjanjian, dalam perjanjian ini disepakati: Pertama, PT MRS harus menyelesaikan bangunan/ruko itu dalam waktu 28 bulan; Kedua, kalau dia terlambat wanprestasi denda 3 persen per bulan, Yang terjadi adalah bertahun-tahun pembangunan ini tidak selesai berarti dia wanprestasi. Selanjutnya, lahan ini atas nama PT JPK tetapi dijual oleh PT MRS, dan mengapa kemudian Direktur Utama Johanis dan Direktur Thedy Johanis ditersangkakan? Itulah persoalannya,” kata dia, Kamis (5/9).

Ditambah lagi, bos PT JPK ini dituduh menipu. Padahal, yang menjual dan menerima uang siapa atas unit ruko itu bukanlah yang bersangkutan.

Maka dari itu, Boy ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa PT JPK tidak tahu-menahu perihal perjanjian jual beli antara PT MRS dengan pembeli ruko

“Tiba-tiba PT JPK yang ditersangkakan. Ini, kan, tidak adil. Yang terima uangkan PT MRS, kemudian PT MRS sendiri yang membuat perikatan jual-beli dan tidak pernah melibatkan PT JPK. Padahal, PT JPK ini merupakan Developer besar di kota Batam sejak tahun 1970an. Apakah mungkin mereka menipu hanya tiga unit ruko? Jadi, tidak sebanding dengan kepemilikan asetnya yang begitu besar,” ujarnya.

Persoalan antara PT JPK dan PT MRS itu tidak ada masalah apapun. Hanya mungkin miskomunikasi sahaja. Maka, atas hal persoalan tersebut pihaknya melakukan langkah hukum dengan cara menggelar perkara khusus di Mabes Polri dengan hasil bahwa kasus tersebut merupakan Perdata murni bukan Pidana. Sehingga Mabes Polri merekomendasikan bahwa kasus ini di SP3.

“Kita bersyukur dengan bapak Kapolda yang sekarang (Yan Fitri Halimansyah) yang begitu baik dan bijaksana melihat kasus ini memberikan SP3. Dengan diberikannya SP3 tersebut, hal ini juga menjadi landasan kami untuk berupaya memulihkan nama baik Developer (PT JPK), dan Kontraktor (PT MRS),” bebernya.

Sebelum adanya upaya perdamaian antara kedua pengusaha properti ini, ia juga menyebut bahwa PT MRS dan Customer telah terlebih dahulu melakukan perdamaian. Melihat perdamaian tersebut akhirnya PT JPK juga berinisiatif mewujudkan niat baiknya dengan cara memberikan sertifikat tersebut kepada PT MRS dengan cara dititipkan ke kantor Notaris.

“Juga telah disurati kepada pihak PT MRS untuk segera diambil (sertifikat). Tapi, sampai sekarang PT MRS belum ada merespon,” kata dia.

Boy juga mengungkap, bahwa PT JPK telah berkontribusi besar terhadap pembangunan di Kota Batam, yaitu antara lain Jodoh Center Point, Mitra Raya 2, Nagoya Hill Mall, Center Point Housing, Nagoya Garden Phase I dan II. Lalu ada Happy Garden Housing, Windsor Central, Windsor Villa, Windsor Phase III, Windsor Phase IIIA, Windsor Park, Windsor Square, Nagoya Square, The Opera, The Opera II, The Opera III, Windsor Phase I dan II.

“Sehingga dalam hal ini tidak mungkin PT JPK rela mengorbankan nama baik dan nama besarnya karena hal kecil dan tindakan merugikan orang lain, apalagi PT JPK memiliki prinsip kerja membangun kota Batam untuk lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT JPK lainnya, Ade Darmawan mengatakan, atas kasus dugaan penipuan tersebut, pihaknya tentunya akan selalu melakukan perlawanan sengit terhadap para oknum yang tidak bertanggungjawab yang mencoba untuk merusak reputasi dan nama baik PT JPK.

Berbagai tuduhan miring terhadap PT JPK tidak terbukti, bahkan PT JPK telah membuktikan bahwa dengan hasil kerja keras yang baik dan nyata akan menjadi tolak ukur masyarakat menilai perusahaan itu.

Itu sebabnya, status hukum pimpinan PT JPK saat ini adalah subjek hukum yang bebas dan tidak sedang dalam permasalahan hukum seperti yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yangbingin menjatuhkan nama baik PT JPK.

“Hal ini terbukti dari di hapusnya status DPO dari pimpinan PT JPK (Johanis dan Thedy Johanis) dan ditutupkan kasus pelaporan pidana tersebut di atas,” kata Ade. (*)

batampos – Kedua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra (ASLI) dan Nuryanto-Hardi Selamat Hood (NADI), dinyatakan sehat secara fisik serta bebas dari indikasi narkotika. Ini setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam menerima hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam untuk kedua pasangan calon (paslon).

Komisioner KPU Batam, Adri Wislawawan, menjelaskan bahwa hasil tes kesehatan ini menunjukkan kedua pasangan calon kepala daerah memenuhi syarat untuk melanjutkan proses pencalonan di Pilkada Batam 2024. ”Kedua pasangan calon dinyatakan mampu secara kesehatan oleh tim dokter pemeriksa dari RSBP,” ujar Adri, Jumat (6/9).

Langkah selanjutnya, KPU Batam akan melanjutkan proses verifikasi administrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). ”Berkas hasil tes kesehatan ini akan diunggah ke Silon dan akan dikoordinasikan dengan liaison officer (LO) dari masing-masing pasangan calon,” tambah Adri.

Tes kesehatan yang dilaksanakan RSBP Batam berlangsung selama tiga hari, mulai dari 31 Agustus hingga 2 September 2024. Selain tim dokter dari RSBP Batam, proses tes ini juga diawasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, serta Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Kepri.

Hasil dari medical check-up (MCU) ini merupakan bagian penting dari tahapan pencalonan Pilkada di Kepulauan Riau, termasuk Batam. Hasil tersebut akan menjadi bahan pertimbangan KPU dan Bawaslu dalam menilai kelayakan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

Direktur RSBP Batam, dr. Sri Rezeki Handayani, menyampaikan bahwa MCU kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan pelayanan yang lebih komprehensif dan profesional. RSBP Batam menyiapkan satu lantai khusus untuk rangkaian tes kesehatan, meliputi uji laboratorium dan pemeriksaan medis lengkap, sehingga proses MCU dapat berlangsung dengan lancar dan efisien.

”Kami memberikan pelayanan prima dengan sentuhan layanan bintang lima. Seluruh peralatan medis yang diperlukan disiapkan, dan seluruh proses berjalan komprehensif,” ujar Sri.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim pemeriksa, mulai dari dokter spesialis, staf laboratorium, hingga perawat yang telah bekerja keras memastikan kelancaran pemeriksaan.

Selain itu, Sri juga berharap agar di masa depan RSBP Batam kembali dipercaya sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Riau.

”Semoga ke depannya RSBP Batam terus menjadi mitra terpercaya dalam proses Pilkada, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan,” harapnya.

Dengan hasil kesehatan yang telah diserahkan, kedua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam siap melanjutkan tahapan Pilkada berikutnya. Pemungutan suara sendiri akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Diputus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tiga perwira Polresta Barelang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu mengajukan banding. Sementara itu, tujuh bintara masih menjalani sidang Kode Etik Profesi atau sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kasus penyalahgunaan barang bukti narkotika jenis sabu yang melibatkan 10 personel Polresta Barelang masih bergulir di Mapolda Kepulauan Riau. Para personel tersebut terdiri dari tiga perwira dan tujuh bintara.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan bahwa sidang Kode Etik Profesi atau sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) personel berpangkat perwira telah selesai dilakukan.

Hasilnya, personel dengan inisial Kompol S, Iptu SSE, dan Ipda F diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Benar (PTDH), tetapi yang bersangkutan mengajukan banding. Itu hak mereka,” ujar Pandra kepada Batam Pos lewat sambungan handphone, Jumat (6/9).

Pandra menjelaskan bahwa ketiga perwira tersebut akan kembali menjalani sidang banding yang dipimpin oleh Ketua Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sesuai aturan, sidang banding ini berlangsung selama 14 hari.

“Nanti baru ada putusan final yang menentukan apakah mereka tetap di-PTDH atau mendapatkan sanksi lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, untuk tujuh personel berpangkat bintara, Pandra menyatakan bahwa mereka masih menjalani sidang KKEP. Para personel tersebut belum dijatuhi hukuman atau sanksi.

“Sidangnya bertahap. Setelah seluruhnya selesai, akan kami sampaikan,” ungkapnya.

Kompolnas Rekomendasi Perbatasan Dilengkapi Peralatan Memadai
Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen Pol (Purn.) Benny Mamoto, mengungkapkan bahwa langkah-langkah tindak lanjut terkait putusan PTDH terhadap tiga perwira Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang. Diketahui, putusan PTDH ini melibatkan perwira berpangkat Kompol, Iptu, dan Ipda.

“Kami (Kompolnas) berencana merekomendasikan beberapa tindakan yang harus diambil oleh Kapolri, termasuk memberikan dukungan tambahan kepada Polda Kepri dalam menangani sindikat narkoba di wilayah ini,” ujar Benny, Jumat (6/9).

Benny menekankan pentingnya pengawasan yang ketat di wilayah Kepulauan Riau (Kepri), yang merupakan pintu gerbang utama Indonesia untuk perdagangan ilegal, baik narkoba maupun barang lainnya, bersama dengan Aceh, Batam, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Kalimantan Timur (Kaltim).

”Pengawasan harus dilakukan dengan sangat ketat mengingat posisi strategis wilayah ini,” ujar Benny.

Kompolnas juga merespons kasus serupa yang pernah terjadi di Bintan beberapa waktu lalu. Benny Mamoto menekankan pentingnya pengawasan terhadap atasan langsung, karena mereka memiliki otoritas dalam memberikan perintah dan pengendalian operasional.

”Atasan harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk dalam kasus yang berakhir dengan PTDH ini,” tambahnya. Kasus penjualan atau penyisihan barang bukti sabu oleh Kasatnarkoba Polresta Barelang dan anggotanya mengundang perhatian.

Benny menjelaskan bahwa dalam era teknologi saat ini, pelacakan jaringan narkoba menjadi lebih menantang. Sebagai langkah mitigasi, Kompolnas merekomendasikan agar daerah perbatasan dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendukung pengawasan dan penindakan.

“Kami menyampaikan kepada Kapolri bahwa daerah-daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk barang narkoba ilegal harus didukung dengan peralatan yang memadai,” jelasnya.

Dalam hal penyidikan terhadap 10 anggota Satres Narkoba Polresta Barelang, Benny menegaskan bahwa tidak ada indikasi keterlibatan pimpinan dalam kasus ini. Penelusuran dilakukan untuk mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam penjualan barang bukti dan siapa yang terlibat dalam jaringan tersebut.

”Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan atasan atau pimpinan dalam kasus ini,” jelas Benny.

Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa Polda Kepri akan mengumumkan hasil sidang etik setelah proses vonis selesai. Benny menekankan bahwa rilis ke media akan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari gangguan terhadap penyidikan jaringan narkoba yang lebih luas.

”Kami ingin memastikan bahwa jaringan narkoba diungkap secara tuntas sebelum merilis informasi ke publik,” tutupnya. (*)

Reporter : YOFI YUHENDRI

batampos – Amati Jazz Night, sebuah panggung bagi para musisi jazz di Batam untuk unjuk gigi dan eksis kembali. Event ini konsisten ditaja oleh Amati Kopi Batamcenter pada setiap Jumat malam.

Acara ini tidak hanya menjadi panggung bagi musisi lokal saja, tapi juga diramaikan oleh musisi internasional. Inisiatif ini diprakarsai oleh Lutfi Prakarsa, yang tak lain merupakan Owner Amati Kopi. Ia ingin mengubah cara masyarakat Batam menikmati musik jazz.

“Tiap Jumat malam kita mengadakan Amati Jazz Night. Kami bekerja sama dengan para musisi jazz di Batam. Tujuannya adalah bagaimana cara kita menghidupkan komunitas jazz di sini,” kata Lutfi, Jumat (6/9).

Tak tanggung-tanggung, dia berkomitmen untuk menghadirkan musisi internasional setiap bulan. Untuk kali ini, yang mengisi acara adalah salah seorang musisi jazz asal Filipina. Ke depan, ada rencana dari dia dan rekan-rekan untuk mendatangkan musisi dari Singapura, Swedia, hingga Italia untuk jamming bersama.

Amati Jazz Night ini sebenarnya dimulai pada bulan Agustus lalu dan sekarang sudah memasuki gelaran kelima. Menurut Lutfi, respons dari pengunjung sangat positif. Tamu yang datang ke kafe justru merasa bahwa jazz yang sebelumnya dianggap sebagai musik ‘rumit’, nyatanya dapat dinikmati secara santai sambil menikmati secangkir kopi.

“Mindset orang itu kalau dengar musik jazz pasti ribet. Tapi ternyata sambil ngopi pun bisa menikmati,” ujarnya.

Secara persona, Lutfi merasa bahwa jazz adalah genre musik yang unik dan seimbang. Jazz memberikan ruang bagi setiap pemain untuk menunjukkan kemampuannya. Meski dia bukanlah seorang musisi jazz, kecintaannya terhadap jenis musik ini sudah muncul sejak SMA.

“Saya pribadi lumayan menggemari jazz. Musisi favorit saya seperti Frank Sinatra, Eumir Deodato, sampai Earth, Wind and Fire. Jazz ini bisa dinikmati kapan saja,” katanya.

Saking sukanya dengan jazz, Lutfi bahkan rutin menghadiri konser jazz, mulai dari Prambanan Jazz, hingga Borobudur Jazz. Ia pernah terlibat dalam tim penyelenggara beberapa acara jazz besar, yang pada akhirya semakin memperdalam kecintaanya pada genre musik tersebut.

Salah satu musisi yang tampil di Amati Jazz Night, Chepy Sukardi, bersyukur atas adanya acara ini. Kata dia, banyak kafe di Batam, tapi tidak banyak yang menyuguhkan musik jazz.

Menurutnya, potensi jazz di Batam sebenarnya besar, dengan banyaknya band jazz dan penikmat musik. Namun, kesempatan untuk tampil secara reguler masih terbatas, bahkan sangat minim.

“Kalau lebih banyak kafe yang terbuka buat musisi jazz bermain, saya rasa teman-teman bakal senang,” katanya.

Chepy sedikit bercerita tentang bagaimana ia mencintai jazz, dan itu bermuka sejak 1997 silam. Awalnya ia tertarik dengan musik rock. Namun, sebuah workshop jazz yang diikutinya di Bandung membuat dia jatuh hati pada jazz.

Dia kemudian membawa jazz kembali ke Batam saat pulang dari Bandung circa 2003 lalu. Meski pada masa itu hanya sedikit tempat yang menyediakan panggung bagi jazz.

“Dulu banyak hotel yang menyediakan musik smooth jazz, tapi sekarang sudah jarang,” kenang Chepy.

Baik Lutfi maupun Chepy sepakat bahwa anggapan jazz adalah ‘musik orang kaya’ tidak sepenuhnya benar. Jazz adalah musik yang keluar dari hati. Stereotip jazz ialah musik golongan berdasi lengkap dengan jas rapi patah dengan banyaknya musisi-musisi yang membawakan jazz di jalanan. Ya, artinya jazz itu universal.

“Mungkin setiap bulan, kami akan bekerjasama dengan musisi internasional untuk terus menghadirkan jazz di Amati Kopi. InsyaAllah,” ujar Chepy. (*)

Reporter: Arjuna

batampos – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Kabupaten Karimun.

Dalam kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan eks Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Sebelumnya, Nurdin dikabarkan mendukung pasangan Muhammad Rudi-Aunur Rafiq, tapi kini telah berpindah haluan.

Ansar menyampaikan, bahwa kunjungan mereka ke Karimun berlangsung selama tiga hari dan mencakup 17 lokasi. Ia juga mengapresiasi sambutan hangat dari masyarakat setempat.

“Antusias masyarakat di sana sangat bagus. Dan sahabat lama saya, Nurdin Basirun, sudah menyatakan komitmennya bersama kami,” ujar dia, saat ditemui di Acara Apel Kader Partai Gerindra Kepri, Sabtu (7/9) di Batam.

Ansar mengenang kembali bagaimana momen bersejarah dan indah saat dirinya dilantik sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepri. Saat itu, Nurdin Basirun memakaikan topi sebagai tanda simbolis.

“Saya pernah bilang ke Pak Nurdin, ‘nanti yang jadi bupati InsyaAllah Pak Nurdin.’ Dan ternyata itu benar terjadi, dan hal itu tak beliau lupakan,” ujarnya.

Mengenai target kampanye, Ansar berharap bisa meraih kemenangan sebesar-besarnya. Namun, ia juga mengakui adanya sedikit kendala saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada beberapa berkas yang belum lengkap, seperti nama dan lainnya. Tapi hari ini sudah kami lengkapi semuanya,” ujarnya.

Sementara itu, Nyanyang Haris Pratamura menambahkan bahwa kunjungan mereka ke Karimun juga memiliki makna penting bagi dirinya secara pribadi. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Nurdin Basirun.

“Saya datang ke Tanjung Batu, Karimun, karena di sana adalah keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Beliau (Nurdin Basirun) adalah energi baru bagi kami, untuk bisa lebih giat lagi dalam kampanye nanti,” ujar Nyanyang.

Dalam rencana ke depan, pasangan Ansar-Nyanyang akan melanjutkan silaturahmi ke pulau-pulau lain di Kepulauan Riau. Ansar dikabarkan bakalan mengunjungi Natuna dan Anambas dalam waktu dekat. (*)

Reporter: Arjuna