batampos – Untuk memperkuat regulasi dan tata kelola Kota Batam, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam mengajukan 18 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang akan dibahas pada 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menjelaskan bahwa 18 Ranperda tersebut terdiri dari 8 usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan 10 Ranperda inisiatif dari anggota DPRD Kota Batam.

“Dari 18 Ranperda yang diusulkan tahun 2025, delapan Ranperda merupakan usulan Pemko Batam dan sepuluh lainnya adalah inisiatif dari anggota DPRD Kota Batam,” ujarnya, Kamis (31/10).

Baca Juga: Kasus Pencurian Tutup Drainase di Batam, Kapolresta: Tidak Ada Laporan

Jefridin menyampaikan harapan agar seluruh Ranperda yang telah diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ini dapat dibahas dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Ranperda dari Pemko Batam, terdapat usulan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah serta perubahan atas Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sementara itu, dari DPRD Batam, salah satu usulan yang menonjol adalah Perda Penanggulangan HIV/AIDS.

“Semoga Ranperda yang diajukan bisa menjadi peraturan daerah yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan memiliki kepastian hukum agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujar Jefridin.

Baca Juga: Pengelolaan Sampah Jadi Sorotan dalam Kampung Germas Terbaik di Batam

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, dengan laporan yang dibacakan oleh anggota Bapemperda, Muhammad Mustofa.

Mustofa menyampaikan bahwa dari 10 Ranperda inisiatif DPRD, enam merupakan luncuran dari tahun 2024. Sementara empat lainnya adalah usulan baru untuk tahun 2025.

Adapun beberapa Ranperda yang diusulkan DPRD Batam sebagai betikut;

Ranperda Kota Ramah Anak (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda. Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Ranperda Fasilitasi Umum dan Fasilitasi Sosial (Luncuran 2024) – Pengusul Komisi III.
Ranperda Penataan Perkampungan Tua di Kota Batam (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda. Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan Daerah (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda.

Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat (Luncuran 2024) – Pengusul Bapemperda.
Ranperda Sistem Drainase Perkotaan Terintegrasi (Luncuran 2024) – Pengusul Komisi III.

Baca Juga: Viral Video 2 Siswi SMP di Batam Terlibat Perkelahian, Disdik Beri Klarifikasi

Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Pengusul Komisi I.
Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Kota Batam Pengusul Taufik Muntasir dan M. Mustofa dari Fraksi Nasdem dan PKS.

Pengajuan Ranperda ini menunjukkan komitmen DPRD Kota Batam untuk terus memperbaiki layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang tepat.

“Rancangan peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Kota Batam,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, yang dikenal dengan akronim ASLI, memaparkan visi dan misi mereka untuk membangun Kota Batam dalam debat terbuka pertama, Jumat (1/11/2024) malam.

Acara yang berlangsung di Premiere Ballroom, Hotel, ini mengusung tema “Penguatan Pembangunan Inklusif dan Transformatif Menuju Batam Emas 2045.”

Dalam sesi penyampaian visi-misi, Amsakar Achmad, calon wali kota, menegaskan bahwa ASLI hadir dengan konsep pembangunan yang terarah dan berlandaskan pada potensi geografis serta geostrategis Batam. Menurutnya, konsep ini tak lepas dari aspirasi masyarakat yang telah ia dengar selama 27 tahun pengabdiannya di pemerintahan.

“Kami berkomitmen untuk mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya. Batam akan kami kembangkan menjadi pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara,” ujar Amsakar.

Untuk mencapai tujuan ini, Amsakar menjabarkan lima misi utama: pertama, mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kedua, menciptakan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan; ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat; keempat, membangun sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, produktif, dan berakhlak; serta kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai langkah konkret, ASLI juga menawarkan 15 (lima belas) program prioritas yang akan dilakukan kedepan. Program ini mencakup pengembangan layanan air bersih, optimalisasi penanggulangan banjir, pengobatan gratis bagi warga ber-KTP Batam, pinjaman tanpa bunga untuk UMKM, bantuan seragam sekolah untuk murid baru SD dan SMP, serta berbagai bantuan untuk lansia dan pelatihan kerja.

Selain itu, terdapat pula beasiswa bagi masyarakat hinterland dan keluarga kurang mampu, serta pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi.

Di sisi lain, Li Claudia Chandra, calon wakil wali kota, menambahkan bahwa ia mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mendapingi bersama Amsakar Achmad. Dengan latar belakang sebagai emak-emak yang pernah berkiprah di legislatif dan dunia usaha, ia siap membawa semangat perubahan bagi Batam.

“Saya percaya, Pak Amsakar adalah sosok yang telah mengabdi lama dan sangat memahami Kota Batam. Kami hadir untuk mensejahterakan masyarakat Batam dengan pembangunan yang tepat sasaran,” tegas Li Claudia. (*/adv)

batampos – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, yang dikenal dengan nama pasangan ASLI, telah mengidentifikasi rendahnya serapan tenaga kerja lokal sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran di Batam.

Dalam debat terbuka yang berlangsung di Premiere Ballroom pada Jumat (1/11/2024) malam.

Amsakar menjelaskan bahwa banyak perusahaan di Batam lebih memilih menggunakan jasa penyedia tenaga kerja dari luar daerah, yang berdampak negatif terhadap peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Sebagai tanggapan terhadap tantangan ini, pasangan ASLI mengusulkan berbagai strategi konkret yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah bekerja sama dengan Forum HRD se-Kota Batam untuk mengumpulkan data kebutuhan tenaga kerja selama satu hingga dua tahun ke depan.

Dengan informasi tersebut, pasangan ASLI akan merencanakan pelatihan yang sesuai, memastikan tenaga kerja lokal siap bersaing dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan industri.

Pasangan ASLI juga berkomitmen untuk menjalin kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Batam guna melatih tenaga kerja lokal dalam keterampilan teknis yang relevan, seperti pengelasan (welder) dan keterampilan lainnya yang diperlukan industri saat ini.

“Tujuan utama kami adalah menciptakan tenaga kerja lokal yang kompetitif dan sesuai dengan standar industri,” tegas Amsakar.

Selain itu, pasangan ASLI memberikan perhatian khusus pada pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Mereka berencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melengkapi BLK dengan alat dan fasilitas pelatihan modern.

“Dengan fasilitas BLK yang lengkap, tenaga kerja lokal akan memiliki keterampilan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” tambah Amsakar.

Untuk mendukung kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja lokal, pasangan ASLI mengusulkan agar 10-15 persen dari total rekrutmen di setiap perusahaan diprioritaskan bagi pekerja lokal. Kebijakan ini akan diperkuat melalui Peraturan Walikota (Perwako) yang mengatur rekrutmen tenaga kerja lokal.

Dalam menyusun strategi ini, Amsakar merujuk pada pengalaman positif selama menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam. Ia mencontohkan kemitraan pelatihan yang berhasil dilakukan di PT Caltek, Batuampar, di mana tenaga kerja lokal mendapatkan sertifikasi keterampilan internasional dan berhasil bekerja di negara-negara seperti Brasil, Dubai, dan Kuwait. Pola pelatihan yang sukses ini akan dijadikan model untuk mencetak tenaga kerja berkualitas di masa mendatang.

Dengan langkah-langkah strategis yang terarah, pasangan ASLI optimis bahwa angka pengangguran di Batam dapat ditekan secara signifikan.

“Kami percaya Batam bisa menjadi kota mandiri dan sejahtera, dengan tenaga kerja lokal yang kompetitif dan siap bersaing di pasar global maupun domestik,” tandas Amsakar.  (*/adv)

batampos – Meningkatnya angka perceraian di Kota Batam mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat pembekalan bagi calon pengantin melalui pembinaan pranikah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perceraian, terutama di kalangan pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun yang rentan menghadapi konflik rumah tangga.

Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Batam, Muhammad Dirham, menyebutkan, ketidaksiapan pasangan suami istri dalam menghadapi dinamika rumah tangga kerap menjadi pemicu perceraian. “Menurut data Pengadilan Agama Batam, hampir 70 persen kasus perceraian terjadi pada perkawinan yang berusia di bawah lima tahun. Hal ini turut dipengaruhi kondisi Batam sebagai kota metropolitan yang penuh tantangan,” ujar Dirham, Jumat (1/11).

Dirham memaparkan bahwa penyebab utama perceraian didominasi oleh masalah ekonomi, perselisihan yang terus-menerus, dan perselingkuhan. Ketidakmatangan pasangan dalam menjalani kehidupan setelah menikah, menurutnya, membuat mereka kesulitan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijaksana.

Baca Juga: Sewa Kamar Perjam Jadi Pilihan Favorit Pengunjung Hotel Melati di Batuaji

“Karena itulah, bimbingan pranikah menjadi penting untuk membantu calon pengantin memahami dan menghadapi kehidupan rumah tangga. Pembekalan ini meliputi aspek ekonomi, moral, hingga kewajiban suami istri,” jelas Dirham.

Ia mengakui bahwa banyak pasangan yang hendak menikah belum siap secara mental maupun finansial, sehingga saat menghadapi persoalan rumah tangga, mereka cenderung mengambil jalan pintas melalui perceraian.

Bimbingan pranikah ini diselenggarakan oleh setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Batam. Dalam bimbingan tersebut, para calon pengantin mendapat materi mengenai berbagai aspek kehidupan setelah menikah, mulai dari pembinaan akhlak hingga pengelolaan ekonomi rumah tangga.

KUA juga bekerja sama dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memberikan pembinaan tambahan, terutama bagi pasangan muda yang rentan terhadap konflik.

Baca Juga: Dipicu Permasalahan Pertemanan di Medsos, Siswi SMK di Batam Dianiaya

“Kami tidak hanya fokus pada pembinaan sebelum menikah, tetapi juga terus melakukan pembinaan pasca pernikahan,” imbuhnya.

Selain bimbingan pranikah, KUA bersama BP4 terus melakukan pembinaan untuk pasangan yang sudah menikah, terutama bagi pasangan muda. Bimbingan ini melibatkan berbagai program, seperti konsultasi perkawinan, pendidikan keuangan, dan pengelolaan konflik rumah tangga.

Dengan adanya pembekalan pranikah dan pembinaan pasca nikah ini, diharapkan angka perceraian di Batam dapat ditekan.

Data dari Pengadilan Agama Kota Batam menunjukkan bahwa sepajang tahun 2024 ini , tercatat sebanyak 1.325 kasus perceraian. Dari jumlah tersebut, 1.025 kasus merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, dan 300 adalah cerai talak yang diajukan oleh pihak suami.

Faktor utama perceraian meliputi ekonomi, perselingkuhan, serta perselisihan yang tak kunjung usai. Khusus untuk cerai talak, alasan utama adalah perselisihan rumah tangga yang diikuti dengan berbagai alasan lain, seperti istri meninggalkan rumah dalam waktu lama atau hadirnya orang ketiga.

Baca Juga: Pengusaha Batam Kritik Permintaan Kenaikan UMK 2025

Humas Pengadilan Agama Batam, Azizon, menambahkan bahwa dari 1.325 kasus yang diajukan, sebanyak 1.182 perkara sudah diputus oleh Pengadilan Agama Batam. Selain itu, ada 139 permohonan yang dicabut karena pasangan sepakat untuk melanjutkan pernikahan setelah dilakukan mediasi, 31 permohonan tidak diterima karena berkas dianggap tidak lengkap, dan 11 perkara lainnya digugurkan serta satu permohonan dicoret.

“Tidak semua permohonan yang masuk ke pengadilan berujung pada perceraian. Beberapa pasangan memutuskan mencabut permohonan perceraian mereka karena alasan anak atau hasil mediasi yang menyepakati perdamaian. Bahkan ada yang ditolak karena persyaratan administrasi belum lengkap,” jelas Azizon.

Azizon juga mencatat bahwa kelompok usia paling dominan dalam kasus perceraian di Batam adalah pasangan muda, yakni rentang usia 25 hingga 40 tahun. Pada perkara perceraian yang telah diputus, pengadilan telah mengeluarkan akta perceraian sebagai legalitas resmi. Sedangkan kasus yang belum diputus masih menunggu proses persidangan berikutnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

batampos – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Direktorat Infrastruktur Kawasan (DIK) melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Bandara Hang Nadim dengan progres mencapai 75,41% pada Jum’at (1/11/2024).

Pemeriksaan pekerjaan ini dipimpin oleh Kasubdit. Pembangunan Jalan dan Jembatan selaku PPK 5127 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan, M. Gazali Djajasasmita bersama tim DIK serta tim dari PT Kisna Jaya selaku Kontraktor Pelaksana dan tim dari PT Nasuma Putra selaku Konsultan Supervisi.

Dalam kegiatan ini, Gazali menjelaskan pekerjaan berupa perapihan kontur tanah, perapihan bahu jalan, hingga pengaspalan akan terus digesa agar pekerjaan selesai sesuai target sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

“Jika tidak ada kendala, target kami seluruh pekerjaan ini akan rampung di akhir tahun 2024, oleh karena itu mohon doa dan dukungan dari seluruh pihak agar jalan ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” ujar Gazali.

Gazali menambahkan bahwa pembangunan jalan alternatif ini merupakan upaya BP Batam dalam memperlancar akses jalan menuju Bandara Hang Nadim sekaligus sebagai infrastruktur pendukung menuju kawasan Terminal 2 Bandara Hang Nadim yang rencananya akan mulai dibangun dalam waktu dekat.

“Jalan dengan panjang 1,8 km ini akan memiliki dua jalur dengan dua lajur di setiap jalurnya dibangun dengan tujuan memperlancar konektivitas dari dan menuju kawasan Bandara Hang Nadim sekaligus sebagai infrastruktur untuk pendukung Terminal 2 Bandara Hang Nadim yang akan segera dibangun,” terang Gazali.

Gazali berharap dengan bertambahnya infrastruktur yang dibangun oleh BP Batam khususnya di kawasan Bandara Hang Nadim ini dapat meningkatkan kenyamanan penggunanya sekaligus memperlancar arus lalu lintas di sana.

“Dengan terus dibangunnya infrastruktur pendukung di sekitar Bandara Hang Nadim ini, harapan kami tentu masyarakat dapat semakin aman dan nyaman saat masuk ke kawasan bandara maupun keluar menuju kawasan Kota Batam,” pungkas Gazali. (MI)