batampos – Polri menangkap mantan wali kota Bamban, Alice Guo, di Tangerang beberapa waktu lalu. Alice Guo merupakan buronan kakap dari negara asalnya, Filipina.

Meski berstatus buronan, namun Alice Guo masuk ke Indonesia tetap cara resmi atau legal. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Krishna Murti mengatakan, Alice Guo tidak melanggar hukum saat masuk ke Tanah Air.

“Tidak ada pelanggaran imigrasi apa pun masuk secara legal,” kata Krishna Murti kepada wartawan, Sabtu (7/9).

Dengan ditangkapnya Alice Guo ini, Polri optimistis buronan asal Indonesia pun dapat dikembalikan oleh Pemerintah Filipina. Sebab, pengambilan Alice Guo oleh Filipina di Polda Metro Jaya dipermudah oleh aparat hukum Indonesia.

“Insya Allah kedua negara saling support satu sama lain,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Bamban di Filipina, Alice Guo, segera dideportase ke negaranya. Perwakilan dari Filipina juga telah mendatangi Polda Metro Jaya, tempat penahanan sementara Alice.

Alice keluar dari Polda Metro Jaya menggunakan kaos belang hitam-putih. Area wajahnya ditutup oleh masker hitam.

Beberapa kali terlihat Alice masih bisa tersenyum. Tak banyak kata yang diucap. Dia hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kadiv Hubinter Polri, Irjen Krishna Murti, saat hendak menuju ke mobil. “Thank you Abangku,” kata Alice, Kamis (5/9).

Krishna pun meresponsnya dengan senyum. Selanjutnya Alice masuk ke mobil untuk diterbangkan ke Filipina. (*)

batampos – Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tengah berkompetisi untuk berebut kursi orang nomor satu dan dua di Jakarta dalam Pilkada Jakarta 2024.

Pramono-Rano Karno juga telah membentuk tim sukses untuk pemenangan. Dengan harapan dapat meyakinkan warga Jakarta untuk memilih mereka.

Tidak hanya menggandeng Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan. Ada juga dua lawan main Rano Karno di sinetron legendaris Si Doel Anak Sekolahan, Cornelia Agatha dan Maudy Koesnaedi sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan.

Namun, Maudy yang juga mantan None Jakarta 1993 akhirnya memutuskan mundur dari tim pemenangan. Pengunduran diri itu sudah diterima oleh Pramono-Rano Karno.

Maudy dan Cornelia Agatha tentu akan mengingatkan publik pada sinetron Si Doel Anak Sekolahan yang mereka bintangi di era 90-an. Dalam sinetron itu, diceritakan bahwa Sarah (Cornelia) dan Zainab (Maudy) bersaing untuk memperebutkan hati Doel (Rano Karno).

Ditemui di Warung Garasi Si Doel, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (6/9), Rano Karno mengungkap alasan mundurnya Maudy Koesnaedi sebagai bagian dari tukses pemenangan Prmono-Rano Karno.

“Dia sebetulnya pengin jadi tim sukses. Cuma suaminya kecelakaan, dia tidak bisa ninggalin,” kata Rano Karno di hadapan awak media.

Selain itu, posisi Maudy Koesnaedi juga cukup jauh dari Jakarta. Maudy sudah tinggal di Bali bersama keluarganya.

“Kemarin kita memang menginput karena harus ke KPUD. Tapi nama Mbak Maudy sudah kita cabut,” tegas Rano Karno.

Menurut dia, meski bukan bagian dari tim sukses, Maudy Koesnaedi memastikan akan tetap membantu pemenangan dirinya dalam Pilgub Jakarta meski dari jarak jauh.”Pada prinsipnya dia mau bantu,” imbuhnya. (*)

batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal persoalan e-meterai Perum Peruri.

Problem itu dikeluhkan para pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 beberapa hari belakangan.

Anas menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dalam mencarikan solusi terbaik agar tidak ada pelamar CPNS 2024 yang dirugikan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran seleksi CPNS 2024.

“Kami terus berkoordinasi dengan masalah yang terjadi di lapangan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Peruri. Salah satu opsi yang pemerintah ambil adalah dengan memperpanjang masa pendaftaran Seleksi CASN hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB,” ujar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/9).

Untuk diketahui, masa pendaftaran seleksi CPNS melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) seharusnya berakhir pada hari ini, Jumat (6/8) pukul 23.59 WIB.

Namun dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis dalam pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik, sehingga menghambat proses penyelesaian pendaftaran para peserta seleksi CPNS.

Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut, Anas meminta kepada seluruh pelamar untuk dapat menyiapkan berkas pendaftaran dengan lebih seksama dan detail agar tidak terjadi kesalahan.

“Selain itu, perpanjangan ini juga untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Pelamar seleksi CPNS juga diminta agar dapat memanfaatkan kesempatan perpanjangan waktu pendaftaran dengan maksimal,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (5/9) kemarin mulai pukul 20.00 WIB, pemerintah melalui BKN menetapkan bahwa dokumen persyaratan CPNS 2024 diperbolehkan menggunakan meterai tempel. (*)

batampos – Indonesia saat ini tengah memasuki fase aksesi keanggotaan dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Mengakselerasi hal itu, sebagai penanggung jawab Public Governance Committee, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama beberapa instansi pemerintah membahas penguatan kerangka hukum dan ekonomi nasional.

Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Politik dan Hukum sekaligus Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga memastikan keselarasan Indonesia berdasarkan peraturan kebijakan dan implementasinya dengan standar internasional yang ditetapkan oleh OECD. Adapun kebijakan tersebut salah satunya dalam bidang tata kelola publik subbidang SDM Aparatur.

“Hal ini bagaimana mendorong keanggotaan Indonesia di OECD, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan menjadi bagian penting dari tata kelola publik untuk di Kementerian PANRB khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas dan leadership,” ujarnya dalam acara Multi Stakeholder Meeting Proses Aksesi Indonesia ke OECD di Bidang Tata Kelola Publik pada Subbidang SDM Aparatur, di Jakarta, Jumat (06/09).

Lebih lanjut dijelaskan, peningkatan kapasitas dan leadership tersebut inline dengan institusi-institusi lainnya untuk mencapai hal itu. Aba menyampaikan, ada beberapa kebijakan dan regulasi terkait yang akan menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut.

Ia memberi contoh, di Undang-Undang ASN yang baru mengatur terkait proses pembelajaran terintegrasi, termasuk beberapa aturan yang mendorong peningkatan kapasitas SDM aparatur. “Terkait hal ini ada peran dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait dengan peningkatan kapasitas SDM, dan dilakukan oleh kementerian-kementerian yang lain, sehingga melalui diskusi ini nanti bisa kita identifikasi gap atau isu lainnya, agar nanti SDM kita akan lebih kompetitif,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Kementerian PANRB bersama beberapa instansi lain ditunjuk sebagai penanggung jawab Public Governance Committee. Dalam Public Governance Committee, terdapat 19 legal instrument atau rekomendasi yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan kebijakan yang dimiliki Indonesia.

Adapun langkah penting yang memengaruhi proses aksesi secara langsung adalah penyusunan initial memorandum/legal gap analysis yang nantinya akan dijadikan bahan dasar perbaikan bagi kebijakan Kementerian PANRB.

“Gap ini nanti kalau kita menemukan di instrumen dari regulasinya, praktiknya, kemudian juga termasuk implementasi di masing-masing kementerian/lembaga. Hal ini yang nanti cukup penting untuk kita gali, kami ingin ada kontribusi dari Bapak/Ibu sekalian termasuk dari tim teknis akan menyampaikan bagaimana instrumen nanti harus diisi yang mengarah bagaimana kita membangun kapasitas SDM termasuk kepemimpinannya,” ungkap Aba.

Dalam kesempatan itu, Special Policy and Legal Advisor, Prospera – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Vulkania Neysa Almandine memaparkan terkait persiapan penyusunan initial memorandum proses aksesi OECD Indonesia, Bidang Tata Kelola Publik. Dikatakan, hubungan Indonesia dengan OECD sudah terbangun sejak tahun 2007, dan merupakan salah satu dari lima mitra utama OECD.

Ia menjelaskan, Indonesia telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota OECD, dan menargetkan untuk menyelesaikan proses aksesi dalam waktu tiga tahun. Diungkapkan, ada beberapa nilai tambah yang dapat dirasakan oleh Indonesia dengan menjadi anggota OECD.

Pertama, mendukung target Indonesia Emas 2045 yakni OECD mendukung penyiapan roadmap untuk lepas dari middle-income trap dan menjadi negara berpendapatan per kapita tinggi. “Banyak resource yang bisa kita gunakan untuk mencapai target ini, misalnya OECD ini terdiri dari banyak expert dari berbagai negara, dari berbagai latar belakang ekonomi di berbagai bidang yang bisa Indonesia gunakan untuk policy reform atau policy development saat merancang reform policy yang ada saat itu,” ungkapnya.

Vulkania menambahkan, adapun nilai tambah lainnya yakni terkait informasi-informasi seperti data statistik, dan best practice yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan kebijakan Indonesia termasuk target untuk mengembangkan SDM Indonesia, penyetaraan gender, dan program sosial lainnya.

Selain itu, nilai tambah yang dapat digunakan Indonesia dengan menjadi anggota OECD, yaitu bisa menjadi active participants dalam pembuatan kebijakan internasional. “Jadi tidak lagi kita hanya fokus ke penyesuaian dengan sistem yang sudah dibuat sebelumnya karena mungkin itu agak challenging, mungkin terkadang ada policy yang sudah dibuat atau instrumen standar yang ternyata dirasa belum mencakup kepentingan negara berkembang misalnya seperti Indonesia,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dengan menjadi anggota OECD dan terlibat aktif dalam pengembangan standar, dan instrumen OECD, Indonesia bisa memastikan bahwa standar yang diterapkan di tingkat internasional yang juga mencerminkan kepentingan Indonesia. Untuk diketahui, OECD memiliki 38 anggota yang sebagian besar merupakan negara maju di Eropa. Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung dengan OECD selain Jepang dan Korea Selatan. (*)