Jumat, 26 Juni 2026
Beranda blog Halaman 2935

Suzuki Indonesia Tampilkan Deretan Motor dan Promo Menarik di IMOS 2024:

0

batampos – Dalam ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 yang digelar mulai 30 Oktober hingga 3 November di ICE BSD, Tangerang, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) hadir dengan komitmen penuh untuk menghadirkan pengalaman berkesan bagi pengunjung. Dengan berbagai produk unggulan, penawaran eksklusif, hingga program test drive, Suzuki Indonesia memastikan bahwa booth mereka di Hall 9 menjadi daya tarik utama bagi para pecinta sepeda motor.

Shigemori Keisuke, General Manager 2W Sales & Marketing PT SIS, menjelaskan bahwa IMOS 2024 merupakan kesempatan strategis bagi Suzuki Indonesia untuk lebih dekat dengan masyarakat luas. “Kami sangat antusias hadir di IMOS 2024 sebagai bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan Suzuki kepada publik. Booth kami hadir dengan tema modern dan sentuhan petualangan, yang diharapkan mampu memukau para pengunjung dan menjadi cerminan kualitas serta inovasi yang Suzuki tawarkan,” ujarnya.

Pameran Motor Unggulan dengan 8 Model Andalan Suzuki

Suzuki menampilkan delapan model sepeda motor unggulan untuk memberikan pilihan luas kepada pengunjung yang ingin menjajal langsung kualitas produk mereka. Model yang dipamerkan termasuk V-Strom 250SX, Burgman Street 125EX, Gixxer SF250, GSX-R150, Satria F150, Address, Nex II, dan Nex II Crossover. Kehadiran motor-motor ini memudahkan pengunjung menemukan tipe motor yang paling sesuai dengan karakter dan gaya hidup mereka, mulai dari motor petualangan, skuter elegan, hingga motor sporty yang dikenal dengan performanya.

“Kami ingin setiap pengunjung mendapatkan gambaran yang lengkap tentang keunggulan masing-masing motor yang kami hadirkan di IMOS. Mulai dari performa, desain, hingga fitur unggulan, semuanya bisa mereka rasakan dan temukan langsung di booth kami,” tambah Shigemori.

Test Drive Eksklusif Burgman Street 125EX dan Promo Khusus IMOS 2024

Selain memamerkan produk unggulan, Suzuki juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba Burgman Street 125EX dalam sesi test drive. Skuter ini telah berhasil menarik minat publik sejak pertama kali diluncurkan setahun yang lalu, dengan desain futuristik dan performa mumpuni sebagai daya tarik utama. Hanya dalam waktu setahun, Burgman Street 125EX mampu menyumbang 34% dari total penjualan motor Suzuki di Indonesia, yang menunjukkan tingginya antusiasme konsumen terhadap skuter ini.

Suzuki tidak hanya fokus pada pengenalan produk, namun juga memberikan berbagai promo istimewa selama IMOS 2024. Pengunjung berkesempatan menikmati potongan harga, merchandise eksklusif, serta diskon untuk pembelian suku cadang dan aksesori resmi. Promo ini diharapkan dapat menarik minat calon konsumen yang ingin memiliki sepeda motor Suzuki dengan penawaran yang lebih terjangkau. (*)

Sampah Menumpuk, Diare mulai Mewabah

0
IMG 20241015 105538 1 scaled
Tumpukan sampah di jalan dekat perumahan Glory Raflesia Marina. Foto: Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos– Penumpukan sampah di wilayah kecamatan Sagulung semakin berdampak dengan kesehatan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang berada di dekat lokasi penumpukan sampah yang diserang penyakit diare.

Inilah yang disampaikan warga Kaveling Seilekop, Sagulung. Dalam sebulan ini ada tiga warga yang diserang diare dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

“Karena sampah di pinggir jalan itu. Sudah menumpuk tinggi dan membusuk. Lalat berterbangan hingga ke rumah di sekitar sini. Anak-anak pada kena diare. Sudah tiga orang kena dalam sebulan ini, ” ujar Ahmad, warga Kaveling Seilekop.

BACA JUGA: Warga Seilekop Enggan Bayar Retribusi Sampah Jadi Pemicu Menumpuknya Sampah di Pinggir Jalan

Di wilayah kelurahan Seilekop ini sedikitnya ada dua lokasi penumpukan sampah dengan tonase sampah terbanyak. Titik pertama di lokasi bekas TPS dekat candi Bantar. Tumpukan sampah ini sudah memakan separuh jalan.

Lokasi lainnya di dekat kawasan Galangan Kapal Seilekop. Sampah berserakan di sepanjang pinggir jalan tersebut dengan panjang sekitar 500 meter. Sampah yang menumpuk beragam, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah pakaian bekas dan sampah pasar lainnya.

Nurdin, warga Seilekop menuturkan, penumpukan sampah ini sudah lama terjadi. Upaya armada pengangkut sampah untuk membersihkan sampah sepertinya sia-sia sebab sampah terus menumpukan dan kian bertambah banyak

“Ada yang datang buang pakai lori malahan. Tengah malam orang itu bongkar sampah ke pinggir jalan ini, ” ujarnya.

Terkait mewabah nya penyakit diare ditengah persoalan sampah ini juga diakui oleh pihak RSUD Embung Fatimah Batam di Batuaji. Sepanjang tahun ini RSUD menangani 61 pasien dan satu diantaranya meninggal dunia. Pasien diare ini masuk dalam urutan keempat dari 10 jenis penyakit terbanyak yang ditangani sepanjang tahun 2024 ini.

“Kembali lagi ke lola hidup sehat untuk menjaga penyebaran penyakit diare ini. Lingkungan dan rumah harus bersih, ” ujar Humas RSUD Embung Fatimah Batam Ellin Sumarni.

Persoalan sampah yang mulai menyebabkan penyakit ini juga jadi fokus perhatian polsek Sagulung. Dalam berbagai giat pengamanan, jajaran polsek Sagulung juga menyampaikan pesan kamtibmas terkait ketertiban masyarakat dengan sampah rumah tangga. Polsek himbau kepada masyarakat Sagulung untuk tidak lagi buang sampah sembarangan.

“Mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman. Kalau buang sampah sembarangan banyak dampaknya. Banjir karena drainase tersumbat, penyakit juga akan bermunculan. Mari jaga pola hidup sehat dan ketertiban bersama, ” imbau Kapolsek Sagulung Iptu Rohani Tambunan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Tak Ingin Siswa Tak Terangkut, Roby Siap Tambah Armada Bus Sekolah

0
Calon Bupati Bintan, Roby Kurniawan diarak kesenian sisingaan saat tiba di Kampung Bukit Senyum di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kamis (31/10/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos– Calon Bupati Bintan, Roby Kurniawan siap akan menambah armada bus sekolah bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Bintan.

Hal ini disampaikan Roby saat menerima aspirasi dari warga Kampung Bukit Senyum di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kamis (31/10/2024).

“Tahun ini belum ada tambahan, tapi tahun depan kita akan tambah armada bus sekolah,” katanya.

Menurut Roby, penambahan armada bus sekolah diperlukan mengingat banyaknya jumlah siswa baru dan perkembangan penduduk di Bintan.

BACA JUGA: Roby – Deby Siapkan Program BLT bagi Janda

“Insha Allah mulai Januari tidak ada lagi shift-shiftan, sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak terangkut,” ujar dia.

Roby juga menyampaikan, pihaknya akan mengusulkan armada bus sekolah bagi siswa SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Kepri.

Dalam kesempatan itu, Roby diarak dengan kesenian sisingaan oleh paguyuban pasundan Bintan saat tiba di Kampung Bukit Senyum. (*)

Reporter: Slamet

Polisi Selidiki Penabrak Tiang Lampu di Jalan Tengku Umar

0
Polisi saat melakukan olah TKP lokasi kecelakaan tunggal di Jalan Tengku Umar Tanjungpinang, Kamis (31/10). F. Mohamad Ismail/BATAM POS

batampos– Sebuah tiang lampu trotoar di Jalan Tengku Umar, Kota Tanjungpinang, Kepri rusak parah usai diduga ditabrak mobil suzuki ertiga, pada Kamis (31/10).

Polisi sudah melakukan oleh tempat kejadian perkara. Di lokasi itu, polisi tidak menemukan mobil penabrak tiang lampu. Polisi hanya menemukan lampu untuk menerangi jalur pejalan kaki itu terbiar rusak.

BACA JUGA: Bertabrakan dengan Lori Pengangkut Tanah, Pengendar Motor Lansia Tewas

Menurut Eri, tukang ojek pengkolan yang ada di lokasi kejadian mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Ia yang sedang bersantai, dikagetkan dengan mobil BP 1843 CT yang tiba-tiba menabrak trotoar.

“Mobilnnya dari arah KFC mau ke Mesjid Agung. Pertama pelan, eh tiba-tiba dia laju dan nabrak trotoar dan lampu,” kata Eri di lokasi kejadian.

Akibat kejadian tersebut, Eri mengaku tiang lampu trotoar tersebut miring. Kemudian bola lampu tersebut pecah. Selain itu, Eri menyampaikan bahwa mobil yang tertabrak tiang lampu itu juga mengalami kerusakan yang parah.

Menurutnya, insiden tersebut disebabkan pengemudi yang merupakan seorang wanita salah menginjak pedal gas. Sehingga, mobil melaju dan menabrak trotoar.

“Wanita itu tidak ada luka. Mobilnya juga rusak parah bagian depan, ban nya juga tidak bisa diputar lagi,” tambahnya.

Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polresta Tanjungpinang, Ipda Werry Wilson Marbun menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP, terjadinya kecelakaan tunggal tersebut.

Di lokasi, Marbun mengaku petugas sama sekali tidak menemukan mobil yang tertabrak tiang lampu trotoar itu. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab, hingga siapa pengemudi mobil tersebut.

“Kita datang (ke TKP) mobilnya sudah tidak ada. Kita cuma menemukan tiang bekas ditabrak saja dan rusak. Tapi saat ini sedang lidik,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

 

Petani Garam Tagih Komitmen Swasembada Pangan

0
SEORANG petani garam memanen garam di tambak garam Bima, Nusa Tenggara Barat, belum lama ini. Pembangunan pabrik garam di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima memiliki kapasitas 10 ribu ton setiap tahunnya.
F. LOMBOK POS/jpg

batampos – Petani garam khawatir menjelang pergantian tahun. Pasalnya, tahun depan merupakan tenggat waktu implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Mereka pun meminta bukti dari pemerintah baru tentang komitmen mendukung swasembada pangan.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur Muhammad Hasan mengatakan, pelaku sektor garam di tanah air sebenarnya sevisi dengan pemerintahan baru. Terutama visi menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.

“Di antara berbagai bahan pangan, garam itu yang paling memungkinkan untuk swasembada. Bahkan, sempat swasembada pada 2012,” jelasnya di Surabaya, Rabu (30/10).

Namun, butuh upaya lebih agar konsumsi garam Indonesia sebesar 4,7 juta ton per tahun itu bisa terpenuhi. Baik upaya ekstensifikasi lahan maupun intensifikasi seperti peningkatan kualitas garam.

Di antara upaya tersebut, yang paling penting adalah menekan impor agar pemasok garam bisa benar-benar berkembang. Karena itu, peta-ni garam menaruh harapan besar terhadap implementasi Perpres 126/2022. Aturan yang disahkan Joko Widodo itu seharusnya melarang ada-nya impor garam, kecuali garam klorida alkali CAP (chlor alkali plant).

“Seharusnya aturan itu diberlakukan pada awal 2025. Tapi, kami melihat ada gelagat pengusaha minta dimundurkan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dari total kebutuhan nasional, sebanyak 75 persen memang garam konsumsi. Sedangkan 25 persen lainnya merupakan garam industri. Dari total garam industri, terbesar memang garam CAP dengan produksi hingga 1,2 juta ton per tahun.
Namun, selain CAP, pihaknya melihat masih ada beberapa industri yang memilih impor. Salah satunya, produsen maka-nan dan minuman.

“Idealnya, kami bisa memproduksi 3,2 juta per tahun. Kalau didorong, kami yakin bisa memenuhi kebutuhan garam non CAP di Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta agar pemerintah bisa memasukkan garam kembali ke daftar bahan pokok dan penting. Dengan begitu, nanti ada ketentuan HPP yang bisa menjamin harga paling rendah untuk petani garam.

“Sekarang kami masih terombang-ambing oleh mekanisme pasar. Akhirnya, harga jual dari tambak garam hanya mencapai 850–950 per kilogram untuk kualitas premium,” paparnya. (*)

PTT Pemprov Kepri Protes, Seleksi PPPK Dituding Nepotisme

0
ilustrasi

batampos-Pegawai Tidak Tetap (PPT) di lingkungan Pemprov Kepri menuding proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sarat nepotisme.

“Kami menilai proses seleksi PPPK Pemprov Kepri yang sedang berlangsung sekarang ini sarat nepotisme,” ujar salah satu PPT di lingkungan Pemprov Kepri, Jumat (1/11/2024)

Menurutnya, ada yang janggal dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemprov Kepri. Bahkan menyebar isu adanya intervensi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri ke Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri.

BACA JUGA: Sudah 3 Bulan TPP PPPK Tanjungpinang Tak Dibayar

“Kepala dinas di intervensi Sekdaprov, supata keluarkan surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun,” ungkpanya.

Protes juga dilayangkan PTT lainnya, ia mengaku sebagai tenaga PPT di Disdik Kepri merasa tersaingi, karena tidak ada prioritas bagi PPT yang sudah mengabdi lama.

“Hal tersebut dikarenakan adanya peserta honorer yang bekerja di luar dinas pendidikan ikut mendaftar dan masuk verifikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut katanya, pada intinya penerimaan PPPK di peruntukan untuk para tenaga honorer yang bekerja di OPD masing-masing.

“Ini sesuai dengan orang dan formasi yang di usulkan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, Bidang pembinaan SMK dengan jumlah formasi untuk S-1 ada 20 orang sesuai dengan jumlah staf SMK yang S-1 ada 20 orang juga.

“Namun dengan masuk nya dari pihak luar atau tendik 5 orang jadi total ada 25 orang sehingga menimbulkan persaingan. Dengan kata lain akan ada 5 orang yang akan teranulir atau tidak lolos. Kondisi ini juga terjadi di OPD yang lain,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri, Yeni Trisia Isabella mengatakan, seleksi PPPK tahun 2024 adalah bertujuan untuk melakukan penataan terhadap honorer di Instansi Pemerintah

“Dalam hal ini Pemerintah Pemprov Kepri, bukan menyèbutkan perangkat daerah. Karena formasi yang dibuka juga sama di seluruh OPD,” ujarnya.

Ditegaskannya, seserta seleksi tahun 2024 ini adalah seluruh tenaga honorer pemerintah Provinsi Kepri yang mendapat kesempatan menjadi PPPK dan terdata dalam Data Base BKN.

“Mari berkompetisi secara sehat, karena kita semua bersaudara, tenaga honorer sama-sama menjalani tahapan ini,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi mengumumkan pembukaaan pendaftaran PPPK tahun 2024. Sebanyak 4.495 formasi dibuka yang terdiri dari 150 Formasi Guru, 4.063 Formasi Teknis, dan 282 Formasi Kesehatan.

Seleksi PPPK ini terdiri dari dua sesi pendaftaran. Pertama, pendaftaran seleksi pengadaan PPPK bagi pelamar prioritas yang dimulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024.(*)

Reporter: Jailani

Sewa Kamar Perjam Jadi Pilihan Favorit Pengunjung Hotel Melati di Batuaji

0

hotel di solo tumbuh pesat phri khawatirkan persaingan tidak sehat m 228278batampos-Hotel kelas melati semakin menjamur di wilayah Batuaji dan Sagulung. Ada belasan titik hotel melati yang tersebar di sana. Pengguna jasa perhotelan ini pin bervariasi, mulai dari sewa nginap permalam hingga perjam.

Penelusuran Batam Pos di lapangan, dari sejumlah hotel yang ada, pilihan favorit pengguna jasa hotel di sana adalah sistem sewa perjam. Dengan pilihan ini tamu bisa menentukan sendiri berapa lama dia harus berada di dalam kamar hotel. Pengguna hotel sistem sewa perjam ini umumnya adalah mereka yang membawa pasangan baik di siang ataupun malam hari.

“Ya paling banyak yang sewa per jam. Banyakan pasangan yang cek in hitung jam,” ujar Indri, pegawai salah satu hotel melati di kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji.

BACA JUGA: Hotel Purajaya Beach Resort Dirobohkan, Pemilik Belum Terima Ganti Rugi

Untuk tarif cek in perjam juga berbeda dari satu hotel dengan hotel yang lain. Ada yang mulai Rp 60 ribu perjam hingga ada yang sampai Rp 120 ribu perjam, tergantung fasilitas dan kualitas hotel.

Hotel tempat kerja Indri yang berada di dalam sebuah pusat perbelanjaan di Batuaji menetapkan tarif Rp 60 ribu perjam. Jika tamu cek in diatas dua jam akan ada diskon khusus dari harga perjam itu. “Kalau tiga jam keatas ada potongan harganya,” ujar Vecky.

Tarif kamar perjam yang relatif murah itu menjadikan hotel melati di sana selalu ramai didatangi tamu yang menggunakan jasa kamar hotel sistem sewa perjam. Dalam sehari hotel tersebut bisa menerima 20 an tamu.
“Kalau yang cek in hitungan jam bisa belasan tamu dalam sehari. Kalau libur atau akhir pekan lebih ramai lagi. Kadang pakai sistem antre, ” ujar Masha, pegawai hotel melati lainnya di Tanjunguncang.

Situasi bisnis yang menguntungkan itu ditangkap dengan baik oleh pengusaha hotel disana. Hotel-hotel di sana umumnya tidak membatasi tamu yang cek in perjam. Semua tamu yang datang baik untuk nginap semalaman atau hitungan jam tetap diterima.

“Kalau kita batasi hanya terima yang cek in semalam agak susah. Bisa-bisa mati hotel ini. Jarang ada tamu yang nginap diatas satu malam. Di sini memang begini situasinya makanya sejam pun orang itu (tamu) cek in tetap kami terima. Market kami memang disitu,” ujar Masyarakat.

Bisnis perhotelan kelas menengah keatas yang hanya fokus untuk melayani tamu cek in permalam ataupun lokasi pertemuan bisnis dan lain sebagainya sudah cukup goyang. Pengguna jasa hotel kelas menengah kelas kurang peminat. Jasa hotel kelas menengah itu bisa dibilang musiman sebab hanya dijadikan sebagai tempat pertemuan, diskusi dan lain sebagainya.

“Kalau tamu yang nginap sudah jarang sekarang. Paling ya pertemuan, sosialisasi gitu. Itupun seminggu paling dapat sekali. Memang agak susah sekarang,” ujar Lina, marketing salah satu hotel kelas menengah keatas di Sagulung. (*)

Reporter: Eusebius Sara

 

 

Cak Imin-Gus Ipul Rapat Bahas Sistem Data Tunggal

0
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf usai rapat koordinasi perdana di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10).
F. Fedrik tarigan/Jawa Pos

batampos – Rasa penasaran masyarakat soal interaksi antara Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (MenkoPM) Muhaimin Iskandar dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai keduanya dilantik sebagai menteri terjawab. Kamis (31/10), keduanya melakukan rapat koordinasi perdana soal sistem data tunggal untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, rapat disebut Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, berjalan lancar. Suasana rapat juga nyaman dan tidak ada kekakuan. Seperti diketahui, kedua-nya berseteru soal kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pilpres 2024.

“Tidak ada masalah dengan kerja kita, karena ini melaksanakan arahan presiden. Kita tidak bicara kepentingan pribadi,” ungkapnya usai rapat.

Ia menekankan, mungkin memang ada masalah antara dirinya dengan Cak Imin, panggilan Muhaimin Iskandar, dalam urusan lain. Tetapi, saat ini, mereka merupakan anak buah Presiden Prabowo Subianto yang tengah ditugasi untuk membantu rakyat. Sehingga, keduanya bisa bersikap profesional. “Kami sama-sama dewasa, wis pada gedene,” katanya lalu tertawa.

Cak Imin sendiri enggan berkomentar soal rapat perdananya dengan Gus Ipul. Dia beralasan harus buru-buru karena ada rapat lanjutan.

Namun, dalam konferensi pers, Cak Imin secara panjang lebar menjelaskan, bahwa rapat antara keduanya ini berkaitan dengan sistem data tunggal yang dapat fokus digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdaya-an masyarakat. Data tunggal ini nantinya mencakup soal kemiskinan hingga perkembangan dari kualitas hidup masyarakat.

“Data tunggal yang dimaksud adalah data penerima manfaat bantuan sosial, yang akan digunakan untuk intervensi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Skema datanya diklasifikasikan menjadi tiga data, yaitu data miskin ekstrem, miskin absolut, dan rentan miskin,” jelasnya.

Dengan adanya data tunggal di bawah koordinasi Kemenko PM, maka diharapkan semua kerja program pemberdayaan masyarakat dapat terukur hasilnya. Dengan begitu, target masyarakat naik kelas bisa tercapai. “Bukan terus menjadi penerima yang paling bawah. Yang namanya pemberdayaan kita dorong semua aspek bantuan sosial menuju pemberdayaan dan kemandirian,” katanya.

Selain membahas data terpadu tersebut, Gus Ipul mengatakan, jika pihaknya sudah melaporkan seluruh program-program yang telah dianggarkan oleh Kementerian Sosial dalam rapat koordinasi perdana ini. Setidaknya, ada tiga program utama Kemensos yang dibahas. Yakni, per-lindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.

“Nah, yang pertama itu tentu hak-hak dasarnya dipenuhi, baik itu yang menyangkut pangan, papan dan seterusnya. Setelah, itu nanti diberdayakan,” jelasnya.

Pada saat pemberdayaan inilah, lanjut dia, MenkoPM akan mengkoordinasikan kementerian -kementerian lain yang memiliki program pemberdayaan untuk bekerja bersama-sama. Dengan begitu, upaya pengentasan kemiskinan bisa maksimal dan tepat sasaran. (*)

Ular King Kobra Sembunyi di Tumpukan Kayu di Sei Lekop, Bintan

0
Pemadam kebakaran Bintan Timur berhasil menangkap ular king kobra di rumah warga di Kampung Jawa, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (30/10/2024). F.Damkar Bintan Timur untuk Batam Pos.

batampos– Seekor ular kobra berhasil ditangkap di Kampung Jawa, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Rabu (30/10/2024).

Kepala UPT Damkar Bintan Timur, Nurwendi mengatakan, awalnya pemilik rumah menemukan ular king kobra sepanjang kurang lebih 5 meter bersembunyi di tumpukan kayu.

Karena khawatir, dia mengatakan, pemilik rumah menghubungi Damkar Bintan Timur untuk menangkap ular tersebut.

BACA JUGA: Warga Tangkap Ular Sanca 5 Meter yang Bersembunyi di Plafon Rumah

“Kita terima laporan ada ular masuk ke rumah sekitar pukul 17.40 WIB,” ujarnya.

Dia mengatakan, petugas sempat mengalami kesulitan menangkap ular berbisa tersebut.

Setelah mengalami kendala, petugas akhirnya berhasil menangkap ular tersebut.

“Ular yang berhasil ditangkap akhirnya dilepasliarkan ke habitatnya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Pengusaha Usul PPh 21 DTP Diberikan Lagi

0
Ilustrasi para pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)

batampos – Para pelaku usaha mendorong pemerintah kembali memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP). Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pe-ngusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto menuturkan, kebijakan relaksasi PPh 21 itu pernah diberikan pemerintah saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Anne menjelaskan, pelaku usaha menginginkan agar relaksasi kebijakan itu diberikan dengan tujuan mendorong konsumsi masyarakat. Terutama dalam mengantisipasi tekanan yang terjadi pada industri padat karya saat ini.

”Karena kan memang ini lagi kontraksi. Namun, nanti setelah normal kembali, ya kembali ke normal. Ini kan persis seperti waktu pandemi pernah ada insentif dari pemerintah, Karena itu tujuannya untuk pekerja, bukan pengusaha,” ujarnya ditemui di Jakarta, Kamis (31/10).

Pemerintah memberlakukan insentif tersebut pada awal pandemi Covid-19. Tetapi, kebijakan itu tidak diperpanjang setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19.

Apindo meminta insentif PPh 21 DTP tidak hanya diberikan pada sektor arah padat karya saja. Tapi, kepada seluruh sektor. ”Daripada, mohon maaf, melalui bansos, kan (insentif) ini lebih efektif. Karena orangnya bekerja, PPh 21 tidak dipungut pemerintah. Bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk bisa membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya,” paparnya.

Dia menerangkan, Apindo telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, belum ada tanggapan dari usulan tersebut.

”Kami menyampaikan waktu Apindo bertemu dengan Kementerian Keuangan dua minggu lalu. Tadi (kemarin) kita menyampaikan saja, dan Pak Airlangga (Menko Perekonomian) juga noted ini,” tuturnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan, PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN sebesar 12 persen yang dicanangkan berlaku tahun depan.

”Kenaikan PPN itu tidak selalu berujung kepada kenaikan revenue, jadi hati-hati,” terangnya.

Bob menyebutkan, perekonomian saat ini sedang mengalami tekanan yang berat. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Sehingga, dia memandang pemerintah lebih baik memberikan insentif pajak daripada menaikkan tarif PPN yang semakin dapat membebani ekonomi masyarakat.

Menurut Bob, insentif PPh 21 DTP cocok diberikan untuk mendorong konsumsi. Pada saat yang sama, insentif itu juga dinilai berhasil mempercepat pemulihan ekonomi ketika pandemi melanda. Membaiknya ekonomi tentu berkorelasi pada penerimaan pajak yang diharapkan menguat.

”Kalau direlaksasi, bisa saja revenue pemerintah naik, karena pengalaman kita waktu Covid-19 beberapa sektor dikasih relaksasi. Ternyata, income pemerintah naik. Kenapa nggak itu saja yang diulang,” tutur Bob. (*)