Pemusnahan barang bukri narkoba oleh Polres Anambas disaksikan jaksa
batampos – Dua orang warga Desa Payalaman, Arif Rahman dan Muhammad Jais menemukan narkoba jenis sabu seberat 6,7092 gram yang dikemas dalam bungkus kecil sebanyak 7 paket pada 8 Juni lalu.
Ketika menemukan sabu, dua warga itu langsung melapor ke Satuan Reserse Narkoba Polres Anambas. Selama 2 bulan penyelidikan, polisi belum menemukan pemilik dari barang terlarang itu. Lalu, memutuskan untuk memusnahkan sabu tersebut pada Rabu, (28/8) kemarin.
Kapolres Anambas, AKBP Raden Ricky Partidiningrat mengatakan penemuan 7 paket sabu itu patut disyukuri karena menyelamatkan generasi muda Anambas dari narkoba.
“Hal yang patut kita syukuri penemun dan pemunsahan sabu ini menyelamatkan lebih kurang 135 jiwa dari bahaya ketergantungan narkoba, serta dapat mencegah dampak negatif bagi masyarakat luas, dengan asumsi setiap 1 gram sabu dikonsumsi oleh 20 orang,” kata Ricky saat dikonfirmasi, Kamis, (29/8).
Ricky menjelaskan, wilayah Anambas didominasi oleh laut, membuat pengawasan peredaran narkoba harus diperketat lagi. Tentu, dengan jumlah personil terbatas, ia meminta masyarakat juga harus partisipatif untuk memutus rantai itu
“Hal ini membuat beberapa pulau di anambas rentan dijadikan sebagai tempat transit atau penyimpanan narkoba sebelum dikirim ke wilayah lain di Indonesia atau negara tetangga,” sebut Ricky.
Ricky juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan narkoba.
“Karena narkoba adalah ancaman serius bagi bangsa kita khususnya bagi generasi muda yang menjadi harapan kita semua,” pungkas Ricky. (*)
batampos– Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menanggapi terkait masih banyak orang tua yang memaksa ingin memasukan anaknya, untuk belajar di SMA Negeri 16 Batam, ketimbang SMA Negeri 28 Batam.
Ansar menegaskan, bahwa SMA Negeri 16 Batam yang letaknya di Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk tidak dapat lagi menambah murid baru tambahan. Sehingga, mau tak mau murid yang tidak tertampung harus bersekolah di SMA Negeri 28 Batam.
“Kalau kita tarik kesini (SMA 16) dan beberapa masuk, semua yang lain juga akan lari ke sini semua. Jadi istilahnya, biar ajalah,” kata Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Jumat (30/8).
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepri nantinya akan melengkapi fasilitas yang ada di SMA Negeri 28 tersebut. Mengingat, para orang tua murid enggan menyekolahkan anaknya di tempat tersebut, karena kurangnya fasilitas pembelajaran.
Ansar juga meminta kepada orang tua murid, untuk mendorong anaknya agar sekolah dengan baik. “(Fasilitas) ya nanti kota lengkapi. Saya dulu sekolah, ke sekolah minim juga, tapikan bisa jadi gubernur. Dorong aja anak anak sekolah baik baik,” tegasnya.
Diketahui, orang tau yang enggan menyekolahkan anaknya di SMAN 28 Batam sempat berdemonstrasi di depan SMAN 16 Batam tidak lama ini. Orang tua menuntut agar Pemprov Kepri mengakomodir anak mereka untuk masuk ke SMAN 16.
Saat melakukan aksi para orangtua membawa spanduk dan kertas bertuliskan berbagai macam curahan hati mereka. Sebab, sudah tiga bulan proses belajar mengajar berjalan anak mereka belum juga masuk sekolah.
Orangtua ini diminta untuk menyekolahkan anaknya ke SMAN 28 saja yang saat ini masih memiliki kuota murid baru. Orangtua diminta untuk tidak memaksakan anak harus menjadi murid SMAN 16. (*)
batampos – Direktorat Restrukturisasi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema Tantangan dan Peluang serta Strategi Bisnis Badan Usaha/Unit Usaha Badan Pengusahaan Batam 5 Tahun Ke Depan di Era Digital, Kamis (29/8/2024).
Kegiatan ini digelar di Meeting Room Manhattan Hotel Jakarta, dengan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Direktur Daya Makara Universitas Indonesia, Fakhrudin; Senior Consultant, Senior Trainer, Senior Assesor, dan Business Coach, Fandis Ekyawan; dan Dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Aswin Dewanto Hadisumarto.
Lebih dari 30 peserta mengikuti kegiatan dengan khidmat, yang terdiri dari pejabat Tingkat II, II, IV, dan para staf di lingkungan BP Batam.
Direktur Restrukturisasi BP Batam, Hadjad Widagdo mengatakan, FGD ini terselenggara dalam rangka penyusunan program jangka panjang dan analisis strategi restrukturisasi Badan Usaha dan Unit Usaha BP Batam untuk periode 2025 – 2029.
Adapun output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman dan kajian perencanaan strategis bagi Badan Usaha dan Unit Usaha di BP Batam untuk lima tahun ke depan.
“Sesuai arahan dari Dewan Pengawas saat Leaders’ Offsite Meeting, Badan Usaha BP Batam perlu melakukan kajian-kajian terkait aspek berkelanjutan dan aspek lingkungan untuk mendukung kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan yang signifikan,” ujar Hadjad.
Selain itu juga perlu dilakukan pengelolaan yang seimbang antara manajemen sumber daya manusia, finansial, dan lingkungan, demi keberlangsungan bisnis Badan Usaha BP Batam.
“Kami juga menilai pentingnya inovasi produk dan layanan yang mengikuti perkembangan digital, salah satunya rencana pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses analisis data di Badan Usaha BP Batam,” imbuhnya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi selama hamper dua jam yang berlangsung interaktif antara peserta kegiatan dan narasumber. (*)
Chief Operating Officer Bintan Resorts, Abdul Wahab dan Pimpinan Operasional Pariwisata di VFS Global, G B Srithar Balakrishnan usai menandatangani kesepakatan di Hotel Grand Lagoi, Bintan Resorts, Kamis (29/8/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Bintan Resorts sebagai pengelola kawasan wisata Bintan Resorts Lagoi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjalin kerja sama dengan VFS Global Services Private Limited untuk menarik pasar turis India ke Pulau Bintan.
Kerja sama ditandai penandatanganan kesepakatan antara Chief Operating Officer Bintan Resorts, Abdul Wahab dan Pimpinan Operasional Pariwisata di VFS Global, G B Srithar Balakrishnan di Hotel Grand Lagoi, Bintan Resorts, Kamis (29/8/2024).
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith, Kadispar Kepri, Guntur Sakti, Kadisbudpar Bintan, Arief Sumarsono serta Ketua Bintan Resorts Council, Agi Arisetyawan.
Pimpinan Operasional Pariwisata di VFS Global, G B Srithar Balakrishnan menyampaikan, kunjungan turis India terbesar ketiga di Singapura.
Pada 2019, kunjungan turis India di Singapura tercatat sekitat 1,4 juta. Kemudian, 2023 tercatat sekitar 1 juta turis India yang berlibur ke Singapura.
Dari 1 juta kunjungan turis India di Singapura, dia menargetkan 10 persen kunjungan turis India di Singapura untuk berlibur ke Bintan Resorts, Lagoi.
Menurutnya, Bintan memiliki akses yang mudah untuk turis dari Singapura berlibur ke Pulau Bintan. Hanya lebih kurang 60 menit, turis dari Singapura sudah bisa berlibur ke Pulau Bintan.
Selain itu, Bintan menawarkan keindahan alam yang sangat menarik hingga pengalaman kuliner yang sangat memikat.
Karenanya, VFS Global akan berupaya meningkatkan kunjungan turis India dan memperkaya pengalaman perjalanan wisata mereka ke Pulau Bintan.
COO Bintan Resorts, Abdul Wahab mengatakan, kerja sama yang terjalin dengan VFS Global diharapkan menarik turis India untuk berlibur ke Pulau Bintan. Kerja sama ini diharapkan memperkenalkan keindahan dan pesona Pulau Bintan ke pasar India.
“Kolaborasi ini menjadikan Bintan sebagai destinasi yang wajib dikunjungi turis India, karena banyak atraksi yang ditawarkan di Pulau Bintan,” katanya.
Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith mengapresiasi kerja sama yang dilakukan Bintan Resorts dan VFS Global untuk mendatangkan turis India ke Bintan.
“Kerja sama ini menambah energi dan semangat baru untuk pariwisata Bintan,” katanya.
Dia juga mengatakan, Bintan Resorts dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan terus memberikan keyakinan dan kenyamanan kepada turis yang berlibur di Bintan.
“Kita akan memberikan yang terbaik agar pariwisata Bintan menjadi leading sektor,” ujar pria yang akrab disapa Osit.
Kadis Pariwisata Kepri, Guntur Sakti mengatakan, India memiliki pasar yang sangat besar dan satu dari lima negara penyumbang wisman di Kepri setelah Singapura, Malaysia dan Tiongkok.
Dia mengapresiasi strategi yang dilakukan Bintan Resorts untuk mendatangkan wisman ke Pulau Bintan.
Menurutnya, pasar India di Singapura sangat besar mulai kategori by nationality yakni orang India yang menjadi warga negara Singapura, kategori by country yakni orang India yang tinggal di Singapura sebagai pemegang permanent residence dan kategori by originasi yakni orang India yang datang berlibur ke Singapura.
“Kita harap kerja sama ini meningkatkan kunjungan wisman ke Pulau Bintan,” pungkasnya. (*)
Situasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. (Rian Alfianto/JawaPos.com)
batampos – Seiring dengan meningkatnya status kegawatdaruratan Mpox, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) turut siaga. Sejumlah langkah antisipasi pun diambil untuk mengantisipasi penularan penyakit yang disebabkan virus monkeypox tersebut.
Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, pihaknya melalui bandara-bandara yang dikelola telah menjalin koordinasi secara intensif dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK). Setiap bandara teah dipasang thermal scanner untuk mengukur suhu badan pengguna jasa bandara atau penumpang, khususnya di terminal kedatangan internasional. Setidaknya, ada 16 bandara internasional dibawah naungan InJourney Airports.
Sebagai informasi, InJourney Airports merupakan anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, yang saat ini berperan sebagai subholding untuk sektor jasa kebandarudaraan. InJourney Airports saat ini mengelola PT Angkasa Pura I (AP1) dan PT Angkasa Pura II (AP2).
”Ini sebagai langkah deteksi dini,” ujar Faik, di Jakarta, Kamis (29/8). Selain itu, lanjut dia, pihaknya bersama BBKK pun telah menyiapkan operasi kebandarudaraan jika ditemukan adanya kasus yang dicurigai.
Peningkatan kewaspadaan ini juga didasari atas banyaknya event besar Internasional di Indonesia pada September 2024 ini. Diantaranya, Indonesia Africa Forum (IAF) pada 1-3 September 2024, di Bali. Lalu, Bali International Airshow pada 18-21 September yang dilaksanakan di Bali; Indonesia International Sustainability Forum (IISF) pada 5-6 September
2024 di Jakarta; serta kejuaraan dunia MotoGP, pada 27-29 September, di Lombok.
”Langkah preventif ini kami ambil sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencegahan dan penyebaran virus Mpox secara khusus, serta guna mendukung kelancaran penyelenggaraan berbagai event internasional tersebut,” paparnya.
Peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan Mpox turut jadi perhatian maskapai Indonesia AirAsia. Director of Safety and Quality Indonesia AirAsia Achmad Sadikin Abdurachman me-ngatakan, seiring terbitnya SE Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor 5 tahun 2024 tentang penggunaan SATUSEHAT Health Pass pada pelaku perjalanan luar negeri, pihaknya pun telah melakukan sejumlah langkah. Misalnya, dalam tiap penerbangan dari luar negeri, awak kabin akan mengingatkan seluruh penumpang yang baru datang untuk mengisi SATUSEHAT Health Pass di laman https://sshp.kemkes.go.id/.
”Indonesia AirAsia mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah masuknya virus Mpox dan menghentikan penyebaran lebih luas di Indonesia. Untuk itu, Indonesia AirAsia akan terus menginformasikan dan menghimbau kepada seluruh penumpangnya untuk mengisi SATUSEHAT Health Pass,” paparnya, kemarin.
Selain itu, dia menekankan, bahwa Indonesia AirAsia selalu mengedepankan standar keamanan dan keselamatan di setiap penerbangannya. Termasuk, mengenai keamanan kesehatan dengan rutin melakukan pembersihan saat naik turun penumpang dan deep cleaning sebulan sekali.
”Kami juga terus menghimbau para pelanggan yang akan bepergian untuk memenuhi persyaratan perjalanan sesuai ketentuan terbaru yang ditetapkan pemerintah, demi keamanan mereka,” tukasnya. (*)
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fatir. F. Mohamad Ismail
batampos– Bantuan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kota Tanjungpinang, Kepri dipangkas atau dirasionalisasi. Dari yang rencana awal 100 rumah, kini RTLH yang bakal diperbaiki untuk tahun 2024 ini hanya 10 unit saja.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Novaliandri Fatir mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam pengesahan APBD Perubahan Kota Tanjungpinang tahun 2024. Ia memastikan, program perbaikan RTLH tetap dilaksanakan.
Kendati demikian, jumlahnya mengalami pengurangan dari yang sebelumnya direncanakan. “Menjadi 10 unit. Artinya tidak berkurang habislah, kita masih mempertahankan agar program masyarakat ini tetap dijalankan,” kata Fatir, Kamis (29/8).
Selain itu, kata Fathir Pemerintah juga memangkas kegiatan lainnya, guna menutupi defisit anggaran pada Kas Pemko Tanjungpinang. Adapun kegiatan yang dipangkas, yakni anggaran makan minum, perjalanan dinas, termasuk dana aspirasi atau pokir dewan.
“Iya termasuk pokir-pokir sebagian berkurang, seperti kegiatan semenisasi berkurang untuk menutupi kegiatan bedah rumah atau seragam gratis,” ungkapnya.
Menurutnya, rasionalisasi dana pokir ini merata ke setiap anggota Dewan Periode 2019-2024. Namum dirinya enggan menyebut besaran anggaran yang dirasionalisasi daru setiap dewan.
“Satu kegiatan lah yang dirasionalisasi dari setiap dewan. Kalau besarannya fluktuatif lah ya, tapi jika anggaran tidak normal dibawah Rp1 Miliar lah,” tambahnya.
Ia juga mengajak kepada masyarakat agar ikut mengawal pelaksanaan program kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang, agar berjalan sesuai rencana dan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan.
“Seperti RTLH kalau masyarakat menjumpai pelaksanaannya yang tidak sesuai, silahkan laporkan kepada kami insyaallah kami akan mengawal ini,” pungkasnya. (*)
batampos – Sebanyak 185 Warga Negara Asing (WNA) diamankan oleh Dirjen Imigrasi. Mereka diduga melanggar sejumlah prosedur keimigrasian. Paling banyak WNA asal Nigeria dan Tiongkok.
Pemeriksaan itu dilakukan dalam gelaran operasi Jagratara. Yang berlangsung serentak selama 22-23 Agustus di 507 titik pengawasaan di seluruh Indonesia. ”Fokus pemeriksaan terutama ditujukan pada aktivitas orang asing yang berpotensi melanggar,” terang Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Safar M. Godam, kemarin.
Dari pengawasan itu, tercatat ada 1.293 orang asing yang diperiksa. Dari jumlah itu, keimigrasian kemudian melakukan sortir. Sebanyak 185 orang asing dengan berbagai kasus diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Paling banyak WNA yang harus diperiksa lanjutan berasal dari Negeria dengan 48 orang. Di susul Tiongkok sebanyak 37 orang. Serta warga negara Pakistan dan India, masing-masing 15 orang. Sisanya dari berbagai negara lainnya.
Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ratusan WNA itu diperiksa lanjutan. Di antaranya, paling banyak soal penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Selain itu, terdapat pula sejumlah kasus di mana orang asing ditemukan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang telah diberikan pihak keimigrasian.
“Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan,” tegas Godam.
Di antaranya akan diamakan di ruang detensi. Atau jika memungkinkan, mereka bisa dideportasi ke negara asal jika melakukan pelanggaran berat.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Serta menciptakan iklim yang kondusif bagi orang asing yang taat aturan.
”Operasi Jagratara yang dilakukan secara rutin ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara,” katanya. (*)
Kantor KPU Bintan di jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk Toapaya pada Jumat (30/8/2024). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bintan resmi memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah Bintan pada 2 hingga 4 September 2024.
Perpanjangan dilakukan karena hanya satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar pada pendaftaran yang dibuka sebelumnya yakni 27 hingga 29 Agustus 2024.
Komisioner KPU Bintan Divisi Teknis Penyelenggara, Syamsul mengungkapkan, pihaknya telah membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27, 28 dan 29 Agustus 2024.
Selama tiga hari itu, katanya, hanya satu pasangan calon yang mendaftar yakni pasangan calon bupati dan wakil bupati Bintan, Roby Kurniawan dan Deby Maryanti.
Karena hanya satu paslon yang mendaftar, dia mengatakan, pihaknya melakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
Hal ini berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Kami sudah pleno dan resmi menetapkan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon dilakukan pada 2 hingga 4 September 2024,” ujar Syamsul di kantor KPU Bintan, jalan Tata Bumi, Ceruk Ijuk, Toapaya, Jumat (30/8/2024).
Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2024, katanya disebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah yang mendaftar bisa merubah komposisi dukungan partai politik.
“Bisa kurang atau tambah,” katanya.
Dia berharap, ada pasangan calon lainnya yang mendaftar pada masa peperpanjangan pendaftaran dengan syarat minimal sekitar 9.854 suara sah.
“Kita berharap tidak satu pasangan calon,” katanya.
Jika sampai akhir perpanjangan masa pendaftaran tidak ada juga pasangan calon yang mendaftar, dia mengatakan, tidak ada lagi perpanjangan pendaftaran.
“Kalau sampai tanggal 4 September tidak ada yang mendaftar, Bintan bisa dinyatakan satu pasangan calon,” pungkasnya. (*)
Petugas memeriksa kotak suara yang telah dirakit di Gudang Logistik KPU. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Pendaftaran calon kepala daerah resmi ditutup tadi malam. Meski Mahkamah Konstitusi telah menurunkan ambang batas, sejumlah daerah tetap gagal menghasilkan pasangan calon lebih dari satu. Sehingga berpotensi menggelar pilkada dengan kotak kosong.
Ditemui di sela-sela monitoring Pilkada di Sorong, Papua Barat Daya kemarin, Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan potensi calon tunggal.
Hasilnya masih banyak daerah yang diperkirakan hanya memiliki satu calon. ”Di Jawa Barat potensi dua, di Jateng belasan,” ujarnya memberikan contoh.
Namun untuk angka pastinya, Idham belum memegang. Dia menyebut, kemungkinan data baru bisa diketahui hari ini atau besok. Sebab, hingga hari terakhir pendaftaran kemarin, situasi politik di banyak masih sangat dinamis. Itu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan.
Dari data yang dihimpun, daerah dengan calon tunggal berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Antara lain Surabaya, Ciamis, Banyumas, Lampung Timur, Lampung Barat, Aceh Utara, Kota Pasuruan, Gresik, Malinau dan daerah lainnya.
Secara aturan, lanjut Idham, jika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon, maka ada dua opsi kebijakan yang diambil oleh KPU setempat. Bila masih tersedia partai yang belum menentukan dukungan dengan potensi perolehan suara memenuhi ambang batas, maka dilakukan perpanjangan. Yakni selama tiga hari.
Namun jika jumlah partai tersisa tidak lagi memenuhi ambang batas pencalonan, maka tidak harus dilakukan perpanjangan. ”Kalau sudah seratus persen mendukung pasangan calon tunggal ya tidak diperpanjang kecuali masih tersisa,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Idham juga menegaskan jika partai yang sudah mendaftar dilarang menarik atau mengubah dukungannya. Kalaupun partai mendaftar dua kali, maka tetap pendaftaran pertama yang dianggap sah.
Hal itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 100 ayat 2 PKPU Pencalonan. ”Tidak ada sanksi jika menarik pengusulan atau pendaftaran calon yang telah didaftarkan. (Namun) parpol tersebut dianggap mengusulkan pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti,” kata Idham.
Sementara itu, anggota Bawaslu RI Puadi menginstruksikan jajaran untuk mengawasi proses verifikasi data pencalonan. Diakuinya, tahapan pencalonan memiliki kerawanan pada validitas data.
”Ada beberapa kaitannya dengan potensi, kaitannya dengan dokumen-dokumen palsu,” ujarnya.
Berkaca pada pengalaman pilkada sebelumnya, kasus tersebut pernah terjadi. Dia menyebut, jika dilakukan pemalsuan dokumen, maka bisa masuk pelanggaran pidana.
batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengungkapkan bahwa sektor jasa keuangan di Kepri terbilang stabil. Hal ini didukung tingkat permodalan yang solid dan likuiditas yang memadai.
Stabilitas ini berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 4,90 persen pada triwulan II-2024. Kepala OJK Provinsi Kepri, Sinar Danandjaya, meng-ungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh beberapa sektor kunci.
“Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 5,16 persen, diikuti oleh konstruksi sebesar 1,40 persen, administrasi pemerintahan sebesar 0,44 persen, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen,” katanya, Kamis (29/8).
Di bidang pasar modal, perkembangan signifikan tercatat dengan jumlah investor yang mencapai 130.714 hingga Juni 2024. “Selain itu, lima emiten berhasil menghimpun dana sebesar Rp541,2 miliar, menandakan adanya dinamika positif di sektor ini,” sebutnya.
Sektor perbankan juga menunjukkan hasil yang menjanjikan. Juni 2024, kredit yang disalurkan oleh bank umum meningkat Rp4,27 triliun, mencapai total Rp51,29 triliun, atau tumbuh 9,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kredit produktif mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,12 persen, sementara kredit konsumtif tumbuh sebesar 9,04 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif, meningkat sebesar 14,89 persen (year on year/yoy) menjadi Rp88,92 triliun.
Namun, Sinar juga mengungkapkan adanya tantangan dalam bentuk peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL gross) yang mencapai 3,84 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,26 persen.
OJK mendorong bank-bank di Kepri meningkatkan manajemen risiko kredit, mulai dari verifikasi dokumen hingga pemantauan penggunaan dana kredit.
Di sisi lain, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kepri menunjukkan pertumbuhan double-digit, mencerminkan prospek positif bagi ekonomi daerah ini di masa depan.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri Sinar Danandjaya (tengah), memberikan pemaparan terkait judi online dan pinjol ilegal dalam media gathering, Kamis (29/8). F. Azis Maulana/Batam Pos
“Dengan pencapaian ini, Kepri berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan memaksimalkan potensi pertumbuhan, menjadikannya sebagai salah satu pusat ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia,” ujarnya.
OJK juga berharap untuk memperluas program edukasi dan literasi keuangan di masyarakat melalui berbagai media. ”Harapan kami adalah agar program edukasi keua-ngan dapat lebih luas dijangkau oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat ada ribuan rekening yang terlibat dalam aktivitas judi online dan pinjaman online ilegal. Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya, melaporkan dari data OJK bahwa ribuan rekening terlibat dalam aktivitas ilegal ini.
Ia menerangkan dalam upaya memerangi praktik tersebut, OJK meminta perbankan untuk memblokir sekitar 6.000 rekening di seluruh Indonesia yang teridentifikasi dari laporan tindak lanjut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
”Rekening-rekening yang digunakan sebagai penampung dana untuk judi online ini perlu segera diblokir. Kami telah meminta pihak perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap akun-akun tersebut agar aktivitas judi online tidak dapat berlan-jut,” ujar Sinar, Kamis (29/8).
Selain itu, OJK juga meminta agar rekening-rekening lain yang masih berada dalam satu Customer Information File (CIF) juga ditutup. Masalah judi online ini, menurut Sinar, berkaitan erat dengan maraknya pinjaman online ilegal.
Rendahnya literasi digital di masyarakat serta kesulitan ekonomi berkontribusi pada tingginya kasus pinjaman ilegal. ”Kendala dalam memahami pentingnya keamanan data pribadi serta faktor ekonomi menyebabkan kasus pinjaman online ilegal tetap tinggi,” tambahnya.
Pinjaman online ilegal seringkali menawarkan proses yang sangat cepat tanpa jaminan yang memadai, dengan risiko tinggi seperti suku bunga yang tidak terbatas jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
”Pinjaman ini tidak memiliki izin resmi dari OJK. Ketika Kominfo menutup satu situs pinjaman ilegal, pelaku segera membuka situs baru,” terangnya.
OJK Kepri juga mengamati tren meningkatnya aktivitas judi online. Sekitar 80 persen dari total deposit yang terlibat adalah di bawah Rp100 ribu, dengan sebagian besar pelaku berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan buruh berpenghasilan rendah yang mencari keuntungan cepat dengan cara instan.
Lebih lanjut, Sinar mengungkapkan bahwa sebagian besar server judi online beroperasi dari luar negeri. Para pelaku biasanya tidak membuka rekening sendiri melainkan membeli rekening yang sudah ada.
”Dampak dari judi online dan pinjaman online sangat berbahaya, karena kebutuhan dana untuk berjudi seringkali dipenuhi melalui pinjaman online, yang bisa berujung pada kehilangan aset, pekerjaan, bahkan kasus bunuh diri,” tutupnya.
Upaya bersama antara OJK, Kominfo, dan perbankan diharapkan dapat menanggulangi masalah ini. Sekaligus melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online dan pinjaman ilegal. (*)