Aktivasi gelombang alfa dilakukan dengan menggunakan teori gelombang otak manusia. Berawal dari upaya guru yang menjadi instruktur untuk mencari cara agar sang anak yang mengalami autis bisa lebih tenang.

MARIA Septia Ningrum, siswa kelas 12 SMAN Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berdiri bersama tujuh rekannya yang lain di depan kelas. Semuanya sudah dalam kondisi mata tertutup oleh dua lembar kertas dan sehelai kain abu-abu yang melingkar di kepala.
Jangkung Suprianta, sang guru, lantas membagi satu-satu bola kecil dengan warna beda-beda. Sejenak meraba, masing-masing dari mereka mengangkat tangan untuk menebak warna bola yang mereka pegang. ”Orange,” ucap Chantika Claudia. ’’Pink,’’ sahut Maria.

’’Merah,’’ ucap Ocha yang menjadi siswa terakhir, mengutarakan tebakannya pada siang akhir Juli (29/7) lalu itu.

Jawa Pos (grup Batam Pos) yang berada di ruang kelas tersebut melihat langsung tebakan mereka semua benar. Di peragaan kedua, Kepala SMAN Pilangkenceng, Setyo Utomo, mengeluarkan selembar uang Rp100 ribu dari dompetnya. Utomo lantas meminta Jawa Pos ikut melihat dan mengingat-ingat nomor serinya.

Jawa Pos (grup Batam Pos) memilih memfotonya. Setelah itu, uang diberikan kepada Rahmah Nur Hasanah, salah satu siswi yang berdiri. Sejenak dia membolak-balikkan uang itu dan merabanya. Sekitar 13 detik kemudian, Jangkung menyodorkan mikrofon ke Rahmah. ”THL 188386,” ucapnya. Jawaban itu benar. Tanpa satu pun angka dan huruf yang terlewat.
Masih terheran-heran, Jawa Pos lantas diberi satu peragaan tambahan. Jangkung meminta koran ini menuliskan kalimat apa pun di selembar kertas.

”Apa pun. Kata atau kalimat. Panjang, pendek, terserah. Bahasa apa saja boleh,” ucapnya.
Setelah ditulis, Jangkung menyerahkan kertas itu kepada Maria yang masih berdiri di depan kelas dengan mata tertutup bersama rekan-rekannya. Sejenak siswi 17 tahun itu meraba dan membolak-balik kertas tersebut.

Sekitar 10 detik kemudian, ”Kaifa Haaluka,” ucap Maria perlahan. Jawaban Maria yang berarti ’apa kabar’ dalam bahasa Arab itu benar-benar tepat. Sesuai dengan yang ditulis koran ini sebelumnya.

Saat ditanya bagaimana bisa melakukannya, Maria menyebut ada bagian-bagian kasar yang membentuk huruf saat meraba kertas itu. Hal yang sama diungkapkan Rahmah ketika memegang uang Rp100 ribu di bagian nomor seri.

”Rasanya seperti ada yang kasar dan membentuk huruf,” ucapnya.

Jangkung menjelaskan, kasar yang dikatakan anak didiknya itu sebenarnya penjabaran dari imajinasi pikiran mereka. ”Kertasnya ya tetap rata dan halus,” ujarnya. Jawa Pos yang memegang sendiri kertas dan uang itu mengamininya.

Pria yang biasa dipanggil Pak Jay oleh murid-muridnya itu melanjutkan, kemampuan yang diperagakan delapan siswa tersebut bukan ilmu magis atau klenik. Mereka melakukannya murni berdasar ilmu fisika.

Jangkung menyebutnya sebagai aktivasi gelombang alfa. Metode yang digunakan adalah teori frekuensi gelombang otak manusia atau brainwave yang dicetuskan ilmuwan Amerika Serikat Dr Jeffrey D. Thompson.

Guru seni yang juga instruktur aktivasi gelombang alfa itu menjelaskan, sistem kerja otak manusia dibagi dalam lima gelombang. Masing-masing adalah gamma, beta, alfa, teta, dan delta. Gelombang alfa muncul di frekuensi 8-12 Hz atau ketika manusia berada dalam kondisi tenang dan rileks.

Beberapa pakar menyebut alfa adalah penghubung pikiran sadar dan bawah sadar manusia. Saat melakukan meditasi, otak manusia berada di posisi itu. Bagi praktisi hipnotis, mereka memasukkan sugesti yang mereka mau saat otak pasien ada di posisi tersebut.

”Jadi, ini kekuatan imajinasi. Resonansi. Ketajaman rasa dan kepekaan. Setiap manusia punya gelombang alfa. Hanya besar kecilnya yang berbeda. Bukan magis, ndak pakai mantra,” jelas Pak Jay.

Dia mempelajari ilmu itu secara otodidak. Semua berawal saat dia mencari cara untuk membuat anaknya yang mengalami gejala autis bisa lebih tenang.

Di sekolah, dia memperkenalkannya kepada siswa yang ikut Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) OSIS setiap tahun. Tujuannya, memotivasi belajar para siswa. Juga agar lebih bisa berkonsentrasi saat belajar. Selain itu, diharapkan kepercayaan diri mereka meningkat.

”Karena kebanyakan mereka itu awalnya tidak mau sekolah di sini, karena ini sekolah pinggiran,” ucapnya.

Pilangkenceng memang berada di wilayah paling utara Kabupaten Madiun. Berbatasan dengan Bojonegoro dan Ngawi, dua kabupaten di Jawa Timur yang berbatasan dengan Jawa Tengah.
Dalam pelatihan itu, Jangkung membuat para siswa rileks dengan mengajak bermain game dan melupakan semua yang ada di pikiran. Dia juga memasukkan kalimat-kalimat motivasi. Para siswa lantas diminta istirahat dan tidur sekitar dua jam sambil diperdengarkan musik maupun suara gelombang alfa dengan volume 60–80 desibel (dB). Suara yang diperdengarkan seperti gemericik air, angin, dan aliran sungai.

Wakil Kepala SMAN Pilangkenceng Suwandi yang selalu mendampingi Jangkung dalam pelatihan LDK menceritakan, beberapa tahun lalu, dalam pelatihan itu dia sempat terkejut. Ketika Jangkung memberikan motivasi di depan siswa, dia berkeliling di belakang mereka.
Saat Jangkung mengajak peserta memejamkan mata dan melontarkan kata-kata motivasi tentang bermimpi setinggi-tingginya, ada satu siswa yang kedua kakinya benar-benar sedikit terangkat. Terbang. ”Sampean boleh percaya atau tidak. Tapi, itu nyata,” ucapnya.

Dua tahun lalu, ada seorang siswa yang kehilangan handphone di sekolah tersebut. Jangkung lantas masuk ke kelas itu dan memfoto ruangan dengan semua siswanya. Jangkung lantas menyerahkan foto itu kepada empat siswa yang dianggap memiliki gelombang alfa paling kuat.

Keempatnya menunjuk satu orang. Saat orang itu didekati, dia mengakui sebagai pelakunya. Peristiwa tersebut sempat terjadi dua kali.

Kemampuan para siswa SMAN Pilangkenceng itu sudah diperagakan di kantor Bupati Madiun beberapa kali. Juga di Gedung Grahadi Surabaya, di depan Gubernur Jatim saat itu, Khofifah Indar Parawansa, dua tahun lalu. Saat itu Khofifah yang didampingi Kapolda Jatim juga tak kalah terkejut.

Jangkung lantas diajak berbincang empat mata dengan Kapolda. Sang jenderal memintanya untuk mengaktivasi gelombang alfa para anggota kepolisian di satuannya.

Tapi, permintaan tersebut ditolak Jangkung. Sebab, setahu dia, aktivasi itu tidak bisa dilakukan pada orang dewasa. ”Hanya untuk remaja-remaja awal, anak-anak lebih baik. Pokoknya buat yang belum punya pikiran aneh-aneh. Dan satu lagi, belum punya utang,” ucap Pak Jay, lantas terkekeh.

Pak Ut, panggilan akrab Setyo Utomo, menyebut pelatihan yang digagas Jangkung didukung penuh oleh pihak sekolah. Itu karena terbukti bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan kepercayaan diri murid-murid. Sekaligus menambah keunikan sekolahnya.

Meski berada di kawasan pinggiran, Utomo menyebut SMAN Pilangkenceng terus berusaha bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler sudah tersedia. Seperti program seni mural, membuat wayang, dan kafe sekolah yang jadi wadah belajar berwirausaha bagi siswa.

Beberapa prestasi tingkat kabupaten sampai provinsi juga sudah mereka raih. ”Kami juga tergabung di program Double Track Dinas Pendidikan Jatim untuk penguatan vokasi. Penting bagi kami karena kebanyakan murid di sini tidak melanjutkan kuliah setelah lulus,” ucap Utomo.

Dari SMAN Pilangkenceng manusia kembali diingatkan, kekuatan otak dan imajinasi manusia tak ada batasnya. Tidak mengenal ruang. Tak peduli mereka berada di kecamatan paling ujung utara Madiun sekalipun. (*)

Reporter: I’ied Rahmat Rifadin

batampos – Rencana untuk menyediakan alat kontrasepsi seperti yang diatur oleh Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, masih harus ditunjang aturan teknis. Namun, Kementerian Kesehatan telah sedikit membocorkan rencananya.

Pasal 103 ini merupakan salah satu upaya untuk menunjang kesehatan reproduksi pada remaja. Sebab dalam upaya kesehatan reproduksi remaja, ada beberapa tahap yang diatur (lihat grafis, red). Sehingga tidak langsung menyediakan alat kontrasepsi.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Rabu (7/ 8) menyatakan nantinya ada peran tenaga kesehatan. “Kalau penyediaan alat kontrasepsi itu Puskesmas. Sementara konseling dan edukasi melalui UKS,” bebernya saat dihubungi.
Memang secara teknis belum pasti. Sebab menunggu peraturan teknis seperti peraturan menteri kesehatan. “Jadi puskesmas bisa ke sekolah atau bisa melatih guru-guru,” kata Nadia.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, juga menunggu aturan dari Kemenkes. BKKBN merupakan salah satu lembaga yang menyosialisasikan program keluarga berencana yang salah satunya terkait alat kontrasepsi. “Saya kira kalau Kemenkes bilang untuk yang sudah menikah ya juta ikuti begitu,” ujarnya. Dia menceritakan jika selama ini BKKBN menyediakan alat kontrasepsi untuk pasutri maupun pasangan usia subur.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons polemik alat kontrasepsi untuk remaja. Dia mengamati belakangan kerap sebuah kebijakan baru, menimbulkan kontroversi.

”Saya sarankan supaya mendengar,” katanya.

Soal polemik alat kontrasepsi untuk remaja atau pelajar itu, Ma’ruf mengatakan instansi terkait untuk berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti dari unsur lembaga keagamaan.

”Jangan dilihat dari aspek kesehatannya saja. Tapi juga aspek keagamaannya,” kata dia.
Menurut Ma’ruf jika sebuah kebijakan memunculkan perbedaan persepsi, konflik atau silang pendapat, malah menjadi kontraproduktif. Khususnya dalam tataran implementasinya.

”Jadi saya minta itu nanti didalami, dirundingkan dan didengarkan (masukan lembaga keagamaan),” kata mantan Ketua Umum MUI itu. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan, tidak terjadi benturan atau polemik.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta semua pihak membaca secara utuh PP Kesehatan. Sebab, dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa penye-diaan alat kontrasepsi bagi remaja adalah salah satu bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi dalam kerangka upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja.

Hal ini diterangkan misalnya mulai dari pasal 49 yang mengatakan, bahwa upaya kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif. Kemudian, di pasal 50 (1) disebutkan jika upaya kesehatan remaja dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Pada pasal 103 pun dipertegas bahwa bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit dilakukan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

”Jadi harus dibaca secara utuh. Di mana pemberian komunikasi, informasi dan edukasi adalah ujung tombak utama dalam upaya penguatan kesehatan sistem reproduski usia sekolah dan remaja. Sehingga penyediaan alat kontrasepsi itu bersifat sangat selektif,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (7/8).

Ami, sapaannya, menegaskan bahwa kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja ini sangat penting. Mengingat, saat ini anak usia sekolah dan remaja sudah terpapar pada aktivitas seksual. Merujuk pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkapkan, sekitar 2 persen remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8 persen remaja pria di usia yang sama, mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Di mana, 11 persen diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Kemudian, disebutkan pula, di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah, 59 persen wanita dan 74 persen pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun.

Lalu, jika menggunakan data Badan Peradilan Agama (Badilag), pada tahun 2023 terdapat sekurangnya 41.852 dispensasi perkawinan bagi pasangan, yang mana salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun. ”Ini hanya dari perkawinan tercatatkan. Dikenali bahwa mayoritas hingga 95 persen perkawinan anak adalah dihadapi anak perempuan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia menilai, akses pada layanan alat kontrasepsi perlu diberikan untuk menghindari kehamilan dalam usia anak dan usia dini. Termasuk, alat kontrasepsi (kontrasepsi darurat) juga perlu dipastikan dapat diakses oleh perempuan korban kekerasan seksual untuk mencegah kemungkinan kehamilan tidak dikehendaki akibat tindak kekerasan seksual yang dialami.

Kendati demikian, Ami pun berhadap, polemik yang terjadi saat ini akan menjadi bagian dari pertimbangan Kemenkes dalam menyusun Permenkes sebagai petunjuk teknis untuk tata laksana penyediaan alat kontrasepsi tersebut. Pihaknya optimis pemerintah pun tidak akan menyediaan alat kontrasepsi secara bebas bagi remaja seperti outlet minuman, yang bisa dimana saja dan diakses oleh siapa saja. Atau, seperti program makan siang gratis yang akan diberikan secara masif.

”Arah regulasi tampaknya masih akan selektif, namun perlu dipastikan tersedia dan dapat diakses untuk menyikapi kondisi faktual di atas dalam kerangka mencegah kawin anak dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” jelasnya.

Selain itu, ia pun meminta agar pengintegrasian pemberian informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi ini harus didiskusikan bersama antara Kemenkes, Kemendikbudriset, juga Kementerian PPPA. Jadi dapat dipenuhi materi yang sesuai di setiap tingkat pendidikan, termasuk soal pengintegrasian yang diharapkan tidak hanya di mata pelajaran penjakes, dapat juga di science (biologi), agama, IT terkait dengan kekerasan siber dan pornografi. (*)

batampos – Jumlah penduduk Indonesia terus terkerek naik. Berdasar data terbaru yang dirilis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pada semester I 2024 jumlahnya mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlah tersebut naik sekitar 3,3 juta dibanding data semester I tahun lalu.

Dari aspek gender, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak, yakni 142.569.663 jiwa. Sementara perempuan mencapai 139.907.921 jiwa.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menilai updating data kependudukan secara berkala sangat krusial. Sebab, validnya data menjadi basis perumusan dalam berbagai kebijakan. Termasuk agenda politik. ”Pilpres, pileg, basisnya dokumen kependudukan,” ujarnya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (7/8).

Update data terbaru juga membantu KPU dalam mengakurasikan data. Terutama untuk Pilkada 2024. ”Kita terus update itu sampai hari pelaksanaan dengan berbagai dinamikanya,” imbuh Teguh.

Dukungan dukcapil dalam pelaksanaan pilkada juga akan menyasar data perekaman e-KTP. Sebab, dari data sementara, ada 2,8 persen masyarakat yang belum melakukan perekaman.
Upaya percepatan, lanjut Teguh, akan dilakukan dengan aktif jemput bola ke lapangan.

”Apakah itu ke kampus, sekolah, dan berbagai pelayanan publik. Termasuk kelompok rentan,” terangnya. Kemendagri menargetkan akhir tahun ini bisa mencapai 99,4 persen.

Sementara itu, data pemilih pilkada kini dalam proses pemutakhiran. KPU telah menyelesaikan tahap pencocokan dan penelitian (coklit). Tahapan selanjutnya adalah penyiapan daftar pemilih sementara (DPS).

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menerangkan sejumlah kerawanan jelang penetapan DPS. Salah satunya keterbukaan data karena KPU tidak memberikan salinannya ke Bawaslu.

”KPU sesuai tingkatan tidak memberikan salinan kepada pengawas,” ujarnya.

Lolly juga menyoroti potensi minimnya informasi terkait pemutakhiran data pemilih pilkada. Dia berharap hasil penyusunan bisa dipublikasikan di laman resmi maupun media sosial KPU. (*)

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilelang agar dapat diubah menjadi aset likuid sehingga dapat menjamin kewajiban kepada pemegang polis dengan lebih baik.

“Strategi perubahan alokasi aset dari aset nonlikuid menjadi aset likuid akan mendorong pertumbuhan hasil investasi yang lebih baik untuk menjamin kewajiban kepada pemegang polis,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa (6/8) dikutip dari Antara.

Pelelangan tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan kualitas aset agar profil aset investasi sesuai dengan profil liabilitasnya.

Ia menyampaikan bahwa aset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) seiring dengan beralihnya liabilitas polis Jiwasraya ke IFG Life bagi pemegang polis yang telah menyetujui restrukturisasi.

Terkait pemegang polis yang masih menolak restrukturisasi, Ogi menuturkan bahwa Jiwasraya tetap menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

“Dalam perkembangannya, OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana aksi, termasuk rencana pemenuhan kewajiban kepada nasabah yang masih menolak restrukturisasi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, Jiwasraya masih dalam pengawasan khusus dan dalam proses menyelesaikan Rencana Tindak/Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan yang telah mendapat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari Kementerian BUMN dan OJK.

Ogi pun menyatakan bahwa pihaknya menghormati segala proses hukum yang berjalan dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dengan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kasus Jiwasraya.

“Kami menghormati keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan meminta para pihak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,” imbuhnya.

Kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang melibatkan mantan direktur umum perseroan dan sejumlah jajarannya hingga berbagai pihak pengelola investasi tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp16,8 triliun. (*)

batampos – Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan pentingnya pelaku ekonomi kreatif memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga keorsinilan ide usahanya. Sehingga orang lain tidak bisa menjiplak jenis usaha yang sama.

Hal itu disampaikan Yasonna meresmikan 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta mengukuhkan 80 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Banten di Lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Kegiatan ini merupakan rangkaian memperingati Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 dan gelaran Festival Layanan Hukum dan HAM.

“Saya senang bahwa festival layanan hukum dan HAM Banten ini dikemas dengan suasana pedesaan, dan telah memanifestasikan negara hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM secara langsung” ujar Yasonna, Kamis (8/8).

Yasonna menyampaikan, selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, acara ini juga memberikan edukasi pada pelaku ekonomi kreatif tentang HAKI. Sebab, HAKI adalah aspek penting dalam kegiatan wirausaha.

“Jikapun ide tersebut digunakan atau ditiru orang lain, maka pemegang hak akan mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan inteletual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain maupun investor,” jelas Yasonna.

“Di era globalisasi saat ini kepemilikan hak kekayaan intelektualtual sangatlah penting untuk menembus pasar global, tanpa itu sebuah produk berpotensi dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya,” imbuhnya.

Yasonna mengingatkan, para pelaku usaha seperti batik daerah atau produk makanan khas daerah bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan hak cipta dari karyanya agar bisa terlindungi dengan baik. Dalam kaitan dengan Desa/Kelurahan sadar hukum, lanjut Yasonna, Kemenkumham mendorong masyarakat desa/kelurahan untuk bersikap dan prilaku taat hukum.

“Muhammad Yamin pernah menyatakan bahwa desa merupakan kaki bagian bawah susunan organisasi negara Indonesia Merdeka. Dalam angan-angan Yamin selain sebagai penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga merupakan perwujudan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial alias masyarakat gemah ripah loh jinawai, toto tentrem kerto raharjo seperti yang dicita-citakan Bung Karno,” ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, salah satu cara mewujudkan cita-cita bangsa tersebut adalah melalui pendaftaran kekayaan intelektual secara masif dan memberikan layanan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), konsultasi kenotariatan, juga layanan keimigrasian dengan terbitnya golden visa.

“Hal ini sangat erat kaitannya dengan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembenahan salah satunya dalam sektor investasi yakni kemudahan berusaha (ease of doing business) sebagai modal dalam menghadapi era masyarakat dan industri 5.0 (five point o),” tutupnya. (*)