batampos – Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN sepakat mengusung Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur Jakarta. Nama calon wakil gubernur pendamping RK akan diumumkan dua hari mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco memastikan bahwa RK akan maju sebagai calon gubernur Jakarta. “KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk pilkada Jakarta,” terang Dasco di komplek parlemen, Senayan, Senin (5/8).

Bahkan, kata Dasco, ada partai lain yang akan bergabung dalam KIM Plus. Namun, dia belum bersedia mengungkapkan nama partai yang akan bergabung mengusung RK. Menurutnya, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan sinkronisasi dengan partai KIM, sekaligus partai yang akan bergabung nantinya.

Terkait nama calon pendam-ping RK di pilkada Jakarta, Dasco juga masih enggan membuka sosok yang akan menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Dia menegaskan, nama calon pendamping RK kemungkinan akan disampaikan dua hari ke depan. “Sehari dua hari ke depan, akan kami sampaikan ke media,” bebernya.

Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) juga belum me-ngumumkan calon gubernur yang akan diusung di pilkada Jakarta. Partai banteng masih melakukan finalisasi kandidat yang akan diusung. PDIP juga sedang sibuk melakukan pelatihan tim kampanye yang dilakukan beberapa tahap.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, pilkada serentak tahun ini harus berjalan sesuai dengan aturan. Pernyataan itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, kemarin.

Megawati berharap tak ada lagi kecurangan atau pelangga-ran pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). “Terus sekarang, biarkan pilkada itu jalan yang benar saja. Enggak usah pakai TSM-TSM. Udah deh, enggak usah. Kasihan pada rakyat tuh, jangan dibodohi melulu, kasihan,” kata Megawati.

Dia pun menceritakan bagaimana saat menemui rakyat pada pasca Pemilu 2024, dimana awalnya mereka ingin memilih capres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Namun, karena ada arahan, akhirnya mereka memilih calon lain.

Megawati menegaskan, dalam pilkada tidak boleh menggunakan cara-cara mengintimidasi. Semua harus menggunakan azas kekeluargaan. “Republik ini diba-ngun oleh para pendiri republik untuk menjadi azas kekeluargaan, gotong royong, bukan saling mengintimidasi, bukan saling menekan. Untuk itulah, maka Bung Karno sebenarnya berkorban pada waktu itu, supaya jangan terjadi namanya perang saudara,” tutur Megawati.

Dia menegaskan, bukan sebagai provokator atau memprovokasi membicarakan hal ini. Tapi memang sudah waktunya untuk bicara soal kebenaran, terlebih ada kepala daerah dan Pj kepala daerah.

Megawati juga menyinggung soal kepolisian. “Paling mungkin juga ditangkap, ditangkapnya sama sono, sama polisi. Kan saya sudah bilang, nanti gue datangin Kapolrinya. Kapolri itu juga bagian dari Republik Indonesia, mau mau nangkepin orang. Nangkepinnya yang benar, jangan pilih kasih. Berkeadilan de-ngan perikemanusiaan. Gitu lho,” seloroh Megawati.

Dia juga mengkritik terkait pihak-pihak yang mencari aman sendiri. Mereka tidak ingin bersuara dan terlibat dalam persoalan. “Semua orang kayaknya tuh cari selamat. Lebih baik kita ikut saja. Tidak peduli, biar saja. Saya nggak bisa karena bapak ibu saya petarung. Ibu saya mana mungkin, kalau dia cengeng, berani suruh bikin bendera,” kata Megawati.

Sementara itu, sejumlah Penjabat (PJ) Kepala Daerah tertarik untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 demi mendapatkan jabatan kepala daerah definitif. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat, sebanyak 34 PJ Kepala Daerah sudah menyampaikan niat tersebut.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, sesuai komitmennya sejak awal, pemerintah tidak akan menghalangi keinginan PJ untuk menjadi Kepala Daerah definitif melalui Pilkada. Sebab hal itu menjadi hak yang melekat bagi warga negara.

Namun untuk menghindari potensi penyalahgunaan, se-suai hasil diskusi dengan Bawaslu pihaknya mengambil kebijakan untuk menyampaikan pemberitahuan maksimal 17 Juli 2024.

“Kita akan percepat pergantian PJ nya,” ujarnya usai pelantikan PJ Papua dan Papua Selatan.
Diantara PJ yang mundur adalah PJ Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan PJ Gubernur Riau SF Hariyanto.

Diakuinya, dari 34 yang mengun­durkan diri, belum se­penuhnya dilantik penggantinya. Sebagian, masih mem­­proses penjaringan nama pengganti dengan meminta masukan ke DPRD hingga kementerian/lembaga.

“Bulan ini juga akan segera yang mengundurkan diri, akan diganti bulan ini juga,” tuturnya. Tito berharap, dengan para PJ baru yang dilantik bisa bekerja secara optimal tanpa cawe-cawe kepentingan di Pilkada. (*)

batampos – Tim Lima atau pansus bentukan PBNU mengundang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid di Jakarta, Senin (5/8). Sayangnya Hasanuddin tidak hadir alias mangkir. Dia sedianya diundang untuk memberikan keterangan terkait masalah PBNU dengan PKB.

Usai menggelar konferensi pers bersama Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di kantor PBNU, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf irit bicara mengenai ketidakhadiran sekjen PKB. ”Saya lebih peduli Palestina,” katanya lantas masuk ke lift meninggalkan wartawan.
Surat undangan kepada Sek-jen PKB itu sudah beredar di kalangan wartawan sejak akhir pekan lalu. Ini membuat sejumlah wartawan memadati kantor PBNU. Namun karena Sekjen PKB tidak hadir, kegiatannya sebatas konferensi pers antara Gus Yahya dengan Dubes Zuhair Al-Shun.

Wakil Sekjen PBNU Imron Rosyadi Hamid mengatakan mereka memang memanggil Sekjen PKB. Tujuannya sama seperti pemanggilan mantan Sekjen PKB Lukman Edy yang dilakukan pada 31 Juli lalu. Saat itu Lukman Edy diundang ke PBNU untuk bertemu tim Pansus PKB bentukan PBNU.

”Memang kami meluncurkan undangan untuk beliau (Sek-jen PKB). Ada banyak yang kami akan undang,” kata Gus Imron Rosyadi Hamid singkat.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Musyanto, Senin (5/8). Musyanto menyebut Muhaimin telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua Tim

Pengawas (Timwas) Haji, yakni melibatkan istrinya, Rustini Murtadho, dalam timwas.
Musyanto menyebut, pihaknya membawa sederet bukti terkait pelibatan Rustini dalam Timwas Haji. Bukti itu menunjukkan bahwa Muhaimin mengajak istrinya dalam pelaksanaan Timwas Haji. ”Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, mengajak seorang istri untuk dilibatkan dalam Timwas Haji,” kata Musyanto di kompleks DPR RI, kemarin.

Lebih lanjut, Musyanto menuding Rustini turut masuk dalam rombongan Timwas Haji DPR dan menggunakan visa petugas haji seperti yang digunakan anggota Timwas Haji. Dia pun meminta MKD segera memanggil Gus Muhaimin terkait dugaan pelanggaran etik tersebut.

”Tindakan ini diduga ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Muhaimin Iskandar,” ujarnya.

Disinggung mengenai keterlibatan PBNU dalam laporan tersebut, Musyanto membantahnya. Dia mengatakan pelaporan itu tidak terkait dengan konflik internal antara PKB dan PBNU.

”Nggak ada, kita kan di luar itu. Tidak ada urusannya, kita bukan anggota di situ (baik PKB maupun PBNU, red),” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Cucun Syamsurijal me-laporkan Lukman Edy terkait kasus dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Cucun menuturkan, DPP PKB bersama tim kuasa hukum melaporkan Lukman Edy karena ujaran kebencian tersebut berbahaya.

”Ucapannya di PBNU, soal ucapannya publik sudah mengetahui,” paparnya.

Pernyataan itu berbahaya karena akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap PKB. Karena itu sebaiknya semua orang jangan asal dalam berbicara. ”Jangan sampai informasi itu ditelan mentah-mentah masyarakat. Itu mencemarkan nama baik,” ujarnya.

Menurutnya, laporan tersebut telah diterima penyidik Bareskrim dengan baik. Nantinya, pasti penyidik melakukan gelar perkara. ”Kalau dibutuhkan saksi-saksi nanti juga akan dipanggil,” terangnya. Namun begitu, saat diminta menunjukkan surat laporan (LP) dia mengaku surat tersebut ada di kuasa hukum. Sedangkan kuasa hukum tidak menunjukkan laporan tersebut karena langsung masuk ke dalam mobil.

Selain laporan ke Bareskrim, lanjutnya, pihaknya juga mempertanyakan posisi dari Lukman Edy yang berkomentar terkait PKB. Lukman dianggap sudah bukan bagian dari PKB. ”Dia itu sekarang komisaris salah satu BUMN, saya sebagai anggota DPR berhak meminta audit untuk kontribusi Lukman Edy terhadap BUMN. Saya akan minta auditnya,” urainya.

Menurutnya, antara PKB dengan PBNU itu sesuatu yang berbeda. PKB berdasarkan Undang-Undang (UU) Partai Politik dan PBNU berdasarkan UU Ormas. ”Lukman berbicara di PBNU padahal PKB itu berbeda landasannya dengan PBNU,” terangnya.

Sementara saat dikonfirmasi terkait laporan PKB, Lukman Edy justru mengirimkan sebuah pesan berjudul instruksi. Dalam pesan itu diperintahkan kepada semua DPW PKB untuk melaporkan Ketua PBNU, Sekjend PBNU dan Lukman Edy karena melakukan pencemaran nama baik. Pelaporan dilakukan di setiap Polda dan Polres masing-masing daerah.

Dalam pesan tersebut bahkan diatur bahwa laporan pertama terhadap Lukman Edy dan selanjutnya kepada Ketua PBNU serta Sekjend. Laporan dilakukan serentak dari 5 Agustus hingga 7 Agustus.

Edy mengatakan bahwa ini menjadi bukti bahwa PKB alergi terhadap kritik. Persoalan internal tapi dibawa ke kepolisian. ”Ya, alergi kritik itu,” terangnya, kemarin.

Kantor PBNU Dijaga Banser 24 Jam

Di bagian lain, penjagaan kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, diperketat. Penjagaan dikawal langsung oleh personel Banser. Sebelumnya, sekitar seratus personel Banser mengikuti apel di bawah pengarahan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf di pelataran kantor PBNU, Senin (5/8) pagi.

Biasanya kantor PBNU dijaga personel Banser ketika ada agenda-agenda khusus. Misalnya ketika ada kegiatan formal seperti halal bi halal yang dihadiri sejumlah petinggi PBNU beberapa waktu lalu. Pada kesehariannya, kantor PBNU dijaga oleh petugas keamanan dengan menggunakan setelan hitam-hitam.

Sementara mulai kemarin, setidaknya ada dua personel Banser dengan seragam lorengnya yang ikut nimbrung mengamankan kantor PBNU. Petugas tersebut berjaga di pos keamanan di dekat gerbang masuk. Mereka berjaga bersama petugas keamanan reguler.

Sedangkan di kantor Ansor yang berada tidak jauh dari kantor PBNU, terlihat banyak personel Banser yang berjaga. Di antara mereka ada yang istirahat setelah mengikuti apel. Kantor Ansor tersebut, digunakan untuk markas Banser yang bertugas menjaga kantor PBNU. Jadi mereka tidak sampai memadati pelataran kantor NU.

Banser sendiri merupakan bagian dari GP Ansor. Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan Banser adalah pasukan berat yang siap digerakkan kapanpun. ”(Banser) bukan gerombolan,” katanya usai apel. Dia mengatakan salah satu instruksi untuk Banser itu adalah mencegah adanya aksi demo di depan kantor PBNU.

”Kalau ada (aksi demo) langsung sikat, langsung gebuk. Tapi sebelumnya kita pendekatan persuasif,” jelasnya. Gus Addin menegaskan instruksinya jelas, mereka tidak ingin gedung PBNU dinodai serta dikotori oleh aksi demo.

Gus Addin menegaskan Ansor maupun Banser sudah terbiasa dengan satu komando. Dia mengatakan Banser siap menjalankan segala arahan dari PBNU. Dia mengatakan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, jumlah personel Banser sekitar 100 ribu orang. Sedangkan seluruh Indonesia bisa mencapai 8 juta orang.

”Iya betul (menjaga kantor PBNU) 24 jam,” tegasnya. Dia mengatakan Banser siap mengamankan kantor PBNU dari segala kemungkinan. Dia lantas menyoroti aksi demo akhir pekan lalu di kantor PBNU. Aksi itu menurut dia, tidak jelas dari mana asalnya.

”Apalagi kemudian mengakui anak Gus Dur yang kemudian kita ketahui bersama, ternyata bukan,” tuturnya. Menurut dia aksi demo itu telah mencoreng mereka sendiri. Kemudian juga sudah bermain-main dengan tokoh NU. Jika ada demo serupa, Gus Addin mengatakan siap mencegah bahkan sampai memukul mundur.

Sementara itu dalam arahannya, Gus Yahya menyampaikan beberapa pesan kepada personel Banser. ”Saya tahu, pada hari-hari ini, kader-kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia merasakan gejolak,” katanya. Juga merasakan emosi yang intensif terkait apa yang berkembang pada beberapa hari terakhir. Tanpa menyebut hubungan PBNU dengan PKB.
Gus Yahya mengatakan dirinya mengetahui batas kesabaran personel Banser. Dia menekankan bahwa Banser adalah pasukan-pasukan kader. Bukan gerombolan. Dia menyampaikan terima kasih kepada Banser yang sudah datang dan meminta perintah dari PBNU.

”Karena ini menunjukkan, bahwa sahabat-sahabat adalah kader-kader yang disiplin di dalam menjunjung tinggi norma-norma organisasi,” jelasnya. Kemudian juga menjunjung tinggi norma-norma kepemipinan di dalam organisasi. Secara khusus dia menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh Banser di Indonesia.

Pertama adalah tetap disiplin dalam barisan dan tidak tercerai berai. Kemudian yang kedua tetap dalam disiplin kepemimpinan. ”Jangan bergerak sendiri-sendiri,” tegasnya. Karena setiap langkah, setiap tindakan, harus wujud konsolidasi seluruh elemen Nahdlatul Ulama. Gus Yahya menyebut bahwa Ansor dan Banser sebagai ototnya NU.

Arahan yang ketiga adalah percayakan segala sesuatu, segala pertimbangan, segala pikiran mengenai langkah-langlah ke depan kepada pimpinan NU. Sebagai Ketua Umum PBNU akan meminta arahan dan kebijakan dari para kiai dan ulama NU. Khususnya kepada para jajaran Syuriah PBNU. (*)

batampos – Organisasi Papua Merdeka (OPM) berjanji membebaskan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dalam waktu dekat. Namun, OPM kembali berulah dengan membunuh seorang pilot helikopter berkewarganegaraan Selandia Baru bernama Glen Malcolm Conning. Janji OPM membebaskan pilot Susi Air tentunya dipertanyakan.

Panglima Kodap III Ndugama Narakma TPNPB-OPM Egianus Kogoya menuturkan, demi kemanusiaan membuka peluang pembebasan terhadap Philips. Namun, pembebasan tersebut harus dengan dialog bersama tokoh agama dan masyarakat. “Saya mau bicara soal kemanusiaan. Kalau mau bicara soal pilot bertemu dengan saya,” ujarnya.

Sebaiknya semua pihak yang menginginkan berkomunikasi dan berdialog terkait pilot Susi Air tidak hanya bicara di sebuah grup. “Ke lapangan, jangan hanya menang di grup. Kita bicara,” terangnya.

Sementara Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan bahwa Egianus Kogoya telah sepakat untuk membebaskan Philip yang telah 17 bulan disandera. Pembebasan ini demi kemanusiaan dan akan dilakukan dalam satu bulan hingga dua bulan ke depan. “Paling lama dua bulan,” paparnya.

Namun, setelah berjanji melepaskan Philip yang berkewarganegaraan Selandia Baru, OPM justru membunuh seorang pilot lainnya Senin (5/8) pagi. Yakni, Glen Malcolm Conning, 50. Kelompok tersebut juga membakar helikopter jenis IWN MD 500 ER PK milik PT Intan Angkasa Air Service.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan OPM terhadap Mr. Glen Malcolm Conning yang merupakan pilot Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service. “Kejadian tersebut terjadi saat helikopter tiba di Distrik Ala-ma Kabupaten Mimika dengan membawa empat penumpang yaitu dua orang dewasa (nakes) dan satu bayi serta satu anak dari Bandara Moses Kilangin Timika tujuan Distrik Alama,” tuturnya.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombespol Bayu Suseno me-ngatakan bahwa informasi yang diterima saksi berinisial D diketahui pada saat Helikopter tiba di Distrik Alama, para penumpang dan pilot langsung diadang KKB dan saat itu juga pilot Mr. Glen Malcolm Conning langsung dibunuh.

Menurutnya, pilot Glen Malcolm Conning, berkewarganegaraan Selandia Baru dengan nomor paspor LM096455. “Pekerjaan pilot Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service beralamat di Timika.” ujarnya.

Untuk identitas penumpang sesuai dengan manifest dan berdasarkan informasi dari lapangan bahwa seluruh pe-numpang dalam keadaan selamat. “Karena mereka merupakan warga setempat yaitu distrik Alama, distrik ini terpencil hanya bisa diakses menggunakan helikopter,” jelasnya.

Bayu menjelaskan bahwa saat ini TNI-Polri serta jajaran Polres Mimika telah melakukan upaya penegakan hukum dan pengejaran terhadap KKB yang melakukan aksi penyanderaan dan penembakan terhadap pilot. “Kami akan terus melakukan upaya pene-gakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua,” ujarnya.

Terpisah, Pangkalan TNI AL (Lanal) Biak berhasil menangkap seorang anggota TPNPB-OPM di Kampung Mapia, Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori. Penangkapan itu dilakukan Satgas Marinir Pulau Terluar XXVII bersama personel TNI AD, dan Polri. Komandan Lanal Biak Kolonel Mar Jinawi Atut Waluyanto menyampaikan bahwa pihaknya mendapat laporan dari masyarakat mengenai keberadaan orang tidak dikenal (OTK).

Laporan itu lantas didalami tim dari Satgas Marinir Pulau Terluar XXVIII. Meski sempat tidak mengaku, terduga anggota TPNPB-OPM berinisial PB tersebut tidak bisa mengelak setelah dilakukan pemeriksaan. “Barang-barang yang ditemukan antara lain KTA anggota OPM serta baju loreng lengkap dan berkas-berkas West Papu-a,” beber Jinawi. Karena itu, PB langsung diamankan. Barang bukti juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari intelijen. (*)