batampos – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI menunjuk Nusron Wahid sebagai ketua pansus. Anggota Fraksi Partai Golkar itu mengajak para anggota pansus haji untuk tancap gas dalam menyelesaikan problem penyelenggaraan haji.

Rapat penetapan pimpinan pansus hak angket haji dipim-pin Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar. Selain Nusron, terpilih juga tiga wakil ketua, yaitu Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, Diah Pitaloka dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dan Ledia Hetifah dari Fraksi PKS. “Semoga pimpinan pansus angket haji bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” kata Muhaimin.

Nusron langsung mengajak pimpinan dan anggota pansus untuk fokus dan sungguh-sungguh bekerja. Sebab, waktu yang mereka miliki tidak banyak sehingga harus bekerja keras.
Dia juga mewanti-wanti agar kerja pansus tidak terganggu dengan agenda politik.

“Pansus tidak boleh terganggu dengan agenda apa pun, baik muktamar PKB maupun munas Golkar,” terang mantan ketua umum GP Ansor itu.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyatakan, pansus akan bekerja secara guyub, rukun, dan transparan.

fokus untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai persoalan pelaksanaan ibadah haji sehingga bisa dikeluarkan rekomendasi untuk perbaikan haji ke depan. (*)

batampos – Wakil Pre-siden Ma’ruf Amin menerima kunjungan putri Gus Dur, Yenny Wahid, di Jakarta, Senin (19/8). Merenggangnya hubungan PBNU dengan PKB menjadi salah satu yang dibahas keduanya.

Yenny menyebut perlu segera digagas dialog NU yang internal, mandiri, tanpa pengaruh luar untuk merekatkan kembali PBNU dengan PKB. Jika diperlukan, Wapres bisa turun mengajak para kiai sepuh NU untuk berdiskusi memecahkan masalah hubungan PKB de-ngan PBNU.

“Sehingga di akar rumput segera selesai. Kiai kampus tidak bingung, sekarang kan bingung semua,” kata Yenny seusai pertemuan tersebut.

Yenny menyebut dirinya bersama Ma’ruf sepakat bahwa NU dan PKB adalah berkah bagi Indonesia. Keduanya harus dijaga. Karena itu, perlu peran Ma’ruf bersama sesepuh NU untuk bisa menjadi aktor mediasi.

Yenny menegaskan penting-nya proses dialog yang mandiri dan internal. Kemudian, komitmen untuk menutup kemungkinan pengaruh luar yang justru bisa membuat panjang perselisihan PBNU dengan PKB. “Gus Yahya, Cak Imin ayo duduk bersama,” katanya.

Membangun dialog yang baik berdasar akhlak yang karimah serta nilai-nilai Aswaja yang jadi pakem NU selama ini. (*)

batampos – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjadjaran (Unpad) meng-ambil tindakan tegas terhadap dua dokter residennya yang terbukti melakukan perundungan kepada mahasiswa juniornya di program pendidikan dokter spesialis (PPDS) bedah saraf FK Unpad.
Selain dua orang yang dikenai sanksi berupa pemecatan, ada tujuh orang lain yang dijatuhi sanksi ringan. Pemicunya sama, tindakan perundu-ngan kepada junior.

Dilansir Radar Bandung (grup Batam Pos) Minggu (19/8), Dekan FK Unpad Yudi Mulyana Hidayat merasa prihatin atas aksi perundu-ngan yang kerap terjadi di dunia pendidikan spesialis tersebut. Kendati upaya pemberantasan perundungan di lingkungan PPDS dilakukan sejak lama oleh Unpad dan Rumah Sakit Hasan Sadikin, dia mengaku hingga kini masih kerap terjadi hal serupa.

“Upaya pemberantasan telah dan terus dilakukan sejak lama, tapi belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Terjadi dan terus terjadi lagi,” kata Yudi dalam ketera-ngan tertulis.
Dia menyebutkan, guna mencegah kasus serupa terjadi, pihaknya bersama RSHS telah mengambil upaya preventif. Di antaranya, membentuk komisi disiplin, etika, dan antikeke-rasan Fakultas Kedokteran Unpad-RS Hasan Sadikin.

Tak cuma itu, untuk mencegah aksi perundungan selanjutnya, pihaknya telah membuat buku Pedoman Sanksi Kekerasan dan Bullying yang dibagikan kepada para peserta didik baru saat awal masuk pendidikan. Dia menjelaskan, buku tersebut berisi pakta integritas antikekerasan dan bullying yang harus dibubuhi tanda tangan peserta didik baru serta disumpah di hada-pan dekan Fakultas Kedokteran Unpad dan direktur RS Hasan Sadikin.

“Jadi, kami tidak akan lelah dan terus berupaya untuk memberantas bullying di lingkungan FK Unpad dan RS Hasan Sadikin,” tegasnya.

Seperti diketahui, dugaan aksi perundungan tersebut terjadi pada mahasiswa PPDS bedah saraf Unpad di RSHS Bandung. Bullying tersebut berlangsung pada Juni lalu dan residen memilih me-ngundurkan diri. (*)

batampos – Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta resmi terbentuk. Hal itu ditandai dengan deklarasi pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta, Senin (19/8).

Paslon tersebut didukung mayoritas partai yang ada di DPRD Jakarta. Yakni, Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB, NasDem, PSI, dan Perindo. Jika ditotal, kursi yang dikantongi pasa-ngan yang disebut Rawon itu mencapai 91 kursi. Ditambah dukungan Gelora dan Prima.

Dalam pidato politiknya, RK menyebut deklarasi Rawon dalam KIM Plus menjadi simbol rekonsiliasi atau persatuan. Sebab, KIM Plus di Jakarta berisi gabungan partai yang sempat berseberangan di Pilpres 2024. “Inilah yang ingin kita tunjukkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, RK bersama Suswono juga membeberkan visinya yang dikemas dalam Jakarta Baru. Visi tersebut merupakan respons atas perubahan status Jakarta yang tidak lagi ibu kota. Dia memastikan akan tetap memperhatikan keberlanjutan. Apa yang baik-baik akan diteruskan. “Jika masih kurang, kami akan sempurnakan,” imbuhnya.

RK pun angkat bicara soal potensi berkompetisi dengan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Mantan gubernur Jawa Barat itu tidak mau menyepelekan. “Semua yang mendaftar punya ilmu, punya kapasitas yang baik,” jelasnya. Namun, terkait kasus lawannya yang diduga mencatut duku-ngan KTP warga Jakarta, RK enggan berkomentar.

Sementara itu, pakar kepemiluan Titi Anggraini menyo-roti praktik politik di Jakarta yang terindikasi didesain memenangkan paslon tertentu. Dia menilai, partai seolah bekerja dengan logikanya sen-diri tanpa memedulikan apa yang jadi kehendak rakyat.

Hal itu merujuk pada pasa-ngan calon yang dianggap lebih kental sebagai keinginan elite.

“Publik dihadapkan pada dilema karena pencalonan pilkada benar-benar jadi forum eksklusif partai yang tidak merefleksikan aspirasi dan dinamika yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Situasi itu, bagi Titi, bisa berdampak pada pragmatisme dan apatisme dari masyarakat. Sebab, pemilih seolah hanya sebagai penonton yang menyaksikan tingkah polah elite semata.

PDIP Soroti KIM Plus
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pembentukan KIM Plus yang mengusung Rawon adalah upaya ter-akhir untuk membuat PDIP tak bisa mengajukan calon lain di pilgub Jakarta. Sebab, jumlah kursi PDIP di DPRD Jakarta tak memenuhi syarat pengajuan calon sendiri.

Menurut Djarot, koalisi besar itu akan mengarahkan Ridwan Kamil melawan kotak kosong atau calon independen yang dinilai sebagai calon boneka. “Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diloloskan calon independen sebagai calon boneka,” kata mantan gubernur DKI itu. (*)

batampos – Di akhir periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo merombak lagi susunan menterinya. Kader-kader Partai Gerindra masuk ke jajaran pemerintahan. Apakah ini merupakan cara transisi pemerintahannya dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto?

Isu reshuffle telah berhembus sejak Selasa (13/8) lalu. Saat itu, Jokowi berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) Saat dikonfirmasi, dia tidak memberikan pernyataan jelas. “Kalau diperlukan. Saya punya hak prerogatif,” ujarnya. Senin (19/8) dia melantik tiga menteri, satu wakil menteri, dan tiga kepala badan.

Kemarin, Yasonna Laoly digantikan oleh  Supratman Andi Atgas dari Menteri Hukum dan HAM. Lalu Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi. Dia digantikan Rosan Roeslani yang sebelumnya Wakil Menteri BUMN. Angga Raka Prabowo juga masuk dalam jajaran pejabat yang dilantik. Dia dipercaya sebagai Wakil Menteri Kominfo. Jokowi juga melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM. Selain itu, Jokowi melantik dua kepala badan anyar, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dan Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan.

Masuknya orang baru ini menunjukkan Jokowi ingin memasukan orang-orang dekat Prabowo. Supratman dan Angga merupakan kader Partai Gerindra. Penempatan Supratman menggeser Yasona Laoly yang merupakan politisi PDI Perjuangan. Sebelumnya, Jokowi juga melantik ponakan Prabowo Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu dan Ketua DPP Gerindra Jawa Tengah Sudar-yono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Lalu Rosan dan Hasan yang termasuk dalam tim kemenangan nasional (TKN) Prabowo-Gibran masuk gerbong pemerintahan. Bahlil pun terkenal dekat dengan Prabowo.

Kedekatan pejabat-pejabat anyar dengan Prabowo secara tersirat mereka ungkapkan seusai pelantikan. Hampir semuanya menyatakan telah mengantongi restu presiden terpilih. Seperti yang diucapkan Bahlil. “Tadi pagi saya datang pamitan kepada Presiden Prabowo,” katanya. Dia pun diberi nasehat agar mengelola ESDM harus mementingkan rakyat dan nasionalisme.

“Saya pamit beliau adalah Presiden terpilih. Beliau adalah tokoh yang sudah memberikan nasehat kepada kami,” ujarnya.

Rosan pun juga sudah berkomunikasi dengan Prabowo. Sebelum dilantik dia juga berkomunikasi dengan Prabowo. “Tadi pagi beliau sampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaiknya,” ucapnya. Supratman dan Angga pun juga sama, namun mereka berdalih komunikasi dilakukan karena keduanya adalah kader Gerindra.

Intervensi Prabowo dalam kabinet Jokowi ini bukan baru saja terjadi. Ini berdasar dari pernyataan Taruna Ikrar. Dia sejak Maret melakukan proses seleksi sebagai Kepala BPOM.

“Itu atas rekomendasi presiden terpilih sebetulnya. Bapak Prabowo,” ucapnya.

Meski sudah mendapatkan restu Prabowo, dia harus melakukan interview terakhir pada Minggu (18/8) malam. “Dan pada akhirnya juga terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengangkat dan melantik saya,” imbuhnya.

Nama Yasona maupun Arifin sudah beberapa kali disebut akan dicopot. Bahkan nama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang merupakan kader satu-satunya Partai NasDem juga diisukan dalam daftar perombakan. Namun, dia tetap dipertahankan. Di jajaran menteri Jokowi, hanya tinggal Bintang Puspayoga dan Tri Rismaharini yang merupakan kader dari PDI Perjuangan.

DPP PDI Perjuangan (PDIP) merespons perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya menduga ada masalah besar yang sedang terjadi di balik keputusan res-huffle Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif.

Secara prinsipil, kata Djarot, PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden itu karena reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden. Namun, dari sisi penilaian terhadap sebuah kebijakan, PDIP melihat sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.

Sebab, kabinet tinggal bekerja kurang dua bulan lagi. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apa alasan sebenarnya reshuffle kedua menteri dari PDIP itu. “Apa karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai,” kata Djarot saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, kemarin.

Sebelumnya, PDIP melak-sanakan perpanjangan kepe-ngurusan DPP PDIP dari tahun 2020-2024, menjadi DPP PDIP periode 2020-2025. Dengan Megawati sebagai ketua umum dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.

Pertanyaan kedua yang muncul, kata Djarot, apakah peng-hentian Yasonna karena hadir di deklarasi Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatra Utara. Diketahui Rahmayadi akan bertarung melawan menantu Jokowi bernama Bobby Nasution.

Tanda tanya ketiga adalah soal ketidakhadiran Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 saat pelantikan menteri baru. Bagi PDIP, kata Djarot, etika pemerintahan yang benar adalah seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan, agar tak mewariskan beban masalah untuk pemerintahan berikutnya.

Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri menyatakan, wajar jika publik menganggap ada udang di balik batu dalam keputusan reshuffle kabinet. Ia ingatkan bahwa segala kebijakan negara yang berbasis kepentingan pribadi seseorang, akan menghasilkan hal tak baik bagi bangsa maupun negara.

“Kalau keputusan itu hanya untuk keluarga dan nepotisme dan politis, itu amat berbahaya bagi Indonesia,” pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyatakan, Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Sebab, tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser.

Menurutnya, Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan. Penggantian Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk merevisi UU MD3. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai, yaitu agar Partai Golkar bisa menguasai parlemen dengan menjadi ketua DPR RI. (*)

batampos – Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Langkah ini dianggap sesuatu yang normal oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Mengacu pada hukum acara sesuai Ketentuan pasal 263 KUHAP secara lugas menyatakan terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK kepada MA.Jadi berpulang kepada yang bersangkutan apakah akan menggunakan hak mengajukan PK atau tidak,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (20/8).

Menurut Harli, pengajuan PK telah diatur dalam Undang-Undang. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni adanya novum baru untuk membuktikan adanya kekeliruan oleh hakim.

“Jika yang bersangkutan memilih mengajukan PK maka tentu Jaksa Penuntut Umum akan menghadapinya,” imbuh Harli.

Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso akhirnya keluar dari Lapas Perempuan Kelas II-A Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada Minggu (18/8). Perempuan yang dipidana karena disebut membunuh Mirna Salihin, sahabatnya sendiri itu, mendapatkan pembebasan bersyarat. Dari 20 tahun vonis hakim, Mirna hanya menjalani sekitar 8,5 tahun.

Kendati tidak lagi mendekam dalam penjara, tim kuasa hukum Jessica berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hal itu disampaikan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Dia mengatakan, putusan hakim memang menyatakan bahwa Jessica bersalah. ”Sebagai lawyer, saya harus menghormati putusan itu,” katanya.

Meski demikian, bukan berarti dirinya mengakui kebenaran putusan hakim. Sebab, ada beberapa hal yang dia anggap janggal. Misalnya, hakim menyebut Mirna meninggal karena racun sianida. Padahal, proses otopsi tidak pernah ada.

Otto mengakui, pihaknya sudah pernah mengajukan PK dengan hasil ditolak. Namun, undang-undang memberikan hak kepada Jessica untuk kembali mengajukan PK. ”Saya kira harus mengajukan PK,” tegasnya.

“Sebab, Otto yakin Jessica bukan pembunuh Mirna. ”Bayangkan, orang dihukum sampai delapan tahun lebih, padahal menurut saya dia tidak melakukan pembunuhan itu. Karena itu, kita tidak bisa menyerah,” lanjut Otto. (*)