batampos – Entah apa yang ada dalam pikiran Mashadi, pemuda berusia 25 tahunan di Batam. Ia tega melecehkan tiga anak laki-laki yang merupakan tetangga. Diantaranya ada yang disodomi bahkan digigit bagian vital karena melawan.
Kemarin, Mashadi duduk sebagai terdakwa dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Batam. Agenda persidangan yakni putusan dari majelis hakim yang dipimpin Watimena didampingi hakim anggota Douglas dan Andi Bayu.
“Ini terdakwa yang mengigit kelamin korban kan? Kamu juga melakukan anal terhadap korban kan?” tanya hakim Douglas dan dibenarkan terdakwa.
Hakim Watimena kemudian menimpali, jika perbuataan terdakwa sudah tidak masuk akal. Karena korban disodomi hingga sempat digigit.
“Padahal itu anak-anak, kok tega sekali kamu? Sampai gigit titit anak itu. Ya udah saya bacakan hukuman untuk kamu,” jelas Watimena.
Dalam amar putusan, hakim Watimena menegaskan perbuataan Mashadi telah sah dan meyakinkan bersalah, melanggar UU perlindungan anak yakni pasal 82 ayat 2. Yang mana perbuataan terdakwa dilakukan berkelanjutan kepada para korban.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mashadi dengan 12 tahun penjara,” sebut Watimena.
Tak hanya itu, hakim juga memberi hukuman denda Rp 200 juta, yang apabila tak dibayar mak diganti pidana 6 bulan. Hukuman yang dijatuhi terhadap terdakwa dikurangi dengan selama terdakwa ditahan.
“Saya vonis kamu sama persis dengan tuntutan jaksa, 12 tahun. Tadinya saya mau tinggikan, tapi kamu berkelakuan baik, jadi sesuai tuntutan hakim,” tegas Watimena.
Atas putusan itu, Mashadi sempat terdiam sesaat. Yang kemudian menyatakan menerima vonis tersebut, begitu juga dengan jaksa. (*)
China tundukkan Timnas Indonesia 2-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (REUTERS/Florence Lo)
batampos – Tim nasional Indonesia turun ke peringkat 130 FIFA usai tidak meraih kemenangan dalam laga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dikutip dari Antara, Tim Garuda yang sebelumnya berada di peringkat ke-129, turun satu peringkat usai kehilangan -5,30 poin dalam laga kualifikasi yang terhitung sebagai FIFA match day tersebut.
Penurunan poin tersebut tidak terlepas dari hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika Indonesia ditahan imbang Bahrain 2-2 dan mengakui keunggulan tuan rumah Tiongkok 1-2.
Di peringkat 130, tim asuhan Shin Tae-yong tersebut kini mengoleksi total 1118,87 poin. Torehan poin tersebut juga menempatkan Indonesia di ranking ke-23 zona Asia.
Sementara di zona ASEAN, Indonesia menempati ranking ketiga atau di bawah Thailand yang kini berada di ranking ke-96 FIFA dan Vietnam yang berada di ranking ke-119.
Tim Merah Putih masih berpeluang lebar untuk menambah poin dan menaikkan peringkat pada tahun ini ketika melakoni laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November.
Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November, Jay Idzes dan kawan-kawan dijadwalkan akan melakoni laga kandang menghadapi Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November dan menjamu Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November.
Saat ini juara Piala Dunia 2022, Argentina masih bertahan di puncak ranking FIFA dengan meraih total 1883,5 poin. Sedangkan di peringkat kedua ditempati Prancis dengan 1859, 85 poin. Diikuti juara Piala Eropa 2024, Spanyol yang berada di peringkat ketiga dengan mengoleksi 1844,33 poin. (*)
Ketua Bawaslu, Jupri Budi bersama Ketua KPU, Padillah melihat proses cetak surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati Anambas di PT Gramedia Cikarang. f. Jupri Budi Untuk Batam Pos
batampos – Proses cetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Anambas yang dicetak di PT Gramedia Cikarang, Bekasi diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Anambas.
Ketua Bawaslu Anambas, Jupri Budi menegaskan pentingan pengawasan dilakukan untuk memastikan surat suara tercetak dengan baik dan sesuai aturan.
“Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah potensi masalah yang bisa merugikan pelaksanaan pilkada,” kata Jupri, Kamis, (24/10).
Dari hasil pemantaun Bawaslu, surat suara dicetak menggunakan peralatan khusus yang mana ada label resmi di kertas.
“Kalau dilihat dari kasat mata, tidak nampak. Tapi kalau pakai cahaya kelihatan labelnya,” terang Jupri.
Jupri memastikan selama proses cetak telah berjalan sesuai prosedur. Kemudian, untuk proses pengiriman akan dikawal ketat oleh petugas kepolisian.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anambas, Padillah mengungkapkan jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 36.024 ribu.
Jumlah tersebut sudah termasuk surat suara cadangan untuk persiapakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).
“Kita cetak segitu, sudah termasuk 2 ribu surat suara persiapan PSU,” kata Padillah.
Padillah menjadwalkan surat suara akan tiba di Tarempa pada Jum’at, (24/10) besok. Dengan menggunakan kapal ferry MV Seven Star Island dari Tanjungpinang.
“Posisi saat ini sudah di Tanjung Uban. Besok bergeser di Anambas menggunakan ferry MV Seven Star Island,” pungkas Padillah. (*)
Sejumlah warga melakukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam , Sabtu (5/8). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Biaya permohonan paspor di Indonesia akan naik hingga hampir dua kali lipat pada bulan Desember mendatang. Rencana kenaikan paspor itu tertuang dalam peraturan presiden yang telah sah ditandatangani pada Jumat (18/10) lalu.
Dimana harga paspor biasa dengan masa berlaku 10 tahun, naik dari Rp 350 ribu menjadi Rp 650 ribu. Sedangkan untuk e-Paspor naik dari 650 ribu menjadi Rp 950 ribu dengan masa berlaku 10 tahun juga.
Humas Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Batam, Kharisma Rukmana membenarkan adanya PP terkait kenaikan tarif permohonan paspor. “Benar, PP-nya sudah keluar,” ujar Rukmana, kemarin.
Meski begitu, Rukmana belum bisa menjabarkan lebih banyak terkait kenaikan paspor yang sudah ditandatangani presiden. Hal itu dikarenakan belum ada petunjuk teknis, hingga pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Untuk pertanyaan lain belum bisa saya sampaikan. Karena kami juga masih menunggu pernyataan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi semuanya nanti satu pintu,” tegas Rukmana.
Disinggung terkait permohonan paspor saat ini, menurut Rukmana berjalan lancar. Pihaknya memberi kuota pendafataran agar antrean pemohon paspor bisa tertib.
“Untuk permohonan masih seperti biasa, dengan jumlah berdasarkan kuota perhari,” ujar Rukmana.
Diketahui, merujuk pada PP Nomor 45 Tahun 2024, berikut ini rincian lengkap tarif paspor dan dokumen perjalanan lainnya:
-Biaya paspor biasa non-elektronik masa berlaku maksimal lima tahun Rp 350.000 per permohonan
-Biaya paspor biasa non-elektronik masa berlaku maksimal sepuluh tahun Rp 650.000 per permohonan
-Biaya paspor elektronik masa berlaku maksimal lima tahun Rp 650.000 per permohonan
-Paspor elektronik masa berlaku maksimal sepuluh tahun Rp 950.000 per permohonan
-Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama Rp 1.000.000 per permohonan
-Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk warga negara Indonesia (WNI) Rp 100.000 per permohonan
-Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk orang asing Rp 150.000 per permohonan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Reyn Gloria/Dok. JawaPos.com)
batampos – Belum genap seminggu dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto – Wapres Gibran Rakabuming langsung disambut demo buruh. Ribuan buruh turun ke jalan pada Kamis (24/10) untuk menuntut kenaikan upah minimum (UM) tahun 2025 sebesar 8-10 persen.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan, kenaikan UM ini harus dilakukan. Mengingat, buruh sudah puasa lama atas kenaikan UM yang layak.
Dia mengatakan, dalam 5 tahun terakhir upah buruh dan UM tidak mengalami kenaikan signifikan. Pada 3 tahun pertama, bahkan tak naik sama sekali alias 0 persen. Padahal, saat itu harga barang naik hingga 3 persen. Lalu, dua tahun berikutnya, ada kenaikan namun hanya 1,58 persen, lebih rendah dari angka inflasi Indonesia 2,8 persen.
“Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah,” ujarnya dalam aksi demo buruh di sekitar Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10).
Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk menaikkan UM 2025 sebesar 8-10 persen. Hal ini mengacu pada angka inflasi dalam dua tahun terakhir yang berada pada kisaran 2,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. Sehingga, jika digabungkan, totalnya sekitar 7,7 persen.
“Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8 persen. Namun, KSPI mengusulkan penambahan 2 persen. Sehingga kenaikannya menjadi 10 persen, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan,” paparnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut.
Dengan standar upah ini, diyakininya, akan berdampak pada target Presiden Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Karenanya, pemerintah diminta tak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mengingat selama dua tahun terakhir, kenaikan UM sangat rendah ketika menggunakan rumus perhitungan yang ada dalam PP tersebut.
Menurutnya, ketika kenaikan UM rendah maka daya beli pun akan linier dengan itu. Konsumsi masyarakat akan merosot tajam. Padahal, konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penyumbang pertumbuhan ekonomi 54 persen dari konsumsi. Nah kalau konsumsinya enggak dinaikkan, seiring investasi juga didatangkan, nggak mungkin pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jauh panggang dari api, bagai pungguk merindukan bulan,” paparnya.
Oleh sebab itu, dalam aksi tersebut, serikat buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya bidang ketenagakerjaan. Iqbal menegaskan, aturan yang digadang-gadang bakal menaikkan jumlah investasi justru berakhir dengan banyaknya PHK setahun terakhir.
Dia berharap, dua tuntutan tersebut dapat diakomodasi oleh presiden baru. Apabila tidak, maka buruh akan bersiap mogok nasional mulai akhir Oktober ini. Keputusan ini telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
“Aksi mogok nasional ini diperkirakan akan melibatkan lebih dari 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia, yang akan berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung,” ungkapnya. Mereka berasal dari sektor industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan.
Adapun lokasi aksi unjuk rasa ini akan dilakukan di depan pabrik-pabrik di kawasan industri. Aksi juga akan digelar di berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR RI.
Terkait penetapan UM ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli belum berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan, besaran UM saat ini masih dalam pembahasan. Pihaknya pun masih masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung berapa besaran UM yang akan ditetapkan untuk tahun depan. Diharapkan, ada solusi terbaik dalam pembahasan UP 2025 tersebut.
Tapi yang jelas, kata dia, besaran UM 2025 akan diumumkan pada November 2024. Yassierli menerangkan, pihaknya. “Untuk berapanya nanti kita lihat dulu,” ungkapnya. (*)
batampos – Pemerintah Kota Batam sedang mempersiapkan anggaran besar untuk mendukung program makan bergizi yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam Anggaran 2025 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, dengan menyediakan makanan bergizi guna memperkuat ketahanan pangan.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menyampaikan bahwa Batam telah mengalokasikan anggaran pendampingan sebagai bagian dari upaya untuk mensukseskan program tersebut.
“Dalam kebijakan umum anggaran yang telah disahkan, kami telah menganggarkan sekitar Rp 4,153 triliun. Dari jumlah tersebut, 10,25 persen di antaranya dialokasikan untuk program makanan bergizi,” ujar Jefridin, Kamis (24/10).
Dari perhitungan yang dilakukan, Kota Batam membutuhkan sekitar Rp 650 miliar untuk merealisasikan program ini.
“Kebutuhan kita cukup besar, yaitu sekitar Rp 650 miliar, sehingga 10,25 persen dari total anggaran adalah sekitar Rp 65 miliar yang kami siapkan,” katadia.
Terkait sumber dana, Jefridin menjelaskan bahwa anggaran utama untuk program ini akan disediakan oleh pemerintah pusat, sementara Batam akan memberikan pendampingan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Alokasi pokoknya berasal dari pusat, namun pendampingan akan kami siapkan dari APBD Kota Batam,” ujarnya.
Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini, Juknisnya belum turun. Kami masih menunggu. Begitu Juknisnya ada, kami akan segera publikasikan bagaimana pelaksanaan program ini,” tambah Jefridin.
Selain itu, pihak Pemerintah Kota Batam juga masih menunggu kepastian terkait pengelolaan program, apakah akan dijalankan melalui Dinas Pendidikan atau melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Perkiraan kebutuhan anggaran sudah siap, dan dana Rp 65 miliar ini akan diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata dia.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo, yang menjadikan utama program ini, menyatakan harapannya bahwa program makanan bergizi ini dapat membantu meningkatkan kualitas gizi disetiap daerah dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyapa wartawan sesaat sebelum melakukan Sertijab di Jakarta, Senin (21/10). (RianAlfianto/JawaPos.com).
batampos – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus meninggalkan jabatan yang diemban kurang dari sebulan. Pasalnya, ada sembilan nama yang dipercaya masuk Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo.
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, anggota DPR yang menjadi menteri memenuhi syarat untuk dilakukan pergantian antarwaktu (PAW). Yakni, dengan mekanisme mengundurkan diri.
Sesuai ketentuan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), pemberhentian anggota DPR harus diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR.
’’Dengan tembusan kepada presiden,’’ ujar Idham kemarin (23/10).
Paling lama tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR wajib menyampaikan usulan tersebut kepada presiden untuk memperoleh keputusan pemberhentian. Presiden kemudian harus meresmikan pemberhentian paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan.
Untuk nama penggantinya, Idham menyebut kandidatnya adalah calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya. Itu harus berasal dari partai politik dan daerah pemilihan (dapil) yang sama. ’’Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU,’’ kata Idham.
Hingga kemarin, Idham mengaku masih menunggu surat dari partai politik. Pihaknya memiliki waktu lima hari untuk menyampaikan nama berdasar perolehan suara.
Terpisah, Partai Golkar akan memproses PAW dalam 1–2 hari. Partai Beringin sendiri termasuk dalam partai yang banyak mengambil menteri dari anggota terpilih DPR. Di antaranya, Meutya Hafid, Maman Abdurrahman, dan Nusron Wahid.
’’Golkar segera melakukan pergantian antarwaktu,’’ kata Adies Kadir, wakil ketua umum Golkar.
Adies menerangkan, proses PAW harus segera dilakukan terhadap kader yang masuk Kabinet Merah Putih. ’’Karena kami juga ingin tidak ada kekosongan anggota-anggota Fraksi Partai Golkar di komisi-komisi,’’ tandasnya. (*)
batampos– Juru Parkir (Jukir) yang ada di bahu jalan Pasar Bintan Center Kota Tanjungpinang, Kepri protes, terkait adanya sejumlah lori yang parkir sehari semalam di lokasi tersebut.
Adanya lori tersebut, diduga untuk menghalangi Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di tempat itu. Kendati demikian, empat unit lori itu sangat menggangu para juru parkir untuk mencari nafkah.
Lori yang parkir di kawasan Pasar Bincen untuk menghalau PKL diprotes oleh juru parkir, Kamis (24/10). F. Anton untuk BATAM POS
Ketua Jukir di kawasan Pasar Bintan Center, Anton mengatakan sejumlah lori itu sudah parkir di tempat tersebut sejak sore kemarin, hingga Kamis (24/10) pukul 10.30 WIB. Menurutnya, lori-lori itu sengaja parkir untuk mencegah adanya aktivitas PKL.
“Mereka (sopir) salah, jika mau menertibkan para pedagang, jangan mengganggu lahan parkir dong,” kata Anton, Kamis (24/10).
Anton menegaskan, ia bersama jukir lainnya memang sangat terganggu dengan keberadaan sejumlah lori tersebut. Sebab, adanya lori itu membuat jukir tidak menerima retribusi parkir dari pengendara.
Ditambah lagi, ia harus menyetorkan hasil pungutan parkir per hari kepada Dinas Perhubungan Tanjungpinang. Apalagi ia merupakan jukir yang resmi, serta memiliki surat tugas.
“Kita ini (jukir) legal. Ada lori itu kita tidak dapat uang. Untuk bayar retribusi saja tidak bisa, apalagi untuk makan,” tegasnya.
Anton mengaku sudah menanyakan perihal tersebut ke sopir lori. Alhasil, ia mendapati bahwa lori itu sengaja dikirim oleh pengusaha pemilik Pasar Bintan Center, untuk mencegah aktivitas PKL di bahu jalan kawasan pasar tersebut.
“Saya sudah bicara dengan sopir. Jadi kita minta jangan parkir disini lagi, kalau memang parkir lagi, mereka memang mau mengajak ribut,” sebutnya.
Ia menambahkan, di kawasan tersebut memang masih banyak PKL yang beraktivitas di pagi hari. Kendati demikian, pihak yang menyuruh sopir lori, memang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menertibkan para PKL.
“Kita kan punya Satpol PP dan Pemerintah. Jangan sistem premanisme seperti ini dong, karena menunggu orang lain, termasuk kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Tanjungpinang, Yusri menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui, terkait adanya upaya penertiban PKL dengan cara seperti tersebut.
“Kita tidak ada menertibkan di sana. Kita juga tidak tahu ada penertiban seperti itu. Secara aturan penertiban itu di Satpol PP,” tegasnya. (*)
Ilustrasi. Warga Batam berpayung karena cuaca yang panas. Foto: .Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Hang Nadim Batam memprediksi cuaca di Kota Batam akan didominasi kondisi panas terik sepanjang hari dengan langit cerah berawan. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya kelembapan udara di lapisan atas wilayah Kepulauan Riau, yang tidak mendukung pembentukan awan hujan.
Menurut prakiraan, cuaca di Batam pada pagi hingga sore hari akan cerah berawan dengan sinar matahari yang menyengat. Suhu udara terendah diperkirakan mencapai 25 derajat Celcius, sementara suhu tertinggi dapat menyentuh 32 derajat Celcius.
“Kecepatan angin diprediksi bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 10 kilometer per jam,” kata Forecaster BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Fitri Anissa, Kamis (24/10).
Ia menjelaskan bahwa kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, masih ada potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat dan petir di beberapa wilayah Kepulauan Riau pada siang hari.
Selain itu, BMKG juga memberikan peringatan bagi masyarakat pesisir dan pengguna jasa pelayaran untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi.
“Kami mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter di wilayah Laut Utara Natuna, serta 1,5 meter di perairan Kepulauan Anambas,” tambah Fitri.
Dengan kondisi cuaca yang beragam dan potensi bahaya di lautan, BMKG mengingatkan pentingnya bagi masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca dan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif, terutama bagi mereka yang beraktivitas di laut. (*)
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso (Ayu Khania Pranisitha/Antara)
batampos – Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetap melakukan pengusutan atas dugaan korupsi pemotongan honor hakim agung Tahun Angaran 2022-2023 sebesar Rp 138 miliar. Ditetapkannya Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung RI dipercaya tidak menghalangi pengusutan hukum.
“Kami telah mendapat kepastian bahwa KPK akan on the track dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law),” kata Sugeng kepada wartawan, Kamis (24/10).
Sugeng mengatakan, KPK rencananya akan memeriksa beberapa pihak dalam perkara ini. Uang sebesar Rp 138 miliar menjadi bancaan korupsi dibagi-bagi dalam 3 klaster. Pertama, klaster pimpinan MA dengan nilai sebesar Rp 97 miliar, klaster supervisor, dan klaster tim pendukung.
Sugeng menuturkan, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu sudah menyampaikan, lembaganya bakal memproses dan menindaklanjuti laporan dari IPW dan TPDI dengan memanggil semua pihak.
“Sampai saat ini laporan dari IPW dan TPDI tersebut masih dalam proses telaah di Direktorat PLPM (Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat), belum ada di kami. Karena belum masuk penyidikan. Jadi belum bisa diinformasikan. Jadi tunggu saja,” jelasnya.
Sementara, Koordinator TPDI Petrus Selestinus mengatakan, oknum pimpinan MA bersama-sama kesekretariatan panitera diduga menikmati uang hasil sunat honor hakim agung hingga mencapai Rp 138 miliar. Pemotongan HPP tersebut dicoba diberi legitimasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung yang terakhir Surat Keputusan Sekretariat Mahkamah Agung RI No: 649/SEK/SK.KU1.1.3/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No: 12/SEK/SK/II/2023 tentang Standar Biaya Honorarium Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023, dan Nota Dinas Panitera MA No.1808/PAN/HK.00/9/2023 tentang Pemberitahuan Alokasi Honorarium Penanganan Perkara (HPP) tahun 2023, tanggal 12 September 2023.
“Sehingga yang seharusnya menentukan jumlah yang akan diberikan kepada supporting system atau unit adalah Hakim Agung itu sendiri. Dalam rangka pemberian daan HPP kepada supporting system atau unit, pimpinan Mahkamah Agung seharusnya memperjuangkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah untuk itu, sebagaimana yang dilakukan Mahkamah Konstitusi,” tukasnya. (*)
