batampos – Rencana untuk menyediakan alat kontrasepsi seperti yang diatur oleh Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, masih harus ditunjang aturan teknis. Namun, Kementerian Kesehatan telah sedikit membocorkan rencananya.

Pasal 103 ini merupakan salah satu upaya untuk menunjang kesehatan reproduksi pada remaja. Sebab dalam upaya kesehatan reproduksi remaja, ada beberapa tahap yang diatur (lihat grafis, red). Sehingga tidak langsung menyediakan alat kontrasepsi.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Rabu (7/ 8) menyatakan nantinya ada peran tenaga kesehatan. “Kalau penyediaan alat kontrasepsi itu Puskesmas. Sementara konseling dan edukasi melalui UKS,” bebernya saat dihubungi.
Memang secara teknis belum pasti. Sebab menunggu peraturan teknis seperti peraturan menteri kesehatan. “Jadi puskesmas bisa ke sekolah atau bisa melatih guru-guru,” kata Nadia.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, juga menunggu aturan dari Kemenkes. BKKBN merupakan salah satu lembaga yang menyosialisasikan program keluarga berencana yang salah satunya terkait alat kontrasepsi. “Saya kira kalau Kemenkes bilang untuk yang sudah menikah ya juta ikuti begitu,” ujarnya. Dia menceritakan jika selama ini BKKBN menyediakan alat kontrasepsi untuk pasutri maupun pasangan usia subur.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin merespons polemik alat kontrasepsi untuk remaja. Dia mengamati belakangan kerap sebuah kebijakan baru, menimbulkan kontroversi.

”Saya sarankan supaya mendengar,” katanya.

Soal polemik alat kontrasepsi untuk remaja atau pelajar itu, Ma’ruf mengatakan instansi terkait untuk berkonsultasi dengan pihak terkait. Seperti dari unsur lembaga keagamaan.

”Jangan dilihat dari aspek kesehatannya saja. Tapi juga aspek keagamaannya,” kata dia.
Menurut Ma’ruf jika sebuah kebijakan memunculkan perbedaan persepsi, konflik atau silang pendapat, malah menjadi kontraproduktif. Khususnya dalam tataran implementasinya.

”Jadi saya minta itu nanti didalami, dirundingkan dan didengarkan (masukan lembaga keagamaan),” kata mantan Ketua Umum MUI itu. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan, tidak terjadi benturan atau polemik.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta semua pihak membaca secara utuh PP Kesehatan. Sebab, dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa penye-diaan alat kontrasepsi bagi remaja adalah salah satu bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi dalam kerangka upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja.

Hal ini diterangkan misalnya mulai dari pasal 49 yang mengatakan, bahwa upaya kesehatan remaja ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif. Kemudian, di pasal 50 (1) disebutkan jika upaya kesehatan remaja dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Pada pasal 103 pun dipertegas bahwa bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit dilakukan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

”Jadi harus dibaca secara utuh. Di mana pemberian komunikasi, informasi dan edukasi adalah ujung tombak utama dalam upaya penguatan kesehatan sistem reproduski usia sekolah dan remaja. Sehingga penyediaan alat kontrasepsi itu bersifat sangat selektif,” tuturnya saat dihubungi, Rabu (7/8).

Ami, sapaannya, menegaskan bahwa kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja ini sangat penting. Mengingat, saat ini anak usia sekolah dan remaja sudah terpapar pada aktivitas seksual. Merujuk pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkapkan, sekitar 2 persen remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8 persen remaja pria di usia yang sama, mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Di mana, 11 persen diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.

Kemudian, disebutkan pula, di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah, 59 persen wanita dan 74 persen pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun.

Lalu, jika menggunakan data Badan Peradilan Agama (Badilag), pada tahun 2023 terdapat sekurangnya 41.852 dispensasi perkawinan bagi pasangan, yang mana salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun. ”Ini hanya dari perkawinan tercatatkan. Dikenali bahwa mayoritas hingga 95 persen perkawinan anak adalah dihadapi anak perempuan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia menilai, akses pada layanan alat kontrasepsi perlu diberikan untuk menghindari kehamilan dalam usia anak dan usia dini. Termasuk, alat kontrasepsi (kontrasepsi darurat) juga perlu dipastikan dapat diakses oleh perempuan korban kekerasan seksual untuk mencegah kemungkinan kehamilan tidak dikehendaki akibat tindak kekerasan seksual yang dialami.

Kendati demikian, Ami pun berhadap, polemik yang terjadi saat ini akan menjadi bagian dari pertimbangan Kemenkes dalam menyusun Permenkes sebagai petunjuk teknis untuk tata laksana penyediaan alat kontrasepsi tersebut. Pihaknya optimis pemerintah pun tidak akan menyediaan alat kontrasepsi secara bebas bagi remaja seperti outlet minuman, yang bisa dimana saja dan diakses oleh siapa saja. Atau, seperti program makan siang gratis yang akan diberikan secara masif.

”Arah regulasi tampaknya masih akan selektif, namun perlu dipastikan tersedia dan dapat diakses untuk menyikapi kondisi faktual di atas dalam kerangka mencegah kawin anak dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,” jelasnya.

Selain itu, ia pun meminta agar pengintegrasian pemberian informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi ini harus didiskusikan bersama antara Kemenkes, Kemendikbudriset, juga Kementerian PPPA. Jadi dapat dipenuhi materi yang sesuai di setiap tingkat pendidikan, termasuk soal pengintegrasian yang diharapkan tidak hanya di mata pelajaran penjakes, dapat juga di science (biologi), agama, IT terkait dengan kekerasan siber dan pornografi. (*)

batampos – Jumlah penduduk Indonesia terus terkerek naik. Berdasar data terbaru yang dirilis Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pada semester I 2024 jumlahnya mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlah tersebut naik sekitar 3,3 juta dibanding data semester I tahun lalu.

Dari aspek gender, jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak, yakni 142.569.663 jiwa. Sementara perempuan mencapai 139.907.921 jiwa.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menilai updating data kependudukan secara berkala sangat krusial. Sebab, validnya data menjadi basis perumusan dalam berbagai kebijakan. Termasuk agenda politik. ”Pilpres, pileg, basisnya dokumen kependudukan,” ujarnya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (7/8).

Update data terbaru juga membantu KPU dalam mengakurasikan data. Terutama untuk Pilkada 2024. ”Kita terus update itu sampai hari pelaksanaan dengan berbagai dinamikanya,” imbuh Teguh.

Dukungan dukcapil dalam pelaksanaan pilkada juga akan menyasar data perekaman e-KTP. Sebab, dari data sementara, ada 2,8 persen masyarakat yang belum melakukan perekaman.
Upaya percepatan, lanjut Teguh, akan dilakukan dengan aktif jemput bola ke lapangan.

”Apakah itu ke kampus, sekolah, dan berbagai pelayanan publik. Termasuk kelompok rentan,” terangnya. Kemendagri menargetkan akhir tahun ini bisa mencapai 99,4 persen.

Sementara itu, data pemilih pilkada kini dalam proses pemutakhiran. KPU telah menyelesaikan tahap pencocokan dan penelitian (coklit). Tahapan selanjutnya adalah penyiapan daftar pemilih sementara (DPS).

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menerangkan sejumlah kerawanan jelang penetapan DPS. Salah satunya keterbukaan data karena KPU tidak memberikan salinannya ke Bawaslu.

”KPU sesuai tingkatan tidak memberikan salinan kepada pengawas,” ujarnya.

Lolly juga menyoroti potensi minimnya informasi terkait pemutakhiran data pemilih pilkada. Dia berharap hasil penyusunan bisa dipublikasikan di laman resmi maupun media sosial KPU. (*)

batampos – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilelang agar dapat diubah menjadi aset likuid sehingga dapat menjamin kewajiban kepada pemegang polis dengan lebih baik.

“Strategi perubahan alokasi aset dari aset nonlikuid menjadi aset likuid akan mendorong pertumbuhan hasil investasi yang lebih baik untuk menjamin kewajiban kepada pemegang polis,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa (6/8) dikutip dari Antara.

Pelelangan tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk meningkatkan kualitas aset agar profil aset investasi sesuai dengan profil liabilitasnya.

Ia menyampaikan bahwa aset yang dilelang merupakan bekas kantor Jiwasraya yang kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) seiring dengan beralihnya liabilitas polis Jiwasraya ke IFG Life bagi pemegang polis yang telah menyetujui restrukturisasi.

Terkait pemegang polis yang masih menolak restrukturisasi, Ogi menuturkan bahwa Jiwasraya tetap menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

“Dalam perkembangannya, OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana aksi, termasuk rencana pemenuhan kewajiban kepada nasabah yang masih menolak restrukturisasi,” katanya.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini, Jiwasraya masih dalam pengawasan khusus dan dalam proses menyelesaikan Rencana Tindak/Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan yang telah mendapat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari Kementerian BUMN dan OJK.

Ogi pun menyatakan bahwa pihaknya menghormati segala proses hukum yang berjalan dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dengan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kasus Jiwasraya.

“Kami menghormati keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan meminta para pihak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,” imbuhnya.

Kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya yang melibatkan mantan direktur umum perseroan dan sejumlah jajarannya hingga berbagai pihak pengelola investasi tersebut merugikan keuangan negara hingga Rp16,8 triliun. (*)

batampos – Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan pentingnya pelaku ekonomi kreatif memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam menjaga keorsinilan ide usahanya. Sehingga orang lain tidak bisa menjiplak jenis usaha yang sama.

Hal itu disampaikan Yasonna meresmikan 51 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta mengukuhkan 80 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum binaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Banten di Lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang. Kegiatan ini merupakan rangkaian memperingati Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 dan gelaran Festival Layanan Hukum dan HAM.

“Saya senang bahwa festival layanan hukum dan HAM Banten ini dikemas dengan suasana pedesaan, dan telah memanifestasikan negara hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM secara langsung” ujar Yasonna, Kamis (8/8).

Yasonna menyampaikan, selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, acara ini juga memberikan edukasi pada pelaku ekonomi kreatif tentang HAKI. Sebab, HAKI adalah aspek penting dalam kegiatan wirausaha.

“Jikapun ide tersebut digunakan atau ditiru orang lain, maka pemegang hak akan mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan inteletual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain maupun investor,” jelas Yasonna.

“Di era globalisasi saat ini kepemilikan hak kekayaan intelektualtual sangatlah penting untuk menembus pasar global, tanpa itu sebuah produk berpotensi dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya,” imbuhnya.

Yasonna mengingatkan, para pelaku usaha seperti batik daerah atau produk makanan khas daerah bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan hak cipta dari karyanya agar bisa terlindungi dengan baik. Dalam kaitan dengan Desa/Kelurahan sadar hukum, lanjut Yasonna, Kemenkumham mendorong masyarakat desa/kelurahan untuk bersikap dan prilaku taat hukum.

“Muhammad Yamin pernah menyatakan bahwa desa merupakan kaki bagian bawah susunan organisasi negara Indonesia Merdeka. Dalam angan-angan Yamin selain sebagai penopang Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga merupakan perwujudan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial alias masyarakat gemah ripah loh jinawai, toto tentrem kerto raharjo seperti yang dicita-citakan Bung Karno,” ucapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini menyampaikan, salah satu cara mewujudkan cita-cita bangsa tersebut adalah melalui pendaftaran kekayaan intelektual secara masif dan memberikan layanan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), konsultasi kenotariatan, juga layanan keimigrasian dengan terbitnya golden visa.

“Hal ini sangat erat kaitannya dengan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembenahan salah satunya dalam sektor investasi yakni kemudahan berusaha (ease of doing business) sebagai modal dalam menghadapi era masyarakat dan industri 5.0 (five point o),” tutupnya. (*)

batampos – Telkomsel menggelar Media Gathering Nasional 2024 di Jakarta dan Bandung selama empat hari (6-9 Agustus 2024). Gathering ini dihadiri 245 jurnalis perwakilan media cetak dan online dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Media Gathering Nasional tahun ini menjadi momentum penting bagi Telkomsel untuk mengapresiasi dan merayakan hubungan yang salibg menguntungkan selama 29 tahun Telkomsel berdiri.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, menyampaikan bahwa pelaksanaan Telkomsel Media Gathering Nasional 2024 menjadi momen penting untuk bertemu dan mengapresiasi media.

Nugroho mengatakan bahwa era transformasi digital telah membawa perubahan besar, tidak hanya bagi industri telekomunikasi tetapi juga bagi industri media.
Di tengah disrupsi teknologi ini, Telkomsel konsisten berinovasi menghadirkan konektivitas, solusi, dan layanan untuk memberdayakan masyarakat serta menciptakan masa depan yang lebih baik.
“Kami mengajak seluruh rekan media untuk bersama-sama terus adaptif dan relevan terhadap perkembangan zaman, serta memanfaatkan transformasi digital secara optimal. Semoga kolaborasi dengan

rekan media dan wartawan yang telah terjalin dengan baik selama ini terus memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus membuka lebih banyak peluang ke depan untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya di hadapan para jurnalis di Telkomsel Smart Office Jalan Gatot Subroto, Rabu (6/8).

Menurutnya, jurnalis dan media memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi dengan menyebarluaskan informasi inovasi dan layanan yang dihadirkan Telkomsel.

Maka dari itu, pihaknya juga melangsungkan media update yang disampaikan narasumber dari petinggi perusahaan pelat merah tersebut, yakni Vice President Corporate Communications & Social Responsibility, Saki Hamsat

Bramono; Vice President Corporate Strategy, Innovation, Sustainability and Marketing, Endra Diputra; dan Vice President Technology Strategy and Consumer Product Innovation, Ronald Limoa.

Ketiganya memaparkan pencapaian dan inovasi yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Lalu, mempertegas technology leadership Telkomsel dalam pemanfaatan jaringan 5G, dimana Telkomsel telah membangun lebih dari 716 BTS 5G di 53 kota/kabupaten, menjadikan Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital dengan cakupan jaringan 5G terluas dan tercepat di Indonesia.

Menghadirkan ragam inovasi layanan digital terbaru, seperti MyTelkomsel Super

App yang menawarkan berbagai fitur unggulan seperti layanan digital lifestyle yang mencakup health, travel, payment, entertainment dan commerce, yang memungkinkan pelanggan untuk mencatat performa olahraga lari, memesan tiket transportasi dan mengecek status penerbangan, berbelanja serta pembayaran tagihan di dalam satu aplikasi, hingga menonton video, mendengarkan musik, membaca artikel dan bermain game secara langsung melalui MyTelkomsel super app.

Kemudian Telkomsel menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) terkini untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkaya pengalaman pelanggan, dan menjaga daya saing di industri. Salah satu penerapan AI ini adalah melalui layanan pelanggan Veronika, yang kini mampu

memberikan interaksi pelayanan yang lebih natural dan intuitif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggan, hingga menghadirkan Ted, sebuah Virtual Account Manager berbasis AI dengan teknologi Metahuman tercanggih, yang berperan dalam mengelola akun pelanggan bisnis dengan lebih responsif dan proaktif, menyediakan layanan dan dukungan yang unggul.

Selain itu, melalui Telkomsel Enterprise, Telkomsel juga memposisikan dirinya sebagai product powerhouse bagi TelkomGroup untuk terus mendukung transformasi digital dan menghadirkan nilai tambah bagi pelaku bisnis, korporasi, UMKM, BUMN, dan lembaga-lembaga pemerintah melalui ragam produk inovatif dan solusi digital berbasis Data dan IT Solutions, IoT, hingga pemanfaatan

teknologi 5G. Dalam upaya menerapkan proses bisnis berkelanjutan, Telkomsel konsisten berkomitmen menjalankan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) dengan menjaga keberlangsungan bisnis selaras dengan pelestarian bumi, pemberdayaan sosial, serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab melalui ragam inisiatif.

Di kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono menerangkan bahwa Telkomsel sejak pertama berdiri di Kota Batam pada 1995 silam, telah menjangkau Indonesia melalui layanan dan konektivitas digitalnya 97 persen dari populasi Indonesia. “Kami berkomitmen untuk melayani dan memberikan yang terbaik untuk negeri. Bahkan melampaui batas untuk Indonesia,” katanya.

“Media Gathering Nasional 2024 ini tidak hanya menjadi bentuk kami mengapresiasi rekan jurnalis dan media, tetapi juga sebagai sebuah kesempatan untuk saling berbagi wawasan dan memperkuat sinergi dalam mendorong kemajuan ekosistem digital di Indonesia,” ungkap Saki.

Telkomsel Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) meluncurkan hasil studi komprehensif bertajuk “Kontribusi Penetrasi Internet Telkomsel terhadap Perekonomian Indonesia”. Studi yang dilaksanakan selama periode kuarter 3 tahun 2023

hingga kuarter 1 tahun 2024 ini menggabungkan metodologi kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur secara mendalam dampak positif internet Telkomsel terhadap lanskap ekonomi digital Indonesia.

Temuan utama studi ini menggarisbawahi peran krusial operator selular khususnya Telkomsel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Penyediaan akses internet oleh Telkomsel terbukti menghasilkan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencapai 1,6% di tahun 2023. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkapkan dampak positif infrastruktur telekomunikasi Telkomsel yang semakin mumpuni terhadap peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Studi LD FEB UI menyingkap beberapa temuan penting terkait dampak positif internet Telkomsel, di antaranya:

Peningkatan payload Telkomsel di suatu kabupaten/kota sebesar 100 TB mampu meningkatkan rata-rata PDRB per kapita di wilayah tersebut sebesar Rp1,7 miliar.
Kemudian peningkatan jumlah pengguna Telkomsel di suatu kabupaten/kota di setiap 1.000 pengguna dapat meningkatkan rata-rata PDRB per kapita di wilayah tersebut hingga mencapai Rp8,6 miliar.

Penelitian ini juga menyoroti peran penting operator selular khususnya Telkomsel dalam memberdayakan pelaku usaha di era digital. Penetrasi internet Telkomsel mendukung pelaku usaha untuk terintegrasi dengan berbagai platform e-commerce dan social-commerce dan telah membuka peluang baru bagi para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pendapatan mereka. Studi ini menemukan bahwa rata-rata penjualan pelaku usaha melalui e-commerce dan social-commerce mencapai 36,1% dan 44,7% dari total penjualan mereka.

Lebih lanjut, penggunaan internet Telkomsel membawa berbagai manfaat bagi pelaku usaha, seperti peningkatan pendapatan usaha meningkat hingga 50 persen, membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar hingga 2x lipat.

“Pelaku usaha yang memiliki kecepatan internet di atas 30 Mbps mencatat pendapatan bersih 15 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki kecepatan internet kurang dari 1,5 Mbps,” terang Saki. (*)